Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pelaku UMKM mitra program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta.

Pembiayaan tersebut bisa didapatkan melalui skema pendanaan dari 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara.

"Dengan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), UMKM dapat memperoleh pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangannya di Rapat Pimpinan Nasional Perempuan Indonesia Raya (Rapimnas PIRA) di Jakarta, Sabtu (25/01).

Maman menekankan program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan menciptakan ekosistem usaha baru yang mendukung kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, dia menyoroti pentingnya peran perempuan dalam program ini, mengingat 49 persen dari 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia adalah perempuan.

Selain itu, sebanyak 30.900 UMKM jasa katering juga dinilai berpotensi besar untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

"Program ini tidak hanya untuk generasi sehat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi anak muda, pengusaha, dan UMKM di seluruh Indonesia," tambahnya.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan 30 ribu titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai arahan Prabowo. Untuk itu, ia menilai kolaborasi berbagai pihak, termasuk PIRA, sangat strategis untuk mendukung keberhasilan program ini.

Kementerian UMKM juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis seperti program business matching, optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), serta fasilitasi legalitas bisnis. Selain itu, pendampingan usaha akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program.

"Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama. Mari bergandengan tangan memastikan program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM dan masyarakat Indonesia," tegas Maman.

Maman sebelumny menyatakan pemerintah bakal memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra program MBG.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah nanti disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Maman menjelaskan upaya tersebut juga sebagai upaya agar UMKM tidak terlalu terbebani dalam permodalan ketika pertama kali menjadi mitra MBG.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan modal awal untuk UMKM yang menjadi mitra MBG itu nantinya dapat diakses ketika sudah menerima surat resmi dari BGN. Surat itu, kata Maman, akan menjadi bukti atau persyaratan untuk mencairkan modal awal UMKM di bank yang akan ditunjuk.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," ujar dia.

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Uchok menilai pemerintah pusing cari anggaran makan gizi gratis dengan membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program MBG. Karena, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi kering.

Dia juga menduga tidak ada lagi negara lain atau lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman. ?Maka, rakyat disuruh makan serangga. Sebelum rakyat makan serangga, suruh para menteri atau pejabat negara yang makan duluan, ya makan serangga,? ujar Uchok kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).



?Selama ini mereka sudah merdeka, semua fasilitas dari duit pajak sudah mereka nikmati. Dengan menu para pejabat negara makan serangga tiap hari, berarti anggaran makan minum yang yang ada setiap lembaga negara bisa dihemat,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Dadan jangan aneh-aneh.

?Setelah beberapa waktu lalu membuka peluang daun kelor, kembali BGN membuka peluang menjadikan serangga menjadi menu makanan gratis. Wajar kalau banyak yang mengkritik atas rencana tersebut,? kata Fernando kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).

Sebab, kata dia, perlu melakukan kajian lebih lanjut atas kandungan serangga yang akan dijadikan menu makanan bergizi gratis. Fernando menuturkan, jangan-jangan pemerintah menyadari tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program makan bergizi secara menyeluruh.



?Karena masih uji coba sudah menurunkan anggaran dari yang direncanakan dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Sangat mungkin makanan bergizi gratis tidak akan dikonsumsi apabila menggunakan bahan makanan yang tidak lazim seperti serangga,? tuturnya.

Dia mengatakan, sebaiknya menu makan gizi gratis menggunakan bahan yang memang selama ini yang sudah menjadi dikonsumsi masyarakat pada umumnya. ?Jangan merancang yang aneh-aneh, kalau memang perlu lakukan revisi sesuai kemampuan pemerintah,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan potensi serangga, khususnya belalang, sebagai sumber protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Dadan, menu MBG bisa disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal di masing-masing wilayah.

"Di daerah tertentu, mungkin serangga seperti belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari sumber protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menegaskan, BGN tidak menerapkan standar menu nasional untuk program MBG, melainkan menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, menu yang disajikan di setiap daerah akan disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Sebagai contoh, jika suatu daerah terbiasa mengonsumsi telur, maka telur akan menjadi komponen utama menu MBG di wilayah tersebut. Hal serupa berlaku untuk daerah yang memiliki sumber protein lain, seperti ikan, belalang, atau bahan lokal lainnya.

"Isi protein di berbagai daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat. Jadi, menu MBG tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan lokal," jelas Dadan.

Dadan juga mencontohkan keragaman sumber karbohidrat di berbagai daerah. Misalnya, masyarakat di Halmahera Barat yang lebih sering mengonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai pengganti nasi.

Begitu pula dengan masyarakat di wilayah yang terbiasa dengan jagung sebagai sumber karbohidrat utama.

"Keragaman pangan lokal ini sangat penting untuk diakomodasi dalam program makan bergizi. Karena tujuan utama BGN adalah memastikan standar gizi terpenuhi, bukan memaksakan satu jenis menu untuk seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan pendekatan ini, BGN berharap dapat mendukung kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan belalang dan serangga lainnya sebagai alternatif sumber protein yang bernutrisi tinggi.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga menjadi menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu. Dadan mengungkap daerah yang masyarakatnya terbiasa makan serangga.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menilai beberapa jenis serangga memang layak untuk dikonsumsi. Misalnya jangkrik yang kini sudah dijual-belikan.

"Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," ucapnya.

Sebelumnya, Dadan membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis (MBG). Namun, itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, kata dia, makan bergizi gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Dadan menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga. Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," tuturnya.

(fas/dhn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, serangga termasuk ulat dan belalang bisa menjadi salah satu protein yang layak dikonsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menjelaskan, serangga bisa masuk ke menu makan bergizi gratis di wilayah yang warganya terbiasa makan serangga.

"Itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," jelas Dadan.

"Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," paparnya.

Dadan menjelaskan, hal tersebut juga tergantung ketersediaan pangan di wilayah-wilayah tujuan MBG.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu," sambung Dadan.

Dadan lalu mencontohkan, di Halmahera Barat, warga terbiasa makan singkong dan pisang rebus sebagai karbohidrat.

Menurut dia, hal itu adalah salah satu contoh keragaman pangan yang bisa diakomodir dalam program makan bergizi gratis.

"Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," tutup Dadan.

Bali -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap daerah yang masyarakatnya terbiasa mengonsumsi serangga. Ia pun membuka peluang menjadikan serangga hingga ulat sagu sebagai menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan, Sabtu (25/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Dadan mengatakan beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Misalkan jangkrik yang kini sudah dijual-belikan. "Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," imbuhnya.

Sebelumnya, Dadan membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis. Namun, hal itu hanya bisa diterapkan di daerah tertentu yang masyarakatnya sudah terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu.

Badan Gizi Nasional, dia berujar, tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, dia memastikan makan bergizi gratis tetap berlandaskan standar komposisi gizi.

Menurut Dadan, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Ia menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

(iws/iws)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

Kegelisahan Prabowo bukan tanpa alasan. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG baru menjangkau 0,7 persen penerima dari jumlah yang ditargetkan.

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

Jakarta -

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan ditambah. Hal ini untuk mendukung perluasan penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran direncanakan atas dasar keinginan Prabowo yang ingin program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

Prabowo, kata Dadan, sempat mengungkapkan kegelisahannya bahwa banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis sampai saat ini. Maka dari itu, program ini mau dipercepat dengan tambahan anggaran.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 menjadi 82,9 juta," sebut Dadan.

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo juga sempat menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1) yang lalu.

Masih dalam sidang kabinet itu juga, saat memberikan arahan tertutup, Prabowo juga memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025 akan jadi modal utama untuk program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dadan Hindayana ketika ditemui usai Sidang Kabinet.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan.

Arahan Prabowo, Dadan diminta tak perlu khawatir soal ketersediaan anggaran. Apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin MBG diperluas, anggaran sudah disiapkan.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegas Dadan

(acd/acd)

Jakarta: Serangga seperti ulat sagu dan belalang kini dipertimbangkan sebagai salah satu sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa konsumsi serangga dapat menjadi opsi menu di wilayah-wilayah tertentu yang masyarakatnya sudah terbiasa mengonsumsi bahan pangan tersebut.

“Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” ujar Dadan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Januari 2025.

Dadan menegaskan bahwa program MBG tidak menetapkan standar menu yang seragam secara nasional, melainkan menyesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

“Itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” jelasnya.

“Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya,” tambahnya.

Disesuaikan dengan Sumber Daya dan Kebiasaan Lokal

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa ketersediaan pangan menjadi dasar penentuan menu dalam program MBG. Misalnya, daerah yang melimpah hasil telurnya akan memanfaatkan telur sebagai sumber protein utama, sementara daerah yang kaya akan hasil laut dapat memanfaatkan ikan sebagai bahan dominan.

“Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu,” katanya.

Ia juga mencontohkan daerah seperti Halmahera Barat, di mana masyarakat terbiasa menjadikan singkong dan pisang rebus sebagai sumber karbohidrat utama.

“Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” tegasnya.

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku UMKM terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah memastikan skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

Maman, mengutip data Kementerian UMKM mengungkap, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari total tersebut, 49% diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering di Tanah Air.

Saat ini, Maman menyebut bahwa pemerintah menargetkan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Target tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Negara.

Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM guna mewujudkan tujuan besar program MBG. Apalagi, program ini dapat membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia.

“Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Adapun Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

Dia mengatakan, keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab semua pihak.

Untuk itu, dia sekali lagi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bergandengan tangan, memastikan program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia.

Jakarta -

Pemerintah mengisyaratkan akses permodalan hingga Rp 500 juta bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun begitu, UMKM perlu terlebih dahulu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

Adapun syarat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, modal awal ini diberikan untuk UMKM memenuhi bahan baku MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Adapun saat ini, Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Simak Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)