JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik 120 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Rinciannya, 31 orang Pejabat Tinggi Pratama, 66 orang Pejabat Administrator, serta 23 orang Pejabat Pengawas.

Acara pelantikan tersebut juga dihadiri beberapa pihak seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Ketum DPP REI) Joko Suranto, dan masih banyak lagi.

“Saya yang akan bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Dan saya juga siap ditahan kalau saya korupsi,” tegas Ara dalam sambutannya pada acara pelantikan tersebut.

“Saudara-saudara yang dilantik, saudara disumpah sesuai agama masing-masing. Saudara bisa bohongin saya, tapi saudara tidak bisa bohongin Tuhan,” lanjut Ara.

Ara pun berjanji untuk tidak membedakan para jajarannya, baik dari segi ras, suku, etnis maupun agama.

“Dan saya pastikan saya akan jadi pemimpin yang adil, yang tidak membedakan agama dan suku dan etnis yang ada,” tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi wisma atlet Kemayoran rampung seluruhnya dan siap diresmikan pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci pada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," ujar Aswin.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit.

Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bersama Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ke Bale Raos, Yogyakarta.

Kegiatan tersebut menghadirkan 15 pengembang perumahan di daerah Yogyakarta sekaligus mewakili berbagai asosiasi pengembang perumahan dalam menampung aspirasi mereka.

Dalam sambutannya, Fahri menyampaikan, Tiga Juta Rumah menjadi program unggulan. Sehingga, membutuhkan dukungan dan keberanian bagi para stakeholder (pemangku kepentingan) yang berfokus pada rakyat.

“Kementerian baru ini diharapkan menjadi koordinator, pihak yang dapat mengejar percepatan penyediaan hunian. Namun, kami juga harapkan kepada rekan-rekan mitra kerja gotong royong membangun rumah rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Fahri dalam rilis, Kamis (30/1/2025).

Sementara itu, Heru mengapresiasi pengembang perumahan di Yogyakarta atas kontribusi yang diberikan pada tahun 2024.

"Era pemerintahan saat ini, BP Tapera menjadi mitra strategis pada Kementerian PKP dalam menyalurkan FLPP, dan rekan-rekan pengembang menjadi backbone (tulang punggung) penyediaan hunian,” kata dia.

Kini, BP Tapera tengah intens mengembangkan skema pembiayaan perumahan bersama para pemangku kepentingan ekosistem pembiayaan perumahan dengan tujuan meningkatkan average output pada target penyaluran.

“Kita harapkan juga rekan-rekan pengembang dapat terus berinovasi, sehingga tidak hanya berpangku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkas dia.

Bogor -

Video cekcok pedagang kaki lima (PKL) dengan sekuriti di salah satu perumahan kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial (medsos). Terlihat keramaian terjadi di jalanan perumahan tersebut.

Dalam video yang dilihat, Kamis (30/1/2025), terlihat deretan PKL ramai di lokasi kejadian. Mereka mengerubungi sekuriti perumahan.

Terlihat ada adu mulut antara para PKL dengan sekuriti. Cekcok tersebut membuat lalu lintas di sekitar lokasi tersendat.

Dikonfirmasi, Kapolsek Cileungsi Kompol Edison mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (28/1) kemarin. Pemicunya lantaran aturan soal PKL yang tidak diperbolehkan berjualan di lokasi.

"Itu ramai setahun sekali (Imlek) jualan di bahu jalan tidak boleh, sama sekuriti ditegur. Yang satu menjalankan aturan, yang satunya cari duit jualan di bahu jalan jadi macet segala macam. Ditegur, jadilah ribut," kata Edison.

Namun, cekcok tersebut tidak berujung kontak fisik. Kedua pihak mediasi dan para PKL diperbolehkan berjualan hanya pada momen hari ini saja.

"Tadi sudah dibiarkan oleh sekuriti silakan, mungkin sudah rezekinya mereka karena setahun sekali kan. Sekuritinya sudah kita hubungi, yang penting tidak sampai ada korban atau apa," ungkapnya.

Edison menyebut cekcok hanya terjadi adu mulut saja antara kedua belah pihak. Anggotanya juga telah mengecek ke lokasi untuk memastikan kondisi kondusif.

"Nggak (kontak fisik) alhamdulillah, adu mulut aja ramai. Anggota juga sudah ngecek," ucapnya.

(rdh/idn)

Jakarta: Pekalongan merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi kota pertama di Indonesia dan kota Asia Tenggara pertama yang menjadi bagian dari Jaringan Kota Kreatif UNESCO.

Dijuluki sebagai kota batik, Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah.

Untuk akses transportasi tak perlu diragukan. Pekalongan memiliki beragam transportasi yang bisa digunakan masyarakat.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Pekalongan, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga serba Rp150 jutaan. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kota Pekalongan yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Pekalongan

Perumahan subsidi di Pekalongan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Korpri Kota Pekalongan

Perumahan ini terletak di Setono, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini dibangun oleh Insan Berkah Illahi.

Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 36 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Adapun luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap dari kayu lokal keras, serta dinding bata merah, plester, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

2. Graha Naya Buaran Tahap II

Perumahan ini berlokasi di Buaran Kradenan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Naya Sejahtera.

Perumahan ini memiliki 8 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap rangka baja ringan genteng press, dinding bata merah diplester aci, lantai keramik 40x40, serta pondasi pasangan batu kali.

3. Griya Pringrejo Asri 2

Perumahan ini terletak di Pringrejo, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Eka Sukmawan.

Rumah ini memiliki 5 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150,5 juta dan Rp162 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kayu lokal penutup genteng, dinding menggunakan bata merah diplester diaci, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Perumahan Griya Seruni Asri 2

Perumahan subsidi ini terletak di Klego, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dibangun oleh Binangun Seruni Asri, rumah ini memiliki 7 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kayu lokal penutup genteng, dinding menggunakan bata merah diplester diaci, lantai keramik lokal 40x40, serta pondasi batu kali.

5. Grand Yosorejo

Perumahan ini berlokasi di Kuripan Yosorejo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Propertindo Rekatama Abadi.

Perumahan ini memiliki 10 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng, dinding bata merah diplester aci, lantai keramik, serta pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

MALANG - Longsor terjadi di beberapa titik di Kabupaten Malang , Jawa Timur. Material longsor sempat menutup jalan raya dari Malang ke Blitar dan Kediri, serta di perumahan yang berada di wilayah Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Longsor yang menutup Jalan Raya Kabupaten Kediri-Kota Batu, tepatnya terjadi di Dusun Talasan, Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, di depan Warung Rawon Asri. Titik longsor kedua terjadi di antara Jalan Raya Malang-Blitar, melalui Ngantang dan Wlingi, serta titik ketiga longsor terjadi di perbukitan kawasan Perumahan Bumi Podo Rukun, Desa Sumbersekar, Kabupaten Malang.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyatakan, longsor di Dusun Talasan, Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon ini membuat arus lalu lintas antara Kabupaten Kediri dan Kota Batu hingga Kota Malang, sempat tertutup. Longsor terjadi pada tebing setinggi 20 meter dan panjang 10 meter, dilaporkan terjadi pukul 16.30 WIB.



"Malam ini (tadi malam) jalur Malang-Kediri ditutup total untuk proses pembersihan material longsor oleh alat berat dari Bina Marga Jawa Timur," ucap Sadono Irawan dikonfirmasi, Rabu (29/1/2025) malam.

Longsor juga terjadi di wilayah Dusun Gombong, Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, yang menjadi akses jalan raya dari Kabupaten Malang ke Kabupaten Blitar, melalui Ngantang hingga Wlingi. Longsor disebut Sadono, terjadi pada tiga titik tebing, yang dilaporkan terjadi pukul 16.30 WIB.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di wilayah kecamatan ngantang dan sekitarnya mengakibatkan setidaknya 3 titik longsor Tebing setinggi kurang lebih 10 meter dengan lebar 15 meter menutup hampir seluruh bahu jalan dengan volume kecil dan sedang," jelasnya.

Arus lalu lintas di lokasi kejadian masih dilakukan buka tutup jalur, karena satu lajur masih tertutup material longsor. Saat ini proses pembersihan material longsor dilakukan oleh warga dan relawan kebencanaan, sembari menunggu kedatangan alat berat.

Peristiwa longsor juga terjadi di Perumahan Bumi Podo Rukun, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Video longsoran ini beredar viral di media sosial (medsos), dimana terlihat detik-detik longsoran dari tebing di dekat perumahan menimpa kebun jeruk dan aliran sungai di bawahnya.

"Longsor dilaporkan terjadi pada pukul 17.18 WIB. Dampaknya tebing setinggi kurang lebih 70 meter dengan lebar 100 meter, menimpa lahan kebun jeruk tertimbun longsor," katanya.

Proses pembersihan material longsor belum dilakukan karena lokasi minim penerangan, dan hujan yang masih turun di perumahan yang berada di tebing. "Untuk karya bakti akan dilakukan besok pagi oleh pemerintah desa dan warga sekitar, untuk pembersihan longsor," ujarnya.

Beruntung kata Sadono, dari laporan yang ada tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka dalam tiga peristiwa longsoran di lima titik lokasi yang ada di Kabupaten Malang.

Malang -

Tanah longsor terjadi di kawasan Perumahan PT Bumi Podo Rukun, Deaa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sore tadi. Tidak ada korban dalam bencana ini.

Detik-detik terjadinya tanah longsor sempat diabadikan oleh warga yang berada di lokasi. Peristiwa itu terjadi Rabu (29/1/2025), sekitar pukul 17.18 WIB.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyebut, tanah longsor disebabkan adanya hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Dau dan sekitarnya.

Tebing setinggi hampir 70 meter dengan lebar 100 meter ambrol menutupi areal kebun jeruk yang berada di bawahnya.

"Tidak ada korban dalam bencana tanah longsor ini," ujar Sadono kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Sadono mengungkapkan, aliran sungai yang berada di bawah tebing juga turut tertimbun material longsor.

"Rencana besok pagi bersama warga dan Pemdes akan dilakukan pembersihan material longsor," terang Sadono.

(mua/fat)

BEKASI, iNewsBekasi.id- Sebanyak 2.000 rumah yang dihuni 3.500 KK di Perumahan Villa Kencana, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Banjir mulai menggenangi jalanan hingga masuk ke rumah-rumah warga sejak Rabu, (29/1/2025) pagi.

Kapela Desa (Kades) Sukajadi, Amir Hamzah mengatakan, selain curah hujan yang tinggi, banjir tersebut disebabkan dari luapan Kali Pulo Sirih, yang menjadi pemicu utama meluapnya air merendam permukiman warga.

"Tentunya saat ini melihat banyak sekali rumah yang terendam banjir akibat genangan air yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi, dan juga disebabkan luapan air dari Kali Pulo Sirih yang ada di depan," katanya kepada wartawam di lokasi bajir, Rabu (29/1/2025).

Amir mengungkapkan, akibat banjir itu hampir merendam sebagian wilayahnya. Namun yang paling berdampak di Perumahan Villa Kencana sebanyak 2.000 rumah dan 3.500 KK.

"Kalau ketinggian airnya itu, rata-rata di atas 50-80 sentimeter," ungkapnya. Sejauh ini, lanjut Amir, pihaknya masih mendata sejumlah korban terdampak serta rumah dan pasilitas yang terandam banjir.

Berdasarkan data sementara, sebagian warga sudah mengungsi di tempat yang lebih tinggi. "Belum ada bantuan dari pihak mana pun yang masuk ke wilayah kami," katanya.

Editor : Wahab Firmansyah

BATAM, iNewsBatam.id – Warga Perumahan Central Hills, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan kesulitan dalam membangun masjid, meskipun permohonan hibah lahan untuk tujuan tersebut telah diajukan sejak lama.

Ketua Pembangunan Masjid Perumahan Central Hills, Harianto, mengatakan bahwa pemilik lahan dan pengembang terkesan memberikan informasi yang tidak sesuai, terutama terkait luas lahan perumahan.

"Perumahan ini awalnya dipromosikan dengan luas 55 hektare, namun yang benar adalah hanya 24,9 hektare yang bisa digunakan. Dan tidak ada lahan fasum untuk pembangunan masjid," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Permohonan hibah lahan seluas 5.000 meter persegi untuk masjid yang diajukan oleh warga juga belum mendapatkan respons hingga saat ini. Harianto menambahkan, kebutuhan akan tempat ibadah sangat mendesak bagi sekitar 1.000 kepala keluarga di kawasan tersebut.

Berdasarkan aturan pengembangan perumahan, pengembang dan pemilik lahan diwajibkan menyediakan 30-40 persen dari total luas lahan untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), termasuk tempat ibadah.

Namun, hingga kini, titik fasum atau fasos yang seharusnya disediakan oleh pengembang dan PT Menteng Griya Lestari (MGL) selaku pemilik lahan masih belum jelas, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batam belum memberikan jawaban yang memadai.

“Seharusnya Perkimtan sudah tahu lokasi fasum dan fasos, tapi hingga rapat terakhir pun mereka hanya bertanya tanpa memberikan solusi,” kata Harianto.

Warga juga mengungkapkan bahwa PT MGL terkesan menolak pembangunan masjid di Central Hills, meskipun seharusnya pemilik lahan memiliki kewajiban yang sama dengan pengembang.

Selain itu, dalam proyek-proyek sebelumnya, warga mencatat tidak ada fasilitas masjid atau musala yang memadai, dengan banyak fasum yang dialihkan untuk kepentingan komersial.

“Seharusnya pemilik lahan, pengembang, dan pemerintah sudah memikirkan kebutuhan tempat ibadah sejak awal, bukan malah mengalihkan fasum untuk kepentingan komersial seperti tempat kuliner,” tegas Harianto.

Warga juga mempertanyakan peran Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengawasi rencana tata ruang kawasan tersebut. Mereka berharap BP Batam memastikan bahwa lokasi untuk tempat ibadah telah dialokasikan sebelum mengeluarkan izin pembangunan perumahan.

Harianto berharap bahwa di bawah kepemimpinan Amsakar-Li Claudia, masalah ini dapat segera diselesaikan.

Selain masalah pembangunan masjid, warga juga mengeluhkan mangkraknya pengembangan tahap kedua perumahan yang sudah terbengkalai sejak 2021, menambah daftar panjang masalah yang dihadapi warga Central Hills.

Jika masalah hibah lahan fasum untuk masjid tidak segera diselesaikan, Harianto menyatakan bahwa warga akan membawa masalah ini ke DPRD Batam dan menyurati Kementerian terkait untuk mencari solusi.

“Kami sudah menunggu lebih dari tiga minggu sejak rapat terakhir dengan Perkimtan, namun belum ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami akan melibatkan DPRD Batam agar masalah ini segera diselesaikan,” tegasnya.

Editor : S. Widodo

kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri asuransi.

"Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi," ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi para pelaku perasuransian mengenai dukungan mereka terhadap program-program pemerintah.

“Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa program-program pemerintah dapat membantu mendorong kinerja sektor pembiayaan saat penjualan kendaraan bermotor dikhawatirkan masih belum pulih pada tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa OJK beserta pemerintah dan regulator lainnya akan terus memonitor berbagai indikator sistem keuangan nasional agar dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian domestik secara berkelanjutan melalui berbagai bauran kebijakan ataupun stimulus.

Hingga November 2024, ia menuturkan bahwa kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai dengan kondisi alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), dan liquidity coverage ratio (LCR) masing-masing sebesar 112,94 persen, 25,57 persen dan 213,07 persen.

“Adapun LDR (Loan to Deposit Ratio/perbandingan kredit pinjaman dengan deposit) sebesar 87,34 persen dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan kredit,” imbuh Dian.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025