Abid (10), bocah laki-laki di Kota Jambi ditemukan tewas tenggelam di kolam bekas galian perumahannya. Dia sempat dikabarkan hilang setelah seharian tak pulang ke rumah.

Peristiwa itu terjadi di RT 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Korban sempat dikabarkan menghilang sejak Jumat (15/3/2025) sore. Jasadnya ditemukan sehari berselang pada Sabtu siang.

Jasad korban dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi setelah dilakukan pencarian di dalam kolam. Pencarian di dalam kolam itu berawal dari ditemukan baju korban di sekitar kolam bekas galian tersebut.

"Kita menurunkan tim sebanyak 8 orang, ke dalam kurang lebih 3 meter, setelah dilakukan pencarian selama 1 jam, jenazah berhasil ditemukan," kata Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi, Mustari Affandi, Sabtu (15/3/2025).

Muhammad Subhan, ayah korban menyebut bahwa korban awalnya bermain dengan teman-temannya. Namun, hingga Jumat sore, anaknya Abid tak pulang ke rumah, sedangkan teman-temanya sudah lebih dulu pulang.

"Pas mau buka puasa, dia nggak pulang-pulang. Terus saya cari-cari teman terdekatnya katanya sudah pulang. Saya tunggu sampai Isya tidak pulang-pulang. Sampai malam kami cari," kata Subhan.

Pencarian terhadap Abid bahkan sudah dilakukan ke sekitar wilayah alamat rumah korban. Ayah korban bahkan sudah menghubungi Bhabinkamtibmas atas hilangnya korban dan menyebarkan informasi orang hilang di media sosial.

Awalnya, orang tua korban tak mengetahui bahwa korban bermain dan tenggelam di kolam galian perumahan itu. Kecurigaan korban tenggelam dari tanda ditemukannya baju korban di sekitar kolam pada Sabtu (15/3/2025) siang.

"Malam-malam sampai pagi dibantu warga untuk mencari sampai akhirnya melapor Damkar (karena korban tenggelam)," ujar Subhan.

Setelah satu jam petugas Damkartan melakukan pencarian, akhirnya jasad korban ditemukan dan dievakuasi. Jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan.

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan pada akhir Maret 2025 hingga awal April 2025.

Ara menambahkan, layanan pengaduan perumahan ini mirip dengan yang di Amerika Serikat 911.

Dia pun meminta restu dan doa dari Bos Sinarmas Group Franky Widjaja dan Bos Lippo Group James Riady saat mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

“Nanti, Pak James, Pak Franky, doakan sebentar lagi kita akan launching (luncurkan), kalau di luar negeri itu ada misalnya 911, pengaduan kalau ada kejahatan, ada apa gitu ya, tabrakan, ada apa, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan,” tutur Ara.

Sebab, Ara menemukan pengaduan di bidang perumahan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) sangatlah tinggi.

Salah satu contohnya adalah janji yang tidak ditepati dan tidak sesuai oleh pengembang kepada konsumen.

“Nah, itu kita akan tidak lanjutin. Karena, kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik,” ungkapnya.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menambahkan, layanan pengaduan perumahan akan diluncurkan setelah Peraturan Presiden (Perpres) pun terbit.

“Soalnya, kita prepres dulu Pak,” ungkap Fitrah saat berbicara kepada Ara dalam kesempatan yang sama.

Fitrah menambahkan, layanan pengaduan perumahan ini berupa nomor WhatsApp yang bisa diadukan selama 24 jam. Namun demikian, responnya akan dibalas selama jam kerja.

“Pengaduannya WhatsAppnya masuk 24 jam, tapi responnya itu jam kerja,” tutur dia.

Nantinya, laporan tersebut akan dilihat dan diverifikasi oleh tim terkait agar nantinya bisa ditindaklanjuti, baik dilakukan mediasi terlebih dahulu maupun dilaporkan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita humaniora yang menarik selama pekan ini, dan bisa dibaca kembali sebagai rangkuman atas peristiwa yang terjadi selama pekan ini.

Berita diawali dengan serba-serbi pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga upaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan lancar hingga ke pelosok.

1. Mendikdasmen siap transfer langsung TPG ke rekening guru pada Maret

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya siap menyalurkan TPG ke rekening masing-masing guru pada Maret 2025.

"Transfer langsung di Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera serta bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa," kata Mendikdasmen Mu'ti.

2. Kemenag pastikan anggaran TPG madrasah cair sebelum Lebaran

Kementerian Agama memastikan anggaran TPG bagi guru madrasah periode Januari-Februari 2025 akan cair sebelum Lebaran.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Suyitno menyampaikan bahwa proses pencairan tengah dipersiapkan. Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat sejak 17 Maret 2025, sehingga dana TPG tersebut diharapkan telah masuk ke rekening guru madrasah pekan depan.

3. Perpusnas utamakan penyediaan koleksi digital di tengah efisiensi

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tetap mengutamakan penyediaan layanan koleksi terbaik kepada pemustaka melalui bahan bacaan digital di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan bahwa Perpusnas sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk membina kecakapan literasi masyarakat dan kemampuan menyaring informasi sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

4. BGN: Butuh dapur satelit untuk pelaksanaan Program MBG di daerah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program MBG di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribu.

5. Harga sepiring kedaulatan untuk Makan Bergizi Gratis di Papua

Pube, siswa kelas 1 SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, mengacungkan tangan dengan antusias, saat ditanya akan menjadi apa di masa depannya kelak.

"Jadi tentara," ujarnya.

Saat diminta berfoto, usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan siang itu, Pube tidak mau berpose dengan gaya biasa di depan kamera. Telunjuk dan kelingking tangan kirinya maju ke depan perut, melambangkan gestur khas para penggemar musik metal. Tengil, namun berani.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty, pengembang Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang menyampaikan komitmen untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah konsumen yang membeli unit rumah di MGK.

Direktur Utama Infiniti Realty, Samuel S. Huang mengatakan saat ini semua pembeli atau penghuni rumah subsidi di MGK, baik yang akad kredit beberapa bulan lalu maupun yang baru akad kredit pada Februari 2025, seluruh alas hak atas tanahnya telah dipecah sertifikat dan sedang proses balik nama di notaris.

“Pada kesempatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pembeli rumah di MGK bisa merasa tenang karena sertifikat tanah mereka sudah pecah, sudah aman dan dalam waktu 3-6 bulan ke depan sudah balik kepemilikan atas nama mereka (pembeli) masing-masing,” kata Samuel dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Selain memastikan legalitas tanah, Samuel juga menyampaikan rasa syukur, karena di tengah curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, Perumahan MGK terbukti tidak mengalami banjir. Hal itu karena manajemen MGK dan para penghuni selalu kompak bekerjasama untuk membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarang di selokan.

Sementara itu, untuk memotivasi para kontraktor di Perumahan MGK agar terus membangun dengan kualitas terbaik, pada kesempatan yang sama Infiniti Realty juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kontraktor terbaik sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas bangunan.

“Kami berikan penghargaan ini karena merekalah (kontraktor) yang telah membangun rumah dan kawasan berkualitas ini sehingga MGK dinobatkan menjadi perumahan subsidi terbaik se- Indonesia,” kata Samuel.

Perumahan MGK memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia untuk kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024. FIABCI adalah federasi realestat se- dunia dengan anggota lebih dari 72 negara. Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi lain menerima predikat Gold, dan 3 perumahan meraih predikat Silver.

Sementara itu Infiniti Realty bersama dengan tim Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup-1 Banten kembali mengadakan pembagian ratusan bantuan sosial (bansos) sembako kepada warga sekitar perumahan tersebut, pada Sabtu (15/3).

Kegiatan ini dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan dihadiri lebih dari 300 orang undangan, termasuk penghuni dan warga sekitar Perumahan MGK.

Pihak Kopassus sangat menghargai acara kebersamaan dengan masyarakat seperti ini. “Saya melihat acara pembagian sembako ini sebagai suatu kolaborasi yang sangat baik antara pengembang, perbankan dan TNI,” kata Lettu Inf Ari Sabdono, perwakilan dari Batalyon 11 Kopassus Grup-1 Banten.

Turut hadir pada kegiatan sosial itu dua pimpinan cabang Bank Tabungan Negara (BTN) yakni Khusnudin, Kepala KCP BTN Serang Kota dan Rizky Ramadhani, Kepala KCP UIN Serang.

“Perumahan MGK dibangun dengan cukup baik, berkualitas dan juga tidak banjir sesuai arahan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Jadi semua penghuni mesti menjaga lingkungan yang baik ini dan tidak diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan atau merenovasi minimal 5 tahun ke depan,” ujar Khusnudin.

Samuel mengatakan pembagian bantuan sosial berupa sembako ini rutin dilakukan perusahaan terutama pada bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pembagian sembako dan buka puasa bersama dilaksanakan bersama dengan Keluarga Besar Kopassus Grup-1 Banten yang bermarkas di Serang.

“Kami merasa bersyukur karena bersama Kopassus Grup-1 Banten, MGK bisa adakan acara pembagian sembako kepada warga MGK dan yang di sekitar perumahan MGK. Semoga ini dapat menjadi berkah dan kebersamaan di bulan Ramadhan,” ujar Samuel.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan pentingnya evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan Wihaji dalam kegiatan buka puasa bersama dan tarawih yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), Kamis (13/3).

"Yang menjadi tugas tambahan kita juga yaitu mendata ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), mendistribusikan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta, serta mengevaluasi pelaksanaan MBG bagi ketiga sasaran tersebut," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, hingga baduta, maka pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan upaya pemberian MBG hingga pembangunan kependudukan terus dilakukan demi memastikan sumber daya manusia (SDM) yang baik, tidak stunting, sehat, dan melahirkan generasi emas.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan generasi anak bangsa kita memiliki SDM yang baik, tidak stunting, dipastikan anaknya sehat, dipastikan remajanya sehat untuk melahirkan generasi emas," tuturnya.

Sementara itu, Penceramah Rahmad Hidayat mengemukakan bahwa tanggung jawab manusia telah tertuang dalam salah satu ayat di kitab suci Al Quran, yaitu menyiapkan generasi yang baik.

"Dalam salah satu ayat Al Quran disampaikan bahwa tanggung jawab kita adalah menyiapkan generasi yang baik. Hal ini sejalan dengan Kemendukbangga/BKKBN dimana tujuan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul," ujarnya.

Rahmad mengajak seluruh jamaah agar mendukung Kemendukbangga/BKKBN dalam menyiapkan Generasi Emas.

"Maka dari itu mari kita dukung langkah Menteri Wihaji dalam memimpin Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini agar dapat dilancarkan dalam menyiapkan generasi cemerlang, generasi emas Indonesia," ucap Rahmad.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengunjungi perumahan yang digarap PT Lippo Karawaci Tbk di Park Serpong, Tangerang, bertajuk XYZ Livin.

Saat mengunjungi rumah contoh dari perumahan tersebut, Ara didampingi Bos Lippo GroupJames Riady maupun Bos Sinarmas Land Franky Widjaja, Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ara tertarik mencontoh desain rumah tersebut untuk digunakan sebagai model rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara pun meminta izin James agar rumah tersebut bisa dicontoh olehnya.

“Jadi, Pak James saya terus terang aja kalau desain luar biasa jadi izin ya saya ini kan sekarang sebagai pemerintah kepentingan negara rakyat nomor satu. Jadi, desain-desain ini kalau bagus boleh gak saya gunakan buat masyarakat rendah?” tanya Ara.

Sementara James dengan sangat tegas dan yakin mengizinkan desain rumah yang dibangun oleh perusahaannya ditiru sebagai model rumah MBR.

“Boleh,” tegas James singkat.

Adapun XYZ Livin memiliki tiga tipe rumah yakni 3,3 x 9,5, 3,3 x 11,4, dan 5 x 12,5 l, mulai dari harga Rp 300 jutaan.