Gresik -

Polisi meringkus dua dari tiga pelaku perampokan rumah lansia di Perumahan De Naila, Desa Mojosarirejo, Driyorejo, Gresik. Satu pelaku masih buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni mengatakan ada tiga orang yang terlibat dalam perampokan rumah Paulina Siahaya (69), pada 6 Januari 2025 lalu. Kedua pelaku yang berhasil diamankan yakni MA (48) warga Kelurahan Kauman, Mojokerto dan KS (51) warga Wringinanom, Gresik.

"Sementara satu orang berinisial MY masih DPO. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran," ujar Abid, Jumat (24/1/2024).

Abid menambahkan para pelaku bersekongkol untuk menggasak sejumlah barang berharga milik korban. Otak perampokan tersebut, yakni KS.

"Perampokan ini didasari rasa sakit hati dari tersangka KS. Pelaku KS ini pernah menggadaikan perhiasan kepada korban. Namun sampai jatuh tempo KS tidak mampu membayar saat ditagih korban," tambah Abid.

Karena hal tersebut, tersangka KS menghubungi MA dan KY untuk melakukan perampokan. Mulanya, KS mengajak satu tersangka lain untuk berkeliling ke sekitar TKP untuk memberitahu posisi rumah korban.

"Jadi tersangka KS ini tidak ikut masuk ke rumah korban. Tapi dia yang mengetahui kalau ada perhiasan di rumah korban dan memberitahui lokasi rumahnya. Eksekutornya MA dan KY," tandasnya.

Modus operandinya, tersangka mengaku kenal dengan anak korban yang bernama Viki. Korban yang berusia lanjut itu pun dengan mudah mempercayai hal tersebut dan mempersilahkan dua tersangka untuk masuk ke rumah.

Aksi yang dilakukan saat siang bolong itu pun berjalan mulus. MA dan KY menyekap Paulina Siahaya hingga tak berdaya. Lalu mengacak-acak seisi rumah dan membawa kabur sejumlah barang berharga. 25 gram emas, 2 HP dan uang tunai Rp 500 ribu.

KS dan MA kini sudah dibekuk dan ditahan di Rutan Mapolres Gresik. Sementara KY masih dalam pengejaran.

"Tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara," tutupnya.

Sementara itu, tersangka KS mengakui semua perbuatannya. Awalnya ia menggadaikan perhiasan senilai Rp 5,8 juta kepada korban. Namun tidak bisa menebusnya kembali. Ia lantas merencanakan perampokan tersebut.

(abq/iwd)

JAKARTA - Dalam rangka melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran , Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bersinergi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berkat kolaborasi ini, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional .

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Rabu (22/1).

1. Pemerataan Ekonomi & Pemberantasan Kemiskinan dalam Akselerasi Pembangunan 3 Juta Rumah

Dalam 100 hari kerja pemerintahan, Menteri BUMN bersama Menteri PKP, telah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas berhasil membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD), yang berlokasi di beberapa wilayah strategis.

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 Unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 Unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu. Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 Unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu?satunya hunian memiliki konsep TOD Landed, dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan Ekonomi dalam Pengembangan Industri Kreatif dan Penguatan UMKM.

Dalam merealisasikan komitmen terhadap Asta Cita, khususnya dalam bidang Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di "Rumah BUMN" sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal. Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Selain itu, Menteri BUMN bersama-sama dengan Menteri UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan baru bagi pelaku UMKM untuk bangkit dan melanjutkan usaha mereka yang terdampak berbagai tantangan ekonomi.

3. Peningkatan Daya Saing dan Kualitas UMKM di Pasar Global melalui Pengawasan Produk Konsumsi Melalui Sertfikasi Produk

Menteri BUMN menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program Sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk?produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar Global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses Sertifikasi Produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.

Program pembiayaan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk mereka serta memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM.

4. Transformasi dan Kolaborasi Antar-Instansi

Keberhasilan 100 hari kerja ini juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan memastikan kualitas produk yang beredar melalui BPOM.

Keberhasilan sinergi dan kolaborasi ini menjadi pendorong untuk langkah berikutnya. Menteri BUMN bersama Menteri PKP, Menteri UMKM, dan BPOM akan melanjutkan komitmen demi memperluas jangkauan program-program yang telah dilaksanakan, dengan fokus pada pencapaian yang lebih besar dan pemberdayaan masyarakat yang lebih merata di seluruh Indonesia.

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.

"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).

Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.

"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.

Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.

"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.

Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.

"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.

Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.

Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.

Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.

Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.

"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengirimkan draf road map (peta jalan) program 3 juta rumah ke Komisi V DPR RI. Langkah ini dinilai akan memperjelas langkah dan tahapan realisasi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

“Kami memang telah menerima draf road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tentu kami mengapresiasi langkah ini karena ini kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Huda mengatakan, mayoritas publik belum sepenuhnya memahami bagaimana strategi realisasi program 3 juta rumah ini per tahun. Bahkan sebagian mereka menilai proyek 3 juta rumah dalam setahun mustahil terealisasi mengingat keterbatasan lahan, skema pendanaan, hingga menilik program penyediaan perumahan di era sebelumnya yang realisasinya cuman ratusan ribu per tahun.

“Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240 ribu hingga 300 ribu saja. Jadi kalau ada peningkatan target hingga 3 juta rumah per tahun maka perlu diperjelas strateginya,” katanya.

Apalagi, lanjut Huda, hingga tiga bulan masa kerja kabinet, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga skema kerja Program 3 juta rumah. Tak jarang terjadi kesimpang siuran informasi dari pejabat pemerintah baik dari Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan seperti apakah rumah untuk masyarakat tersebut diberikan gratis atau harus kredit.

“Nah kita berharap dengan adanya rancangan road map tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan,” katanya.

Kendati demikian, Huda mengaku belum sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh terkait strategi realisasi program 3 juta rumah dari road map yang disampaikan Kementerian PKP. Menurutnya, draf Road Map disampaikan kebanyakan adalah cuplikan-cuplikan data yang sudah pernah diberikan kepada Komisi V sebelumnya dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.

“Nanti kami akan perdalam lagi dalam rapat kerja dengan Menteri PKP dalam waktu dekat karena setelah dibaca road map tersebut masih sangat mentah. Misalnya masih ada kesimpangsiuran target berdasarkan opsi sumber pembiayaan antara 1,5 juta per tahun dan bahkan 5 juta per tahun. Jadi nanti kita akan lebih perdalam lagi,” katanya.

Politisi PKB tersebut menegaskan setidaknya road map realisasi program 3 juta rumah harus memuat beberapa hal penting. Di antaranya indikator target, sumber pembiayaan, indikator dampak, indikator keberlanjutan, hingga model pengawasan.

“Draf road map yang disampaikan oleh Kementerian PKP ini belum memenuhi kriteria sebuah Road Map untuk program perumahan dengan skala proyek yang sangat besar. Saya menilai ada semacam keengganan, atau barangkali 'kebingungan' dalam membuat Road Map yang seharusnya bisa menjadi framework atau kerangka acuan bagi kerja besar Kementerian PKP ini,” ujar dia.

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)