Makassar -

Warga Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dibuat geger dengan munculnya seekor buaya di permukiman mereka yang sedang terendam banjir. Buaya berukuran 3,8 meter itu sempat membuat warga kewalahan sebelum tertangkap.

Buaya itu tepatnya muncul di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya tersebut pertama kali terlihat oleh seorang pengemudi ojek online (ojol) yang sedang mengantar paket.

"Itu buaya awalnya dilihat oleh ojol yang mau masuk antar paket di lorong, dia kaget teriak ada buaya," ujar Muhammad Arfah, seorang warga setempat saat ditemui detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Menurut Arfah, pengemudi ojol tersebut bahkan batal masuk ke dalam lorong karena kemunculan buaya itu. Sementara warga yang mendengar teriakan langsung bergegas keluar rumah.

"Saya di dalam rumah dengar ada orang berteriak buaya, buaya, saya keluar ada mi di depan," kata Arfah.

Buaya itu terus berenang di lorong sekitar rumahnya saat dikepung oleh warga. Warga dengan peralatan seadanya seperti balok kayu, parang dan terus menghalangi buaya keluar pemukiman.

"Buaya dari lorong 1 terus belok ke Tamangapa Raya 5, di ujung baru ditangkap kebetulan di sana ada timbunan pasir jadi terhalang. Tadi malam ramai sekali, keluar semua orang keluar, banyak orang juga datang," paparnya.

Warga Sempat Kesulitan Tangkap Buaya

Arfah mengatakan warga sempat kesulitan menangkap buaya tersebut karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Buaya tersebut baru ditangkap dengan menggunakan tali setelah 2 jam dikepung.

"Kan kemarin air di sini sampai lutut memang. Itu buaya kayak cari jalan keluar tapi banyak orang, banyak juga anak-anak di ujung lorong. Jadi saya usir keluar karena ada anak-anak, jadi ada itu penjual pasir di depan di situ kemarin ditangkap. Dua jam baru bisa ditangkap sekitar jam 01.00 malam," jelasnya.

"Ditangkap pakai tali, ditado (diikat) kepalanya. Panjangnya sekitar 4 meter, perutnya kayaknya ada 1 meter. Untungnya juga tadi malam saya lihat buaya tidak menyerang warga," katanya.

Dia mengaku baru kali ini ada buaya muncul di pemukiman ini. Sebelumnya, kata Arfah, buaya hanya sering terlihat oleh warga di sungai dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar kawasan tersebut.

"Baru kali ini ada masuk buaya sampai di sini, kayaknya dari sungai di belakang lewat sawah baru sampai di sini," katanya.

Setelah tertangkap, buaya itu lalu diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar. Buaya kemudian diserahkan ke Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel.

"Buaya yang viral sudah ditangkap dan sekarang sudah ada di Mako Damkar yang selanjutnya berkoordinasi dengan BBKSDA untuk besok dijemput," kata Kepala Damkarmat Makassar Hasanuddin.

BBKSDA Duga Habitat Buaya Terganggu

BKSDA Sulsel mengatakan kemunculan buaya di permukiman diduga karena habitatnya terganggu. Kondisi ini juga dipicu karena tingginya debit air di sungai.

"Ini faktor banjir, kemudian habitatnya yang terganggu," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa BKSDA Sulsel, Tamsil kepada detikSulsel, Kamis (13/2).

Tamsil mengatakan sejumlah titik di Kecamatan Manggala, termasuk di Kelurahan Antang, memang rawan kemunculan buaya. Sungai yang berada di lokasi menjadi habitat buaya.

"Ya, untuk sementara ini yang ada laporannya itu di Antang, sungai Antang," ucapnya.

Buaya juga sempat dilaporkan muncul di rawa belakang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang termasuk di sungai wilayah Tamangapa. Pihaknya sempat berupaya melakukan evakuasi beberapa hari lalu namun gagal.

"Jadi itukan kita sudah melakukan upaya evakuasi kemarin dengan memasang kandang perangkap namun belum berhasil (buaya) masuk di dalam kandang," sebutnya.

Pihaknya mengimbau warga Makassar untuk berhati-hati. Tamsil meminta warga tidak beraktivitas di lokasi yang menjadi tempat kemunculan buaya.

"Yah untuk warga yang di sekitar kelurahan Tamangapa yang dekat dengan pembuangan sampah TPA Antang harap berhati-hati beraktivitas di sungai, karena di situ masih ada buaya di situ," imbuh Tamsil.

(hmw/hsr)

Januari lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr Dadan Hindayana mengusulkan pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, peneliti IPB University di bidang entomologi, Prof Purnama Hidayat, menyebut bahwa serangga memang bisa menjadi alternatif sumber protein, terutama bagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi. Namun, ia melanjutkan, konsumsi serangga lebih sesuai bagi kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

“Bisa saja serangga masuk dalam program MBG, tetapi bagi masyarakat yang memang terbiasa mengonsumsinya. Misalnya di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu menjadi makanan yang umum dikonsumsi karena mudah didapatkan,” jelas dosen di Departemen Proteksi Tanaman, IPB University ini dalam keterangannya, Jumat, 14 Februari 2025.

Serangga jadi konsumsi di beberapa daerah

Ia mencontohkan, di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga sudah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari. Sementara di Indonesia, beberapa daerah juga mengenal serangga sebagai makanan, seperti belalang goreng di Gunung Kidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah (botok tawon) di Jawa Timur, dan lainnya.

Namun, menurutnya, tidak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Misalnya, masyarakat pesisir yang lebih mudah mendapatkan sumber protein (ikan dan lainnya) dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama mereka.

“Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya,” ujarnya.

Kandungan Gizi Serangga

Dari segi kandungan gizi, Purnama menjelaskan, menurut banyak hasil penelitian, serangga memiliki protein yang tinggi. Ia juga mengungkapkan bahwa rasa belalang dan jangkrik mirip rasa udang karena sama-sama hewan beruas dan masih berkerabat dekat secara evolusi.

"Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia,” kata dia.

Di sisi lain, serangga juga dianggap hewan sumber protein yang lebih efisien dalam memproduksinya.

“Serangga memiliki tingkat konversi pakan yang tinggi, misalnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit dibandingkan sapi, empat kali lebih sedikit dibandingkan domba, dan dua kali lebih sedikit dibandingkan babi serta ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

“Dulu, orang menganggap aneh saat air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Hal yang sama bisa terjadi dengan serangga. Mungkin suatu saat, ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan menjadi pilihan utama,” tambah dosen yang menuntaskan gelar doktornya di Entomologi dari University of Wisconsin, Madison, USA.
.
Berdasarkan laman edibleinsects.com, serangga mengandung protein hewani lengkap yang mencakup sembilan asam amino esensial. Jangkrik, belalang, dan ulat sutra bahkan memiliki antioksidan tiga kali lebih banyak daripada jus jeruk. Selain itu, kandungan vitamin B12 pada jangkrik tiga kali lipat dibandingkan dengan ikan salmon.

(CEU)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau biasa disapa Uya Kuya yakin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang pekerjaan bagi para ibu rumah tangga untuk bisa menjadi mitra.

"(Untuk) Yang ingin memulai usaha katering dan memberikan peluang lapangan pekerjaan juga bagi ibu rumah tangga yang mau membantu Program MBG," kata Uya Kuya di Jakarta, Jumat.

Uya Kuya mengatakan hal itu dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja dan 300 peserta yang dilaksanakan di Aula Masjid Al Hikmah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus berfokus dengan memikirkan gizi masyarakat melalui pengawasan yang ketat.

Selain itu, MBG menyasar pada anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk bisa langsung merasakan manfaatnya.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan Badan Gizi Nasional akan melibatkan masyarakat agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa.

Diharapkan pandangan dan ilmu masyarakat bisa menjadi semakin luas dengan adanya sosialisasi MBG untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Jadi, sosialisasi BGN bersama saya selaku DPR RI Komisi IX ini tidak hanya memberikan sosialisasi saja secara materi, melainkan juga ilmu dan wawasan bagi warga/peserta yang hadir dalam program MBG," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari DPRD DKI Jakarta Astrid Margareta, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk MBG yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Uya Kuya yakin Makan Bergizi Gratis buka peluang bagi ibu rumah tangga

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau biasa disapa Uya Kuya yakin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang pekerjaan bagi para ibu rumah tangga untuk bisa menjadi mitra.

"(Untuk) Yang ingin memulai usaha katering dan memberikan peluang lapangan pekerjaan juga bagi ibu rumah tangga yang mau membantu Program MBG," kata Uya Kuya di Jakarta, Jumat.

Uya Kuya mengatakan hal itu dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja dan 300 peserta yang dilaksanakan di Aula Masjid Al Hikmah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus berfokus dengan memikirkan gizi masyarakat melalui pengawasan yang ketat.

Selain itu, MBG menyasar pada anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk bisa langsung merasakan manfaatnya.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan Badan Gizi Nasional akan melibatkan masyarakat agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa.

Diharapkan pandangan dan ilmu masyarakat bisa menjadi semakin luas dengan adanya sosialisasi MBG untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Jadi, sosialisasi BGN bersama saya selaku DPR RI Komisi IX ini tidak hanya memberikan sosialisasi saja secara materi, melainkan juga ilmu dan wawasan bagi warga/peserta yang hadir dalam program MBG," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari DPRD DKI Jakarta Astrid Margareta, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk MBG yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah Zakat sukses menggelar acara Public Expose 2025 dengan tema For Happiness Together di Jakarta pada Kamis (13/02/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, mitra strategis, serta para donatur dan pemangku kepentingan.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-13, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, serta berbagai tokoh penting lainnya, termasuk perwakilan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta sejumlah pimpinan organisasi filantropi dan akademisi.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang laporan kinerja, tetapi juga perayaan kolaborasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama 26 tahun.

Dalam sambutannya, CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, Rumah Zakat telah dipercaya oleh lebih dari 170 ribu donatur, dengan total dana yang dikelola mencapai Rp 401 miliar.

“Dana tersebut telah disalurkan kepada hampir 2,3 juta penerima manfaat melalui program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, serta program kebencanaan. Salah satu pencapaian signifikan adalah 24 persen peserta program ekonomi berhasil keluar dari garis kemiskinan,” ungkap Irvan.

Rumah Zakat mengusung pendekatan pemberdayaan terintegrasi yang diterapkan di berbagai Desa Berdaya. Program-program seperti BUMMAS (Badan Usaha Milik Masyarakat), BURSA (Bantuan Kewirausahaan), serta Dapur Gizi telah memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi stunting, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, BKKBN, Paragon, dan Kementerian Ketenagakerjaan, semakin memperkuat dampak dari program-program ini.

Dalam aspek kemanusiaan dan kebencanaan, Rumah Zakat telah menjalankan misi kemanusiaan di 10 negara, termasuk Palestina, dengan dukungan 1.276 relawan kemanusiaan. Kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, BNPB, dan BASARNAS memungkinkan terlaksananya berbagai aksi cepat tanggap bencana serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

IDXChannel - Komisi V DPR RI menyetujui Rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi Rp3,46 triliun. Angka tersebut meningkat dari efisiensi awal sebesar Rp1,81 triliun.

Dengan kenaikan pagu anggaran tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan gaji dan tunjangan para pegawai bisa terbayarkan alias tidak terdampak efisiensi sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk gaji dan tunjangan kami sekitar Rp486 miliar dengan begitu gaji tunjangan PNS dan PPPK eksisting 1.183 orang sudah aman dan saya tahu teman-teman DPR fokus akan hal itu dan tentu kami akan kawal itu supaya dapat berjalan dengan baik," ujarnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Dia menambahkan, program BPSP (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) juga kembali dilanjutkan pada 2025. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat di daerah untuk melakukan renovasi rumah yang tidak layak hunian.

"Sesuai diskusi beberapa kali dengan teman-teman DPR dan DPD kami juga sudah turun untuk mengecek program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan kami sepakat dengan Komisi V bahwa program BSPS ini sangat 6bermanfaat, padat karya dan kami menginginkan mulai tahun ini kami bagi 3 perdesaan 40 persen, pesisirnya 30 persen, dan perkotaan 30 persen," ujar Menteri PKP.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Komisi V DPR RI menyetuju efisiensi belanja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai lnstruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menkeu No. S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

"Sebagaimana kita ketahui terdapat perubahan kembali terkait rekonstruksi APBN tahun 2025 anggaran Kementerian dan Lembaga. Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Lasarus.

Lasarus juga menyampaikan setelah pengesahan pagu indikatif, dia berharap produktivitas program kementerian dan lembaga dapat dilaksanakan dengan optimal dan berjalan lancar.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru untuk Kementerian PKP dari pagu Rp3,66 triliun, turun menjadi Rp1,81 triliun, kemudian anggaran menjadi Rp3,46 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 triliun.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta -

Istana menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM bakal mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kami mulai dari rumah produksinya. Kami evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di (program) Makan Bergizi Gratis ini, mulai dari gizi dan sumbernya, termasuk pelatihan," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian, sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian, bagaimana kalau terjadi," sambung Taruna dilansir dari detikHealth.

BPOM mendapatkan tugas itu setelah menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah dalam program MBG.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program MBG.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu, perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," terang Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depan.

Artikel ini telah tayang di detikHealth. Baca selengkapnya di sini!

(iws/iws)

Jakarta -

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun setelah mengalami efisiensi. Dengan anggaran yang baru, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Pertama, Ara memastikan dengan anggaran yang baru para PNS dan juga P3K tetap menerima gaji dan tunjangannya. Pada dipa awal, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian PKP sebesar Rp 222.872.955.000, kini berubah menjadi Rp 486.080.312.000.

"Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3K existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu temen-temen DPR concern soal itu dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik," tutur Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang akan tetap dijalankan. Pada program ini nantinya akan disalurkan sebanyak 40% di perdesaan, 30% kawasan pesisir, dan 30% di perkotaan dengan target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," paparnya.

Selanjutnya ada proyek pembangunan rumah susun ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan. Anggaran untuk pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN yaitu Rp 839.532.190.000.

Berikut ini rincian anggaran yang akan digunakan Kementerian PKP.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februrari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yatu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membuat blacklist bagi pengembang nakal. Sebab, para pengembang nakal merugikan masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengaku pihaknya sudah turun lapangan ke beberapa wilayah untuk mengecek kondisi rumah subsidi yang sudah ada. Hasilnya ada rumah subsidi yang rusak bahkan terendam banjir padahal bangunan baru.

Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Badan Pegawasan Keuangan (BPK) untuk mengaudit temuan Kementerian PKP di lapangan.

"Dan kami akan membuat bersama BPKP, saya juga minta BPKP turun, kalau diperlukan membuat blacklist daripada daftar pengembang yang tidak menjalankan sesuai aturan pembangunannya. Jelas-jelas merugikan rakyat di lapangan," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi V Lasarus setuju dengan langkah yang akan dilakukan Kementerian PKP. Lasarus mengatakan, pihaknya juga memiliki data terkait rumah subsidi yang kerap terendam banjir padahal sedang tidak musim hujan.

"Mungkin ke depan ini harus ada keberanian Pak untuk melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya melakukan blacklist kepada pengembang-pengembang yang memang hanya mengejar keuntungan dan tidak menjaga kualitas," ujar Lasarus.

Lasarus juga berpesan untuk memperbaiki aksesibilitas serta kualitas rumah subsidi agar ditempati.

Sebagai informasi, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, PKP baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi (kunjungi). Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah di blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini. Selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

(KIE)

Jakarta -

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo Mokoagow mengusulkan membuat panitia kerja (panja) guna menagih pengembang untuk membangun hunian berimbang. Hal ini sebagai salah satu cara agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana sekaligus menjalankan amanat Undang-undang.

Awalnya, Yasti sempat meragukan Program 3 Juta Rumah dapat berjalan mengingat anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terbatas. Ia menilai, program tersebut bisa saja dilakukan tahun ini asalkan ada pemikiran yang visioner dari Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Yasti pun bertanya apakah Ara sudah mempelajari UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah susun perihal hunian berimbang. Menurut Yasti, dengan menagih pengembang untuk membuat hunian berimbang dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah tanpa membebani APBN.

Hunian berimbang merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Pembangunan hunian berimbang ini boleh tidak dilakukan di kawasan yang sama, asalkan masih dalam satu provinsi. Pada PP Nomor 12 tahun 2021, tertuang komposisi hunian berimbang berupa:

- Pembangunan satu rumah mewah berbanding paling sedikit dua rumah menengah dan berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana
- Pembangunan satu rumah mewah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana; atau
- Pembangunan dua rumah menengah berbanding paling sedikit tiga rumah sederhana

"Kalau kita menagih itu Pak Ketua, seharusnya mulai dari 2011, katakanlah 2012 efektif undang-undang itu berlaku, kita bisa lihat berapa juta rumah mewah, berapa juta rumah menengah yang sudah dibangun oleh pengembang komersial dan itu adalah kewajiban dari pada pengembang. Ini harus kita tagih," katanya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

"Pak Ketua, saya mengusulkan kita harus membentuk panja untuk kita datangi semua pengembang-pengembang," tambahnya.

Yasti menuturkan, amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Sebab, jika tidak dilaksanakan bisa terjerat sanksi pidana. Maka dari itu, pihaknya juga harus mengawasi dengan ketat pelaksanaan amanat tersebut apalagi saat ini fiskal negara sedang cekak.

"Saya betul-betul berharap ketua, setelah ini kita harus bentuk panja dan kita harus memaksimalkan semua pengembang-pengembang melaksanakan kewajibannya seperti yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun," tegasnya.

Di penghujung rapat, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, sedikit menyinggung usulan Yasti. Ia menyetujui usulan Yasti untuk membuat panja guna menagih pengembang untuk membangun hunian berimbang.

Menurutnya, dengan pembuatan panja ini akan membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menagih pengembang dalam menunaikan kewajibannya yaitu membangun hunian berimbang.

"Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Rumah Susun Pak, memang mengisyaratkan kewajiban pengembang. Jadi kalau kita hitung dari mulai terbitnya undang-undang ini sampai hari ini, jangan-jangan ini ada lebih dari 3 juta rumah Pak utang pengembang kepada negara. Nah kita, saya setuju nih kita bentuk panja soal ini ya. Baik, karena itu kita tagih hak pengembang kepada negara kepada rakyat maksudnya ya," ujarnya.

Keadaan rapat sempat memanas ketika Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mencoba untuk memberikan tanggapan terkait hunian berimbang. Ia mempertanyakan Yasti yang pada tahun 2011 sempat menjadi Ketua Komisi V DPR namun tidak menagih pengembang terkait pembangunan hunian berimbang.

Belum sempat menjawab, Lasarus langsung menengahinya dan mengatakan, "Rapat (soal hunian berimbang) nanti ada arenanya tersendiri ya. Setuju kawan-kawan ya?"

Ara masih mencoba untuk menjawab mengenai hunian berimbang, namun Lasarus menghentikannya dengan alasan rapat kali ini bukan hanya rapat dengan salah satu kementerian saja tetapi dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Anggota Komisi V pun menyarankan agar Ara memberikan jawaban tertulis saja.

Namun, Ara berkata, "Maksud saya begini Pak Ketua, saya juga pernah jadi Kasi anggota DPR selama 15 tahun. Kasih kesempatan juga dong kepada pemerintah (untuk berbicara) jangan hanya pemerintah mendengar saja."

"Kesepakatan kita Pak Ketua ya jawaban tertulis," kata salah satu anggota Komisi V DPR RI.

"Ini forum lho pak, ini semua fraksi mengatakan jawaban tertulis. Saya bukan... bukan... Saya hanya mengatur lalu lintas acara," ujar Lasarus.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw pun mencoba menengahi dengan mengatakan pihaknya akan mendukung pemerintah, apalagi ada Program 3 Juta Rumah sementara anggaran Kementerian PKP cukup minim yaitu Rp 3,4 triliun.

"Kami lihat pemerintah itu sekarang fokus menyediakan 3 juta rumah bahkan kami lihat peluang dengan anggaran yang begitu sempit, ada peluang ini, makanya tadi saya sampaikan kita ingin mendukung itu kami kejar ada undang-undang yang menyatakan itu kan siapa saja yang bertanggung jawab untuk bisa menyediakan rumah kepada masyarakat," katanya.

"Jangan cuman pemerintah saja, tetapi yang membawa keuntungan pengusaha yang selama ini membawa keuntungan tidak memberikan haknya masyarakat kecil itu. itu yang kita ingin lakukan, jadi maaf, kami dalam hal ini kami mendukung tidak ada kita mau menjatuhkan Pak Menteri," sambungnya

Lasarus pun akhirnya meminta Ara untuk melanjutkan diskusi mengenai hal tersebut pada lain waktu dan pihaknya menegaskan akan tetap mendukung pemerintah.

"Oleh karenanya, untuk menghargai forum ini, bukan saya ya, jadi cukup jawaban tertulis saja," tutupnya.

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) akan menindak tegas pengembang-pengembang nakal. Saat ini, mereka telah menemukan 14 pengembang nakal di daerah Jabodetabek yang namanya sudah diserahkan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Heri mengatakan sebenarnya di seluruh Indonesia pasti ada pengembang nakal, tetapi untuk saat ini belum semua terdaftar. Mereka masih berusaha mengumpulkan daftar tersebut. Harapannya data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

"Saya belum mempunyai data yang valid, karena saya baru dua minggu menjabat, tentu ini akan menjadi konsen saya. Insya Allah saya akan konsen dengan masalah seperti begini ya. Nanti saya akan kumpul juga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kirim Surat ke BPK Minta Lakukan Audit

Heri menyatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada BPK untuk melakukan audit terhadap pengembang-pengembang nakal. Sebab, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berbeda dengan rumah komersial. Rumah MBR harganya jauh lebih murah karena penyediaannya dibantu dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setiap tahunnya.

Langkah ini juga sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," imbuhnya.

Pengembang Nakal Disebut Tak Berhak Mendapatkan FLPP

Heri Jerman mengatakan pengembang nakal telah merugikan negara. Menurutnya, pengembang yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar tidak berhak mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," ucapnya.

Jika nanti data pengembang sudah rampung, penyaluran FLPP juga akan lebih tepat sasaran yakni kepada pengembang-pengembang yang bertanggung jawab.

"Banyak pengembang yang masih baik-baik juga. Kita berikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik. Yang punya komitmen ya, dengan rasa tanggung jawab. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan," tuturnya.

Akan Ada Saluran Pengaduan Pengembang Nakal

Kementerian PKP akan menyediakan layanan pengaduan untuk masyarakat yang mendapati rumah subsidinya dibangun tidak layak huni. Masyarakat dapat melaporkan pengembang mereka dengan bukti yang jelas.

Heri mengatakan saluran pengaduan ini akan dipersiapkan dalam waktu dekat dan targetnya akan diluncurkan Februari 2025.

"(persiapan saluran pengaduan) Dalam waktu dekat lah, dalam minggu-minggu depan akan saya luncurkan ya. (Bulan ini?) Iya," kata Heri.

Pengadaan saluran pengaduan ini untuk membantu masyarakat yang telah membeli rumah subsidi tetapi kondisinya tidak sesuai standar. Misalnya rumah yang sering banjir, banyak retakan pada dinding, air yang kuning, bocor, atau pengembang yang kabur.

Masyarakat dapat menghubungi nomor yang tersedia. Pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan fitnah.

(aqi/das)