JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penghematan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) senilai Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Inpres yang terbit pada Rabu, 22 Januari 2025 itu tak berselang lama dari niat Presiden Prabowo yang mau menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai Rp 100 triliun.

Dalam Inpres 1/2025, efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, langkah ini merupakan penyesuaian yang tak terhindarkan di K/L sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran.

“Soal Inpres penghematan anggaran, maknanya sama ya, seperti yang ditekankan Pak Presiden. Kita perlu kencangkan ikat pinggang, lebih selektif memilih kegiatan yang produktif dan berdampak langsung,” ujar Prasetyo, Kamis (23/1/2025).

Ia juga merespons pertanyaan wartawan mengenai alokasi penghematan anggaran belanja tersebut, khususnya untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prasetyo Hadi mengakui rencana menghemat anggaran itu memang ditujukan untuk program makan bergizi gratis, kendati tidak menyebut besaran alokasi anggaran.

“Presiden merasa manfaat program MBG harus bisa segera dirasakan lebih banyak masyarakat secara merata. Dari hasil penghematan yang dilakukan, ada kemungkinan besar alokasi tambahan untuk program ini,” jelas Prasetyo Hadi.

Dia mengatakan, aturan teknis mengenai rencana penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun sedang dalam proses finalisasi. Aturan yang dimaksud akan rampung setelah lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri.

Sebelumnya belum lama ini, Badan Gizi Nasional (BGN) usai rapat dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan bahwa pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis mencapai Rp 100 miliar, dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025.

Sementara Presiden Prabowo telah secara terbuka menyampaikan bahwa ia memang akan menambah angggaran untuk porgam makan bergizi gratis. Ia menjamin bahwa dana yang dibutuhkan telah siap.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan upaya penghematan anggaran negara dari pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) pejabat pemerintah dapat dialihkan ke program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Akan tetapi, Prasetyo menyatakan pengalihan anggaran itu tidak otomatis dilakukan pemerintah karena harus melihat berbagai faktor.

"Kalau memang kita merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi, ya akan kita alihkan ke sana. Tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sana enggak gitu juga. Enggak," kata Prasetyo usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam pekan lalu.

Menurut Prasetyo, anggaran yang berhasil dihemat pun bisa digunakan untuk keperluan lain sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri dituangkan melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024, diteken pada 23 Desember 2024.

Surat tersebut mengikuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Oktober dan November 2024 terkait efisiensi perjalanan dinas luar negeri. Langkah ini mengutamakan urgensi tinggi dan dampak substantif dari setiap perjalanan.

Prasetyo menegaskan perjalanan dinas luar negeri tidak sekadar efisiensi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata.

"Makanya kita atur sedemikian rupa. Kalau enggak terlalu penting enggak usah lah, konsentrasi dulu gitu loh di dalam negeri," ucap Prasetyo.

Pembatasan ini mencakup seleksi ketat, pembatasan jumlah peserta, pelaporan pascakegiatan, dan penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pengalokasian anggaran menjadi lebih tepat sasaran, termasuk mendukung program prioritas seperti MBG.

Program MBG dianggap penting guna meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.