Jakarta: Iwan Hermawan resmi dilantik jadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta. Iwan
berharap dapat berkolaborasi dengan stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pernyataan itu disampaikannya setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Jakarta Selatan, 17 April 2025.

Menurut Iwan, saat ini kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Jakarta dan sekitarnya masih tinggi. Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit.

"Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung program 3 juta rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta,” ujar Iwan

Iwan berharap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta mendukung hal tersebut dengan menyediakan regulasi yang tepat agar terjadi percepatan penyedian hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat Jakarta.


“Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi, ” harapnya

Targetkan 5.000 unit rumah subsidi

Dijelaskan Iwan, tahun 2024 lalu pengembang anggota HIMPERRA Jakarta, berhasil merealisasikan penyediaan hunian subsidi sebanyak 3.100 unit rumah. Pada 2025 HIMPERRA Jakarta optimis bisa membangun sebanyak 5.000 unit rumah subsidi.

Sebagian besar anggota Himperra Jakarta membangun di kawasan penyangga Jakarta. Mulai dari Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

“Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi,” tambahnya.

Rumah subsidi yang dibangun pengembang sekarang lanjut Iwan sudah mengikuti selera kalangan milenial. Desain dan mutu bangunannya disesuaikan kebutuhan pasar dan tidak kalah dengan perumahan komersil (non subsidi).

“Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan,” pungkasnya.

(KIE)

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Aksi protes warga atas pembangunan perumahan mewah The Emeralda Resort di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, berbuah janji manis.

Aksi massa dengan memblokade akses masuk ke perumahan yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu selesai setelah pihak perumahan duduk bersama dengan puluhan warga.

Pertemuan massa aksi dan pengembang perumahan dimediasi oleh polisi dan pemerintah desa.

Adu argumen pada pertemuan itu cukup alot dengan memakan waktu tiga jam di dalam aula.

Warga menuntut agar The Emeralda Resort bertanggung jawab atas bencana banjir lumpur yang melanda permukiman setiap hujan deras turun.

"Kami akan kooperatif agar pembangunan daerah berkembang. Kami bukan bicara siapa atau siapa," ujar perwakilan The Emeralda Resort, Heru, saat ditemui seusai mediasi, Sabtu (19/4/2025).

Banjir yang terjadi setiap hujan itu diduga diakibatkan oleh hilangnya resapan air dan buruknya sistem pengairan yang dibangun di perumahan mewah tersebut.

Karena itu, air hujan mengalir deras dan limpasan yang membawa material tanah membanjiri permukiman hingga masuk ke dalam rumah.

Atas hal itu, The Emeralda Resort menjanjikan akan memperbaiki saluran irigasi agar tidak lagi menyebabkan banjir yang merugikan warga.

"Target kami untuk melakukan perbaikan. Nanti kami akan buat grup untuk sering-sering mendengar keluhan masyarakat," kata Heru.

Sebelumnya, puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade gerbang masuk perumahan mewah The Emeralda Resort sejak Sabtu (19/4/2025) pagi.

Aksi massa itu dipicu atas dugaan pelanggaran lingkungan proyek perumahan mewah yang mengakibatkan bencana banjir ke permukiman warga di sejumlah RW sekitar proyek tersebut.

"Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah," ujar Hidayat (60), seorang warga yang ditokohkan masyarakat setempat.

Proyek perumahan mewah yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu menggunduli lahan dan menyulapnya menjadi beton yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Pada pembangunannya, pengembang dinilai tak maksimal dalam membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga debit air yang tinggi masuk ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," ucap Hidayat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor peternakan rakyat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menilai keberhasilan program MBG sebagai wujud nyata dari ekonomi sirkuler yang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Uki menyebutkan dari total anggaran Program MBG sebesar Rp71 triliun, sekitar 85% dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritas diproduksi oleh UMKM lokal.

Hal ini membuat ekosistem produksi pangan lokal kembali bergeliat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi akibat tidak adanya off taker hasil pertanian atau peternakan.

“Di sini koperasi berfungsi sebagai off taker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025).

Melalui model ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.

Dia mencontohkan bahwa salah satu peternakan yang merasakan dampaknya adalah Nusa Dairy Indonesia. Peternakan ini bekerja sama dengan Koperasi Jagri dalam menyuplai susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi - Cimahi Utara / SPPG Yayasan Arara Visi Hijau.

Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG di kisaran Rp7.000 per liter, setelah ada program MBG harga penerimaan susu jadi Rp10.000 per liter.

Saat ini, SPPG Kota Cimahi melayani sekitar 3.500 siswa penerima manfaat dengan distribusi susu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Setiap kali distribusi, kebutuhan susu mencapai 370 liter.

Namun, produksi susu dari peternakan sapi perah yang tergabung dalam koperasi baru mampu mencukupi sekitar 150 liter per hari.

JAKARTA,investor.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mengorbankan pelaku UMKM yang terlibat. Hal ini merupakan tanggapan atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di wilayah Kalibata.

Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan bahwa program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden RI, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Segala bentuk pungli dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan tindakan kriminal yang merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan publik.

"Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum,” ujar Anggawira pada Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan bahwa program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini.

Lalu  Hipmi mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.

“Selain itu, Hipmi mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Hipmi menilai bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.

“Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program,” tutur Anggawira.

Hipmi merekomendasikan tiga langkah agar program MBG bisa berjalan secara optimal. Pertama yaitu digitalisasi dan transparansi sistem pengelolaan
HIPMI mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua,  Hipmi mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil.

“Hipmi juga siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan,” terang Anggawira.

Ketiga, pembentukan  Satuan Tugas (Satgas) Integritas MBG Nasional
Hipmi mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.  Dalam hal ini, Hipmi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

“Hipmi siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini,” ungkap Anggawira.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Puluhan warga Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, menggelar aksi blokade jalan utama menuju perumahan mewah The Emeralda Resort pada Sabtu (19/4/2025).

Aksi ini dipicu oleh dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pengembang proyek perumahan tersebut, yang diduga mengakibatkan banjir di permukiman warga sekitar.

Banjir Setiap Hujan, Air Meluap dari Perumahan Mewah

Dilansir Kompas.com (19/04/2025), Hidayat (60), salah seorang warga setempat, menjelaskan bahwa banjir sering kali terjadi setiap hujan, dengan air meluap dari perumahan mewah dan masuk ke rumah-rumah warga.

“Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah,” ujarnya.

Proyek perumahan yang dibangun di puncak Gunung Kacapi itu memicu kerusakan lingkungan, terutama karena penggundulan lahan yang mengurangi daerah resapan air.

Para pengembang juga dianggap tidak maksimal dalam membangun saluran pengairan yang memadai, sehingga debit air tinggi mengalir ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

Hidayat menambahkan bahwa masyarakat setempat sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap pengembang The Emeralda Resort. Namun, hingga kini, tuntutan mereka tidak digubris.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," katanya.

Banjir Lumpur Jadi Ancaman bagi Warga

Kemarahan juga dirasakan Hendar (41), warga Kampung Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar.

Ia mengungkapkan bahwa banjir lumpur yang terjadi setiap kali hujan deras sangat mengganggu kehidupannya.

"Rumah saya berada paling ujung di permukiman. Jadi kalau banjir, sangat terasa. Selain arus air yang deras, pasca-banjir juga menyisakan lumpur," ujar Hendar.

Menurutnya, sudah dua tahun lamanya Kampung Gantungan selalu terendam banjir setiap hujan sejak pembangunan proyek perumahan mewah tersebut.

"Sudah dua tahun setiap hujan selalu sama. Sekarang mungkin kesabaran kami sudah habis," tambahnya.

Dampak Jangka Panjang, Khawatir Tanah Longsor

Yang paling dikhawatirkan Hendar adalah dampak jangka panjang dari banjir yang terus menerus terjadi, yakni ancaman longsor.

"Rumah saya berada di ujung, di atas tebing. Seandainya banjir ini terus menerus terjadi, saya khawatir terjadi longsor," ucap Hendar dengan cemas. Ia menjelaskan, jika longsor terjadi, rumahnya bisa hancur dan tenggelam ke dalam danau galian pasir yang ada di sekitar lokasi.

Hendar menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, nyawa keluarganya bisa terancam. "Kalau sampai longsor, rumah saya kemungkinan masuk ke danau belas galian pasir. Kecil kemungkinan bisa selamat," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Puluhan Warga Blokade Perumahan Mewah di Bandung Barat, Diduga Penyebab Banjir, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Puluhan warga menggelar aksi blokade jalan utama masuk perumahan mewah The Emeralda Resort, di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Sabtu (19/4/2025).

Aksi massa itu dipicu oleh dugaan pelanggaran lingkunganproyek perumahan mewah yang mengakibatkan bencana banjir ke permukiman warga di sejumlah RW sekitar proyek tersebut.

"Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah," ujar Hidayat (60), seorang warga yang ditokohkan masyarakat setempat.

Proyek perumahan mewah yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu menggunduli lahan dan "menyulapnya" menjadi beton, yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Pada pembangunannya, pengembang dinilai tak maksimal dalam membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga debit air yang tinggi masuk ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," sebut Hidayat.

Kemarahan warga juga dirasakan Hendar (41), warga Kampung Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, yang merasakan betul banjir lumpur setiap hujan deras melanda.

"Rumah saya berada paling ujung di permukiman. Jadi kalau banjir, sangat terasa. Selain arus air yang deras, pasca-banjir juga menyisakan lumpur," kata Hendar.

Masyarakat Kampung Gantungan setidaknya sudah cukup sabar menghadapi banjir dari limpasan air imbas kehadiran perumahan mewah.

Hendar bersaksi, setiap hujan, warga di kampungnya selalu kena banjir selama dua tahun terakhir sejak proyek berjalan.

"Sudah dua tahun setiap hujan selalu sama. Sekarang mungkin kesabaran kami sudah habis," sebutnya.

Yang ia takutkan, dengan kondisi banjir setiap kali dilanda hujan ini bisa berdampak pada bencana yang mengancam nyawa keluarganya.

"Rumah saya berada di ujung, di atas tebing. Seandainya banjir ini terus menerus terjadi, saya khawatir terjadi longsor," ucapnya.

"Kalau sampai longsor, rumah saya kemungkinan masuk ke danau belas galian pasir. Kecil kemungkinan bisa selamat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut masih ada sebanyak 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dia menuturkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup masyarakat. Program pembangunan 3 juta rumah per tahun di desa dan kota ditargetkan dapat menyediakan 30 juta hunian dalam 10 tahun mendatang.

"Terdapat 15 juta keluarga masih menunggu secara resmi rumah yang layak huni. Sisi lain, terdapat 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di RTLH," kata Hashim dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Dia menambahkan kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk merumuskan kebijakan struktural yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan rumah tinggal yang layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara terpisah, pendiri Agung Podomoro Land (APL) Trihatma Kusuma Haliman menyambut baik program pemerintah di sektor perumahan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan hunian yang berkualitas dan terjangkau.

"Agung Podomoro ikut menjaga perekonomian Indonesia dari sektor properti, salah satunya dengan membangun dan mengembangkan segmen kelas menengah dengan harga terjangkau seperti Kota Podomoro Tenjo," katanya.

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengunjungi kawasan Kota Podomoro Tenjo dan menyampaikan apresiasinya terhadap pembangunan hunian yang terbuka dan terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Kota Podomoro Tenjo menargetkan segmen menengah bawah dengan harga jual mulai Rp250 juta dan didukung dengan kualitas infrastruktur premium khas Agung Podomoro. Hingga saat ini lebih dari 6.600 unit rumah telah terjual di Kota Podomoro Tenjo.

KOMPAS.com– Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menilai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu kendala utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses pembiayaanperumahan melalui perbankan.

Oleh karena itu, dia menyambut baik upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen dengan kredit non-lancar.

Pernyataan ini disampaikan Ari di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat (18/4/2025).

“Banyak calon pembeli ditolak bank karena status rendah di SLIK, padahal aturan OJK tidak melarang pemberian kredit untuk debitur dengan kredit non-lancar. Kami harap ada solusi untuk masalah ini,” ujar Ari.

Selain itu, Ari mengapresiasi rencana Kementerian PKP untuk memperluas batas pendapatan MBR hingga Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Kebijakan ini memperluas peluang MBR dengan pendapatan Rp3 juta hingga Rp14 juta untuk memiliki rumah. Ini langkah yang sangat baik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak salah paham bahwa hanya mereka yang berpenghasilan Rp 14 juta yang bisa membeli rumah subsidi.

Himperra mengusulkan skema baru untuk kelompok berpenghasilan Rp 8 juta hingga Rp 14 juta, yang memungkinkan mereka membeli rumah komersial seharga Rp 185 juta hingga Rp 400 juta dengan insentif bunga KPR 2-3 persen di atas bunga KPR subsidi.

“Skema ini akan menarik minat milenial, dengan cicilan terjangkau, flat, dan rumah berkualitas lebih baik dari segi lokasi dan desain,” jelas Ari.

Untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah, Himperra membentuk sekolah guna meningkatkan keterampilan anggota dalam membangun perumahan MBR berkualitas.

Selain itu, dibentuk bidang khusus untuk menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan.

“Ini komitmen kami untuk mendukung program pembangunan rumah berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo,” tegas Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 440.000 unit pada 2025, dua kali lipat dari sebelumnya, dengan bunga KPR 5 persen untuk rumah seharga Rp 175 juta.

Selain itu, tersedia kuota 100.000 unit untuk rumah komersial (Rp 400 juta) melalui mekanisme pasar.

“Kebutuhan pendanaan program ini mencapai Rp 56,6 triliun, terdiri dari SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun,” jelas Heru.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 38 kepala keluarga (KK) penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, RT 8/RW 3, Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam terisolir.

Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat pada Sabtu (19/4/2025).

Pembongkaran dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben kepada Kompas.com di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).

Beben mengatakan, mobilitas warga dipastikan sangat terganggu apabila jembatan dibongkar.

Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan.

Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.

Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

Koordinator Lapangan Normalisasi Tambun Utara dari Dinas SDA Jawa Barat, Nurman mengungkapkan, terdapat enam jembatan yang segera dibongkar di sepanjang jalur saluran air Jalan Kong Isah.

Pembongkaran dilakukan karena jembatan perumahan melanggar spesifikasi.

"Diameter sungai itu lebarnya 15 meter, sementara gorong-gorongnya cuma berapa meter, kami hanya melaksanakan tugas," kata Nurman.

JAKARTA, investor.id – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono kepada sejumlah awak media, disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat, (18/4/2025).

Menurut Ari, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan tersebut, Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan MBR sebesar Rp 12 juta untuk lajang, dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat informasi yang salah di masyarakat. Di sosial media disebutkan hanya masyarakat yang bergaji Rp 14 juta saja yang dapat beli rumah subsidi, pada hal informasi tersebut salah.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjut Ari, mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” terangnya

Pihaknya yakin, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Himperra juga sangat setuju dengan himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skill agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR.

“Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang berkualitas,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp 14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 trilun dan SMF Rp 7,9 triliun,” tambah Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar pada kesempatan tersebut mengatakan adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman-teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

Medan (ANTARA) - Wujudkan generasi emas Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah awalnya yakni dengan melakukan sosialisasi program MBG untuk menambah pemahaman dan wawasan kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilakukan di Desa Surbakti, Kec. Simpang empat, Kab. Karo Kamis, 17 April 2025. Acara yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi. Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Dedi Suprijadi, Kepada desa setempat Marlon Surbakti.

Dalam sosialisasinya itu, Anggota DPR RI, Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi progam Makan Bergizi Gratis untuk mewujudkan generasi sehat di Sumatera Utara.

“Program ini terkhususnya menaretkan bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara,” tutur Delia Pratiwi.

Delia Pratiwi juga menegaskan bahwa hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), selain itu terbukanya lapangan kerja baru karena dapur untuk MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Mitra kerja Komisi IX DPR RI, Badan Gizi yang diwakili oleh Dedi Suprijadi, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu-individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” terang Dedi Suprijadi.

Kepala desa Surbakti, Marlon Surbakti sangat terbuka dan menanggapi progam Makan Bergizi Gratis dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG.

“Akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru,” tutup Marlon Surbakti.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.