Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan anak-anak yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima (MBG)," ujar Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Presiden mengakui program yang baru saja dimulai ini tidak bisa secara instan langsung menjangkau seluruh anak di Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa secara fisik dan administratif, program ini membutuhkan waktu untuk dapat menjangkau anak-anak secara merata.

Presiden juga menyoroti pentingnya proses pengamanan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan.

"Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," ucap Prabowo.

Meski demikian, Presiden memastikan bahwa dana untuk program MBG tersedia dan akan digunakan sesuai kebutuhan.

Dia menyebut bahwa program ini ditujukan kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," kata Prabowo.

Kepala Negara pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Penjabat Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono setuju dengan usulan dana zakat digunakan untuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Adhy, selama ini dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim juga berkontribusi menjalankan program-program pemerintahan seperti pendampingan pelaku usaha hingga pendidikan.

"Ya sah-sah saja. Memang itu sumber pendapatan juga untuk digunakan. Selama ini, Baznas di kami juga sudah digunakan selaras program pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota," katanya Adhy ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Surabaya, Senin (20/1).

Menurutnya karena selama ini dana zakat kerap digunakan untuk membantu program pemerintah, maka Adhy menyebut tidak ada salahnya hal serupa juga diterapkan untuk mendukung program MBG.

"Misalnya untuk zakat pemberdayaan ekonomi, zakat produktif, beasiswa. Tidak ada salahnya kalau nanti digunakan untuk bantuan makan bergizi gratis," ucapnya.

Sebelumnya Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program MBG, salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," kata Sultan di Gedung DPR RI, Selasa (14/1).

Sebelumnya, usul dana zakat untuk membantu program makan bergizi gratis disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

 Presiden RI Prabowo Subianto pun buka suara atas usul senator dari Dapil Bengkulu tersebut.

"Ya yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo kepada wartawan di sela kehadirannya dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1) sore.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyatakan pemerintah pusat membuka kesempatan apabila pemeritnah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk pula berkontribusi membantu MBG.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," pesannya.

Di satu sisi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menolak penggunaan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, dana zakat seharusnya disalurkan ke orang yang sesuai dengan ketentuan agama, yakni golongan berhak atau Asnaf.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf. Zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya saat diwawancarai di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Kamis (16/1).

Gus Yahya menegaskan zakat tidak dapat disalurkan untuk keperluan yang berada di luar kategori delapan golongan asnaf, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam.

"Ya, zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," ucapnya.

Namun, ia menjelaskan bahwa program seperti MBG masih memungkinkan didanai dari sumber lain, seperti infak atau sedekah, yang penggunaannya lebih fleksibel dan tidak terbatas pada ketentuan asnaf.

"Kalau mau pakai infak, sedekah yang bukan zakat, itu bisa lebih umum tasharof-nya," jelasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir pertama kali pada Senin (6/1/2025). Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi hingga distribusi terlambat.

Menanggapi permasalahan program MBG yang tengah berkembang, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra merekomendasikan empat kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, standardisasi nasional menu dan pengawasan kualitas makanan program MBG.

Kaisar mengatakan, tidak adanya standar nasional untuk menu dan rasa makanan bisa menjadi masalah yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah.

Beberapa masalah itu, seperti penolakan menu oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan.

Terkait hal itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan standar menu nasional yang mengedepankan gizi, rasa, dan keamanan makanan dengan pelibatan ahli gizi dan komunitas sekolah.

“Standardisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penolakan menu dan meningkatkan penerimaan program oleh siswa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kedua, meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal.

Dia menilai, peran UMKM sebagai rantai pasok belum optimal dan pemerintah kurang memberikan dukungan bagi petani dan peternak lokal.

“Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi, seperti kebutuhan beras dan susu,” katanya.

Tak hanya itu, kehadiran program MBG turut memicu penurunan pemasukan bagi pedagang kantin sekolah.

Ada pula masalah berulang terkait persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak. Dengan adanya program MBG, masalah ini belum jelas keterlibatannya bagi UMKM.

Kasiar mengatakan, pemerintah dapat mengalokasikan kuota 80 persen pasokan program MBG kepada UMKM yang menggunakan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM serta petani yang memasok kebutuhan MBG.

“Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak,” katanya.

Ketiga, peningkatan sistem distribusi dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, program MBG memiliki masalah pada distribusi yang tidak tepat waktu dan tidak merata.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan transparansi pelaksanaan program dinilai turut menjadi penyebab munculnya masalah program MBG.

Dalam memperhatikan masalah itu, kata dia, pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi berbasis teknologi dengan pelacakan real time tracking untuk meminimalkan distribusi terlambat.

Selain itu, pemerintah bisa membentuk badan pengawas independen yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Keempat, mengoptimalkan strategi ketahanan pangan. Kaisar menjelaskan, produksi beras nasional masih defisit sekitar 2,21 juta ton, sedangkan kebutuhan untuk MBG memperbesar beban pasokan beras.

“Kemudian, ketergantungan pada impor susu kita masih mencapai 80 persen. Ini juga menjadi ancaman keberlangsungan peternak lokal,” sebutnya.

Terlebih, kata dia, pemerintah berencana melakukan impor besar-besaran dalam hal pengadaan sapi dan susu sapi.

Kaisar menyebutkan, diversifikasi pangan lokal dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan susu impor.

Menurutnya, diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan itu bisa dilakukan lewat penggunaan singkong, jagung, atau kedelai lokal.

Dia menilai, pemerintah juga dapat berinvestasi pada teknologi pertanian dan peternakan untuk meningkatkan produktivitas domestik.

“Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir pertama kali pada Senin (6/1/2025). Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi hingga distribusi terlambat.

Menanggapi permasalahan program MBG yang tengah berkembang, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra merekomendasikan empat kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, standardisasi nasional menu dan pengawasan kualitas makanan program MBG.

Kaisar mengatakan, tidak adanya standar nasional untuk menu dan rasa makanan bisa menjadi masalah yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah.

Beberapa masalah itu, seperti penolakan menu oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan.

Terkait hal itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan standar menu nasional yang mengedepankan gizi, rasa, dan keamanan makanan dengan pelibatan ahli gizi dan komunitas sekolah.

“Standardisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penolakan menu dan meningkatkan penerimaan program oleh siswa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kedua, meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal.

Dia menilai, peran UMKM sebagai rantai pasok belum optimal dan pemerintah kurang memberikan dukungan bagi petani dan peternak lokal.

“Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi, seperti kebutuhan beras dan susu,” katanya.

Tak hanya itu, kehadiran program MBG turut memicu penurunan pemasukan bagi pedagang kantin sekolah.

Ada pula masalah berulang terkait persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak. Dengan adanya program MBG, masalah ini belum jelas keterlibatannya bagi UMKM.

Kaisar mengatakan, pemerintah dapat mengalokasikan kuota 80 persen pasokan program MBG kepada UMKM yang menggunakan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM serta petani yang memasok kebutuhan MBG.

“Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Masyarakat Pesantren, KH Hafidz Taftazani menyoroti pentingnya pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan umat, khususnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia pun mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk menyediakan makanan bergizi khusus bagi santri yang sedang belajar di pesantren.

Menurut dia, santri yang tengah belajar di pesantren itu sudah pasti Muslim. Di samping itu, banyak juga pesantren gratis untuk yatim dan dhuafa. Karena itu, menurut dia, sangat pas jika dana zakat digunakan untuk program MBG di pesantren.

"Orang yang pergi ke pesantren untuk mencari ilmu termasuk fi sabilillah, apalagi jika pesantrennya banyak dhuafa itu sangat pas di sana," ujar Kiai Hafidz kepada Republika, Senin (20/1/2025).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana zakat untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak yang belajar di sekolah umum yang berada di bawah naungan pesantren.

Dia menjelaskan, penggunaan zakat untuk kelompok ini sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Ia menjelaskan, anak-anak sekolah dan santri di bawah naungan pendidikan Islam dapat dikategorikan sebagai fisabilillah, yakni kelompok yang berhak menerima zakat.

Hal ini berdasarkan dalil Alquran dan hadis, dimana Rasulullah SAW bersabda:

منخرجفىطلبالعلموهوفىسبيلاللهحتىيرجع

Artinya: “Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berjihad di jalan Allah, sampai ia kembali.” (HR Tirmidzi)

"Bahwa orang yang menuntut ilmu berada di jalan Allah (fisabilillah) hingga mereka kembali. Jadi, menggunakan dana zakat untuk mendukung pendidikan mereka adalah langkah yang benar dan sangat dianjurkan,” kata Kiai Hafidz.

Kiai Hafidz juga mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa dana zakat tidak boleh digunakan untuk kebutuhan seperti makan anak sekolah atau santri. Ia menilai pandangan tersebut perlu diluruskan agar dana zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih luas demi kesejahteraan umat.

Dia pun mengingatkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

"Dengan memastikan bahwa anak-anak sekolah dan santri mendapatkan asupan gizi yang cukup, mereka dapat belajar dengan lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat di masa depan," jelas Kiai Hafidz.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Hal tersebut dia sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, Dadan menyampaikan terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Target itu akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

Badan Gizi Nasional pun menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

(taa/imk)

Purwakarta (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Norman Nugraha menyebut program Makan Bergizi Gratis di daerah itu menyasar 165.140 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

"Program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta telah digulirkan sejak 6 Januari 2025. Sampai saat ini masih dilakukan pematangan agar bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya di sela-sela Rakor Program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta sejak awal digulirkan dikoordinasikan oleh jajaran Kodim 0619 dan Yayasan Al-Muhajirin dengan total sepuluh sekolah yang telah berjalan.

Disebutkan, rapat koordinasi dilakukan agar program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi program itu melibatkan banyak instansi.

"Semua kita diskusikan agar program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Misalnya, soal alokasi anggaran MBG yang disimpan di Dinas Pendidikan, hal ini sesuai dengan aturan dari Kemendagri," katanya.

Dalam rapat koordinasi itu terungkap kalau sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis.

Seperti Dinas Pangan dan Pertanian, menyiapkan pekarangan pangan bergizi untuk bahan makanan, serta melakukan uji makanan dengan rapid test, pestisida atau lainnya.

Kemudian untuk Dinas Perikanan dan Peternakan fokus menyiapkan penyediaan bahan makanan seperti telur, ayam, dan ikan.

Lalu Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian fokus untuk mengoordinasikan mengenai olahan ikan dari pengusaha di UMKM Purwakarta sebagai opsi menu Makan Bergizi Gratis.

Hal tersebut perlu dilakukan, karena jika pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dilakukan bersamaan dengan kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi kekosongan barang dan jangan sampai harga bisa melambung tinggi.

Untuk Dinas Kesehatan mengoordinasikan uji gizi dan evaluasi menu Makan Bergizi Gratis.

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta, saat ini masih menunggu petunjuk mengenai anggaran untuk pembelian makan minum serta juru masak dan biaya akomodasinya.

Norman berharap melalui rapat koordinasi itu program Makan Bergizi Gratis di wilayah Purwakarta bisa berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta akan mundur hingga bulan Februari 2025.

Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, mengungkapkan bahwa informasi tersebut diperoleh dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ini tadi kepala (SPPG) menyampaikan kemungkinan Februari," ujar Suhirman dalam pernyataannya, Senin (20/1/2025).

Menurut Suhirman, saat ini SPPG masih dalam tahap persiapan, sehingga program MBG di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan.

Dia juga menjelaskan bahwa program MBG saat ini baru menyasar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan untuk SMA dan SMK masih menunggu.

"Pelaksanaan program tergantung dari kesiapan internal SPPG. Sementara yang kami terima, SMK 4 akan berjalan pada bulan Februari. Kalau yang di Gunungkidul juga belum siap," tambahnya.

Suhirman menjelaskan bahwa Disdikpora DIY berperan sebagai penyedia data sekolah-sekolah yang berlokasi dalam radius 3 kilometer dari SPPG. "SOP-nya itu 3 kilometer. Kami sebagai penyuplai data saja," ucapnya.

Data sasaran program MBG di DIY mencakup sekitar 360 sekolah.

Sebelumnya, Siswa SMK N 4 Yogyakarta, Siska Rahmadani, mengungkapkan rasa iri karena program MBG di daerah lain, seperti Kabupaten Sleman, sudah berjalan.

"Iya (iri) kita sudah nunggu, teman-teman sudah ada yang dapat. Adik saya juga sudah dapat, adik SD di Sleman sudah dapat," katanya saat ditemui di sekolahnya.

Siska berharap program MBG dapat membantunya mengatasi rasa lapar saat sekolah hingga sore hari, mengingat uang sakunya terbatas.

"Praktiknya kan sampai sore juga, bisa untuk mengganjal biar gak lapar," ungkapnya.

Siswa lainnya, Arga Fikri Yulianto, juga menyampaikan harapannya agar MBG segera diterapkan di Kota Yogyakarta.

"Uang jajannya bisa digunakan untuk yang lain," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 5 juta santri di seluruh Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

Program ini merupakan hasil kerja sama strategis antara BGN dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang disepakati dalam pertemuan antara Kepala BGN Dadan Hindayana dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Seperti diketahui bahwa ada 5 juta santri di seluruh Indonesia yang itu juga menjadi bagian penerima manfaat yang sudah dimasukkan di dalam program," ujar Dadan di Kantor PBNU, Senin.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Kongres Keluarga Maslahat pada 31 Januari mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi kepada jutaan santri dan mendukung visi Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda melalui akses pangan sehat.

"Dan keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan makanan bergizi sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan dengan kerja sama antar lembaga, kegiatan ini akan berjalan secara formal dan juga lebih sistematis," sambung dia.

Ia juga meyakini, program MBG tidak hanya bermanfaat untuk masa depan santri, melainkan juga sisi ekonomis pesantren.

Untuk diketahui, program MBG sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu.

Program ini dilakukan secara bertahap untuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Untuk tahap awal, program MBG menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat.

Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan sehingga menjadi 82,9 persen pada akhir 2025.

Kota Bogor (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kita kerja sama yang nanti dilanjutkan PKS (perjanjian kerja sama) untuk supporting program ini. Di kita itu khusus ibu hamil dan balita di luar PAUD," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.

Keduanya kemudian meninjau pemberian makanan bergizi untuk kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Kenari, Kelurahan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang letaknya tak jauh dari SPPG Tanah Sareal.

Makan bergizi diberikan kepada 14 ibu hamil, 89 ibu menyusui, dan 231 anak balita yang tergabung dalam Posyandu Kenari.

Wihaji menjelaskan Kemendukbangga berbagi tugas dengan kementerian lain dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Ini untuk memastikan bahwa MBG bukan untuk anak sekolah saja. Tetapi juga untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," sebutnya.

Wihaji mengungkapkan, dalam pelaksanaan MBG untuk posyandu ini berbeda dengan program yang sama bagi anak sekolah. Karena, untuk anak sekolah pemberian MBG cukup mudah bisa dilakukan di sekolah, sedangkan untuk posyandu cukup pelik karena pertemuan di posyandu hanya sekali dalam satu bulan sementara makan gratis diberikan sehari sekali.

Kemendukbangga bekerja sama dengan pihak BGN dalam menyediakan menu, sementara untuk daftar penerima dan distribusinya akan dilakukan Kemendukbangga.

"Oleh karena itu tim pendamping kita nanti yang akan mendata siapa penerimanya," ujarnya.

Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan MBG untuk posyandu ini merupakan edukasi bagaimana keluarga bisa memenuhi gizi untuk keluarga. Stok gizi nasional sebenarnya sudah tersedia, namun seringkali edukasi pemenuhan gizi keluarga belum terpenuhi karena berbagai alasan.

"Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita kami tidak membuat infrastruktur baru. Kami memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, yaitu ada posyandu, kemudian ada bidan desa, ada puskesmas," kata Dadan.

Kota Bogor (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kita kerja sama yang nanti dilanjutkan PKS (perjanjian kerja sama) untuk supporting program ini. Di kita itu khusus ibu hamil dan balita di luar PAUD," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.

Keduanya kemudian meninjau pemberian makanan bergizi untuk kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Kenari, Kelurahan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang letaknya tak jauh dari SPPG Tanah Sareal.

Makan bergizi diberikan kepada 14 ibu hamil, 89 ibu menyusui, dan 231 anak balita yang tergabung dalam Posyandu Kenari.

Wihaji menjelaskan Kemendukbangga berbagi tugas dengan kementerian lain dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Ini untuk memastikan bahwa MBG bukan untuk anak sekolah saja. Tetapi juga untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," sebutnya.

Wihaji mengungkapkan, dalam pelaksanaan MBG untuk posyandu ini berbeda dengan program yang sama bagi anak sekolah. Karena, untuk anak sekolah pemberian MBG cukup mudah bisa dilakukan di sekolah, sedangkan untuk posyandu cukup pelik karena pertemuan di posyandu hanya sekali dalam satu bulan sementara makan gratis diberikan sehari sekali.

Kemendukbangga bekerja sama dengan pihak BGN dalam menyediakan menu, sementara untuk daftar penerima dan distribusinya akan dilakukan Kemendukbangga.

"Oleh karena itu tim pendamping kita nanti yang akan mendata siapa penerimanya," ujarnya.

Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan MBG untuk posyandu ini merupakan edukasi bagaimana keluarga bisa memenuhi gizi untuk keluarga. Stok gizi nasional sebenarnya sudah tersedia, namun seringkali edukasi pemenuhan gizi keluarga belum terpenuhi karena berbagai alasan.

"Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita kami tidak membuat infrastruktur baru. Kami memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, yaitu ada posyandu, kemudian ada bidan desa, ada puskesmas," kata Dadan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh orang tua dan anak-anak di Indonesia yang belum merasakan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

?Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia saya minta maaf, kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,? kata Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Kendati begitu, ia berjanji seluruh anak bangsa akan segera merasakan program MBG. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program ini pada akhir tahun 2025.

?Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,? ujar dia.



Prabowo menjelaskan program besar MBG itu membutuhkan proses secara administrasi dan realisasi secara fisik. Sehingga, hal itu membutuhkan waktu.

?Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang. Itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu,? ungkapnya.

Dia menambahkan, pemerintahannya berupaya yang terbaik dan tercepat agar program itu dapat segera berjalan di seluruh wilayah Tanah Air. Dia menjamin tidak ada masalah dana terkait program itu.

?Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi Insya Allah akhir 2025, ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,? jelas Prabowo.