JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penghematan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) senilai Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Inpres yang terbit pada Rabu, 22 Januari 2025 itu tak berselang lama dari niat Presiden Prabowo yang mau menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai Rp 100 triliun.

Dalam Inpres 1/2025, efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, langkah ini merupakan penyesuaian yang tak terhindarkan di K/L sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran.

“Soal Inpres penghematan anggaran, maknanya sama ya, seperti yang ditekankan Pak Presiden. Kita perlu kencangkan ikat pinggang, lebih selektif memilih kegiatan yang produktif dan berdampak langsung,” ujar Prasetyo, Kamis (23/1/2025).

Ia juga merespons pertanyaan wartawan mengenai alokasi penghematan anggaran belanja tersebut, khususnya untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prasetyo Hadi mengakui rencana menghemat anggaran itu memang ditujukan untuk program makan bergizi gratis, kendati tidak menyebut besaran alokasi anggaran.

“Presiden merasa manfaat program MBG harus bisa segera dirasakan lebih banyak masyarakat secara merata. Dari hasil penghematan yang dilakukan, ada kemungkinan besar alokasi tambahan untuk program ini,” jelas Prasetyo Hadi.

Dia mengatakan, aturan teknis mengenai rencana penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun sedang dalam proses finalisasi. Aturan yang dimaksud akan rampung setelah lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri.

Sebelumnya belum lama ini, Badan Gizi Nasional (BGN) usai rapat dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan bahwa pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis mencapai Rp 100 miliar, dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025.

Sementara Presiden Prabowo telah secara terbuka menyampaikan bahwa ia memang akan menambah angggaran untuk porgam makan bergizi gratis. Ia menjamin bahwa dana yang dibutuhkan telah siap.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Karawang (ANTARA) - PT Pupuk Kujang mendistribusikan ribuan paket Makan Bergizi Gratis yang disalurkan ke 17 sekolah yang ada di sekitar perusahaan, untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang, Ade Cahya Kurniawan, di Karawang, Jawa Barat, Kamis mengatakan bahwa Pupuk Kujang mendukung program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar.

"Di tahap pertama ini, kita menyalurkan makanan bergizi gratis kepada para pelajar di sejumlah sekolah yang ada di sekitar perusahaan," katanya.

Pada tahap pertama ini, kata dia, sebanyak 1.453 paket makanan bergizi didistribusikan ke 17 sekolah. Pendistribusian pada tahap pertama ini dilaksanakan setiap hari selama sepekan ini, mulai Senin (20/1) hingga Jumat (24/1).

Ade Cahya menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Kujang bekerja sama dengan Baitul Maal Pupuk Kujang.

Para ahli gizi juga dilibatkan dalam mengatur menu yang sehat. Termasuk para juru masak andal untuk memastikan agar makanan yang didistribusikan rasanya lezat dan menggugah selera.

Menurut dia, menu yang diberikan dipastikan mengandung gizi seimbang yang memberikan energi, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga daya tahan tubuh para pelajar. Pada akhirnya, berdampak positif pada kesehatan dan kecerdasan mereka.

Dalam menentukan menu makanan, Pupuk Kujang menyusunnya sedemikian rupa. Setiap paket makanan mengandung nilai gizi ideal yang dibutuhkan. Menu yang diberikan bervariasi, di hari kedua misalnya, para pelajar mendapat sepotong ayam goreng, tahu, tempe, dan tumis sayuran. Sepotong pisang dan susu kotak melengkapi paket makan siang tersebut.

Didin Nahrudin Syah dari Departemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT Pupuk Kujang menuturkan, dalam satu paket makanan, memenuhi kebutuhan kalori, keamanan makanan, dan variasi masakan.

Untuk kandungannya disesuaikan dengan konsep piring gizi seimbang, yaitu karbohidrat, protein, vitamin. Dalam menu hari kedua misalnya, terdiri dari nasi 150 gram, ayam goreng 150 gram, sayur 150 gram, buah 150 gram, tahu tempe 100 gram.

"Sebelum didistribusikan, kami lakukan pemeriksaan secara visual, aroma, dan rasa. Jadi menu yang kita berikan tak hanya mencukupi gizi, kita juga harus pastikan makanannya enak dan disukai para pelajar, katanya.

Disebutkan bahwa program itu merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

“Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepadaBisnis, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

“Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN.Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

“Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepadaBisnis, Selasa (21/1/2025).

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

“MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

“Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Ambon (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai menyasar 365 siswa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, bertepatan dengan syukuran HUT ke-21 kabupaten tersebut

“Program ini dilaksanakan sebagai pilot project bagi semua desa di Kabupaten SBB, sekaligus syukuran HUT ke-21 kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa yang menyasar 365 siswa SD dan SMP,” kata Penjabat (Pj) Bupati SBB Achmad Jaiz Ely dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan program tersebut dilaksanakan pada tiga sekolah yakni SD Inpres Hatusua 68 siswa, SD Negeri Hatusua 122 siswa, dan 175 siswa SMP 2 Kairatu Barat.

Dalam seporsi makanan bergizi gratis yang disajikan dalam kotak makan siang itu tersedia nasi, ayam, tahu, sayur, buah, air mineral, dan susu, semua bahan makanan itu telah diolah dan disiapkan secara higienis.

Sementara itu Pj Gubernur Maluku Sadali Ie yang hadir dalam kegiatan pembagian makanan bergizi gratis itu berharap Program MBG dapat melahirkan generasi muda yang cerdas dan mampu menyambung estafet perjuangan bangsa, termasuk di Provinsi Maluku, dan secara khusus di Kabupaten SBB.

“Anak-anak kita akan menjadi generasi yang cerdas karena dididik dan diberikan kualitas makanan yang baik dan menghasilkan kecerdasan anak bangsa yang berkualitas,” katanya.

Sebelumnya di Maluku Program MBG baru dilaksanakan di Kota Ambon karena hanya memiliki dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap beroperasi. Kedua SPPG tersebut berlokasi di RT03 RW03, Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon, dan SPPG yang berada di Jalan Laksda. Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon.

Direncanakan jumlah sekolah yang menerima makan bergizi gratis dari pemerintah itu akan bertambah sesuai dengan kapasitas dan jumlah dapur yang ada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk sinergisitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penandatanganan MoU tersebut digelar di Kantor BPOM RI, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1/2025).

Dengan penandatanganan ini, BPOM bakal terlibat dalam pelaksanaan makan bergizi gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," katanya.

Sedangkan Kepala BGN, Dadang Hindayana, mengatakan bahwa kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," imbuh Dadang.

Terdapat 11 ruang lingkup yang menjadi nota kesepahaman antara BPOM dan BGN.

1. Penyusunan pedoman mitigasi dan risiko keamanan pangan olahan.
2. Pendampingan dan pembinaan satuan pelayanan badan gizi.
3. Pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi.
4. Sampling pengujian produk pangan MBG.
5. Pengawasan keamanan pangan pada rantai pasok.
6. Peningkatan kompetensi tenaga penjamah pangan.
7. Peningkatan kapasitas laboratorium pangan.
8. Tindak lanjut pengawasan makan bergizi.
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
10. Pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
11. Pertukaran data dan informasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencakup 0,7 persen dari jumlah yang ditargetkan sejak mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Handayani, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kantor BPOM RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Cakupan yang sangat minim ini dikarenakan program yang memang sangat baru dan dimulai dari nol.

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Meski demikian, Dadan menyebut akselerasi program MBG berjalan dengan baik.

Karena pada saat baru diluncurkan, hanya ada 190 SPPG di 26 provinsi.

Kini telah berkembang menjadi 244 SPPG di 33 provinsi.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM," katanya.

Dia menyebut keterlibatan BPOM sangat penting untuk mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan yang terjadi akibat MBG beberapa waktu lalu.

"Oleh sebab itu, program ini tidak bisa dilepas secara bebas kepada pihak yang melaksanakan, karena kami betul-betul memperkirakan dan menduga bahwa program ini akan sangat riskan kalau tidak diawasi dari awal terkait dengan aspek higienis dan keamanan pangan," ucapnya.

Setelah MoU, Dadan mengatakan, aspek higienis dan mitigasi sudah didampingi oleh BPOM.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan, BPOM akan menjadi pengawas dari tahap supervisi, monitoring, hingga pencegahan terkait isu krusial makan bergizi gratis.

Hal ini dilakukan untuk melancarkan program MBG yang benar-benar sehat dan bergizi sampai di tangan anak-anak Indonesia.

"Jadi, karena kita ingin komitmen untuk menyukseskan program utama ini, maka kami bersepakat untuk terlibat," katanya.

Karawang (ANTARA) - PT Pupuk Kujang mendistribusikan ribuan paket Makan Bergizi Gratis yang disalurkan ke 17 sekolah yang ada di sekitar perusahaan, untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang, Ade Cahya Kurniawan, di Karawang, Jawa Barat, Kamis mengatakan bahwa Pupuk Kujang mendukung program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar.

"Di tahap pertama ini, kita menyalurkan makanan bergizi gratis kepada para pelajar di sejumlah sekolah yang ada di sekitar perusahaan," katanya.

Pada tahap pertama ini, kata dia, sebanyak 1.453 paket makanan bergizi didistribusikan ke 17 sekolah. Pendistribusian pada tahap pertama ini dilaksanakan setiap hari selama sepekan ini, mulai Senin (20/1) hingga Jumat (24/1).

Ade Cahya menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Kujang bekerja sama dengan Baitul Maal Pupuk Kujang.

Para ahli gizi juga dilibatkan dalam mengatur menu yang sehat. Termasuk para juru masak andal untuk memastikan agar makanan yang didistribusikan rasanya lezat dan menggugah selera.

Menurut dia, menu yang diberikan dipastikan mengandung gizi seimbang yang memberikan energi, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga daya tahan tubuh para pelajar. Pada akhirnya, berdampak positif pada kesehatan dan kecerdasan mereka.

Dalam menentukan menu makanan, Pupuk Kujang menyusunnya sedemikian rupa. Setiap paket makanan mengandung nilai gizi ideal yang dibutuhkan. Menu yang diberikan bervariasi, di hari kedua misalnya, para pelajar mendapat sepotong ayam goreng, tahu, tempe, dan tumis sayuran. Sepotong pisang dan susu kotak melengkapi paket makan siang tersebut.

Didin Nahrudin Syah dari Departemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT Pupuk Kujang menuturkan, dalam satu paket makanan, memenuhi kebutuhan kalori, keamanan makanan, dan variasi masakan.

Untuk kandungannya disesuaikan dengan konsep piring gizi seimbang, yaitu karbohidrat, protein, vitamin. Dalam menu hari kedua misalnya, terdiri dari nasi 150 gram, ayam goreng 150 gram, sayur 150 gram, buah 150 gram, tahu tempe 100 gram.

"Sebelum didistribusikan, kami lakukan pemeriksaan secara visual, aroma, dan rasa. Jadi menu yang kita berikan tak hanya mencukupi gizi, kita juga harus pastikan makanannya enak dan disukai para pelajar, katanya.

Disebutkan bahwa program itu merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), untuk kerjasama pengawasan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan langkah pengawasan penting dilakukan untuk memastikan MBG yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar berkualitas.

Dalam praktiknya, BPOM RI akan ikut melakukan mitigasi kesehatan dan kebersihan makanan yang nantinya dibagikan. Taruna menuturkan keterlibatan BPOM RI akan dimulai sejak makanan tersebut diproduksi.

"Pertama kita tahu bahwa ada yang kita sebut dengan kesehatan dan kebersihan makanan. Oleh karena itu, pertama dalam hal mitigasi karena ada risiko terjadinya hal-hal yang kejadian luar biasa," kata Taruna ketika ditemui awak media usai penandatanganan MoU, Kamis (23/1/2025).

Selain itu, Taruna menuturkan pihak BPOM nanti juga ikut memberikan pelatihan pada orang-orang yang terlibat dalam proses distribusi MBG ke masyarakat. Pengembangan laboratorium pemeriksaan juga akan dilakukan.

Menurut Taruna, apabila mitigasi dilakukan dengan baik, maka probabilitas untuk kejadian luar biasa terjadi bisa ditekan.

"Kita juga membantu seperti pemadam kebakaran, bisa secepatnya bertindak supaya tidak terjadi kejadian, bisa berbahaya pada tingkatan anak sakit bahkan kehilangan jiwa," sambungnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan keterlibatan BPOM RI sangat penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Ia berharap kerjasama yang dilakukan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat tetap sehat dan aman.

"Kita butuh segala pihak termasuk BPOM untuk bisa mitigasi, evaluasi, dari aspek higienis, keamanan pangan. Memitigasi apa yang akan terjadi di lapangan, sehingga keterlibatan BPOM ini penting. Kita masak setiap hari selama seminggu selama setahun," tutupnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 306 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 22 Januari 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penghematan ini bisa saja digunakan untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui, hitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG butuh tambahan Rp 100 triliun untuk menggenjot penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Prasetyo mengatakan, sejauh ini Prabowo memang memiliki perhatian khusus untuk program MBG. Dengan anggaran yang ada sekarang Rp 71 triliun hanya cukup untuk memberi makan gratis bagi 17 juta penerima saja, Prabowo ingin agar jumlah itu ditingkatkan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini Alhamdulillah MBG sudah berjalan namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi. Tentu akan ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya. Maka dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sebut Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Seperti diketahui, program MBG butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana pernah menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin program MBG segera bisa dijalankan sesuai target untuk 82,9 juta penerima.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 hanya cukup untuk membiayai MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) lalu.

Dia mengatakan, dari hitungan sementara dari BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.
Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang terus berjalan lancar sejak Senin (6/1/2025) lalu. Sejauh ini, sembilan sekolah di Kecamatan Ilir Barat I dan Sukarami telah menerima manfaat program MBG tersebut dengan 6.000 porsi per hari.

Distribusi paket MBG yang disalurkan ke sembilan sekolah ini berasal dari dua dapur umum MBG. Dua dapur itu berada di Jalan Sei Hitam dan Sukarami.

Pekan pertama distribusi program MBG dilakukan oleh dapur umum di Jalan Sei Hitam sebagai penanggung jawab Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG). Selang seminggu, giliran dapur Sukarami yang menyediakan MBG.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri mengatakan, untuk menyokong dua dapur yang sudah beroperasi, dapur Kecamatan Kalidoni akan segera diaktifkan dalam waktu dekat. Jumlah paket MBG pun ditargetkan bertambah menjadi 9.000 paket per hari.

"Dalam waktu dekat ini dapur Kecamatan Kalidoni Palembang akan aktif. Sekarang kan 6 ribu paket makanan di bagikan nanti akan menjadi 9 ribu kita terus bertahap melakukan pembagian MBG ini," katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (23/1/2025).

Amri menjelaskan tiga dapur umum itu masing-masing memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan tanggung jawab seluruh dapur umum dimonitor Ketua PPG Palembang Diana Putri.

"Untuk dapur umum Jalan Sei Hitam, menyalurkan paket MBG ke lima sekolah yang menjadi wilayah distribusi Ilir Barat (IB) 1. Penanggung jawab dapur tersebut dikelola Muhammad Dicky Alghafarr sebagai SPPG program MBG untuk IB 1 Palembang. Berdasarkan jumlah hidangan MBG yang dibagikan, total ada 2.928 paket hampir 3 ribu begitu juga di Sukarami dan Kalidoni yang dibagikan setiap Senin-Jumat," jelasnya.

Dana dari MBG sepenuhnya dari APBN melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Kerja Pelayanan Pemenuhan Gizi (Satker PPG).

"Untuk anggarannya per siswa untuk anak TK sampai kelas 3 SD Rp 11 ribu sedangkan untuk Kelas 4 SD-SMA Rp 15 ribu, untuk di Palembang sendiri dana yang dikeluarkan hampir Rp 100 juta sehari kalau dihitung untuk MBG ini," tutupnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

BOGOR, KOMPAS.com - Pelajar kelas 1-6 Sekolah Dasar (SD) Negeri Cipayung 1, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima makan bergizi gratis (MBG) yang disponsori oleh Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) pada Kamis (23/1/2025).

Program dari Presiden Prabowo ini baru pertama kali dirasakan oleh para siswa di sekolah tersebut sejak dimulai pada 6 Januari 2025.

Namun, program makan bergizi gratis ini membuat pelajar SD lemas karena acara seremonial menyambut pejabat terlalu lama.

Para pejabat tersebut merupakan pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terdiri dari Pj, Sekda, dan kepala dinas.

"Sosialisasi dan pendistribusian program makan bergizi gratis gelombang 3 SDN Cipayung, Kec. Cibinong," tulisan banner lengkap dengan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelajar dan guru di sekolah tersebut tampak berbaris menyambut para pejabat.

Siswa dan siswi SD yang masih kecil dibimbing gurunya untuk ikut berbaris di depan kelas.

Selain berbaris, sebagian dari pelajar menyambut kedatangan Pj Bupati Bogor dengan tari-tarian khas Jawa Barat.

Pendistribusian MBG yang seharusnya dimulai pada pagi hari terpaksa molor sampai siang hari.

Acara seremonial itu mulai dari menyambut pejabat hingga foto bersama.

Para orangtua atau wali murid pun tampak ikut menunggu acara tersebut selesai.

Sementara para murid yang tadi antusias mengetahui ada makanan gratis, terpaksa makan pop mi terlebih dahulu di kantin sekolah.

Sejumlah orangtua mengutarakan pendapatnya terkait acara seremonial yang terlalu banyak. "Anak saya sudah lapar ini. (MBG-nya) belum dibagikan dari tadi," kata salah satu orangtua murid, Irma (50) kepada Kompas.com di dekat kantin sekolah.

Irma yang saat itu menunggu di bawah tangga didatangi putrinya menanyakan kapan makanan gratis dibagikan.

Sang ibu pun meminta untuk menunggu.

Meski begitu, kata Irma, anak-anak tetap antusias menunggu makan bergizi gratis dari pemerintah. "Seneng banget sih mereka, nungguin. Kan zaman kita mah nggak ada begini," ujar perempuan berkerudung tersebut.

Irma juga mengakui bahwa MBG ini sangat membantu keluarga.

Sebab, putrinya yang jarang makan pagi akhirnya semangat berangkat sekolah setelah mengetahui ada makan gratis. "Membantu banget ya. Anak yang nggak mau makan jadi akhirnya makan," ujarnya.

Menurutnya, pihak sekolah telah melakukan sosialisasi sebelumnya.

Program MBG bakal berlangsung mulai dari Senin sampai Jumat. "Makanya kita juga tanya, higienis nggak. Tadi lihat itu ada tiga lauk. Nasi lauk ayam, sayur wortel, buah, dan ada susu," ucapnya. "(Apa yang dirasakan anak dari MBG ini?) belum ada dampaknya sih, belum kelihatan. Ini kan baru pertama, jadi belum tahu gimana-gimananya," imbuhnya.

Irma juga mendukung dan setuju dengan program makan bergizi gratis dari pemerintah.

Namun, dirinya akan tetap masak untuk dua anak lainnya yang sekolah di SMK. "Soalnya anak saya bukan cuma ini, ada yang di SMK juga, kan di sana nggak dapat (MBG), baru yang ini (putrinya) aja ngerasain MBG di SD," terangnya.

Sementara itu, Diah (40) merasakan hal serupa.

Sebab, anaknya juga menunggu makan bergizi gratis itu untuk dibagikan setelah acara seremonial selesai.

Untungnya, Diah sudah memberi anaknya sarapan di rumah.

Sementara anak-anak lain ada yang belum sarapan. "(Kelamaan nggak nunggu? Udah aman kali perutnya bocah, kan pada dikasih sarapan duluan di rumah," ujarnya.

Diah mengatakan supaya sekolah mengurangi penyelenggaraan acara seremonial.

Pasalnya, ia dan anaknya sudah datang sejak pagi dan harus menunggu lama lagi. "(Seremonial ini gimana?) Lama, kasihan anak-anak itu belum sarapan, jadi lemas. Saya aja dari pagi nungguin, lama jauh, bolak-balik. Nah, untungnya anak saya udah makan duluan tadi di rumah," bebernya.

Ia menduga acara seremonial yang terlalu banyak itu supaya terlihat ada seninya jelang pembagian makan bergizi gratis dari pemerintah.

Kegiatan-kegiatan seperti itu justru mengurangi nilai penting dari program MBG yang seharusnya cepat dibagikan dan dirasakan anak-anak kecil. "Ya biar ada seninya kali," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

Ikan untuk MBG

Dikutip dari Harian Kompas, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengemukakan, komoditas ikan terus didorong masuk sebagai menu dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

Upaya itu mencakup pemetaan sebaran produksi ikan, lokasi pendaratan, unit pengolahan ikan, jenis ikan hasil tangkap dan budidaya, serta jaringan rantai dingin seperti gudang penyimpanan berpendingin untuk menjaga mutu ikan.

Selain itu, pemetaan kebutuhan ikan untuk siswa di setiap kabupaten/kota.

Hingga saat ini, terdata 3.365 unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh kabupaten/kota yang telah bersertifikasi kelayakan pengolahan atau standardisasi pengolahan.

Jumlah itu meliputi 1.816 UPI skala menengah besar dan 1.549 UPI skala mikro kecil.

Sementara itu, jumlah koperasi perikanan tercatat 2.884 unit koperasi, meliputi 2.802 unit skala usaha mikro, 69 unit skala usaha kecil, dan 13 unit skala usaha menengah.

"Kami simulasi, angka kebutuhan ikan rata-rata 200 gram per minggu. Dengan pemetaan, kecukupan bahan baku dan sajian ikan untuk makan bergizi gratis disesuaikan dengan potensi wilayah," kata Budi, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, November 2024.