PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, masih belum dapat menyentuh seluruh sekolah di kota setempat.

Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hingga kini, program MBG di Palangka Raya masih terbatas dilakukan di 16 sekolah yang menjadi cakupan satu SPPG.

SPPG untuk MBG di 16 sekolah itu terletak di Jalan Bukit Kenanga, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya.

SPPG di Jalan Bukit Kenanga ini merupakan dapur umum satu-satunya yang aktif di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala SPPG Wilayah Kalimantan Tengah, Elisa Agustino menjelaskan, jumlah ideal untuk SPPG di Kota Palangka Raya adalah 20 lebih.

“Kira-kira ada 20 titik SPPG, itu bisa dibilang target, tetapi lebih tepat disebut jumlah idealnya, karena ini untuk mencukupi kebutuhan makan bergizi bagi 80.000 lebih siswa di Palangka Raya,” ungkap Elisa saat dihubungi, Jumat (24/1/2025).

Soal dapur umum di program makanan bergizi gratis

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Elisa menjelaskan, estimasi 20 titik SPPG tersebut masih dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah penerima manfaat kelompok pelajar, dari TK hingga SMA sederajat.

Jumlah SPPG di Palangka Raya diperkirakan bisa melebihi angka tersebut jika menghitung kebutuhan kelompok penerima makan bergizi lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi.

“20 titik SPPG itu diperkirakan untuk mencukupi 80.000-an ribu siswa di luar ibu hamil dan menyusui, apakah nanti realisasinya seperti itu, kami masih melakukan estimasi persisnya menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” jelas dia.

Perihal kapan penambahan SPPG hingga 20 titik itu bisa terealisasi, pihaknya masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, penambahan itu akan dilakukan secara bertahap.

Saat ini, terdapat dua SPPG lagi yang akan aktif beroperasi di Kota Palangka Raya, yakni SPPG yang berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Langkai, dan di Jalan Tjilik Riwut Km 6, Kelurahan Bukit Tunggal.

Dengan asumsi bahwa satu SPPG bisa memproduksi 3.000-3.500 makan bergizi gratis, Elisa menyebutkan bahwa kehadiran dua SPPG itu akan mencukupi sekitar 6.000-7.000 penerima manfaat, dalam hal ini pelajar.

“Dua dapur umum itu sudah terbangun, tapi saat ini masih persiapan, menunggu verifikasi dan validasi dari pimpinan,” pungkasnya.

BANGKA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menyedot anggaran sebesar Rp 128 miliar.

Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan daerah hanya bersifat mem-backup program Presiden Prabowo-Gibran tersebut.

"Enggak sanggup kami kalau ditanggung semua. Support lebih besarnya tetap APBN dari pusat," kata Didit saat dihubungi pada Kamis (23/1/2025).

Didit menjelaskan, saat ini pemerintah provinsi sedang mengalami defisit anggaran sehingga tidak bisa mengalokasikan anggaran MBG terlalu besar.

"Hitungan kemarin defisit di bawah Rp 100 miliar dan masih banyak juga program daerah yang harus dibiayai," kata Didit yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung.

Meskipun anggaran tekor, Didit memastikan Pemprov akan tetap mendukung pelaksanaan MBG di berbagai sekolah.

"Komposisinya nanti perlu dibahas lagi bersama Kemendagri," ujar Didit.

Menurut Didit, rapat Badan Anggaran yang telah digelar anggota dewan bersama pihak eksekutif provinsi masih perlu evaluasi lagi, antara lain terkait jumlah siswa dan keikutsertaan siswa dari sekolah swasta.

Pj Sekda Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengatakan MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat ini, Pemprov Bangka Belitung masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Beberapa waktu yang lalu, kami mendapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program MBG ini," tutur Fery.

"Kami akan men-support program tersebut, tetapi kami masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri," ujarnya.

Dia mengungkapkan anggaran sebesar Rp 128 miliar ditujukan untuk seluruh siswa SMA/SMK Bangka Belitung yang berjumlah sekitar 40.000 orang.

Anggaran tersebut diperkirakan akan didukung pula dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tiga hari yang lalu kami sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana (Satpel) Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan melakukan reviu masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya efisiensi belanja dan fokus pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satunya untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1/2025).

Sri Mulyani menyebut pentingnya terlaksana program MBG untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Program yang tidak kalah penting yang juga didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Juga membangun pertahanan negara yang kuat. Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan bagi program MBG. Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan kebutuhan tambahan anggaran untuk program MBG mencapai Rp 100 triliun demi mengejar target seluruh anak di Indonesia.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Pada hari yang sama Prabowo meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksinya, para menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dalam hal ini kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tulis diktum kelima poin c Inpres tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keracunan massal akibat program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) menjadi sorotan publik.

Sebanyak 40 siswa yang keracunan mengalami mual dan muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi dalam menu makanan bergizi.

Kasus ini menjadi evaluasi mendalam bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Demi mencegah peristiwa tersebut terulang, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersama-sama mengawasi program perbaikan gizi anak Indonesia ini.

Langkah awal kerja sama ini berupa tanda tangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BGN Dadan dan Kepala BPOM Taruna Ikrar yang digelar di Kantor BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2025).

Kolaborasi

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," kata dia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," ucapnya.

Langkah pencegahan

Taruna mengatakan, setidaknya ada enam tugas BPOM dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut.

Pertama, tugas pencegahan atau preventif dengan cara menggerakkan BPOM di tingkat daerah untuk memberikan edukasi makanan yang sehat dan higienis kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tempat mengolah makanan.

Kedua, terkait pengawasan, Taruna menyebut pengawasan dilakukan dengan cara mengambil sampel bahan pangan dan mengawasi proses penyimpanan bahan pangan.

"Kami akan turun secara sampling dari bahan-bahan yang dipakai itu, ada enggak yang punya makanan yang sudah basi atau tidak. Kan itu bisa dicek, apakah sayurnya, lauk pauknya, dan sebagainya, walaupun tidak semua, tapi kan sampling. Kita punya pengalaman untuk sampling tersebut," imbuh dia.

Tahap ketiga adalah monitoring yang dilakukan pada tahap distribusi makanan.

Keempat, BPOM akan melakukan pengembangan laboratorium sebagai langkah menyiapkan mitigasi keracunan makanan.

Kelima, mitigasi itu sendiri. BPOM akan membuat perencanaan penanganan kejadian luar biasa keracunan akibat MBG, termasuk peta setiap lembaga yang terlibat jika terjadi keracunan massal seperti peristiwa di Sukoharjo beberapa waktu lalu.

Pemetaan petugas kesehatan hingga fasilitas kesehatan menjadi penting dalam mitigasi tersebut.

Terakhir adalah tanggap darurat. Jika setelah pencegahan hingga mitigasi dilakukan, tetapi masih ada yang keracunan, upaya tanggap darurat harus dilakukan.

"Ada proses penyelamatan, jangan sampai (keracunan) berakibat fatal, dia diare, dia apa, terus akhirnya jadi gagal ginjal dan dia mati," imbuh dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Pemprov Bangka Belitung (Babel) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengaplikasian anggaran makan bergizi gratis (MBG). Pemprov memerlukan anggaran Rp 128 miliar untuk kebutuhan MBG tingkat SMA/SMK di Babel.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekda Babel Fery Afriyanto ketika mengikuti rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Untuk mempersiapkan program ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 128 miliar untuk seluruh siswa SMA/SMK di Babel. Jumlahnya ada sekitar 40.000 siswa," kata Fery, Kamis (23/1/2025).

Fery menjelaskan anggaran makan bergizi gratis atau MBG tersebut akan didukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut Pemprov juga telah melaksanakan rapat bersama badan gizi nasional.

"Tiga hari yang lalu kita sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana (Satpel) Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," jelasnya.

Selain dari APBN, lanjut Fery, program ini juga meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun seperti apa pelaksanaannya, Pemprov masih menunggu Juknis dari Kemendagri.

"Kita dapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis. Kita akan mensupport program tersebut," sebutnya.

"Namun, kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," tambahnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jawa Timur Ade Imam Sugianto berkunjung ke Sekolah Luar Biasa (SLB) dan TK Bhayangkari 1 Trenggalek. Ia memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meresmikan taman lalu lintas.

Istri Kapolda Jatim Imam Sugianto tersebut melihat langsung proses belajar mengajar yang berlangsung di SLB maupun TK. Pihaknya mengapresiasi kinerja para guru yang telah bekerja secara maksimal untuk memberikan pendidikan terbaik, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB.

Ade pun memberikan semangat kepada anak-anak SLB untuk terus belajar, meskipun memiliki kebutuhan khusus.

"Anak-anakku, teruslah berkarya, raih prestasi yang membanggakan dan wujudkan impian kalian," kata Ade Imam, Kamis (23/1/2025).

Kunjungan Ketua YKB Jatim tersebut juga menyalurkan program MBG kepada pelajar di SLB maupun TK Bhayangkari, serta bantuan sosial kepada guru dan karyawan sekolah. Upaya itu merupakan bentuk komitmen Bhayangkari untuk mendukung program pemerintah.

"Wujud nyata dukungan kami terhadap program pemerintah, khususnya makan siang bergizi yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Fasilitas pendidikan di TK Bhayangkari Trenggalek juga tak luput menjadi perhatian. Kini, sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari tersebut memiliki sarana pembelajaran berupa taman lalu lintas. Taman tersebut merupakan replika berbagai pengetahuan terkait lalu lintas dan jalan raya.

Sementara itu Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta menyambut baik kunjungan Ketua YKB Jatim. Perhatian istri Kapolda Jatim tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh guru maupun murid.

"Semoga para guru dan anak-anak semakin semangat dalam proses belajar mengajar. Ilmu yang didapatkan di sini kelak akan berguna bagi anak-anak semua," kata Indra.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Mensesneg RI Prasetyo Hadi tak menutup opsi penghematan APBN 2025 yang tertuang di Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dialihkan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis.

Prasetyo mengatakan program MBG kini telah berjalan baik. Namun, ia menekankan Presiden Prabowo Subianto meminta agar penerima manfaat program itu kian merata ke depan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui. Ini alhamdullilah MBG sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa peneirma manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).

Ia menyebut hal itu pun berkelindan dengan konsekuensi kebutuhan penambahan biaya.

"Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," ucapnya.

Prasetyo menyampaikan Inpres itu mengandung semangat agar seluruh kementerian/lembaga menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien.

Ia menekankan arahan Prabowo ialah seluruhnya harus berhemat dan lebih selektif lagi dalam mengadakan kegiatan.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," ujar dia.

Prasetyo pun menekankan tak ada K/L yang keberatan akan itu. Seluruhnya, patuh atas intruksi Presiden Prabowo.

"Yang disampaikan presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan. Rencananya, makanan MBG akan diberikan pada anak untuk dibawa pulang sebagai menu buka puasa.

Dadan memastikan bahwa menu makanan yang nantinya disiapkan akan tetap sesuai memenuhi standar gizi bagi anak-anak.

"Program makan bergizi gratis itu akan dilakukan dalam satu tahun, jadi ketika bulan puasa tiba, ketika anak sekolah, maka kemudian pada saat pulang mereka akan membawa makanan yang untuk dimakan saat buka puasa," kata Dadan ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Jenis menu yang diberikan masih sama berupa makanan ready to eat yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, Dadan menuturkan bahwa mungkin juga nantinya MBG selama bulan Ramadan juga dikombinasikan dengan susu, kurma, dan buah-buahan lain.

Untuk anak-anak yang sekolah di pesantren, makanan tersebut bisa disajikan secara langsung saat buka puasa.

"Jadi program makan bergizi akan tetap berlangsung selama puasa. Bagi mereka yang di pesantren, kan satuan pelayanannya kan ada di pesantren, jadi saat buka makanannya disajikan saat buka, tapi bagi yang dikirim ke sekolah, makananya dibawa saat pulang sekolah," tandasnya.

Video: BGN Pastikan Program Makan Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, tapi...

Video: BGN Pastikan Program Makan Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, tapi...

PALOPO, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalokasikan anggaran Rp 78 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Sulsel Fadjry Djufri mengakui bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 78 miliar masih tergolong kecil dan belum mencukupi.

"Alhamdulillah Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran Rp78 miliar. Diharapkan nanti Pemerintah Kabupaten dan Kota mengalokasikan anggaran," kata Fadjry saat meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 5 Salamae, Kota Palopo, Kamis (23/1/2025).

"Tahun ini adalah tahun pertama kita memulai program bapak presiden RI Prabowo Subianto. Pasti belum cukup, tapi kan nanti mudah-mudahan tahun 2026 semoga kita bisa siapkan," sambungnya.

Fadjry menjelaskan bahwa untuk menjangkau seluruh siswa di Sulsel, anggaran yang ada memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah kabupaten dan kota.

Ia optimistis jika seluruh pihak berpartisipasi, maka program ini dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa.

"Nanti kalau semua berpartisipasi, Bupati dan Wali Kota, saya yakin kita bisa penuhi," imbuhnya.

Dukungan Guru dan Kepala Sekolah

Guru dan Kepala Sekolah SDN 5 Salamae menyambut baik program ini dan berharap MBG dapat berjalan secara berkelanjutan.

Mulianah, guru kelas I, menyatakan bahwa program ini sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa.

"Mudah-mudahan hari ini program makan bergizi gratis yang pertama diujicobakan bapak Gubernur Sulsel bisa seterusnya berjalan," harapnya.

Kepala Sekolah Nursalim menambahkan bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG dirancang dengan kandungan gizi yang sudah terukur.

"Makanan gratis ini bukan seperti makan biasanya, tetapi sudah terukur kadar gizi yang ada di dalamnya. Semoga dengan program MBG ini bisa membawa perubahan dan dapat menjadikan anak-anak menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang," katanya.

Sebanyak 475 siswa di SDN 5 Salamae, dari kelas 1 hingga kelas 6, menikmati uji coba program ini.

Menu yang disajikan meliputi nasi, lauk berupa telur atau daging, sayuran, buah, dan susu, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan sajian yang berbeda.

"Jadi, bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantang juga untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seperti yang dikutip dari Antara pada Kamis (23/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya.

Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," ujarnya.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyampaikan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta pada Kamis.

Program MBG kerja sama dengan BPOM

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG.

Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan program MBG.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi, ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ucapnya.

Dadan mengatakan bahwa terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienitas, serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM.

Menurutnya, BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia mengungkapkan juga bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program MBG, kata dia, menargetkan 82,9 juta orang yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," ungkapnya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," lanjutnya.

Selain menyehatkan, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian di daerah-daerah, karena setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

Ia merinci bahwa sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar SPPG yang mungkin semula para ibu yang menganggur.

"Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," ucapnya.

Dalam rangkaian persiapan menuju Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Surabaya pada 11-16 Februari 2025, Pimpinan Pusat Muslimat NU (PP Muslimat NU) menggelar pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu salah satunya membahas Kontribusi pada program Makan Bergizi Gratis.

Pertemuan ini dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana dmei membahas kemitraan Muslimat NU dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

PP Muslimat NU menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyediakan layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG) melalui inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU.

Layanan ini akan fokus pada penyediaan makanan bergizi berkualitas berbasis kearifan lokal yang dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa kolaborasi antara Muslimat NU dan pemerintah dalam program MBG sejalan dengan komitmen organisasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sosial yang nyata.

Muslimat NU, kata Khofifah, memiliki jaringan yang kuat di seluruh pelosok negeri, yang memungkinkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh kelompok sasaran dengan tepat.

"Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis. Kami telah mempersiapkan inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU sebagai bagian dari layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG)," ujar Khofifah, Kamis (23/1/2025).

"Inisiatif ini akan mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Dengan dukungan jaringan Muslimat NU di seluruh Indonesia, kami optimis dapat membantu mempercepat pencapaian target program MBG," lanjutnya.

Dalam diskusi bersama Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Dia menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas.

Prof. Dadan menyatakan apresiasi terhadap peran Muslimat NU yang dinilai mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Khofifah menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama dalam inisiatif ini.

"Melalui Dapur Sehat, Muslimat NU juga akan memberdayakan kader-kader perempuan di tingkat akar rumput untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong pola hidup sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tambah Khofifah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi