Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bakal mendukung likuiditas perbankan terkait pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa salah satu bentuk dukungan itu dilakukan melalui pengoptimalan penerbitan instrumen efek beragun aset surat partisipasi (EBA-SP).

“Potensi mengoptimalkan EBA-SP ini masih sangat besar. Oleh karena itu, OJK bersama stakeholder terkait akan terus memperkuat dan merumuskan antara lain penyempurnaan EBA-SP di pasar modal,” katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa likuiditas perbankan per November 2024 terbilang memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program prioritas pemerintah tersebut.

Menurut Dian, bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen risiko dalam aktivitas operasional, terutama saat berpartisipasi dalam program pemerintah.

Dia menerangkan bahwa EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat melengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas likuiditas bank,” tuturnya.

Hingga 13 Januari 2025, Dian menyebutkan terdapat 9 EBA-SP dengan nilai Rp2,21 triliun yang diperdagangkan. Selain itu, upaya lain untuk menjamin likuiditas bank dikoordinasikan bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Karena ada kebijakan moneter dan kebijakan fisikal yang akan terkait dengan isu-isu ini,” tandas Dian.

Adapun, persoalan likuiditas disinyalir menjadi tantangan perbankan dalam memperluas pembiayaan terkait program 3 juta rumah.

Lebih lagi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dibutuhkan omnibus law untuk percepatan pembangunan perumahan.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Saya pernah menyebut, kita memerlukan semacam omnibus law," ujarnya.

Usulan tersebut muncul mengingat pembangunan perumahan oleh pengembang khususnya dalam rangka mencapai target 3 juta rumah kerap menghadapi hambatan perizinan.

Hal tersebut tentunya akan memperlambat investasi di bidang perumahan.

"Selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah," lanjutnya.

Selain omnibus law, Fahri Hamzah juga mengusulkan adanya instruksi presiden (inpres) baru di bidang perumahan.

"Sekarang saya berpikir dan kemarin mendiskusikan dengan teman-teman, kita mempersiapkan inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yakni Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, yang salah satunya adalah untuk mempercepat proses pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG yang biasanya membutuhkan waktu pembuatan selama 34 hari, ditargetkan bisa dipangkas hanya menjadi 10 hari.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

"Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan," kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

"Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini," ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

"MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI (PKP) mengungkapkan Rusunawa Cipta Griya Kedaung di Kota Tangerang mempunyai fasilitas yang layak diadopsi di daerah lain.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Tangerang Selasa mengatakan Rusunawa Cipta Griya Kedaung menjadi salah satu bukti konkret dari kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam menyediakan ruang hunian yang terjangkau.

"Rusunawa Cipta Griya Kedaung berhasil memproyeksikan ruang huni dengan fasilitas yang lengkap untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari guru honorer sampai pemulung di Kota Tangerang," kata Maruar Sirait didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian dan Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, selepas menandatangani peresmian Rusunawa Cipta Griya Kedaung Kota Tangerang, Selasa.

Dirinya juga mengapresiasi pembangunan rusun yang berdiri di atas lahan seluas 3.856 meter persegi milik Pemerintah Kota Tangerang tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

"Seperti yang dicetuskan pak Pj Wali Kota tadi ya, Kolaborasi Wujudkan Visi. Ini sangat bagus ya karena inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ara bersama Tito didampingi Dr. A. Damenta dan Dr. Nurdin turut menyapa sekaligus ngopi bareng para penghuni rusun.

"Ini luar biasa karena tadi kita ngobrol bareng penghuni rusun yang berprofesi sebagai pemulung, tentunya ini sesuatu yang luar biasa karena pemulung bisa menghuni rumah dengan fasilitas lengkap dan bahkan hingga 3 kamar, dengan harga yang murah. Inilah yang disebut dengan keberpihakan," katanya.

Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan rusun tersebut tidak hanya menyasar squater atau pemulung melainkan juga menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya.

"Seperti penghuni bantaran Sungai Cisadane, pekerja serabutan dan juga masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan dengan konsep Urban Renewal atau peremajaan kawasan yang semula hunian tapak atau landed housing menjadi hunian bertingkat atau vertical housing," ungkap Dr. Nurdin.

Rusun Cipta Griya Kedaung memiliki 70 unit dengan kapasitas 230 hunian dengan tipe yang bervariasi mulai dari tipe manula, hingga tipe 18A sampai tipe 36c yang dilengkapi dengan klinik, minimarket dan juga ruang penjaga serta kios-kios.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang Decky Priambodo menambahkan, Rusunawa Cipta Griya Kedaung mempunyai fasilitas terbaik yang ada di Provinsi Banten.

Berbagai fasilitas unggulan mulai dari kapasitas yang besar (70 unit), ruang terbuka hijau, akses ramah disabilitas, solar panel, sampai dibangun dengan sistem yang ramah lingkungan (green building).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan skema pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah. Ia menyebutkan pembangunan rumah di desa akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu untuk perkotaan akan mengandalkan kerjasama bisnis seperti menggaet investor atau pengembang.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Itu (perkotaan) bisa masuk skema bisnis. Desa APBN," kata Fahri.

Perbedaan skema pembiayaan ini dikarenakan skema investasi dinilai kurang cocok di daerah desa dan pesisir. Sebab, masyarakat di pedesaan kebanyakan membangun rumahnya sendiri dibanding membeli rumah.

"Karena kalau tadi berbicara tentang kota, desa, dan pesisir, kami menghitung bahwa di desa itu kalau kita pakai modern bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah. Cuma rumahnya tidak layak," jelas Fahri.

Sementara itu, di perkotaan tantangannya adalah ketersediaan lahan yang terbatas. Sementara masih banyak orang yang belum memiliki rumah. Masalah lainnya adalah di daerah pesisir seperti di Jakarta masih banyak ditemukan rumah kumuh.

Menurut Fahri permasalahan ini bisa diatasi melalui kerjasama bisnis. Seperti masalah permukiman kumuh, pihaknya berencana mengubah daerah tersebut menjadi modern tanpa perlu digusur.

"Makanya OECD saya usulkan nanti salah satunya bekerjasama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung). Kami sedang berdiskusi dengan ITB.

Itu ada Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kebijakan di ITB. Mereka nantinya menciptakan sistem bagaimana mengkonversi kawasan-kawasan kumuh menjadi perkotaan modern tanpa menggusur," kata Fahri.

Di luar itu, pemerintah telah mendapat investasi dari pihak swasta lokal maupun internasional. Terbaru, Qatar baru saja menandatangani MoU investasi 1 juta rumah di Indonesia pada Rabu (9/1/2025). Investasi ini termasuk dalam realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari kantor pejabat resmi Qatar menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujarnya.

Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai eksekusi program 3 juta rumah.

Fahri menyebut, meski program tersebut membutuhkan lahan yang tidak sedikit, tetapi Presiden Prabowo melarang pemenuhan kebutuhan lahan dilakukan lewat alih fungsi lahan produktif atau area persawahan.

“Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Pelarangan alih fungsi area sawah menjadi perumahan itu dilakukan guna mengejar target swasembada pangan yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembangunan rumah di atas bekas lahan sawah juga dinilai berbahaya.

Mengingat, lahan bekas persawahan itu umumnya cenderung lebih lunak, karena banyak mengandung unsur hara. Apabila dipaksakan untuk tetap dibangun area pemukiman, maka hal itu akan sangat berbahaya.

“Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala richter (SR) hilang itu hampir semua rumah,” ujarnya.

Namun demikian, Fahri memastikan agar para investor tak ragu untuk turut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Pasalnya, dirinya mengaku bakal melakukan percepatan pengadaan lahan ke depan.

Di samping itu, Fahri juga menjamin legalitas lahan yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah nantinya.

“Kita akan mempercepat persoalan pertanahan, kepemilikan izin pertanahan. Kita akan percepat supaya proses investasi di sektor rumah akan berjalan dengan cepat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang bagi para investor asing untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

“Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Fahri mencontohkan, salah satu negara yang berkomitmen kuat merealisasikan investasinya yakni Qatar. Di mana, proses penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan pada hari ini.

Yerusalem (ANTARA) - Sebanyak 2.749 unit permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat akan dibangun otoritas Israel dalam waktu enam pekan, menurut kelompok anti-permukiman Israel pada Senin (13/1).

“Jika rencana pekan ini disetujui, berarti sebanyak 2.749 unit hunian telah diajukan dalam satu setengah bulan,” ungkap Peace Now, organisasi yang memantau aktivitas permukiman, dalam sebuah pernyataan.

Organisasi tersebut mencatat bahwa dengan kecepatan ini, tahun 2025 dapat mencatat "angka rekor" dalam pembangunan unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) dari Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada Rabu untuk menyetujui pembangunan 372 unit hunian di permukiman Beitar Illit, di sebelah selatan dari Kota Yerusalem.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren baru berupa sesi mingguan untuk memajukan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan bagi warga Palestina di Area C,” jelas organisasi tersebut.

Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah pendudukan Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Israel.

Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil serta administratif Palestina, serta Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Peace Now mengatakan bahwa sejak PM Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi.

“Pada 2023, HPC menyetujui 12.349 unit hunian – angka tertinggi sepanjang masa. Pada 2024, 9.884 unit hunian disetujui,” tambahnya.

Kelompok anti-permukiman itu menjelaskan bahwa perubahan frekuensi persetujuan menjadi mingguan disebabkan oleh perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Netanyahu.

Pada Juni 2023, persyaratan persetujuan dari menteri pertahanan untuk setiap tahap perencanaan permukiman dihapuskan.

Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan awal dari kepala otoritas bidang pertahanan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun, dengan ribuan unit disetujui pada setiap sesi.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, proses tersebut berubah secara signifikan, di mana HPC kini mengadakan pertemuan mingguan untuk menyetujui ratusan unit permukiman dalam setiap sesi.

“Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk menormalkan perencanaan permukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional,” kata Peace Now.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional.

PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam keberlangsungan solusi dua negara, yang dianggap sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (Uni Emirat Arab), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," lanjut Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.