JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dua minggu berjalan sejak 6 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya.

Pernyataan soal makan bergizi gratis ini disampaikan Prabowo di tengah beragam kejadian sepanjang dua pekan terakhir, mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Demikian juga, saat pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis agar menyasar lebih banyak penerima.

Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis. Jumlah penerima ini pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena masalah ini pula, Prabowo mengucapkan permintaan maaf lantaran MBG belum menyasar semua kalangan.

Permintaan maaf

Terlepas dari segala kontroversi dan pujian, Prabowo mengucapkan permintaan maaf karena program makan bergizi gratis belum menyentuh seluruh anak di Indonesia.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf," kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujarnya lagi.

Kepala Negara menuturkan, ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat. Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, dia menyebut, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," kata Prabowo.

Janjikan semua dapat

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti tetap mendapat makan bergizi gratis di akhir tahun 2025, meski tidak seketika.

Sebab, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," tuturnya.

Dia juga kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat," ucapnya.

Adapun rencana ini didukung oleh opsi penambahan anggaran yang tengah digodok pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, rencana penambahan anggaran itu berasal dari kontribusi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setidaknya sepanjang tahun ini, pemerintah daerah (pemda) sudah berkomitmen menganggarkan Rp 5 triliun untuk program unggulan ini. Bantuan bersifat sukarela sesuai kapasitas fiskal daerah karena tidak dijadikan pengeluaran wajib (mandatory spending).

Seturut perhitungannya BGN, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat.Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun suudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," ujar Dadan, akhir pekan lalu.

Dananya ada

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa dana untuk membiayai makan bergizi gratis, tersedia.

Meski, dia tidak memungkiri, butuh dana besar untuk mengakomodasi proyek besar MBG.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tandas Prabowo.

Prabowo juga meminta semua pihak tidak perlu mengucapkan terima kasih atas program MBG.

Menurut dia, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai presiden.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh sejumlah anak sekolah. Tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," katanya.

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi itu.

Dia lagi-lagi menekankan bahwa memberi makan rakyat adalah kewajibannya sebagai Presiden, sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

"Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dilakukan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak awal Januari itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil," pungkas Prabowo.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai program MBG membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila cakupan penerima mencapai 82,9 juta.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Bahkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai program MBG dan food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuman strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meyakini makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan makanan berkualitas. 

Menurutnya, kualitas makanan itu terjaga karena sistem pengorganisasian program tersebut dapat dipercaya atau diandalkan.

"Saya kira keseluruhan sistem pengorganisasian dari program ini, saya kira sangat-sangat reliable untuk menjamin kualitas dari produk dan manfaat yang diterima," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (20/1) seperti dikutip dari Antara.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai insiden keracunan yang dialami 40 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis (16/1). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan insiden seperti itu memang dapat terjadi. Namun, menurutnya, dengan penguatan pengawasan dan kontrol, terutama Badan Gizi Nasional, terjadinya kejadian serupa dapat dicegah ke depannya.

"Bahwa kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali. Insiden kemarin itu kan hanya melibatkan, ya mungkin beberapa, hanya 40 siswa. Dibanding capaian BGN [Badan Gizi Nasional] sekarang, per hari ini tadi informasi juga dari Pak Kepala BGN sudah 800 ribu, kasus itu kecil sekali dan itu bisa dengan mudah dikoreksi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1), Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Sehingga, BGN menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo sebelumnya mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang. Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Badan Gizi Nasional menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam program makan bergizi gratis. Gus Yahya menyatakan nota kesepahaman alias MoU antara BGN dan PBNU akan ditandatangani pada akhir Januari 2025 ini.

"Hari ini akan disusun bersama naskah MoU antara NU dan Badan Gizi Nasional. Semoga mudah-mudahan kita bisa melakukan penandatanganan MoU nanti pada saat pelaksanaan Kongres Keluarga Maslahat, Insya Allah 31 Januari yang akan datang," kata Yahya usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di PBNU, Jakarta, Senin.

Gus Yahya menyatakan nantinya NU membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah di lingkungan NU agar penerima manfaat program ini kian merata.

Ia menilai program MBG ini sangat membantu pesantren dan santri.

"Bukan hanya fasilitas makan yang diterima oleh santri saja, tapi juga manfaat-manfaat yang lainnya akan memberi dampak berantai untuk peningkatan ekonomi pesantren dan ekosistemnya," ucap Yahya.

Di tempat yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan NU merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Ia meyakini keterlibatan NU dalam MBG akan turut menyukseskan program di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini.

Dadan menerangkan ada sekitar 5 juta santri se-Indonesia yang menjadi sasaran sebagai penerima manfaat program MBG.

"Dan keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan makanan bergizi sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan khusus di lingkungan pesantren yang telah memberikan makan sebanyak tiga kali sehari ke santrinya, nanti BGN akan berkontribusi dalam satu kali makan di sana.

Ia menyatakan sepertiga kebutuhan kalori dari penerima manfaat akan ditanggung BGN.

"Untuk sementara sepertiga kalori dari kebutuhan penerimaan manfaat di-handle oleh badan gizi," ucap dia.

Kemudian, Dadan juga menyampaikan bahwa satuan pelayanan akan diselenggarakan langsung di pesantren.

"Jika sudah ada dapur yang ada, maka dapur itu akan diupgrade, disesuaikan dengan standar BGN, supaya nanti kualitas higienis dan keamanan pangannya memiliki kesamaan dengan yang lain-lain," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu, Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan pemerintah secara serentak di seluruh Indonesia sejak dua pekan lalu.

Program ini bertujuan untuk mendorong anak-anak mendapatkan asupan makanan sehat, seimbang, dan bergizi untuk dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan MBG tak terbentur dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak daerah terpencil. Salah satunya di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa di sana.

Pelaksanaan pendistribusian ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

Beberapa sekolah yang menerima program MBG ini adalah para pelajar di SD Santo Mikael, Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, SD Inpres Sugapa dan SD Homeyo Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1). Selain para pelajar, ibu hamil juga menjadi penerima program MBG.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut.

Kepala Negara pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden di Sumedang, Jawa Barat.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan dana makan bergizi gratis (MBG) dari anggaran belanja tidak terduga (BTT). Kesiapan anggaran itu merupakan tindak lanjut dari arahan Mendagri M Tito Karnavian yang meminta APBD ikut berkontribusi untuk program MBG.

"Sudah kita siapkan dan pastikan dengan Pak Sekda, dananya (MBG) dari BTT," ujar Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Senin (0/1/2025).

Namun Elen belum memastikan terkait nilai anggaran untuk program MBG. Ia menyebut dengan BTT itu anggaran untuk MBG bisa tersedia.

"Nanti anggaran BTT bisa disesuaikan, kalaupun kurang nanti bisa mengambil dari anggaran perubahan," katanya.

Pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah terkait program tersebut. Sebab, Pemprov Sumsel belum mengetahui penugasan apa yang harus dilakukan pemda.

"Kita belum tahu penugasan pemda dari sisi mananya, apakah mau full, berapa sekolah, atau hanya sebagian, atau hanya mendukung infrastrukturnya. Kita masih tunggu dan pantau juknisnya," katanya.

Elen menyebut lokasi BTT dari APBD Sumsel juga belum dapat dipastikan, hanya untuk tingkat SMA saja atau seluruh tingkatan pendidikan.

"Belum tahu, bisa juga (APBD Sumsel) untuk membantu ke tingkat bawah. Apalagi ada juga untuk ibu hamil dan pra nikah juga," katanya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Bisnis.com, PALEMBANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatra Selatan akan diperluas ke tujuh wilayah kabupaten/kota.

Ketujuh daerah tersebut meliputi Kota Pagar Alam, Prabumulih, Kabupaten Empat Lawang, PALI, Lahat, Muara Enim dan OKU Timur.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel, Evie Hadenli, mengatakan bahwa realisasi penambahan itu akan dimulai pada 3 Februari 2025 mendatang.

“PPJI sebagai mitra BGN (Badan Gizi Nasional) pada 3 Februari 2025 akan mendistribusikan MBG ke tujuh daerah,” ujarnya, Senin (20/1/2025).

Evie menjelaskan, dalam proses persiapan pelaksanaan MBG di wilayah yang baru, pihaknya masih terus melakukan pendataan jumlah siswa secara berkala. Sehingga pada saat penyaluran, hidangan MBG dapat tersalurkan secara menyeluruh di tiap sekolah yang ada di masing-masing kabupaten.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pemantauan serta mempersiapkan daftar menu apa saja yang akan dibagikan.

Dia menambahkan, PPJI Sumsel saat ini sudah menyalurkan MBG ke sembilan kabupaten kota dengan jumlah 10 titik.

“Kesembilan kabupaten/kota yang sudah melakukan Program MBG diantaranya Banyuasin, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Palembang, Musi Rawas, OKU, OKI, dan Ogan Ilir,” jelasnya.

Menurutnya, PPJI bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah dan saat ini telah menyiapkan sebanyak 75.000 tempat makan (ompreng).

Adapun jumlah porsi yang disiapkan tiap satu dapur, kata dia, mencapai kisaran 3.000 sampai 3.500 porsi per hari.

“Itu untuk penyaluran ke sekolah-sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengklaim alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengungkapkan anggaran ini dipastikan tersedia setelah adanya arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional atau Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi kita tunggu saja, dari mana kita bantunya, tapi kita pastikan dananya sudah disiapkan melalui BTT,” ujar di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (20/1/2025).

Elen menjelaskan, estimasi anggaran yang akan digelontorkan juga masih bergantung pada jumlah kebutuhan. Jika pun ada kekurangan, dapat dilakukan penyesuaian melalui APBD perubahan.

Pihaknya juga menegaskan masih akan melihat cakupan penugasan yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dari sisi mana. Apakah nanti mencakup seluruh sekolah atau hanya sebagian saja.

“Kita masih hitung disana [anggaran], untuk mendukung infrastruktur dan semacamnya itu belum. Jadi ini yang masih kita tunggu dan terus dipantau, tapi pelaksanaan [MBG] sudah jalan tetap kita dorong,” jelasnya.

Ditambahkan Elen, terkait penugasan Pemerintah Provinsi untuk MBG hanya mencakup jenjang SMA juga tidak dapat dipastikan.

“Kita belum tahu, kan kita bisa juga membantu ke bawah seperti SMP dan SD bahkan mengembangkan sekarang untuk ibu hamil dan juga untuk pra nikah. jadi butuh komprehensif disiapkan,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, alokasi APBD kabupaten/kota untuk MBG itu merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemda turut membantu pelaksanaan MBG melalui pengalokasian anggaran masing-masing daerah.

“Laporan dari para bupati/wali kota, seluruh daerah di Kalteng sudah menyiapkan anggaran masing-masing untuk APBD, sebagian mengalokasikan dari belanja kegiatan dan belanja tak terduga (BTT),” ungkap Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/1/2025).

Meski seluruh daerah telah menganggarkan, Edy menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu aturan berupa petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk penggunaan anggaran tersebut.

“Seluruhnya sudah mengalokasikan, tapi masih menunggu aturan dari pemerintah pusat untuk teknis penggunaannya,” ungkap Edy.

Ditanya perihal adanya daerah yang kurang mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung MBG lantaran APBD-nya yang kecil, Edy menyebutkan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Kalteng.

Di samping itu, porsi anggaran untuk mendukung MBG juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kondisi daerah.

“Kan jumlah penerima MBG ini disesuaikan dengan total penerima manfaat di setiap daerah, tentu masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang nominalnya berbeda-beda,” ungkap Edy.

Ditanya perihal jumlah dana APBN yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk MBG di Kalteng, Edy belum memberikan jawaban konkret.

Dia menyebutkan bahwa jumlah nominal itu masih pihaknya koordinasikan.

“Masing-masing daerah kami sudah mengkalkulasi jumlah penerima manfaatnya, kami juga sudah menyiapkan anggarannya,” tuturnya.

Edy mengatakan bahwa APBN yang dialokasikan pemerintah pusat untuk MBG itu digunakan untuk menyiapkan dapur umum dan tim yang akan mengolah makanan MBG.

Sementara anggaran yang bersumber dari APBD, lanjut Edy, dialokasikan untuk menambah apa saja yang kurang setelah kucurnya anggaran dari pemerintah pusat (APBN). Namun, hingga kini, pihaknya masih menunggu teknis penggunaan anggaran itu.

“Kami dari pemprov kan diminta sharing dana, itu maksudnya daerah diminta mencoba untuk menutupi mana nanti yang kurang,” pungkasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jenjang SMA/SMK di provinsi ini akan dimulai pada Februari 2025.

Kepala Disdikpora DIY Suhirman saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (20/1/2025), mengatakan sebagai proyek percontohan MBG jenjang SMA/SMK bakal dilaksanakan di SMKN 4 Kota Yogyakarta.

Menurut Suhirman, Program MBG di DIY sebelumnya telah berjalan di tingkat SD dan SMP.

Sedangkan untuk pelaksanaan di level SMA/SMK masih memerlukan persiapan matang, terutama dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga mundur dari rencana awal yang sedianya diagendakan pada Senin (20/1).

"Sejauh ini komunikasi dengan SPPG berjalan lancar," katanya.

Menurut Suhirman, Disdikpora DIY bertugas menyuplai data pendukung pelaksanaan, termasuk data sekolah yang berada dalam radius 3 kilometer (km) dari SPPG.

Jarak tersebut ditetapkan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasional standar untuk memastikan makanan tiba dalam kondisi baik.

"Dari jaraknya sesuai SOP itu 3 km kemudian berapa menit dari pengantaran makanan. Kita siap di mana pun SMK, SMA di Yogyakarta siap. Kami sebagai penyuplai data saja," ujar dia.

Suhirman menyebutkan untuk tahap awal setidaknya tercatat 360 SMA/SMK di DIY menjadi sasaran Program MBG.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait penunjukan sekolahnya sebagai pilot project, kendati belum mengetahui detail waktu pelaksanaan.

"Kami telah menyerahkan data siswa sebanyak 1.200 orang. Seluruh biaya pelaksanaan MBG ditanggung oleh pihak pelaksana," ujar Widiatmoko.

Ia menambahkan, total siswa di SMKN 4 Yogyakarta mencapai 1.900 orang, namun sebagian di antaranya saat ini sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL).