Polri berkomitmen untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Untuk mendukung itu, Polri membangun 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) prioritas, yang terdiri atas 2 SPPG di Mabes Polri dan 16 lainnya di jajaran polda.

Polri resmi meluncurkan empat SPPG prioritas di Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Acara peresmian ini juga diiringi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) serta komitmen pembangunan SPPG di 14 polda lainnya, menandai langkah maju dalam implementasi program MBG.

Sebagai bagian dari pelaksanaan launching, makanan hasil produksi dari SPPG Pejaten yang telah beroperasi juga langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Sebanyak 3.417 siswa dari berbagai sekolah, termasuk SDN 01 Jati Padang, SD, SMP, SMA, dan SMK Bhayangkari, MI Al-Hikmah, serta posyandu di sekitar lokasi SPPG telah menerima manfaat dari program ini.

"Alhamdulillah, pada hari ini telah dilaksanakan launching 4 SPPG prioritas yang juga telah ditandatangani PKS-nya dengan pejabat PPK dan pengelola SPPG," kata Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Komjen Dedi menegaskan bahwa kehadiran program MBG yang dijalankan Polri merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah.

"Kami berharap program ini dapat berkontribusi dalam pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Dengan langkah ini, Dedi menegaskan peran Polri tidak hanya sebagai pemelihara kamtibmas. Tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di Jayawijaya, Papua Pegunungan, secara resmi meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah setempat pada Senin.

Ketua Kelompok Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Wahyu Adi Pratama di Wamena, Senin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena akhirnya program MBG di Papua Pegunungan berhasil diluncurkan pada 17 Maret 2025 setelah tertunda sejak 17 Februari lalu.

”Dalam peluncuran ini direncanakan ada dua dapur yang melayani 7.000 siswa, namun ada terkendala karena salah satu mitra meninggal sehingga akan dilanjutkan setelah Lebaran,” katanya.

Menurut Wahyu, untuk saat ini pihaknya memberikan 3.500 porsi makanan untuk siswa, kemudian akan disusul pemberian kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

”Peluncuran MBG ditandai makan bersama pada hari ini (Senin),” ujarnya.

Dia menjelaskan MBG juga diusulkan diberikan kepada dewan guru sebagai bentuk sosialisasi awal tentang MBG.

”Usulan itu kemudian kami teruskan ke Badan Gizi Nasional dan disetujui oleh kepala badan sehingga MBG di Papua Pegunungan siswa dan dewan guru akan mendapatkannya,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan untuk siswa dan guru Muslim, pihaknya juga menyediakan paket Ramadhan yang dapat dibawa pulang.

Adapun Bupati Jayawijaya Athenius Murib menekankan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua supaya memperhatikan kebersihan pada saat proses memasak.

”Kebersihan harus diutamakan sehingga makanan yang dihasilkan benar-benar bersih dan sehat dan layak untuk dikonsumsi,” katanya.

Sidoarjo (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan dukungan Kementerian PU untuk menjadikan seluruh stadion di Indonesia berstandar FIFA.

Oleh karena itu, setelah proyek renovasi 16 stadion dan pembangunan satu stadion baru rampung, Kementerian Pekerjaan Umum masih meninjau beberapa stadion untuk direnovasi.

“Kami masih review, ada beberapa yang kondisinya, saat kami datang, mungkin belum terlalu cocok sebagai stadion. Jadi, kemudian kami, yang tiga kemarin sudah selesai. Sekarang sisa 1 di (Stadion) Teladan, Medan,” kata Menteri PU menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui pada sela-sela acara peresmian 17 stadion di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Dia menambahkan Kementerian PU juga menerima banyak masukan untuk merenovasi beberapa stadion di Kediri, kemudian di Sudiang, Makassar.

“Beberapa tempat itu kami review (tinjau, red.) lagi,” kata Dody.

Dody berharap proyek renovasi dan pembangunan stadion baru yang dijalankan Kementerian PU dapat mendukung pembinaan sepak bola di dalam negeri.

“Harapan kami ke depan, (stadion-stadion) ini benar-benar bisa mendukung olahraga khususnya sepak bola sehingga talent-talent muda bisa bertumbuh, dan harapan besar Pak Prabowo untuk meraih Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” kata Menteri PU.

Kementerian Pekerjaan Umum pada periode 2023–2024 rampung merenovasi 17 stadion di berbagai daerah Indonesia, yang 16 di antaranya merupakan renovasi bangunan lama, sementara satu stadion merupakan bangunan baru. Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore meresmikan 17 stadion itu secara serentak dari Gelora Delta Sidoarjo.

Dari 17 stadion itu, salah satunya Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan yang sama, Dody memastikan Stadion Kanjuruhan direnovasi sesuai dengan standar dan kualitas FIFA. Walaupun demikian, ada beberapa bagian bangunan yang dijadikan monumen untuk mengenang Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.

“Untuk mengenang memori itu kami tidak bisa hancur leburkan itu stadion. Jadi, justru (renovasinya) mahal dan waktunya lebih lama, karena kemudian kami memperkuat struktur yang sebetulnya sudah tidak layak. Tetapi, karena ada memori di situ, jadi kewajiban kami menjaga memori tersebut,” sambung Dody

Dia menyebutkan di Stadion Kanjuruhan, Kementerian PU juga membangun monumen dan museum.

Dari Gelora Delta Sidoarjo, sebanyak 17 stadion yang diresmikan oleh Presiden pada hari ini mencakup Stadion Bumi Sriwijaya di Palembang, Stadion Indomilk Arena di Kabupaten Tangerang, Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi, Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung.

Berikutnya Stadion Maguwoharjo di Kabupaten Sleman, Stadion Jatidiri di Kota Semarang, Stadion Gelora Bumi Kartini di Kabupaten Jepara, Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Stadion Surajaya di Kabupaten Lamongan, Stadion Gelora Delta Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan di Kabupaten Pamekasan, Stadion Joko Samudro di Kabupaten Gresik, Stadion Demang Lehman di Kabupaten Banjar, Stadion Segiri di Kota Samarinda, dan Stadion B.J. Habibie di Kota Parepare.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PU dukung jadikan seluruh stadion Indonesia berstandar FIFA

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas menghadirkan kampanye bertema Barakah (Beli Hunian Mudah, Berkah Ramadhan Berlimpah) sebagai bagian upaya dukungan kepemilikan hunian masyarakat dalam program tiga juta rumah

Direktur Pemasaran Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya Perumnas dalam menyediakan solusi hunian yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

"Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Melalui program-program Ramadhan ini, kami berharap lebih banyak orang dapat mewujudkan impian memiliki hunian yang nyaman dan terjangkau," ujar Imelda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Imelda menjelaskan kampanye ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian impian dengan penawaran khusus dan keuntungan menarik.

Salah satu program utama yang diperkenalkan Perumnas adalah Weekend Berkah Flash Sale / LiveSale, yang diselenggarakan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 15.00 WIB hingga selesai, melalui siaran langsung di Instagram dan Virtual Tour dari berbagai lokasi proyek Perumnas di seluruh Indonesia.

Dalam program ini, Perumnas menawarkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan berbagai keuntungan, seperti voucher buka puasa bersama, Tabungan Emas, serta harga spesial untuk pembelian secara cash keras.

Selain itu, kampanye ini juga meliputi Subsidi Angsuran satu kali, di mana konsumen mendapat kesempatan untuk melakukan pemesanan hunian sekarang dan membayar nanti.

Imelda berharap, masyarakat dapat merayakan momen Lebaran dengan lebih tenang. Bagi konsumen yang memilih pembayaran secara cash keras, Perumnas juga menawarkan harga khusus yang lebih menguntungkan.

Dalam upaya untuk lebih mempermudah masyarakat menjangkau hunian, Perumnas memiliki Program Buyer Get Buyer, yang memberikan peluang bagi konsumen yang berhasil merekomendasikan hunian kepada orang lain dengan minimal 3 unit akad, berkesempatan mendapatkan bonus hingga Rp5 juta.

Untuk mendukung kemudahan akses informasi, Perumnas membuka akses informasi melalui Marketing Gallery Proyek dan booth di posko-posko Ramadhan menjelang mudik dan Lebaran, di antaranya pada 12 titik Rest Area Trans Jawa (arus mudik) dan 8 titik Rest Area Trans Jawa (arus balik), 5 titik Rest Area Trans Sumatera (arus mudik), dan 3 Titik Rest Area Trans Sumatera (arus balik).

Selain itu, 14 Titik Stasiun di Pulau Jawa, 7 Titik Pelabuhan seluruh Indonesia dan 14 Titik Pool Bis Damri di seluruh Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan ijin PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini merupakan saatnya rakyat punya rumah dimana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang akan melakukan audit lingkungan terkait ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perumahan. Hal tersebut dilakukan untuk penanganan banjir yang kerap terjadi di daerah hilir.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pihaknya akan memeriksa presentase 40% RTH yang wajib disediakan oleh pengembang.

Pasalnya, Sumedang menjadi kawasan favorit pengembang dalam membangun hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terlebih, kawasan barat Kabupaten Sumedang menjadi area penyangga dan masuk dalam cekungan Bandung.

“Untuk perumahan akan Audit lingkungan, memang masyarakat butuh rumah, tapi mohon pengembang harus diperhatikan 40% RTH nya, akan kami cek sehingga air harus tertampung di sana, run off nya tidak langsung turun ke bawah,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan reboisasi di kawasan hulu hingga sistem drainase juga akan diperbaiki.

Sejak memimpin Sumedang tahun 2018 hingga 2023, Dony memastikan tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan perumahan di kawasan dengan kemiringan lahan di atas 9 derajat atau 20%.

Bahkan, pada 2021 mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang .

“Selama 5 tahun menjabat sampai saat ini, saya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan perumahan di lahan hijau dengan kemiringan di atas 9 derajat.Larangan pembangunan perumahan itu tertuang dalam Perbup No 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kab Sumedang. Tidak mengizinkan di lahan dengan kemiringan 9 derajat atau 20%,” katanya.

Beleid tersebut sebagai upaya pemerintah daerah meminimalisir risiko bencana alam.

“Jadi pembangunan perumahan yang ada di kawasan perbukitan dengan kemiringan diatas 9 derajat izinnya keluar sebelum tahun 2018,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan ruang di Sumedang sebelum Tahun 2018 mengacu kepada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031. Namun, mulai 29 November 2018 terbit dan diberlakukan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.

“Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang Kemal Idris menyebutkan, jika ada pengajuan perumahan di kawasan kemiringan di atas 9 derajat, maka akan ditolak oleh Dinas PUTR yang mengeluarkan rekomendasi.

“Kalau ada yang mengajukan perizinan perumahan yang kemiringan lereng di atas 9 derajat maka rekomendasi Dinas PUTR tak akan turun. Siteplan tidak diterbitkan dan pengajuan izin tidak masuk ke akun DPMPTSP untuk izin persetujuan bangunan gedung (PBG). Siteplan dari Dinas PUTR itu sebagai persyaratan dasar,” katanya.

Menurutnya, kemiringan lereng di atas 9 derajat atau 20% berdasarkan hasil pengukuran lapangan oleh tenaga ahli.

“Bagi pengembang yang sudah mengantongi izin karena diterbitkan sebelum 2018 maka pembangunan konstruksi yang dilaksanakan setelah diterbitkannya Perda 4 Tahun 2018 dan Perbup 22 Tahun 2021 harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi baru. Jadi tidak boleh dibangun perumahan,” kata Kemal.

Dahulu, tempat ini adalah perumahan elite milik karyawan bengkel kereta zaman Belanda di Medan. Namun kini, kondisinya sangat sepi dan mencekam.

Sepi dan mencekam adalah kesan pertama yang terlintas saat menapaki kaki di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Padahal saat itu matahari baru sedikit condong ke arah Barat. Sejumlah rumah besar berlantai 2 tegak berdiri di areal Jalan Bundar tersebut. Rumah-rumah bernuansa kolonial Belanda itu terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada juga rumah yang sudah hancur, tinggal dindingnya saja. Kondisi jalan yang tidak diaspal dan becek, ternyata sudah tidak bisa dilalui kendaraan lagi karena tertutup semak belukar.

Sesuai namanya, Jalan Bundar berbentuk bundar. Jika ingin menyusuri semua sisi, kita harus masuk dari Jalan Pertahanan dan dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Kondisi rumah mewah di masanya itu sudah seperti tidak terurus. Di sekitar rumah yang tidak habis dihitung dengan jari itu terlihat banyak tumbuh rumput maupun pohon yang menambah kesan horor.

Selain itu, terdapat juga rumah-rumah yang berukuran kecil yang dari kondisinya juga sudah berumur. Rumah-rumah kecil itu seperti komplek perumahan yang tersusun seperti satu blok.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Dari rumah yang ada, PT KAI terlihat memiliki satu bangunan di lokasi itu yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel dan dirawat dengan baik.

Di sekitar lokasi, terdapat menara air yang cukup besar. Konon menara air tersebut digunakan sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api di masa lalu dan saat ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menurut warga sekitar, Yusuf (63), rumah-rumah di sana sudah lapuk dan kemudian ambruk. Yusuf sendiri telah tinggal selama 40 tahun di salah satu pintu masuk ke Jalan Bundar.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf.

Banyak rumah di lokasi itu sudah tidak ditempati lagi. Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di areal itu.

"Kera (hitung) aja, yang besar-besar itu, di depan ada, di sana ada," ucapnya.

Penjelasan Sejarawan

Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis mengatakan jika keberadaan perumahan elit itu awalnya diperuntukkan bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi pada zaman kolonial Belanda.

Namun, pembangunannya tidak bersamaan dengan perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij terbentuk di tahun 1886.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," kata M Azis Rizky Lubis.

Rel kereta api yang menghubungkan Medan dengan Labuhan sendiri dibangun 1886. Namun komplek perumahan di Jalan Bundar baru dibangun pada 1919 saat pembentukan werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi.

"Ketika pembangunan jalan kereta api pertama dari Medan ke Labuhan, itu pun belum ada lokasi, itu dia dibangun seiring dengan pembentukan bengkel kereta api di tahun 1919 atau dalam bahasa Belanda itu werkplaats," ucapnya.

Bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan. Keberhasilan komplek perumahan bengkel itu disebut juga diperuntukkan bagi sekolah yang ingin mengunjungi bengkel kereta api di lokasi di masa lampau.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," ujarnya.

Di sekitar komplek perumahan bagi karyawan bengkel kereta api, ada juga beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Saat Jepang menduduki Indonesia, orang Eropa menjadi areal perumahan itu sebagai camp mengungsi. Alasannya selain karena daerah perumahan orang Eropa, lokasi itu juga dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

Di awal pembangunan rel kereta api Medan-Labuhan tahun 1886, belum ada stasiun di Pulo Brayan. Saat itu masih ada semacam halte bukan stasiun seperti saat ini.

-------

Artikel ini telah naik di detikSumut.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar rapat koordinasi dengan pengembang perumahan untuk penanganan banjir di Kota Balikpapan, Senin (17/3).

"Rakor ini menekankan kepada para pengembang tentang pentingnya penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang dibangun," kata Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo di Balikpapan.

Bagus menilai, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 yang mengatur tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan.

Bagus menyebutkan terdapat 10 utilitas tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pengembang untuk menyesuaikan Perda tersebut oleh para pengembang.

"Salah satu yang terpenting adalah keberadaan bangunan pengendali," ujarnya

Menurutnya keberadaan bangunan pengendali itu harus disiapkan sebesar 4 persen dari luas kawasan perumahan yang dimiliki oleh pengembang.

Dikemukakannya pentingnya penanganan banjir. Sekarang mulai dibedakan dari daerah hulu dengan beberapa bendungan pengendali. Hingga daerah hilir sebagai penampungan sementara air hujan..

Bagus juga mengingatkan para camat dan lurah sebagai pemimpin wilayah akan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pematangan lahan.

"Apalagi saat ini kegiatan tersebut sering dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu yang menjual kavling tanpa izin yang jelas," katanya.

Diakuinya bahwa pengembang sangat berkontribusi dalam menciptakan kawasan perumahan yang baik, melalui penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

"Yang terpenting adalah penyerahan PSU," tegas Bagus.

Dikemukakannya meskipun unit telah terjual habis, namun tanggung jawab perusahaan terhadap manajemen dan perawatan PSU harus dijaga.

"Dengan begitu pemerintah kota dapat melakukan pemeliharaan, terutama terkait bendungan pengendali (bendali)," ujarnya.

Selama ini, kata dia beberapa kendala yang juga dialami adalah masalah pengupasan lahan yang dapat memperburuk kondisi saluran air, kegiatan pematangan lahan yang salah dapat berdampak buruk bagi pengelolaan air hujan.

"Maka diharapkan semua pihak bisa mencari solusi agar kota ini tidak semakin terdampak parah," katanya.

Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Timur menilai bahwa regulasi penyerahan PSU di Balikpapan masih belum jelas dan menjadi kendala bagi pengembang, khususnya dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Balikpapan.

Sunarti dari Apersi mengatakan, regulasi yang ada saat ini mengharuskan pembangunan bendungan pengendali (bendali) atau penampungan air dilakukan setelah segmen perumahan disahkan.

Namun, aturan tersebut justru menyulitkan pengembang dalam proses pengupasan lahan sebelum persetujuan rencana tapak (site plan).

“Kami butuh regulasi yang lebih jelas karena aturan yang ada saat ini justru menyulitkan pengembang," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya, regulasi ini dipermudah agar penyerahan lahan dan pembangunan PSU bisa berjalan lebih efektif.

Ia menambahkan bahwa seluruh pengembang di Balikpapan sebenarnya sudah mengikuti aturan dengan membangun bendali dan infrastruktur jalan sesuai ketentuan.

"Tapi proses penyerahan PSU kerap terkendala karena regulasi yang belum mendukung percepatan pelaksanaannya," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Warga yang bermukim di perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung Jakarta Timur mengaku terdampak bau busuk yang berasal dari proses pemusnahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri atas 18 RT dan ada 20 klaster atau sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak bau busuk dari proses yang ada di bangunan tersebut," kata pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak dari bau busuk mulai dari kluster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," kata dia

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan dan sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

"Jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter, bukan hanya JGC, perkampungan di belakang perumahan juga terdampak," kata dia.

Kemudian, di wilayah Rorotan juga banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Selain itu, dirinya juga mendapatkan surat dari anak bernama Kefas (5) yang memprotes bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara,

dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak

Jakarta (ANTARA) - Warga yang bermukim di perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung Jakarta Timur mengaku terdampak bau busuk yang berasal dari proses pemusnahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri atas 18 RT dan ada 20 klaster atau sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak bau busuk dari proses yang ada di bangunan tersebut," kata pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak dari bau busuk mulai dari kluster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," kata dia

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan dan sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

"Jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter, bukan hanya JGC, perkampungan di belakang perumahan juga terdampak," kata dia.

Kemudian, di wilayah Rorotan juga banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Selain itu, dirinya juga mendapatkan surat dari anak bernama Kefas (5) yang memprotes bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara,

Surat itu, ia tulis menggunakan pensil di secarik kertas buku tulis yang berisikan keluhan terhadap aroma sampah yang menyengat hingga masuk ke dalam rumahnya. Kondisi ini membuat Kefas menjadi tidak doyan makan.

"Bapak, hari ini bau sampah sampai Kefas enggak doyan makan," kata yang tertulis di surat tersebut.

Kemudian, ia juga meminta agar tempat sampah RDF Rorotan tak berada di dekat rumahnya lagi.

"Tempat sampah jangan di situ, buang jauh-jauh. Terima kasih, dari Kefas," sambung surat itu.

Surat itu difoto oleh orangtua Kefas dan dikirim ke Wahyu sebagai ketua RT setempat.

RDF Plant Jakarta di Rorotan dapat menghasilkan produk Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar serpihan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti batu bara pada industri semen.

Dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 2.500 ton sampah per hari, fasilitas tersebut mampu menghasilkan bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton per hari.

Adapun residu dari hasil pengolahan sampah ini berbentuk kepingan-kepingan kaleng, kayu, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025