Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di Jakarta Utara menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan PAUD di atas KRI Banda Aceh 593, Kamis.

Panglima Kolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menjelaskan bahwa kegiatan MBG di atas KRI itu guna memberikan pengalaman baru sekaligus makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Siang hari ini ada satu SD dari Sukabumi, SD Golden Age Islamic School dan enam PAUD di lingkungan kompleks TN AL yang merupakan binaan dari Kolinlamil," kata Laksda TNI Krisno saat ditemui di atas KRI Banda Aceh 593.

Sebelum makan siang, pihaknya mengajak seluruh siswa untuk keliling KRI agar mendapatkan pengalaman menjelajahi kapal perang.

Setelah berkeliling menjelajahi kapal, mereka dikumpulkan di tenda yang ada di helly deck. Di sana siswa mendapatkan beragam hiburan hingga akhirnya menyantap makan bergizi gratis yang disediakan oleh pihak dapur kapal.

"Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa," jelas dia.

Laksda TNI Krisno mengatakan bahwa lauk dalam program MBG, yakni nasi, sayur, tahu, telur, pisang, dan susu. Bahan pangan tersebut diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahan makanan yang diolah, menurut dia, merupakan hasil dari pemanfaatan lahan yang dilakukan Kolinlamil dalam program Ketahanan Pangan.

"Dari bahan dasar tersebut dibawa ke kapal, diolahnya juga menjadi unik karena biasanya dapurnya ada di darat, tetapi ini di dapur kapal yang biasanya digunakan pada saat kapal beroperasi," jelas dia.

Laksda TNI Krisno menilai seluruh siswa tampak antusias mengikuti program tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan program tersebut terus berlangsung di Kolinlamil ataupun di setiap lokasi KRI Banda Aceh bersandar.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diperkirakan akan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Permintaan terhadap hasil ternak, kebun sayur, dan tambak ikan diprediksi akan melonjak seiring dengan bertambahnya jumlah dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di kota tersebut.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 Palangka Raya, Kolonel Arh Jimmy Hutapea, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang muncul akibat kehadiran program MBG.

“Dapur umum-dapur umum yang menjadi pusat produksi makan bergizi gratis ini membutuhkan bahan baku yang banyak. Masyarakat harus menangkap itu sebagai sebuah peluang, ini akan sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Jimmy saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2025).

TNI juga berperan dalam program MBG, di mana Kodim 1016 Palangka Raya bertugas memfasilitasi komunikasi antarlembaga, termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jimmy menjelaskan bahwa satu dapur umum dapat memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari.

"Setiap satu porsi makanan membutuhkan banyak bahan baku, mulai dari sayur-sayuran, telur ayam, daging ayam, ikan, buah-buahan, dan sumber makanan bergizi lengkap lainnya," tuturnya.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Komandan Kodim 1016 Palangka Raya, Kolonel Arh Jimmy Hutapea, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Jimmy menjelaskan bahwa rencananya akan dibangun 20 dapur umum untuk memenuhi target penyediaan makanan bagi sekitar 80 ribu siswa di Palangka Raya.

“Ini dapurnya akan diperbanyak, rencananya sampai 20 dapur umum untuk memenuhi target seluruh siswa di Palangka Raya yang jumlahnya sekitar 80 ribu sekian,” tambahnya.

Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalteng, Elisa Agustino, menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat menggerakkan berbagai sektor, termasuk pelaku usaha lokal.

“Program ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh sektor, baik itu UMKM, Bumdes, dan lain-lain,” ungkap Elisa saat diwawancarai, Kamis (23/1/2025).

Elisa menjelaskan bahwa untuk bergabung sebagai penyedia bahan baku MBG, usaha penyedia bahan makanan milik masyarakat harus berbadan hukum.

Hal ini penting agar pencatatan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

“Misalnya sudah ada CV, UD, dan status hukum badan usaha lainnya, jadi ketika barang itu kami beli, mereka juga harus punya kuitansi yang resmi dari badan usahanya,” tuturnya.

Namun, bagi peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan yang belum memiliki legalitas, tetap dapat menjual hasil usahanya untuk bahan baku MBG dengan menitipkan produk mereka ke badan usaha resmi. “Misalnya tetap mau menjual produknya tapi belum punya legalitas, bisa dititipkan ke UMKM, kelompok koperasi, atau Bumdes untuk menjualnya,” ungkap Elisa.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan warga DKI Jakarta penerima manfaat tetap mendapatkan susu dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perlu diketahui, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga mencakup santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penerima manfaat MBG di wilayah Jakarta akan tetap mendapatkan susu sebanyak 2–3 kali dalam seminggu.

Dadan menjelaskan pengaturan pemberian susu untuk Jakarta lantaran wilayah ini bukan merupakan sentra susu sapi.

“Untuk daerah yang belum ada sapi perah tetap mendapat peluang mendapatkan susu, tetapi diatur berbasis komposisi menu. Bisa diberikan 2–3 kali seminggu, termasuk DKI [Jakarta],” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Pasalnya, Dadan menyampaikan bahwa susu menjadi bagian dalam menu MBG untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan bahwa susu dalam menu MBG di Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

“Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

“Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

Dengan demikian, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

“Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya.

Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.

Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

“MBG ini nampak perencanannya kurang baik dan matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.

Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.

“Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.

Perbesar

Saat ini, Eliza mengungkap baru ada model dapur central kitchen alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa memproduksi hingga 3.000 porsi. Namun, belum memanfaatkan dapur eksisting yang dimiliki UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik masyarakat lokal setempat.

Terlebih, saat ini mayoritas SPPG yang baru berjalan berada di Pulau Jawa. Padahal, sambung dia, provinsi yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi dan prevalensi ketidakcukupan gizi tinggi berada di Indonesia Timur.

“Esensi MBG ini menjadi tidak tercapai, dorongan melaksanakan program bukan karena esensinya tetapi lebih ke pemenuhan janji kampanye semata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza pun menyarakan agar pemerintah meniru China yang memfokuskan penerima makan siang bergizi di wilayah perdesaan dan pinggiran. Adapun jika menengok program ini di India, negara itu memprioritaskan untuk penerima manfaat di sekolah negeri.

“Pemerintah seharusnya lebih realistis dengan menentukan penerimanya yang betul-betul paling membutuhkan, harus targeted dalam menentukan sekolah mana dan daerah mana,” ucapnya.

Sama halnya dengan penerima ibu hamil dan balita yang dinilai perlu diprioritaskan di daerah yang secara statistik justifikasinya bisa diterima secara ilmiah. Alhasil, dia pun mempertanyakan kualitas makanan dari program ini.

“Untuk apa penerimanya sangat banyak namun kualitas makanan tidak baik dan makin memberatkan APBN,” kata dia.

Di samping itu, Eliza juga menyarankan pemerintah memanfaatkan dapur eksisting, seperti dapur UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik tokoh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun bangunan baru, sehingga anggaran bisa diprioritaskan untuk membeli bahan makanan.

Utang

Dalam catatan Bisnis, pada 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG butuh tambahan anggaran Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Merespons hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Bahkan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa memicu melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, menurut Bhima, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Bhima menjelaskan bahwa semestinya pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Perbesar

Dalam studi Celios yang bertajuk ‘Dampak Makan Bergizi Gratis’ merekomendasikan agar pemerintah dapat memulai di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Adapun, wilayah prioritas yang menerima program MBG adalah sebanyak 45.282 Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari 33.189 unit SD Negeri dan 6.225 unit SD Swasta. Total sebanyak 45.282 SD setara dengan 30,4% jumlah total SD di Indonesia yang mencapai 148.975 unit.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, kata Bhima, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa jika BGN meminta tambahan anggaran untuk menjalankan program MBG, maka artinya ada target yang lebih tinggi untuk mencakup sekitar 83 juta penerima manfaat program ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan ada kesalahan teknis dalam proses penyajian makan di Sukoharjo, Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan puluhan siswa keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, ayam yang diberikan kepada siswa kurang matang.

"Sudah aman. Itu jelas-jelas kesalahan teknis lah. Ya ada dalam proses masak yang kurang matang," ujar Dadan, di Istana, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya tidak akan memberi sanksi kepada orang yang memasak ayam tersebut.

Dia memastikan Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi untuk memperlancar program makan bergizi gratis.

"Enggak, itu bukan kesalahan dia juga. Jadi, ada hal yang memang di awal kan memang harus dibenahi ya. Jadi ini sudah jadi evaluasi bersama dan alhamdulillah sudah lancar," tuturnya.

Dadan mengaku dirinya pun turun tangan untuk mengontrol pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Salah satu korban keracunan, Melani, mengatakan menu makanan yang disajikan saat itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Untuk ayamnya, kata Melani, sedikit bau dan berlendir. Karena tidak tahu, ia tetap memakannya.

"Yang kemarin itu ayamnya kayak sudah bau, berlendir. Yang lainnya enak. Ayamnya doang (yang tidak enak). Kemarin (saya) makan," ucap dia.

Bank Indonesia (BI) memastikan akan mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) lebih banyak di pasar sekunder.

"Komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar baik melalui intervensi di pasar spot, forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Itu lah dukungan kami untuk suksesnya program-program dalam Asta Cita," kata Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Dalam hal ini Perry menyebut terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya sendiri telah sepakat bahwa BI tahun ini
akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switching dari SBN masa SKB I-III yang jatuh tempo tahun ini, sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.

"Bahkan kami berkomitmen untuk membeli SBN dari pasar lebih dari itu. Kami sudah bicarakan itu, sudah kami umumkan sehingga BI turut mendukung program Asta Cita sehingga pembiayaan fiskalnya itu bisa didorong," tutur Perry.

Pada pertengahan Desember 2024, BI dan Kemenkeu telah menyepakati bahwa bank sentral dapat melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder dengan jumlahnya lebih tinggi dari SBN yang jatuh tempo saat masa burden sharing.

"Bahkan jumlah yang jatuh tempo sebagai bagian dari operasi moneter bisa beli SBN dari pasar sekunder, bahkan bisa mencapai Rp 150 triliun," papar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Desember 2024.

Adapun kepemilikan SBN oleh BI tercatat terus mengalami peningkatan hampir Rp 500 triliun dari akhir 2023 senilai Rp 1.095 triliun menjadi Rp 1.520 triliun per 16 Desember 2024. Porsi kepemilikan SBN oleh BI tersebut mencakup 25,23% dari total SBN senilai Rp 6.027 triliun.

Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu program Prabowo yang akan didukung BI adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kami sedang siapkan dukungan BI untuk bagaimana (mendukung) program makan bergizi," kata Perry.

Perry menilai program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pasalnya di dalamnya terdapat berbagai mekanisme yang bisa mendukung aktivitas ekonomi bergerak secara merata di berbagai wilayah.

Untuk mendukung program itu, Perry mengaku sedang mendesain berbagai kebijakan yang bisa memuluskan berjalannya program MBG secara merata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mendukung program ini, sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif. Kami sedang membicarakan bagaimana BI tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor BI di seluruh Indonesia bisa mendukung suksesnya program ini," jelas Perry.

Sebagaimana diketahui, program MBG mulai berjalan di berbagai wilayah. Di tahun pertama ini pelaksanaannya masih terbatas karena anggarannya hanya Rp 71 triliun dan ada rencana untuk ditambah.

Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia yang belum menerima program MBG. Ia berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," tutur Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Pemerintah lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah melayani 650.000 anak di 31 provinsi.

Ke depannya, Makan Bergizi Gratis ditargetkan mencapai 3 juta anak pada Januari-April 2025. Kemudian pada April-Agustus 2025, MBG ditargetkan dapat dinikmati 6 juta anak.

"Untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak," kata Prabowo pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025), ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dengan target 15 juta anak mendapat Makan Bergizi Gratis pada September 2025, Prabowo turut menarget semua anak sudah mendapat MBG pada akhir tahun ini.

"September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo.

Optimis Hasil Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Akademik Anak

Prabowo optimis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis akan mendukung peningkatan kemampuan akademik anak-anak Indonesia. Untuk itu, kementerian serta lembaga akan bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh perangkat daerah dalam menjaga penyelenggaraannya.

"Saudara-saudara, ini adalah masalah strategis kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," kata Prabowo.

"Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita," imbuhnya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Kota Gorontalo (ANTARA) - Kodim 1304/Gorontalo melakukan pemantauan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMK dari Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak sekolah serta mendukung kesehatan dan perkembangan mereka," ucap Babinsa Sersan Satu (Sertu) Angga di Gorontalo, Rabu.

Ia menjelaskan, sebanyak 2.892 siswa dari 14 sekolah menerima manfaat dari distribusi makanan bergizi tersebut. Distribusi dilakukan secara terorganisir dan diawasi langsung oleh para petugas guna memastikan kelancaran serta ketepatan sasaran program.

Ia menjelaskan rincian MBG yang disalurkan antara lain PAUD Al-Hijrah sebanyak 20 porsi, PAUD Al-Islah 33 porsi, TK Al-Hijrah 172 porsi, TK Qorata Ayun 41 porsi, TK Kartika 36 porsi, TK Adhiyaksa 26 porsi, TK Al Islah 214 porsi, SDN 77 Kota Tengah 223 porsi, SDN 78 Kota Tengah 186 porsi.

Selanjutnya SDN 74 Kota Tengah 164 porsi, SD Al Islah 703 porsi, SMP Negeri 8 Gorontalo 577 porsi, SMP Negeri 3 Gorontalo 341 porsi dan SMK Tridharma 156 porsi.

"Setiap sekolah mendapatkan makanan bergizi sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar sebagai penerima manfaat," ungkap dia.

Sertu Angga menyampaikan bahwa program itu merupakan langkah nyata dalam mendukung kesejahteraan anak-anak sekolah, terutama dalam memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup.

"Kami sangat mengapresiasi program ini karena memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak. Dengan gizi yang baik, mereka dapat belajar lebih optimal dan memiliki energi untuk beraktivitas," ujar Sertu Angga.

Ia mengatakan bahwa ke depannya, program serupa diharapkan dapat diperluas agar lebih banyak anak-anak yang merasakan manfaatnya.

"Kami berharap program ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah serta institusi pendidikan lainnya. Gizi yang baik adalah kunci utama dalam mencetak generasi yang sehat dan cerdas," harap dia.

Perwira Seksi Teritorial Kapten Inf Manuel Hengkengbala mengatakan pihaknya mendukung penuh setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Program seperti ini perlu terus dijaga dan dikembangkan," katanya.

Menurut dia, program itu bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi juga tentang edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dengan optimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas," pungkas nya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memprioritaskan pemberian susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta.

Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte seusai meninjau distribusi MBG di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat.

“Belum tahu (kapan ada susu). Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Philips kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Kenapa tak ada susu dalam MBG di Jakarta?

Philips menerangkan, pemberian susu dalam program MBG di Jakarta saat ini bukan menjadi prioritas.

Faktor utamanya didasari karena belum adanya sentra sapi yang bisa dijadikan pilihan untuk diajak kerja sama oleh pemerintah dalam program MBG.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu, pernyataan dari BGN adalah diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” tutur Philips.

Kondisi ini juga diterapkan di wilayah lain, yang mengartikan bahwa sentra sapi menjadi patokan pemerintah untuk memasok susu di dalam program MBG.

“Jadi itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia (di wilayahnya) punya sentra susu atau enggak,” terang Philips.

Philips berujar, penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025 juga menjadi cara memetakan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Namun, Jakarta hingga kini belum tercatat sebagai salah satunya.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Apa pengganti susu?

Philips menegaskan, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu masih dapat digantikan dengan sumber protein lainnya, salah satunya telur.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” ujar Philips.

Ia memastikan, sumber protein yang menjadi pengganti susu ini sudah melalui proses kajian BGN.

Dengan begitu, kecukupan gizi pada anak juga dipastikan telah memenuhi standar.

Apa kata ahli gizi soal susu diganti protein?

Pakar gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, mengatakan, penggantian susu dengan sumber protein lainnya justru dinilai tidak tepat.

Ia menilai, susu memiliki banyak manfaat kesehatan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Selain itu, susu memberikan nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh pangan nabati seperti daun kelor, maupun pangan hewani lainnya.

Kandungan protein dan asam lemak esensial seperti omega-3, omega-6, dan DHA yang ada salam susu sangat penting untuk perkembangan otak anak.

"Susu adalah makanan kaya gizi yang lezat, memberikan nilai penting untuk makanan bergizi gratis di sekolah, menyehatkan dan disukai secara umum oleh siswa," tutur Prof. Tria.

Meski demikian, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum menjelaskan, alternatif protein hewani masih bisa disiasati sebagai solusi

“Susu adalah protein hewani. Kalau alternatif yang setara dengan susu, tentu adalah protein hewani yang lain, seperti telur, ikan, atau ayam,” ujar Tan.

Namun, pengolahan protein hewani pengganti susu ini harus diperhatikan.

Tan menyarankan agar tidak terlalu sering dimasak dengan cara digoreng tepung atau dipanggang dan menggunakan banyak minyak.

Hal ini penting demi memastikan kandungan gizi protein hewani dapat diserap anak.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan anggaran Rp 14.430.681.751 untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Dana ini berasal dari langkah efisiensi anggaran, termasuk menunda kegiatan yang tidak prioritas.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Taufik Amrullah, menyebutkan salah satu kegiatan yang ditunda adalah pengadaan mobil dinas kepala daerah senilai Rp 1,2 miliar.

“Penundaan kegiatan misalnya, penundaan pengadaan mobil dinas KDH (kepala daerah) sebesar Rp1,2 miliar,” ujar Taufik, Rabu (22/1/2025).

Anggaran MBG sementara disimpan dalam rekening belanja tidak terduga (BTT) sambil menunggu petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat.

Rasionalisasi Anggaran

Untuk mendukung likuiditas keuangan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan melakukan rasionalisasi 11 persen dari pagu anggaran, kecuali di tingkat kecamatan.

Taufik menyatakan bahwa efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi capaian kegiatan maupun belanja wajib dan mengikat seperti gaji, tunjangan, honor tenaga kontrak, serta biaya operasional lainnya.

“Dari sisi kemampuan fiskal daerah, Kulon Progo masuk kategori rendah, sehingga sangat berharap alokasi untuk MBG didanai dari dana transfer atau langsung oleh pemerintah pusat,” tambah Taufik.

Serang (ANTARA) - Kodim 0602/Serang menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Serang dengan menyediakan sebanyak 350 porsi makanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf Mulyo Junaidi di Serang, Rabu, mengatakan kegiatan uji coba program MBG ini menyasar pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

"Sebanyak 350 porsi Makan Bergizi Gratis masing-masing dibagikan di PAUD Attoyibiah, TK Muhajirin, SD Negeri Caringin Pasir, dan SMP Sohibul Muslimin," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan uji coba MBG yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Maka dari itu pihaknya mengambil inisiatif melakukan uji coba tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pelajar, khususnya di tingkat PAUD hingga SMP mendapatkan asupan makanan bergizi guna mendukung tumbuh kembang mereka, sekaligus menguji makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi nasional," ucapnya.

Menu MBG yang disiapkan berisi nasi, sayur, buah dan lauk ayam. Ia berharap menu ini cocok dan nyaman bagi para siswa yang terlibat.

"Kami juga berharap program uji coba MBG ini dapat memberikan manfaat nyata. Kodim 0602/Serang bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya meningkatkan kesehatan serta kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Serang masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup besar.

"Dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Serang cukup besar, jadi harus ada intervensi dari pusat dan provinsi agar seluruh siswa bisa tercover,” katanya.

Ia mengungkapkan ada banyak pihak yang ikut aktif dalam menyukseskan program MBG. Untuk itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral terkait mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sehingga tidak ada anggaran yang tumpang tindih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Nunukan, Kalimantan Utara.

"Enggak ada (kejadian keracunan). Itu hanya satu orang yang menemukan sesuatu dan itu tidak ada kejadian," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Pihaknya sudah memeriksa kejadian itu. Ia pun memastikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aman.

"Sudah tahu dan itu tidak ada kejadian. Aman, aman (dapurnya)," ucap Dadan.

Sebelumnya diberitakan, kasus anak sekolah keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan di Nunukan, Kalimantan Utara.

Puluhan murid dan sejumlah guru SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami diare, diduga akibat menu MBG yang disajikan pada Senin (13/1/2025) lalu.

Pihak sekolah menduga, kejadian tersebut disebabkan oleh lauk yang sudah basi dalam menu ayam kecap yang disajikan.

‘’Kami, pihak sekolah menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang.

Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus,’’ ujar Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan Hairudin, saat dihubungi, Kamis (16/1/2025).

Dugaan tersebut berdasarkan sejumlah pengakuan murid-murid yang mengalami diare dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua mereka.

Meski begitu, tidak sedikit juga murid yang tidak terkena diare.

’Yang tidak mengalami diare, mungkin kebagian lauk yang bagus,’’ kata Hairudin lagi.