Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) transparan mengenai kinerjanya kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan iuran untuk Tapera.

BP Tapera harus membangun kepercayaan publik, karena Maruarar menilai bahwa apabila iuran Tapera diwajibkan bagi semua masyarakat sejalan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

"Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pada dasarnya, Menteri PKP menyampaikan bahwa Tapera sebagai tabungan itu seharusnya bersifat sukarela dan bukan menjadi kewajiban.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan BP Tapera untuk memastikan keberlanjutan program terkait, dan apabila nantinya program tersebut harus berjalan maka pengelola harus bisa memastikan bahwa iuran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dipercaya pengelolaannya.

Selama dua bulan terakhir, pria yang akrab disapa Ara itu mengaku terus mengecek perkembangan realisasi untuk program Tapera yang sebelumnya sudah dijalankan sebagai bagian melihat efektivitas dari BP Tapera.

"Boleh dicek kalau tidak salah, sampai hari ini mungkin 30.000-35.000 (rumah) sudah disalurkan melalui Tapera. Artinya manfaatnya sudah dilihat," kata dia lagi.

Meski begitu tetap saja, untuk pelaksanaan Tapera, Ara menilai pemerintah masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah memproses pengujian aturan tersebut sejak semester II-2024.

"Kita tahu sekarang sedang berproses di MK dan kita menghormati keputusan hukum. Tapi saya ingin sesuai arahan Presiden bahwa lembaga-lembaga negara itu harus transparan, legal, dan bermanfaat. Nah itu kita dorong," kata Menteri PKP menutup pernyataannya.

Program Tapera sejak 2024 menjadi buah bibir sejak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Hal itu dikarenakan kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja, karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tengah berkoordinasi menggaet Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam perancangan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dekat jalur kereta api.

Ia mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk MBR di jalur kereta api dinilai tepat untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi dengan jarak yang dekat namun tetap ramah di kantong.

"Kami juga tadi berbicara dengan Bapak Menteri Bappenas, bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," kata Maruarar di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurutnya koordinasi dengan Bappenas dalam pembangunan perumahan bagi MBR di dekat jalur transportasi umum tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan jalur-jalur komoditas lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah perumahan misalnya seperti jalur gas dan jalur listrik.

Maruarar memastikan bahwa nantinya pembangunan perumahan itu akan memperhatikan dan memaksimalkan lahan-lahan yang memang belum tergarap sehingga terjadi pemanfaatan yang tepat.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras bagaimana jalur listrik, jalur gas, jalur kereta api, semuanya bisa sinergi sebagai satu tim," ujarnya.

Untuk mendukung program ini bisa terealisasi, Menteri PKP juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan perumahan MBR di dekat jalur transportasi umum ini bisa masuk sebagai salah satu bagian Program Strategis Nasional (PSN).

Usulan itu disampaikannya lewat rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (7/1) sore bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami sudah mengusulkan, tadi rapat juga PSN program. Artinya ini ada di 30 sampai 50 titik. Khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, khusus buat masyarakat. Supaya izin-izinnya dipercepat, supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi pemanfaatan lahan-lahan yang ada. Jadi, doain ya," kata Marurar.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sudah membangun 40.000 rumah murah sejak Oktober 2024.

Capaian pembangunan rumah ini disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Diketahui, Prabowo memiliki target pembangunan 3 juta rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun sejak 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," kata Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Selasa.

Ia menyampaikan, Prabowo juga memberikan arahan dalam pertemuan itu. Salah satu arahannya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara untuk dibangun rumah murah, dengan cara yang legal.

Adapun lahan-lahan yang disita negara tersebut, termasuk lahan yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil tindak pidana, lahan tindak pidana korupsi, hingga lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ucap Maruarar.

Pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, rumah itu ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), yaitu sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya pun akan memberikan bantuan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan, seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya.

"Kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelas Maruarar.

Menurut dia, permasalahan ini menjadi salah satu perhatian Prabowo. Kepala Negara meminta bahwa keadilan harus dijalankan, bukan hanya kepada masyarakat yang berpenghasilan bulanan semata.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," jelas Ara.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kembali menegaskan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus sukarela. Kebijakan Tapera akan membuat gaji pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%.

Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela. Bahkan, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan hal ini dan juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera menjadi iuran sukarela.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Lalu, apakah pemerintah akan mengubah aturan tersebut? Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera. Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Simak juga Video: Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

(dpw/dpw)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)

JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemerintah mencapai target 3 juta rumah per tahun melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan inovasi produk bata interlock presisi. Produk turunan dari semen hijau SIG ini berhasil memikat para pengembang perumahan dan sektor perbankan karena dinilai sebagai solusi tepat untuk pembangunan rumah yang ramah lingkungan dengan proses yang mudah, cepat dan efisien.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah mengapresiasi inovasi bata interlock presisi SIG untuk mempercepat pembangunan perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan rumah dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya sangat bagus, serta efisien dalam hal pengecatan dan pengacian, hanya menggunakan varnish. Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," kata Junaidi Abdillah dalam kunjungan ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, dikutip Senin (6/1/2024).

Sementara, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono menyebut bata interlock presisi adalah terobosan baru yang luar biasa dari SIG. Menurutnya, jika dilihat dari hasil akhir, kualitas bata interlock presisi tidak hanya cocok digunakan untuk rumah dengan skema pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga sangat layak untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi bata interlock presisi ini sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaannya juga cepat, dua puluh satu hari bisa selesai. Bahkan,.mungkin kalau tukangnya lebih cepat, mungkin bisa dua pekan sudah selesai. Ini sangat membantu program 3 juta rumah untuk rakyat apalagi dikerjakan oleh SIG, BUMN yang tentu memiliki perhatian untuk mendukung pembangunan negara. Kami dari asosiasi sangat menghargai dan mendukung penuh. Ini akan kami sosialisasikan ke anggota kami," kata Ari.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), M. Syawali P. turut mengungkapkan rasa senangnya dapat berkunjung dan melihat langsung aplikasi produk bata interlock presisi yang dinilai sangat praktis, efektif dan efisien.

"Saya melihat bata interlock presisi ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan, kerapihan, dan biaya yang lebih efisien karena bisa dikerjakan dengan sedikit tenaga kerja. Semoga ke depannya bata interlock presisi ini terus meningkatkan kualitas dan mutunya yang menjamin keselamatan jiwa. Karena tadi saya lihat rumah contoh itu bagus sekali, halus dan sangat efektif," kata Syawali.

Perwakilan pengembang, CEO Asatu Corporation, Joko Santosa yang merupakan berbagi pengalaman membangun hunian percontohan nasional MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan yang bekerja sama dengan ekosistem perumahan Kementerian PUPR, Pemda Kendal, Bank Tanah, BP Tapera, SMF dan BTN menggunakan bata interlock presisi di Kendal, Jawa Tengah. Menurutnya, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien, hasil konstruksi yang kokoh dengan tampilan yang estetis, serta mampu mengondisikan udara dalam ruangan tetap sejuk baik siang maupun di malam hari.

"Keunggulan lainnya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan waktu pengerjaan. Jadi, kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada waktu jika kami membangun memakai material konvensional biasanya. Kalau dari sisi efisiensi biaya kurang lebih mencapai 35%, baik biaya material ataupun tukang. Kalau tukang, biasanya kami membangun dengan waktu delapan minggu untuk satu rumah. Nah, ini cukup dua minggu bangunannya sudah selesai," ungkap Joko Santosa.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih kepada BTN dan para pengembang yang telah berkunjung ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi, sehingga SIG dapat memperkenalkan teknologi bata interlock presisi. SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, kini SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain rumah contoh, SIG juga mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah," ujar Donny Arsal.

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) menunjukkan komitmen mendukung pemerintah mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan inovasi produk bata interlock presisi. 

Produk turunan dari semen hijau SIG ini berhasil memikat para pengembang perumahan dan sektor perbankan, karena menjadi solusi tepat pembangunan rumah yang ramah lingkungan dengan proses yang mudah, cepat, dan efisien.  

Dalam kunjungan ke rumah contoh bata interlock presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat (27/12/2024), Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi inovasi bata interlock presisi SIG untuk mempercepat pembangunan perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah. 

”Proses pembangunan rumah dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya sangat bagus, serta efisien dalam hal pengecatan dan pengacian, hanya menggunakan varnish. Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang,” kata Junaidi Abdillah, dikutip dari siaran pers SIG, Senin (6/1/2025).   

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebut, bata interlock presisi adalah terobosan baru yang luar biasa dari SIG. Jika dilihat dari hasil akhir, kualitas bata interlock presisi tidak hanya cocok digunakan untuk rumah dengan skema pembiayaan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), tetapi juga sangat layak untuk rumah komersial. 

“Presisinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi bata interlock presisi ini sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah,” kata dia. 

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali P. melihat bata interlock presisi ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan, kerapihan, dan biaya yang lebih efisien karena bisa dikerjakan dengan sedikit tenaga kerja. 

“Semoga ke depan bata interlock presisi ini terus meningkatkan kualitas dan mutunya yang menjamin keselamatan jiwa. Karena tadi saya lihat rumah contoh itu bagus sekali, halus dan sangat efektif,” kata M. Syawali P.        

Perwakilan pengembang, Joko Santosa yang merupakan CEO Asatu Corporation, berbagi pengalaman membangun hunian percontohan nasional MBR  (masyarakat berpenghasilan rendah) ramah lingkungan yang bekerja sama dengan ekosistem perumahan Kementerian PUPR, Pemda Kendal, Bank Tanah, BP Tapera, SMF dan BTN menggunakan bata interlock presisi di Kendal, Jawa Tengah. 

Menurut dia, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien, hasil konstruksi yang kokoh dengan tampilan yang estetis, serta mampu mengondisikan udara dalam ruangan tetap sejuk baik siang maupun di malam hari.

"Keunggulan lainnya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan waktu pengerjaan. Jadi, kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada waktu jika kami membangun memakai material konvensional biasanya,” kata dia. 

Kesamaan Visi 

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyampaikan terima kasih kepada BTN dan para pengembang yang telah berkunjung ke rumah contoh bata interlock presisi, sehingga SIG dapat memperkenalkan teknologi bata ini. SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Setelah memperkenalkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SIG menghadirkan rumah serupa tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. 

”Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa,” kata dia. 

Selain rumah contoh, SIG mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.  ”Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkomitmen mendukung Pemerintah mencapai target 3 juta rumah per tahun melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan inovasi produk bata interlock presisi.

"Produk turunan dari semen hijau SIG ini berhasil memikat para pengembang perumahan dan sektor perbankan karena dinilai sebagai solusi tepat untuk pembangunan rumah yang ramah lingkungan dengan proses yang mudah, cepat dan efisien," kata Direktur Utama (Dirut) SIG Donny Arsal dalam keterangan, di Jakarta, Senin.

Donny menyampaikan hal itu merespons pihak BTN dan para pengembang yang telah berkunjung ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, sehingga SIG dapat memperkenalkan teknologi bata interlock presisi.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2024, kini SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antarbalok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain rumah contoh, SIG juga mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan

Donny menuturkan bahwa untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi.

Baginya, bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi inovasi bata interlock presisi SIG untuk mempercepat pembangunan perumahan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah.

Menurutnya, proses pembangunan rumah dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya sangat bagus, serta efisien dalam hal pengecatan dan pengacian, hanya menggunakan varnish.

"Produknya juga halus, jadi bisa langsung ditempati. Ini adalah teknologi yang patut disebarluaskan ke seluruh pengembang,” kata Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebut bata interlock presisi adalah terobosan baru yang luar biasa dari SIG.

Menurutnya, jika dilihat dari hasil akhir, kualitas bata interlock presisi tidak hanya cocok digunakan untuk rumah dengan skema pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga sangat layak untuk rumah komersial.

“Presisinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi bata interlock presisi ini sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaannya juga cepat, 21 hari bisa selesai," katanya.

Bahkan, menurut dia, jika tukangnya lebih cepat dalam dua pekan sudah selesai. Hal itu sangat membantu program 3 juta rumah untuk rakyat. Apalagi dikerjakan SIG, BUMN yang tentu memiliki perhatian untuk mendukung pembangunan negara.

"Kami dari asosiasi sangat menghargai dan mendukung penuh. Ini akan kami sosialisasikan ke anggota kami,” kata Ari.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali P turut mengungkapkan rasa senangnya dapat berkunjung dan melihat langsung aplikasi produk bata interlock presisi yang dinilai sangat praktis, efektif, dan efisien.

“Saya melihat bata interlock presisi ini memiliki keunggulan dari segi kecepatan, kerapian, dan biaya yang lebih efisien karena bisa dikerjakan dengan sedikit tenaga kerja," ujarnya.

Perwakilan pengembang, CEO Asatu Corporation Joko Santosa berbagi pengalaman membangun hunian percontohan nasional MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan yang bekerja sama dengan ekosistem perumahan Kementerian PUPR, Pemda Kendal, Bank Tanah, BP Tapera, SMF dan BTN menggunakan bata interlock presisi di Kendal, Jawa Tengah.

Menurutnya, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien, hasil konstruksi yang kokoh dengan tampilan yang estetis, serta mampu mengkondisikan udara dalam ruangan tetap sejuk baik siang maupun di malam hari.

“Keunggulan lainnya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan waktu pengerjaan. Jadi, kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada waktu jika kami membangun memakai material konvensional biasanya," kata Joko.

"Kalau dari sisi efisiensi biaya kurang lebih mencapai 35 persen, baik biaya material ataupun tukang. Kalau tukang, biasanya kami membangun dengan waktu delapan minggu untuk satu rumah. Nah, ini cukup dua minggu bangunannya sudah selesai,” kata Joko pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Kemunculan buaya membuat heboh warga Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Buaya itu ternyata lepas dari kandang.

Dalam video yang beredar di media sosial, Sabtu (4/1/2024), buaya itu nampak melintas di selokan kecil di area pemukiman warga.

Binatang reptil itu kemudian menjadi tontonan warga.

Banyak warga yang mengabadikan kejadian itu dengan kamera telepon genggam.

Kapolsek Rengasdengklok AKP Edi Karyadi mengatakan, buaya yang kini telah dievakuasi itu merupakan buaya peliharaan yang terlepas dari kandangnya yang berada di rumah kosong.

Berdasarkan informasi dari warga, pemilik rumah yang memelihara buaya itu pun sudah cukup lama mengosongkan rumah tersebut.

"Diperkirakan kabur dari kandangnya yang berada di rumah kosong, tepat dia muncul dari selokan, tapi saat ini sudah kami kembalikan ke kandangnya," kata Edi saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

Adapun kejadian heboh buaya muncul terjadi pada Sabtu (4/1/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Buaya tersebut berada di dalam selokan kecil di depan rumah kosong.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

Warga Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dihebohkan dengan kemunculan buaya yang berenang di got pemukiman. Buaya itu diduga peliharaan yang lepas dari sangkar.

Diberitakan detikJabar, Senin (6/1), warga Desa Rengasdengklok Utara, Ega (32) menuturkan buaya itu pertama kali ditemukan di sebuah got kecil di sekitar lingkungan rumahnya pada Sabtu (4/1).

Ia yang melihat buaya itu lantas memanggil warga lain untuk memastikan jika yang dilihatnya adalah hewan predator. Video yang merekam buaya di permukiman itu viral di media sosial.

"Saya lihat di got dekat rumah, kalau panjangnya kurang lebih 2 meter, karena saya penasaran tapi takut mendekat lalu saya panggil warga lain untuk memastikan kalau itu benar buaya," kata Ega, Minggu (5/1).

Saat banyak orang berkerumun, buaya itu bergerak menyusuri got. Karena ketakutan, warga yang melihat juga panik karena ukurannya cukup besar.

Lantas di antara warga ada yang mencoba menangkap buaya itu dan kemudian mengikatnya. "Ada warga yang berani, buayanya diikat diamankan di rumah," ucap Ega.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, Rohmat Ilyas, membenarkan adanya buaya yang berkeliaran di got permukiman warga Rengasdengklok Utara.

"Iya kemarin, buaya itu sudah dievakuasi, jadi rumah warga untuk penanganan lebih lanjut," ujar Rohmat.

Baca selengkapnya di sini.