KOMPAS.com - Sejumlah unggahan yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di instansi pemerintah banyak beredar di media sosial. Namun, banyak unggahan yang informasinya keliru.

Bahkan, unggahan yang menawarkan lowongan kerja atau memberikan informasi rekrutmen diindikasi sebagai modus penipuan.

Misalnya, beredar posting yang memberikan informasi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Narasi dalam unggahan menyatakan, posisi yang dibuka adalah pengelola dapur umum makan siang gratis. Unggahan itu mengeklaim dibutuhkan 28.156 orang untuk posisi tersebut.

Posting itu juga menyertakan tautan atau link yang diklaim untuk mendaftar CPNS di BGN. Namun, tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi milik BGN atau pemerintah.

Tautan malah meminta kita untuk memberikan nama lengkap dan nomor telepon sesuai akun di aplikasi pesan Telegram.

Waspada, ini merupakan modus phishing yang bisa berujung pada pencurian data pribadi. Informasi mengenai data pribadi bisa jadi pintu masuk untuk beragam modus penipuan.

BGN memang membuka kesempatan masyarakat untuk bergabung sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak 27 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Maret 2025.

Namun, posting yang disertai tautan yang meminta data pribadi merupakan konten hoaks. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

Jakarta -

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan terlibat dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu peran pengusaha, yakni membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Kadin mendukung pemerintah dengan empat program quick win. Empat program ini nantinya akan dibuatkan prototipe sebelum 17 Agustus 2025. Dalam mendukung tersebut, Kadin Indonesia telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Gizi Nasional.

Anindya menyebut telah bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Menurut Anin, Dadan menyambut baik dan membuka peluang kepada pengusaha untuk terlibat.

"Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional hadir di Kadin. Kita berdiskusi, beliau ufah membuka lebar. Nah, teman-teman di sini silahkan. Titipan saya, administrasinya pasti rapi karena ini memakai APBN. Jadi, ini yang saya sampaikan," kata Anindya dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Salah satu peluang yang dapat terlibat dengan membangun SPPG 100 unit sebelum 17 Agustus. Anindya pun mendorong agar pengusaha yang terlibat nanti dapat melihat hambatan dan mengatasinya.

Menurut Anindya, pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu. Anindya menilai hal ini bukanlah jumlah yang kecil.

"Yang pertama MBG, makanan bergizi gratis. Nah, pemerintah telah menetapkan ada 11 ribu, mau menjadi 30 ribu dapur namanya SPPG sekarang. Jadi belajar saya, Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi. Nah, jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan. Tapi dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka," tambah Anindya.

Selain pembangunan SPPG, pengusaha juga dapat terlibat dengan memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG. Anindya menyebut pengusaha terbuka lebar untuk berpartisipasi dalam 8 komoditas pangan, kecuali jagung dan padi.

"Tapi yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi dan 3 hari lalu kita bertemu dengan Menteri Petanian, kita terbuka lebar untuk berpartisipasi di 8 komoditas yang dibutuhkan, di luar, jagung dan padi. Ada cabai, ada kacang mete, ada palm oil, lalu dan lain-lain. Dan ini juga tentunya ditambah dari ternak, ayam, dan juga perikanan. Jadi, teman-teman, mengapa kita fokus di MBG? Bukan seta merta hanya dapurnya, tapi turunan yang diciptakan," jelas dia.

(kil/kil)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis guna membahas penataan kawasan Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Menurutnya, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.


Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.

Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk. Namun, sayangnya bangunan rumah susun tersebut justru tidak terisi penuh oleh penduduk tersebut.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyegel Geulis Country Club, Bobobox Puncak, dan Summarecon Bogor di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, karena menyebabkan banjir dan longsor. Penyegelan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol pada Kamis (13/3/2025).

Kedua menteri tersebut memasang papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul, Ciawi, Bogor, tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyegelan dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

“Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).

Adapun kawasan Sentul dan Ciawi merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang berdampak pada ketahanan pangan nasional.

“Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan,” katanya.

Adapun ketiga kawasan yang disegel memiliki pelanggaran berbeda-beda. Untuk kawasa Geulis Country Club, misalnya, disegel karena tidak memiliki persetujuan teknis tempat pengolahan sampah (TPS) limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS.

Kemudian, kawasan Summarecon Bogor disegel karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana.

Terakhir, Bobobox Aset Management disegel karena pembangunan kawasan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

“Kemenko Pangan membawahi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, ia memimpin penyegelan tersebut. Pangan bisa swasembada kalau lingkungannya bagus. Dan lingkungan itu di bawah koordinasi Menko Pangan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan,” tuturnya.

Adapun selain ketiga lokasi tersebut, pemerintah juga akan memasang papan peringatan di lokasi lainnya seperti PT Sentul City Tbk, Rainbow Hills Golf, PT Pinus Foresta Indonesia, PT Kurnia Puncak Wisata, CV Mega Karya Nugraha, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Farm Nature & Rainbow Add.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan kesiapan pengusaha untuk berkontribusi membangun infrastruktur dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sebanyak 38 Kadin Provinsi dikerahkan untuk membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Hal ini disampaikan Anindya dalam Audiensi Kadin Indonesia bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

“Datang Kadin dari 38 provinsi yang ingin sekali berdialog dengan BGN. Kadin ini sebagai mitra strategis pemerintah, fokus kepada membantu pemerintah mensukseskan program besar, seperti Makan Bergizi Gratis,” kata Anindya di Menara Kadin, ditulis Jumat (14/3/2025).

Pembangunan SPPG di berbagai wilayah, ujarnya, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ini termasuk sektor usaha yang memiliki kapasitas untuk mendukung operasional dapur, dan penyediaan bahan pangan berkualitas.

“Kita juga membentuk Satgas untuk membuat SPPG Gotong Royong, di mana kita mulai untuk suatu prototipe sendiri. Beberapa yang kita yakini baik, bukan saja untuk pemasokannya, tapi juga administrasinya,” tutur dia.

Sejumlah perusahaan anggota Kadin juga telah diminta untuk mengonversi dapur agar dapat difungsikan sebagai SPPG.

Saat ini, jumlah dapur yang mendukung program MBG telah meningkat dari 11 ribu menjadi 30 ribu. Partisipasi swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan dapur program pangan ini.

“Jadi bahan baku yang dibutuhkan sangat banyak, teman-teman di Kadin Provinsi itu bisa berpartisipasi. Ini luar biasa sekali,” kata Anindya.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari sampai 12 Maret 2025, dan menjangkau 2 juta penerima manfaat. Adapun Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta program MBG diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali untuk mengawasi penggunaan anggaran.

“Sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 pencairan anggaran mencapai Rp 710,5 miliar dan telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam jumpa pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Perumahan subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang PUPR

1. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

2. Argo Residence Boyolali

Perumahan subsidi ini berlokasi di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Dibangun oleh Glegar Karya Jaya, ada 31 unit yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup rangka atap baja ringan, plafon gypsum, genteng mantili, dinding hebel, kusen aluminium, pintu enginering. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang.

3. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahanini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Alam Asri 1

Rumah yang berlokasi di Ngargorejo, Ngemplak, Kab Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dua Putra Bengawan. Ada 5 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng press, dinding bata merah di aci cat, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

5. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025), karena ditemukan pelanggaran berat terhadap aturan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tempat-tempat tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujar Zulkifli.

Penyegelan dilakukan oleh Zulkifli bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang melarang segala aktivitas di lokasi tersebut.

*"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup,"* demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Menurut Zulkifli, pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah memperparah risiko bencana banjir dan longsor di wilayah Bogor dan Bekasi.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.

Selain ancaman bencana, pelanggaran ini juga berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," tegas Zulkifli.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," pungkasnya.

Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Ikhsan

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri LH Hanif Faisol, menghentikan aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan untuk melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan menyatakan, penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurut dia, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah merusak ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

Zulkifli menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya.

Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Iksan

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat membahas penanganan pasca-bencana di komplek Pemerintah Daerah, Cibinong, Kamis.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai acara menjelaskan, kedua menteri hadir di hadapan para wali kota dan bupati se-Jawa Barat untuk menyamakan persepsi mengenai program-program pemerintah.

Menteri Sosial membahas penyelesaian persoalan sosial dengan pengelolaan PKH atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat, dan Menteri Kesehatan menyampaikan penanganan kesehatan masyarakat setelah bencana banjir di sebagian wilayah Jawa Barat.

"Saya kembali menjadikan Bogor menjadi sentral berbagai kegiatan, dan hari ini kita fokus juga merehabilitasi berbagai problem lingkungan mulai dari Bogor, karena hulunya ada di Bogor," kata Dedi.

Ia menyebutkan, Bogor merupakan pusat dari kerajaan Sunda, yakni Kerajaan Pajajaran. Sehingga, ia ingin memulai berbagai kebaikan untuk pembangunan Jawa Barat dimulai dari Bogor.

"Jadi siapa yang berbuat baik di Bogor maka dia akan menebarkan kebaikan di berbagai tempat," sebutnya.

Sementara, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat hadir di Kabupaten Bogor untuk membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

Ia meyakini bahwa kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan, termasuk penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan di wilayah hulu hingga hilir.

"Butuh kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan, perlu kolaborasi. Kami siap menindaklanjuti apa yang telah disampaikan pak menteri dan pak gubernur," kata Rudy.(KR-MFS)

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Karanganyar kembali digegerkan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat. 

Setelah maraknya arisan daring dan investasi bodong, kini giliran sektor properti yang menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. 

Polres Karanganyar berhasil mengungkap praktik penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seorang pengembang perumahan berinisial AHN (35), warga Josroyo, Jaten, Karanganyar.

AHN, yang beroperasi sebagai pengembang perumahan, diduga telah menipu puluhan korban dengan modus penjualan rumah dan tanah kavling. 

Modusnya beragam, mulai dari menjanjikan sertifikat tanah yang tak kunjung terbit, hingga menerima uang pembayaran namun tidak melakukan pembangunan. 

Akibatnya, para korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.

"Kami menerima laporan dari salah satu korban pada bulan Maret lalu. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kami berhasil mengamankan tersangka AHN," ungkap Kasatreskrim Polres Karanganyar, AKP Bondan Wicaksono, dalam keterangan persnya pada Kamis (13/3/2025).

Menurut AKP Bondan, AHN memasarkan sejumlah proyek perumahan di beberapa lokasi, seperti Jaten, Tasikmadu, Papahan, dan Lalung.

Namun, dalam praktiknya, banyak janji yang tidak ditepati. Salah satu korban, misalnya, mengalami kerugian sebesar Rp60 juta setelah membayar uang muka untuk pembelian rumah, namun sertifikat tanah tidak pernah diterbitkan.

"Modus yang digunakan tersangka ini mirip dengan kasus penipuan properti yang dilakukan oleh seorang dosen UNS, Harjono, beberapa waktu lalu. Korban sudah membayar, tapi rumah tidak dibangun," jelas AKP Bondan.

Hingga saat ini, polisi telah menerima laporan dari sekitar 15 korban, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. 

Kerugian yang dialami para korban bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, AHN dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi properti. 

Pastikan untuk memeriksa legalitas pengembang dan proyek yang ditawarkan, serta jangan tergiur dengan iming-iming harga murah atau janji-janji manis yang tidak masuk akal.***

Editor : Ditya Arnanta

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri LH Hanif Faisol, menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan mengatakan, penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurutnya, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini turut memicu banjir dan tanah longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," imbuhnya.

Zulkifli menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting itu adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya.