Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo baru saja melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam acara pelantikan menteri dan kepala badan di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari data Pendidikan tinggi (Dikti), Dadan adalah seorang Dosen Program Studi Pascasarjana (S2) Entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan serangga, di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan lulus sebagai sarjana dari program studi Proteksi Tanaman IPB pada tahun 1990. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Bonn, Jerman, di bidang studi Entomologi Terapan dan lulus pada tahun 1997.

Setelah itu, pria kelahiran Garut Jawa Barat itu juga tercatat sempat mengenyam pendidikan di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000. Dadan menyelesaikan studi S3-nya di IPB.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Science and Technology index (Sinta) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dadan tercatat memiliki skor 643, di mana pada tahun 2024, jurnalnya telah disitasi sebanyak 13 kali.

Pada tahun 2023, Dadan mempublikasikan empat jurnal, dan di tahun yang sama, hasil penelitiannya telah disitasi sebanyak 98 kali.

Salah satu penelitian yang dilakukan Dadan pada tahun 2017 telah diterbitkan dalam Jurnal Entomologi Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Cleopatra di area reklamasi pascatambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur".

Pada Senin (12/8) yang lalu, Dadan juga mengisi materi tentang pangan dan dan gizi nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045 pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada presentasinya tersebut, ia menyoroti kerawanan pangan karena produksi pangan di dunia yang tidak seimbang.

Dadan juga menjabat sebagai Ketua di Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) Banau, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Menurut laman IPB, Dadan juga memiliki hobi bermain golf, di mana pada Bulan Juni 2024, ia sempat menjadi Ketua Panitia Fakultas Pertanian IPB Charity Golf Tournament.

Saat memberikan keterangan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan," katanya.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna melaksanakan pemenuhan gizi nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional.

Badan ini terbentuk usai Jokowi resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan ini nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala.

Kepala Badan Gizi Nasional tersebut nantinya bisa diisi dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur pada Pasal 48 Ayat (1).

Namun, pada Pasal 49 Ayat (1) dikatakan bahwa pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional akan diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan tersebut.

Sementara itu, Ayat (2) mengatur perihal kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mendudukin jabatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menariknya, Pasal 50 menyebutkan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bisa diangkat lagi dalam jabatan organiknya sesuai formasi yang tersedia jika telah menyelesaikan tugasnya.

Lebih lanjut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat susunan organisasi yang terdiri dari dewan pengarah, kepala, dan wakil kepala.

Karena bertanggung jawab kepada presiden, Kepala Badan Gizi Nasional setidaknya harus melaporkan kinerja kepada presiden satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Hal itu termaktub dalam Pasal 39 Ayat (1).

Kemudian, Pasal 46 menyebutkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Namun, pasal tersebut tak hanya mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Gizi nasional, tetapi juga dewan pengarah dan wakil kepala.

Selanjutnya, dewan pengarah dan Kepala Badan Gizi Nasional memiliki masa tugas lima tahun dan dapat diangkat lagi untuk satu periode berikutnya. Hal itu termaktub dalam Pasal 47 Ayat (1).

Namun, Ayat (2) menyebutkan bahwa jabatan tersebut bisa sewaktu-waktu diberhentukan oleh presiden sebelum masa tugasnya berakhir.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Gizi Nasional akan dibantu oleh wakil kepala, sekretariat utama, empat deputi, dan inspektorat utama.

Keempat deputi tersebut masing-masing adalah Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, dan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Terkait penggunaan anggaran, Kepala Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai pengguna anggaran, sebagaimana disebutkan pada Pasal 53.

Politikus Fahri Hamzah ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu terlihat mengiringi Jokowi meninjau hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan siaran pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (2/5/2024), nampak Fahri Hamzan mengenakan kemeja lengan panjang motif paisley warna gelap.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Fahri Hamzah mengenakan kacamata berlensa gelap, dengan jam tangan dengan gelang biru. Dia berjalan bersama pejabat-pejabat lain di atas jembatan bendungan.

Fahri Hamzah adalah politikus yang juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I di Pileg 2024 kemarin. Mantan politikus PKS ini juga menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Fahri Hamzah juga merupakan putra daerah Sumbawa, NTB ini.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Di kawasan Bendungan Tiu Sutuk, nampak pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN. Ada juga Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Bupati Sumbawa Barat, W Musyafirin.

Bersama mereka semua, Fahri Hamzah ikut berjalan di belakang Jokowi. Terlihat ekspresi wajah Fahri Hamzah yang tertawa bersama para menteri dan pejabat di belakang Jokowi. Pada foto yang diabadikan oleh fotografer Biro Pers Sekretariat Presiden, Kris, Fahri Hamzah nampak ditunjuk jari oleh Jokowi dan Zulkifli Hasan. Semuanya tersenyum dalam momen ini.

Simak Video 'Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di NTB, Telan Anggaran Rp 1,4 T':

[Gambas:Video 20detik]

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta mencatat, luas kawasan perumahan dan pemukiman kumuh mencapai ratusan hektar.

Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) berupaya menguranginya setiap tahun.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto menyampaikan, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul 178/KPTS/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh menyebut ada 152,64 hektar.

Disebutkan ada dua wilayah yang masih kategori perumahan dan pemukiman kumuh, yakni Kapanewon Wonosari dan Playen.

Adapun penentuan kawasan kumuh yakni kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran.

Nurgiyanto berkata, kawasan kumuh yang ada di Gunungkidul masuk dalam kategori ringan dan sedang, tidak ada yang berat.

"Yang terluas di Padukuhan Purwosari dan Ringinsari Kapanewon Wonosari dengan luas 20,03 hektar," kata Nurgiyanto saat dihubungi melalui telepon Rabu (6/3/2024).

Dia menjelaskan, untuk penanganan di bawah 10 hektar akan ditangani Pemerintah Kabupaten, sementara kawasan kumuh di atas 10 sampai 15 hektar ditangani Pemerintah Provinsi, dan kawasan kumuh di atas 15 hektar ditangani Pemerintah Pusat.

"Untuk penanganan termasuk RTLH ya," kata dia.

Nurgiyanto mengatakan, rehabilitasi berasal dari APBD Kabupaten 2024, dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) ada 152 penerima dan pokok pikiran dewan (Pokir) dengan 11 penerima.

Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta sebagai stimulan pembangunan rumah.

Adapun total penanganan dari berbagai sumber anggaran tahun 2023 ada 1.453 penerima, dan tahun 2022 ada 1.755 penerima.