JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 197 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Palmerah, Jakarta menerima makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan pada Selasa (21/1/2025).

Pembagian makan bergizi gratis ini ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti dan Juru Bicara Kantor Kepresidenan RI Philips J Vermonte.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, pembagian menu MBG mulai dilakukan sekitar pukul 08.10 WIB, dimulai dari siswa SD yang menempati ruang kelas lantai dasar.

Siswa yang mayoritas berpakaian olahraga warna hijau dan kuning duduk melingkar di lantai ruang kelas yang beralaskan banner bekas. Mereka tampak antusias menunjuk-nunjuk tempat makan.

Para siswa juga mengajak Roro bicara menggunakan bahasa isyarat.

Roro yang membaca gerak-gerik para siswa membalas dengan bahasa isyarat, “sabar”. Selain gerak tangan, tampak mulut Roro melafalkan kata “sabar”.

Tak lama, tempat makan stainless steel dibagikan ke para murid. Tampak ayam katsu, semur tahu, kangkung, dan jeruk tersaji.

Para murid langsung menyantap sajian itu. Terdengar suara sendok dan garpu beradu.

Salah seorang siswa bahkan berulang kali mengambil ayam katsu yang ukurannya sebesar telapak tangan tanpa menggunakan sendok. Ia tampak tak sabar saat beberapa kali mencoba memotong katsu tersebut.

Sementara, salah satu murid lain terlihat lahap menyatap nasi tanpa menyentuh lauk-lauk yang disajikan.

Roro mengungkapkan, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Alhamdulillah, teman-teman yang menerima program ini merupakan bagian dari masa depan bangsa. Semua ini tidak lepas dari bagaimana kita merawat sumber daya manusianya, mulai dari asupan gizi, kesehatan, hingga pendidikan," ungkap Roro.

Ia mengeklaim, program ini mampu memenuhi gizi anak, sehingga ke depan anak-anak Indonesia diharapkan lebih produktif.

"Anak-anak kita akan lebih produktif dan maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa. Ini juga langkah penting untuk menuntaskan stunting," ujar Roro.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.

Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Pada pidato pembukaannya, Puan menyinggung terkait pelaksanaan makan bergizi gratis hingga bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS.

"DPR RI dan pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian atau lembaga," kata Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Puan ingin DPR menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ia ingin anggaran yang diberikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan dengan semestinya.

"Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat," ujarnya.

Puan kemudian menyoroti permasalahan yang baru-baru ini menjadi atensi publik. Ketua DPP PDIP itu menyinggung soal pengawasan senjata api oleh aparat hingga peristiwa banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata politikus PDIP ini.

Puan juga menyoroti terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pelaksanaan ujian nasional (UN) 2026. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS juga disinggung Puan.

"Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ucap Puan.

"Pada masa reses persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Philips Vermonte memberikan tanggapan terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ciledug, Tangerang, yang menuai tanggapan beragam warganet di media sosial.

Philips, usai meninjau Program MBG di SLB Negeri 5, Jakarta Barat, Selasa, menegaskan bahwa program ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional (MBG) dengan sistem dan prosedur yang ketat.

"Saya nggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini, karena yang jelas kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang jalankan oleh Badan Gizi Nasional. Kami memiliki sistem dan prosedur yang jelas," ujarnya saat dimintai konfirmasi.

Ia menekankan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap informasi yang beredar di luar jalur resmi.

"Dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai bukti berupa tangkapan layar terkait dugaan pungli yang beredar di media sosial, Philips menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan program yang sudah direncanakan.

Menurutnya, mengelola program sebesar ini membutuhkan perhatian dan energi penuh dari seluruh pihak yang terlibat.

"Hal-hal yang terkait dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa untuk melihat berita dan informasi," katanya.

Philips juga mengingatkan bahwa semua informasi resmi terkait dapur gizi dan pelaksanaan program MBG hanya dapat diakses melalui saluran resmi BGN.

Ia meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program ini demi keuntungan pribadi.

Dugaan pungli di salah satu SD di Ciledug, Tangerang, terkait program MBG muncul di sejumlah platform media sosial pada pekan lalu. Orang tua diminta membayar Rp10 ribu untuk membeli tempat makan, sendok, dan garpu.

Salah satunya diunggahan melalui akun X @bacottetangga_ yang menyebut uang tersebut dikumpulkan paling lambat 15 Januari 2025. Program MBG dijadwalkan diterima siswa sekali per bulan dengan wadah makan berwarna khusus sesuai jenjang kelas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan, tidak ada perbedaan komponen gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Pernyataan ini dilakukan usai ia meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025). Di mana SLB Negeri 5 ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA.

Pada hari ini, sebanyak 197 porsi MBG yang diberikan di SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

Philips menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia mengatakan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Philips menyampaikan bahwa program MBG ini juga sebagai langkah intervensi pemerintah terhadap kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.

"Kecukupan gizi dan lain-lain itu tentu bagian yang sangat inherent. Dan itu adalah boleh dibilang intervensi gizi juga dari pemerintah yang dikelola oleh profesional, di mana ada ahli gizi dan lainnya," katanya.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya. Program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai 6 Januari 2025.

Ia meminta maaf karena program makan bergizi gratis belum dapat menjangkau kalangan dan menuai pro dan kontra dalam perjalanannya.

“Makanan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf,” kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025), dilansir Kompas.com Selasa (21/1/2025).

“Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” tambanya.

Prabowo mengatakan ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Namun, proses tersebut tak jarang membutuhkan waktu lebih. Terlebih program MBG adalah proyek besar.

“Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu,” kata Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti mendapatkan MBG hingga akhir 2025, meskipun tidak seketika.

Karena, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

“Saya yakin bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin,” terangnya.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara terbaik dan tercepat untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. "Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat," ucapnya.

Dana Makan Bergizi Gratis tersedia

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa dana untuk pembiayaan MBG tersedia.

Meskipun, ia tidak memungkiri bawah program MBG membutuhkan dana besar. “Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

Berbagai ucapan terima kasih beberapa kali disampaikan oleh anak sekolah. Prabowo menganggap program MBG adalah kewajiban sebagai kepala negara.

“Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terimakasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden,” katanya.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya tidak mencari nama melalui program MBG. Ia menekankan pemberian MBG sejalan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

Makan Bergizi Gratis Dapat Anggaran dari Pemerintah Daerah dan BUMN

Rencana penambahan anggaran untuk mendukung program MBG kini sedang digodok oleh pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran tambahan tersebut akan melibatkan kontribusi dari pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari sepanjang tahun ini, pemerintah daerah sudah berkomitmen menganggarkan Rp 5 triliun untuk program unggulan ini. Bantuan ini diberikan secara sukarela oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing, dan tidak dianggap sebagai pengeluaran wajib (mandatory spending).

Dalam perhitungan BGN, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Sehingga akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta,” terang terang Dadan, pekan lalu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Permintaan Maaf dan Janji Prabowo soal Makan Bergizi Gratis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com — Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, akan menjadi daerah berikutnya yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Kota Palangka Raya.

Program ini akan dimulai pada 3 Februari 2025, menyasar 19 sekolah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Sampit.

Rinciannya yakni 2 PAUD, 3 TK, 8 SD/MI, 2 SMP/MTs, 1 SMK, 1 SLB, dan 1 pondok pesantren.

“Program ini dimulai di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Sekolah dalam radius 6 km dari dapur umum di Jalan Jeruk 1 akan menerima MBG,” kata Pj Sekretaris Daerah Kotim, Sanggul Lumban Gaol, Selasa (21/1/2025).

Cakupan Program Program MBG tahap awal di Kotim tidak hanya untuk pelajar, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah dua tahun (baduta).

Satu dapur umum di Mentawa Baru Ketapang akan melayani 3.000-3.500 penerima manfaat, dengan 10 persen di antaranya untuk ibu hamil, menyusui, dan baduta.

Mekanisme Pelaksanaan

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki vendor penyedia makanan yang bekerja sama langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemkab Kotim berperan dalam menyediakan data, mendukung kelancaran program, dan menjaga ketersediaan bahan baku.

Koordinator SPPG Kalteng, Elisa Agustino, menambahkan bahwa paket makan bergizi disesuaikan dengan kebutuhan kalori kelompok penerima manfaat.

“Untuk TK itu sekitar 400-an kilokalori, sementara untuk SMP ke atas lebih banyak. Ahli gizi di setiap unit SPPG sudah menghitung kebutuhan kalori masing-masing,” jelasnya.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025). Di mana SLB Negeri 5 ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Wamendag tiba pukul 08.04 WIB. Hadir juga di lokasi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte. Pada hari ini, sebanyak 197 porsi MBG yang diberikan di SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

Wamendag Dyah mengatakan, pelaksanaan MBG pada hari ini berjalan dengan lancar. Ia mengatakan anak-anak di SLB Negeri 5, Slipi antusias dengan adanya program MBG. Terlebih dengan menu makanan yang berbeda tiap harinya.

Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi Alhamdulillah hari ini sangat lancar kita keliling mulai dari SD hingga SMP dan anak-anaknya sangat antusias untuk mendapatkan makanannya," katanya.

Ia mengatakan bahwa program makan MBG ini akan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak Indonesia.

"Dampaknya tentunya ke produktivitas mereka dalam keseharian mereka. Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," katanya.

Ditempat yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan program MBG ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak Indonesia.

"Kemarin Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan program makan bergizi gratis ini bukan hanya peristiwa makan. Tapi ada banyak ikutan-ikutannya dari sisi penerima manfaat itu adalah komponen inklusi dan juga komponen solidaritas," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak dua pekan lalu. Salah satu daerah yang menerima program ini di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,

Meski berada di daerah terpencil, pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tidak terbentur dengan kondisi geografis.

Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa di sana.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Prabowo pun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut.

Prabowo optimis pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Prabowo dalam keterangan tertulis, Selasa (21) 1/2025).

Pelaksanaan pendistribusian di Intan Jaya ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

Beberapa sekolah yang menerima program MBG ini adalah para pelajar di SD Santo Mikael, Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, SD Inpres Sugapa dan SD Homeyo Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1). Selain para pelajar, ibu hamil juga menjadi penerima program MBG.

Sebagai informasi, MBG bertujuan untuk mendorong anak-anak mendapatkan asupan makanan sehat, seimbang, dan bergizi untuk dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Program makan bergizi gratis tetap akan berjalan selama bulan Ramadan. Pemerintah telah mempersiapkan skema khusus pembagian MBG di bulan Ramadan tersebut.

Dilansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama bulan Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Ia mengaku bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat MBG, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, lanjut Dadan, ada sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program MBG. Target tersebut akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

BGN menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebagian pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi II DPR RI F-PKS Mardani Ali Sera mendorong agar penggunaan anggaran daerah untuk MBG dilakukan setelah adanya evaluasi tahap awal secara menyeluruh.

"MBG program prioritas Presiden. Selama target dan alokasi akurat MBG banyak diharapkan masyarakat. Tambahan anggaran dari APBD daerah sebaiknya dilakukan setelah evaluasi menyeluruh dilakukan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Menurut Mardani, untuk saat ini program MBG menggunakan anggaran pusat. Begitu evaluasi sudah dilakukan beserta perbaikan, maka baru menggunakan anggaran daerah.

"(Saat ini) anggaran pusat. (Setelah) evaluasi dan saran perbaikan, baru gaspol bisa pake anggaran daerah," jelasnya.

Mardani mengatakan penggunaan anggaran Pemda tak harus dilakukan untuk tahun anggaran mendatang tahun 2026. Akan tetapi, kata dia, penggunaan APBD dilakukan usai ada evaluasi.

"Tidak harus 2026, selama sudah evaluasi dan perbaikan bisa sharing anggaran," tutur dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) ikut menyumbang APBD sebesar Rp 5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wamendagri Bima Arya mengatakan dorongan itu tidak wajib bagi wilayah yang pendapatan daerahnya masih rendah.

"Untuk APBD kan ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," kata Bima di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1).

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dua minggu berjalan sejak 6 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya.

Pernyataan soal makan bergizi gratis ini disampaikan Prabowo di tengah beragam kejadian sepanjang dua pekan terakhir, mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Demikian juga, saat pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis agar menyasar lebih banyak penerima.

Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis. Jumlah penerima ini pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena masalah ini pula, Prabowo mengucapkan permintaan maaf lantaran MBG belum menyasar semua kalangan.

Permintaan maaf

Terlepas dari segala kontroversi dan pujian, Prabowo mengucapkan permintaan maaf karena program makan bergizi gratis belum menyentuh seluruh anak di Indonesia.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf," kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujarnya lagi.

Kepala Negara menuturkan, ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat. Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, dia menyebut, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," kata Prabowo.

Janjikan semua dapat

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti tetap mendapat makan bergizi gratis di akhir tahun 2025, meski tidak seketika.

Sebab, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," tuturnya.

Dia juga kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat," ucapnya.

Adapun rencana ini didukung oleh opsi penambahan anggaran yang tengah digodok pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, rencana penambahan anggaran itu berasal dari kontribusi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setidaknya sepanjang tahun ini, pemerintah daerah (pemda) sudah berkomitmen menganggarkan Rp 5 triliun untuk program unggulan ini. Bantuan bersifat sukarela sesuai kapasitas fiskal daerah karena tidak dijadikan pengeluaran wajib (mandatory spending).

Seturut perhitungannya BGN, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat.Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun suudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," ujar Dadan, akhir pekan lalu.

Dananya ada

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa dana untuk membiayai makan bergizi gratis, tersedia.

Meski, dia tidak memungkiri, butuh dana besar untuk mengakomodasi proyek besar MBG.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tandas Prabowo.

Prabowo juga meminta semua pihak tidak perlu mengucapkan terima kasih atas program MBG.

Menurut dia, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai presiden.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh sejumlah anak sekolah. Tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," katanya.

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi itu.

Dia lagi-lagi menekankan bahwa memberi makan rakyat adalah kewajibannya sebagai Presiden, sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

"Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," jelasnya.