KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan pemerintah Indonesia Januari 2025, sudah berlangsung sejak tahun lalu di Bandung dan sekitarnya.

Bedanya, program tersebut ditujukan untuk mahasiswa dan para pekerja informal yang kesulitan seperti pengemudi ojek online.

“Kami menamakan program ini Mari Makan,” ujar amil Rumah Amal SalmanITB, Romi Hardiyansyah, Sabtu (25/1/2025).

Romi mengungkapkan, ada beragam alasan kenapa program ini ditujukan untuk mahasiswa dan pengemudi ojol.

Dalam sebuah penelitian di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebanyak 20-30 persen mahasiswa di perguruan tinggi mengalami ketidakamanan pangan.

Kasus serupa lainnya, International Labour Organization (ILO) merilis data, sebesar 20 persen pekerja lepas seperti pengemudi ojol berisiko lekurangan asupan pangan yang berdampak pada produktivitas kerja.

Secara nyata, hal ini dialami oleh salah satu pengemudi ojol di Medan yang meninggal akibat kelaparan.

Awalnya, program bantuan makanan gratis ini diberikan di lingkungan Kampus ITB. Nantinya program ini akan diperluas.

Bedanya, program ini dilakukan dengan pendekatan inovatif berbasis teknologi untuk memberikan layanan secara efisien.

Jadi, penerima manfaat akan mendapatkan voucher makan berbentuk QR yang bisa ditukarkan di rumah makan mitra.

Setiap penerima manfaat, tambah dia, berhak menerima satu voucher senilai Rp 16.000 setiap pekan. Proses distribusi voucher dilakukan secara otomatis melalui bot WhatsApp, yang mempermudah pendaftaran dan pemantauan program.

Tidak hanya penerima manfaat, rumah makan mitra juga dilengkapi aplikasi pemindai kode QR untuk memverifikasi penggunaan voucher. Aplikasi ini menampilkan riwayat pemindaian dan pembayaran kepada pihak rumah makan, sehingga transparansi dan akuntabilitas program dapat terjaga.

“Eskalasi program ini lebih mudah karena tidak terbatas pada perangkat fisik. Pemantauan efektivitas program juga jauh lebih efisien, baik dari sisi penyedia layanan maupun mitra,” imbuh Romi.

Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan mahasiswa dan pengemudi ojek online, program ini juga memberdayakan UMKM di sekitar lingkungan kampus.

Hingga kini, program “Mari Makan” telah menyasar 115 penerima manfaat, terdiri dari 58 mahasiswa dan 57 pengemudi ojol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengakui pihaknya memang sengaja tidak memberikan susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis.

Alasannya, 80 persen pasokan susu masih impor. Pihaknya tidak ingin angka impor malah meningkat karena kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan dalam Rapimnas TIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Lalu, Dadan berbicara mengenai stok telur dan ayam yang saat ini kelebihan.

Dia menilai, 60 persen masyarakat tidak mampu membeli ayam dan telur, sehingga banyak masyarakat yang kekurangan gizi.

"Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," jelasnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Diketahui, di beberapa daerah seperti Jakarta, Jabar, hingga Tangsel, dilaporkan bahwa tidak ada susu dalam makan bergizi gratis.

Padahal, susu adalah salah satu menu yang digembor-gemborkan sejak Pilpres 2024.

Bahkan, dalam uji coba di tahun 2024, susu selalu terlihat dalam program makan bergizi gratis.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah bakal memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maman menjelaskan hal tersebut merupakan langkah afirmatif yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto agar UMKM semakin dilibatkan dalam program MBG.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah nanti disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1)

Maman menjelaskan upaya tersebut juga sebagai upaya agar UMKM tidak terlalu terbebani dalam permodalan ketika pertama kali menjadi mitra MBG.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan modal awal untuk UMKM yang menjadi mitra MBG itu nantinya dapat diakses ketika sudah menerima surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Surat itu, kata Maman, akan menjadi bukti atau persyaratan untuk mencairkan modal awal UMKM di bank yang akan ditunjuk.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," ujar dia.

Di sisi lain, Maman menyebut saat ini ada ribuan UMKM jasa katering yang berpotensi membantu program MBG dengan menjadi mitra.

"Kurang lebih ada sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa catering, berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis ini," kata Maman.

Sementara itu, Maman mengatakan Prabowo menargetkan pada 2026 mendatang ada 30 ribu titik di seluruh Indonesia yang menggelar program MBG.

"Bapak Presiden Prabowo, di mana targetnya tahun depan harus terealisasi kurang lebih sekitar 30.000 titik tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa Jonie Kusuma Hadi sebelumnya bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program (MBG) menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh BGN.

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengalokasikan anggaran Rp 78 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Program nasional ini akan dilaksanakan dan dianggarkan secara bertahap.

"Alhamdulillah Sulawesi Selatan alokasikan Rp78 miliar," kata Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry dalam keterangannya dikutip, Sabtu (25/1/2025).

Fadjry turut mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel mengalokasikan anggaran untuk MBG. Dia menyadari program ini tidak bisa dilaksanakan tanpa kerja sama semua pihak.

"Dharapkan pemerintah kabupaten kota juga melepaskan anggaran. Ini adalah tahun pertama kita melaksanakan program Bapak Presiden, pasti belum cukup, tapi kan nanti akan mengarah ke sana," tuturnya.

Fadjry sempat menyempatkan diri meninjau uji coba pelaksanaan MBG di SDN 5 Salamae Palopo pada Kamis (23/1). Dia kembali menegaskan agar bupati dan wali kota di Sulsel mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Mudah-mudahan tahun 2026 bisa kita siapkan. Antisipasi semua Bupati, Wali Kota saya yakin bisa dipenuhi apa yang diharapkan Bapak Presiden," tambah Fadjry.

Fadjry juga memastikan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) mulai dilaksanakan di Sulsel, termasuk di Palopo. Program nasional itu dijalankan berdasarkan surat edaran pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya sudah membuat surat edaran juga untuk menyukseskan program PKG. Dan tadi ada pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, pemeriksaan telinga, pemeriksaan gigi, pemeriksaan gizi, dan beberapa yang lainnya," bebernya.

"Jadi ada jadwal, jadwalnya untuk sekolah yang lainnya, ada dokter ahli, THT, dokter anak yang keliling di sekolah-sekolah," tandas Fadjry.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan memberikan modal kepada UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Maman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank terkait pemodalan tersebut.

"Berdasarkan arahan dari Pak Presiden untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya, agar pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi ini tidak mendapatkan beban yang cukup besar terkait permodalannya. Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Maman mengatakan Kementerian UMKM telah menyiapkan skema khusus terkait pemodalan tersebut. Nantinya, kata dia, UMKM yang telah mendapatkan surat dari Badan Gizi Nasional, akan langsung dikirimkan dana.

"Insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," ujarnya.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," sambungnya.

Namun, Maman tak merinci berapa besaran modal awal yang diberikan itu. Dia mengatakan modal awal akan disesuaikan dengan kebutuhan dari UMKM.

"Tentatif nanti, tentunya akan disesuaikan kan detail teknisnya misalnya Badan Gizi dengan para pihak-pihak yang terlibat kan jumlahnya kan masing-masing itu fluktuatif. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari UMKM," tuturnya.

Sementara itu, Maman mengatakan saat ini terdapat ribuan UMKM jasa catering. Dia menuturkan, para UMKM itu berpotensi membantu program makan bergizi gratis.

"Kurang lebih ada sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa catering, berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis ini," kata Maman.

Target 30 Ribu Titik Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Maman mengatakan pemerintah menargetkan Makan Bergizi Gratis tersebar pada 30 ribu titik di seluruh Indonesia. Maman mengatakan target tersebut berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah dalam hal ini sedang menyiapkan kurang lebih 30.000 titik di seluruh Indonesia, berdasarkan arahan dan petunjuk maupun perintah dari Ayahanda kita, Bapak kita, Bapak Presiden Prabowo, di mana targetnya tahun depan harus terealisasi kurang lebih sekitar 30.000 titik tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Maman mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis. Hal itu, kata dia, agar target 30 ribu titik dapat terealisasi.

"Program makan bergizi gratis memberikan sebuah dampak positif yang tentunya bisa dinikmati oleh seluruh penggiat-penggiat maupun pengusaha UMKM, khususnya dalam peningkatan pendapatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal," ujarnya.

Simak juga Video 'BPOM Siap Sukseskan Makan Gratis Solusi Cegah Stunting':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah akan memberi modal kepada pengusaha UMKM untuk ikut menjalankan program makan bergizi gratis.

Modal ini diperlukan supaya beban yang dipikul UMKM tidak terlalu berat.

"Jadi kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional berdasarkan arahan dari Pak Presiden untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya agar pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi ini tidak mendapatkan beban yang cukup besar terkait permodalannya. Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara," ujar Maman saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Saat ditanya berapa jumlah modal yang diberikan, Maman menyebut besarannya tentatif.

Sebab, masing-masing pengusaha UMKM pasti membutuhkan biaya berbeda, tergantung kebutuhan dan kemampuan mereka.

"Misalnya mereka dapat surat kontrak, kan mereka butuh modal kerja untuk beli belanja barang segala macam. Itu sudah ada solusinya selesai, nanti akan dibantu oleh Bank Himbara kita. Ditalangin lebih dulu, seperti bentuk permodalan yang ditalangin terlebih dahulu oleh Bank Himbara kita," imbuh Maman.

Pemerintah akan menyiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan bagi para pengusaha UMKM.

Salah satu contoh keringanan yang diberikan berupa pembiayaan di awal.

Sehingga, para pengusaha UMKM bisa belanja bahan untuk program makan bergizi gratis terlebih dahulu.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," jelas dia.

Dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Polres Probolinggo kembali berbagi makanan bergizi untuk pelajar. Tidak hanya sekolah dasar dan sekolah menengah, kali ini giliran murid Taman Kanak-kanak (TK) yang mendapatkan pembagian makan bergizi dari Polres Probolinggo.

"Kami laksanakan secara bergilir di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo," ujar Kasatbinmas Iptu Purwo Sudar Utomo di TK/KB Harapan Jaya, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (25/1/2025).

Purwo mengatakan pihaknya berharap makanan bergizi gratis ini bisa mencetak generasi penerus bangsa yang sehat. Ia menyebut pembagian makanan bergizi gratis juga untuk mengingatkan pentingnya pola makan sehat dan bergizi untuk perkembangan pertumbuhan anak.

"Melalui asupan gizi yang optimal, kita dukung fisik dan mental anak-anak generasi penerus bangsa ini tumbuh dengan baik," kata Purwo.

Dalam kesempatan berbagi ini, anggota binmas juga mengajak anak-anak bermain bersama. Para anggota polisi juga memberikan semangat kepada para murid agar giat belajar secara sungguh-sungguh supaya bisa mewujudkan cita-cita.

"Tadi kami juga memberikan motivasi kepada anak-anak, bila ingin meraih cita-cita harus belajar dengan tekun dan pola hidup yang sehat," pungkasnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai dilaksanakan di beberapa daerah sejak 6 Januari 2025. 

Sebagai program nasional, MBG dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga kini program tersebut belum dimulai di Kabupaten Kebumen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, Edi Rianto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Kebumen masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. 

Ia menyebutkan bahwa dalam rapat akhir Desember 2024 bersama Menteri Koordinator Pangan, disampaikan bahwa pelaksanaan MBG secara nasional dijadwalkan pada 1 April 2025.

“Nah, yang dimulai pada 6 Januari itu sebenarnya uji coba di beberapa daerah tertentu, seperti di Cilacap yang baru ada satu titik. Untuk Kebumen, rencananya akan ada dua titik, tetapi jadwal pelaksanaannya belum ditentukan,” ujar Edi seusai rapat pembahasan MBG bersama Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dan pimpinan OPD di Pendopo Kabumian, Jumat (24/1/2025).

Edi menambahkan bahwa Pemda Kebumen perlu mempersiapkan pelaksanaan program ini dengan matang. Persiapan tersebut mencakup pembuatan posko, dapur sehat, serta perhitungan kebutuhan logistik dan tenaga kerja yang sebagian besar akan melibatkan masyarakat lokal.

“Kami sudah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memahami skema pelaksanaan. Berdasarkan estimasi, satu dapur membutuhkan sekitar 40 orang tenaga kerja dan mampu menyediakan hingga 3.000 porsi makanan,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan sementara, Kebumen akan memiliki 130 dapur sehat. Jumlah tersebut memerlukan persiapan logistik yang signifikan, termasuk bahan makanan seperti beras, telur, ayam, ikan, susu, dan buah.

Edi berharap BGN dapat segera merespons kebutuhan ini agar pelaksanaan MBG di Kebumen dapat segera dimulai dan dinikmati oleh anak-anak sekolah.

“Soal pelaksanaan teknis di lapangan, verifikasi dapur umum, dan pendanaan, semuanya menjadi tanggung jawab BGN. Pemda hanya berperan mendukung pelaksanaan. Untuk itu, Pemda Kebumen telah menyiapkan anggaran pendampingan sebesar Rp 15 miliar,” ungkap Edi.

Saat ini, lanjut Edi, belum ada petunjuk untuk menggunakan anggaran APBD sebagai sumber utama pendanaan MBG. Pemda dan Pemerintah Pusat masih menghitung ketersediaan stok bahan makanan untuk memastikan kebutuhan lokal dapat terpenuhi tanpa mengganggu suplai daerah.

Edi meminta masyarakat untuk bersabar karena pelaksanaan program nasional seperti MBG memerlukan persiapan yang kompleks dan waktu yang cukup. “Kami terus bekerja agar program ini dapat segera terealisasi di Kebumen dan daerah lainnya,” tutupnya.

Editor : EldeJoyosemito

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat. Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Kepala Negara.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG) di SMP, SMA, SMK, dan SMK 2 Ki Hajar Dewantoro yang berada di dalam satu komplek sekolah di Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).

Melansir Antara, Wapres tiba di lokasi pada pukul 10:30 WIB. Ia langsung mengunjungi beberapa kelas untuk meninjau siswa yang tengah bersiap menikmati menu MBG berupa ayam, tempe orek, sayur, dan buah semangka.

Sesekali, terlihat juga Wapres menerima ajakan swafoto dari para siswa.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program MBG menjadi elemen penting untuk memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan.

Menurutnya, penyiapan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan semangat merupakan sebuah keniscayaan, yang salah satunya dapat diintervensi melalui pemberian makanan bergizi.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Gibran meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program MBG, baik dari sisi sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, hingga pemberdayaan komunitas lokal.

Wapres meyakini bahwa partisipasi aktif perangkat daerah dalam program MBG, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang sebagai investasi berharga bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Pj. Gubernur Banten A. Damenta menyampaikan kesiapan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan lancar.

“Kami seluruhnya sudah siap dan sudah disiapkan (latihan) juga. Mulai dari jumlah sekolah ya, jumlahnya itu totalnya kalau kita lihat dari TK, KB, TPA, SPS, PKN, SKB hingga sampai SMP itu sekitar 14.716," kata Damenta.

"Nah masing-masing telah menyiapkan kebutuhan anggaran oleh Pemda dan kita sudah siap semua dan juga kalau untuk provinsi sendiri kita telah menyiapkan sekitar Rp 316 miliar itu sudah siap," sambung dia.

Damenta mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu arahan serta petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Poin utamanya kebijakan makanan bergizi sehat untuk Provinsi Banten siap dilaksanakan. Oleh karena itu dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden pada pagi hari ini kami sangat berbahagia sekali,” pungkasnya.