IDXChannel - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, Senin (20/1/2025).

Kerja sama keduanya diwujudkan dengan kedatangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji dengan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor. Keduanya melihat pembuatan makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.

Keduanya juga meninjau pendistribusian makanan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Puskesmas Kenari tidak jauh dari dapur SPPG.

"Ya ini kan menindaklanjuti MoU tadi bahwa kita bersama beliau berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil dan balita. Sekaligus kita cek di lapangan yang akan terjadi program kita untuk melanjutkan apa yang tadi disampaikan Kepala Badan khususnya berkenaan bantuan makanan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui sama balita," kata Wihaji.

Wihaji mengatakan tidak mungkin para ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk datang setiap harinya untuk mendapat program ini. Sehingga, pihaknya akan menyiapkan data hingga membantu untuk mendistribusikan makanan kepada mereka.

"Karena itu bekerja sama dengan kita tugasnya kementerian saya, satu menyiapkan datanya berapa ibu hamilnya, berapa ibu menyusuinya, berapa ibu yang punya balita.”

“Kemudian setelah itu mendistribusikan membantu mengirim makanan ke tempat masing-masing setelah itu bikin skemanya biar nanti teknisnya seperti apa dari BGN termasuk tadi, yang terakhir monitoring dan evaluasi," tuturnya.

Untuk hari ini, terdapat 89 ibu menyusui, 14 ibu hamil, dan 231 balita yang mendapatkan program MBG di Puskesmas Kenari. Dengan mendapat asupan gizi yang baik, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting pada anak.

"Kita evaluasi seperti apa setelah dikasih asupan gizi oleh Pak Presiden melalui program ini, tinggi badannya, beratnya seperti apa, nanti kerja sama dengan Posyandu. Dengan BGN ini lebih fokus karena jelas beliau leader-nya, saya teknis suporting untuk datanya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendukbangga/BKKBN. Dia juga menyebut program tersebut mencerminkan Presiden Prabowo Subianto sudah memikirkan asupan gizi anak semenjak dalam kandungan ibu.

"Pak Presiden sudah memikirkan anak dari dalam kandungan, ada yang menyusui. Kalau yang menyusui maka diambil manfaatnya oleh anak adalah nutrisi dari ASI jadi ibunya harus berkualitas. Makannya jadi ini hal yang luar biasa bagi saya suatu yang sangat mengharukan dan membahagiakan," kata Dadan.

(Febrina Ratna Iskana)

Samarinda (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut secara suka cita Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada tahap pertama di wilayah tersebut.

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," kata Kepala SDN 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Senin.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya Program MBG ini. Lilik menambahkan, Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," harapnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan cukup bervariasi. "Hari ini menunya cukup bagus, ada ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsinya pun disesuaikan dengan usia anak-anak," jelas Lilik.

Ia juga melihat antusiasme siswa yang menandaskan makanan mereka. Disampaikan Lilik bahwa hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan para siswa.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambahnya.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang seluruhnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Untuk menjaga ketertiban, Lilik membagi waktu makan menjadi empat sesi berdasarkan kelas.

"Pembagian sesi ini bertujuan agar semua siswa dapat menikmati makan siang dengan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," kata Sirajul.

Sirajul menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk memasak dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Pihaknya juga telah menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran program ini.

Untuk sementara, dapur umum yang beroperasi baru satu titik. Rencananya, akan ada tiga titik dapur umum yang akan dibangun untuk menunjang program MBG ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

Pihak SPPG akan terus memantau perkembangan program MBG dan secara bertahap akan menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

Program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," ucapnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

Pasalnya, anak-anak tidak terbiasa makan makanan baru dan tidak doyan makan sayur. Akibatnya, sisa makanan mereka bisa menjadi sampah.

"Sambil training kantin (menjadi SPPG), anak diberi edukasi pentingnya makan sayur. Diajak mencicipi makanan. Anak tidak terbiasa makan sehat, perlu diajari," terang Tan.

Menurutnya, zat gizi dari makanan gratis tergantung apa yang diberikan SPPG. Namun yang penting, menu makanan tersebut sesuai preferensi anak agar tidak terbuang.

Katering selaku SPPG seharusnya menyiapkan menu makanan gratis yang bahan masakan dan cara memasaknya sesuai kearifan lokal daerah tempat tinggal para anak.

3. SOP harus dijalankan

Lebih lanjut, Tan juga menyoroti kasus keracunan MBG di Sukoharjo dan tumpukan sampah makanan di beberapa daerah.

"Ini menunjukkan Standard Operating Procedure (SOP) pemerintah tidak dijalankan dengan benar. Kalau dijalankan, tidak ada kejadian seperti ini," jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Tan meminta daerah yang mengalami kendala tersebut untuk berhenti segera melakukan evaluasi.

Dia menerangkan, katering yang menyediakan makanan untuk anak-anak perlu menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk memastikan keamanan pangan.

Misalnya, makanan jadi harus disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celsius. Sebab, makanan jadi yang berada di suhu 5-60 derajat celsius selama lebih dari dua jam berpotensi terkontaminasi. Kondisi ini mengakibatkan keracunan.

4. Harus menjangkau daerah 3T

Tan pun mempertanyakan janji pemerintah memberlakukan program MBG dengan target utama anak-anak di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T

"Kenyataannya, yang dapat itu daerah Jabodetabek atau pusat pemerintah di pulau-pulau lain luar Jawa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Tan pun menilai MBG diadakan di sekolah-sekolah yang anaknya mampu mendapatkan makanan lebih sehat dari keluarganya.

Kenyataan ini membuat program Makan Bergizi Gratis menjadi kurang tepat sasaran dan terkesan terburu-buru dilaksanakan.

5. Meninjau sumber pendanaan MBG

Terkait biaya MBG, Tan juga menyoroti program tersebut memiliki sumber pendanaan yang cenderung simpang-siur.

Pemerintah sempat menyebut uang zakat dari masyarakat Indonesia akan dipakai sebagai biaya MBG. Padahal, dia menilai peruntukan zakat untuk MBG tidak sesuai tujuannya.

"Penerima MBG tidak semua Muslim dan tidak mampu. Uang zakat itu harus diberikan sebaik-baiknya ke orang tidak mampu," kata Tan.

Di samping itu, pemerintah sebenarnya telah menganggarkan uang yang sangat besar untuk melaksanakan MBG yang mencapai Rp 71 triliun dari APBN 2025.

6. Sistem monitoring

Tan menambahkan, pemerintah mungkin membentuk SPPG sebagai mitra BGN dalam menyiapkan makanan gratis untuk mencegah korupsi.

Padahal untuk mencegah korupsi, pemerintah memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

"Ketakutan adanya korupsi berarti menunjukkan pemerintah tidak memiliki sistem monitoring yang baik. Kalau ada evaluasi, pelaksanaan program ini bisa lebih baik," tandas Tan.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

BANDUNG, KOMPAS.com - Universitas Pendidikan Indonesia melalui Program Studi Gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) menggelar edukasi penanganan gizi masyarakat dan tumbuh kembang anak.

Kegiatan edukasi ini diberikan kepada masyarakat guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta penanganan tentang pentingnya gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang anak dari perspektif gizi dan psikologi.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof Dr Didi Sukyadi menjelaskan bahwa program implementasi Tridharma UPI dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata (KKN), program penguatan profesional kependidikan (P3K), seminar kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak, serta pelatihan penyusunan menu dan pengolahan makanan yang sehat, bergizi, namun tetap terjangkau secara ekonomi.

"Kegiatan ini diselenggarakan mendukung program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka program penanganan gizi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tumbuh kembang anak untuk mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2025," ucapnya dalam keterangannya, Senin (19/1/2025).

Ketua Program Studi Gizi Dr Syifa F Syihab menjelaskan bahwa edukasi kebutuhan gizi masyarakat serta optimalisasi tumbuh kembang anak dilakukan melalui kolaborasi holistik bersama Daycare dan PAUD di Kota Bandung.

"Pelatihan penyusunan menu dan pengolahan makanan yang terjangkau secara ekonomi diselenggarakan di Laboratorium Kulinari dan Dietetik FPOK UPI," ucapnya.

Materi edukasi terkait asupan kebutuhan gizi pada anak dan jenis makanan yang sesuai usia pertumbuhan dan perkembangan anak.

Psikolog anak, Listya Paramita, membahas perkembangan dan pertumbuhan anak serta gangguan makan pada anak.

Pengetahuan tentang psikologi anak dan gizi yang tepat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan perkembangan optimal anak-anak.

Program edukasi ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pendekatan gizi dan psikologi dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta anak-anak dalam rangka mendukung kesehatan fisik dan psikologis secara holistik.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut dengan antusias Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan tahap pertama di wilayah tersebut pada Senin (20/1/2025),

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," ujar Kepala SDN 004 Samarinda Utara, Lilik Hindriastuti, di Samarinda, Senin, dilansir Antara.

Lilik menyatakan rasa syukurnya atas dimulainya program ini. Ia berharap MBG dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," katanya.

Menu dan Antusiasme Siswa

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan meliputi ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsi makanan juga disesuaikan dengan usia siswa.

"Hari ini menunya cukup bagus. Hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan siswa," jelas Lilik.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang semuanya mendapatkan manfaat dari program MBG.

Untuk menjaga ketertiban, waktu makan dibagi menjadi empat sesi berdasarkan kelas agar seluruh siswa dapat makan dengan nyaman.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambah Lilik.

Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda, Sirajul Amin, menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama antara Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," ujar Sirajul.

Saat ini, dapur umum untuk mendukung program MBG baru tersedia di satu titik. Namun, direncanakan akan ada tiga titik dapur umum yang dibangun untuk menunjang program ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

SPPG Samarinda juga telah menyiapkan tim khusus untuk memasak, mendistribusikan makanan, dan menyediakan peralatan pendukung agar program berjalan lancar.

SPPG Samarinda akan terus memantau perkembangan program ini dan secara bertahap menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," kata Sirajul.

MAGELANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Magelang, Jawa Tengah, mencatat peningkatan jumlah penerima sebanyak 316 siswa.

Dengan penambahan itu, total penerima MBG saat ini sebanyak 2.945 siswa dari 21 sekolah.

Sebelumnya, program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 2.629 siswa dari 16 sekolah.

Penambahan penerima mulai berlaku pada Senin (20/1/2025), dengan lima sekolah tambahan yang ikut serta.

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, sasaran program MBG sebenarnya mencakup 3.091 siswa.

Namun, 146 siswa dari SMK Ma’arif Kota Magelang tidak bisa mengikuti program ini karena sedang menjalani praktik kerja lapangan selama tiga bulan.

"Ke depan masih ada beberapa sekolah yang kami proses. Pasti bertambah lagi sampai batas maksimal kami," ujar Rauuf saat ditemui di kantornya, Senin.

Maksimal 3.500 siswa

Rauuf menjelaskan bahwa kapasitas dapur untuk program MBG di Kota Magelang dibatasi hingga 3.500 penerima. Sasaran program ini mencakup siswa, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

Penambahan anggaran untuk 316 siswa baru ini berasal dari Badan Gizi Nasional, dengan alokasi Rp 10.000 per porsi makan.

"Penambahan ini bukan dadakan dan sudah kami rencanakan. Prosesnya butuh waktu dan verifikasi data," tambah Rauuf.

Sementara itu, Rauuf menyebutkan bahwa MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita belum bisa dilaksanakan bulan ini karena masih dalam proses verifikasi data.

Program MBG diharapkan mampu membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya di kalangan siswa, serta kelompok rentan seperti ibu dan anak.

Samarinda (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut secara suka cita Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada tahap pertama di wilayah tersebut.

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," kata Kepala SDN 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Senin.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya Program MBG ini. Lilik menambahkan, Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," harapnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan cukup bervariasi. "Hari ini menunya cukup bagus, ada ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsinya pun disesuaikan dengan usia anak-anak," jelas Lilik.

Ia juga melihat antusiasme siswa yang menandaskan makanan mereka. Disampaikan Lilik bahwa hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan para siswa.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambahnya.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang seluruhnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Untuk menjaga ketertiban, Lilik membagi waktu makan menjadi empat sesi berdasarkan kelas.

"Pembagian sesi ini bertujuan agar semua siswa dapat menikmati makan siang dengan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," kata Sirajul.

Sirajul menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk memasak dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Pihaknya juga telah menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran program ini.

Untuk sementara, dapur umum yang beroperasi baru satu titik. Rencananya, akan ada tiga titik dapur umum yang akan dibangun untuk menunjang program MBG ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

Pihak SPPG akan terus memantau perkembangan program MBG dan secara bertahap akan menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

Program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," ucapnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Dadan menekankan, BGN salah satunya akan mengevaluasi persiapan anggaran Makan Bergizi Gratis sebagai perbaikan pelaksanaan program tersebut pada tahap selanjutnya.

"BGN fokus mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun. Kami usahakan BGN siap lebih awal," tuturnya.

Evaluasi makanan gratis dari MBG

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN sebenarnya telah menunjuk kepala SPPG yang dapat bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Namun, realita di lapangan, sejumlah masyarakat masih mengeluhkan soal menu makanan gratis, termasuk dianggap kurang layak dimakan, kurang mencukupi kebutuhan gizi, serta tidak dilengkapi susu.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait menu makanan gratis dari program MBG.

1. Menu makanan gratis

Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia (UI), Inge Permadhi, menilai beberapa menu makanan dalam program MBG kurang memiliki komposisi yang cukup untuk bisa disebut bergizi.

"Komposisinya ada yang baru terdiri dari nasi, lauk hewani, nabati, dan buah. Masih ada kekurangan untuk ketersediaan sayur," katanya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Menurut Inge, makanan bergizi harus memiliki komponen lengkap dengan zat gizi seimbang yakni terdiri dari sumber karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayur, serta buah.

Selain kelengkapan jenis, makanan bergizi juga perlu disajikan dengan memenuhi komposisi zat gizi seimbang sesuai kebutuhan setiap orang per hari.

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni lauk dalam menu MBG sebaiknya tidak selalu digoreng. Sebab, kata Inge, gorengan bisa menjadi salah satu sumber lemak penyebab kegemukan dan penyakit lainnya.

2. Jika tak tersedia susu, bisa diganti telur atau ikan

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, makanan dalam program Makan Bergizi Gratis bisa saja diberikan tanpa susu.

Tapi, sebagai gantinya, menu makanan tersebut perlu dilengkapi dengan sumber protein dan mineral lainnya.

Ia menjelaskan, sumber protein bisa diganti telur, ikan, tempe, dan tahu. Sementara asupan mineral bisa didapat dari telur, ikan, buah, dan sayur.

Toto melihat, menu makanan dalam program MBG yang disediakan pemerintah secara umum sudah mengandung berbagai nutrisi penting, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu vitamin dan mineral dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menilai, susu bisa dianggap menjadi sumber pangan pelengkap dalam gizi seimbang. Penderita alergi laktosa pun tak bisa meminumnya.

Karena susu bukan sumber pangan utama dan tidak mempunyai vitamin penting untuk tubuh, ia merasa, minuman tersebut tidak harus menjadi bagian dari menu MBG.

3. Makanan diupayakan enak

Dalam tahap penyajian, Toto berharap BGN atau SPPG dapat menentukan menu MBG yang enak dan disukai kelompok penerima manfaat.

"Menu penting untuk enak, variasinya baik, dan tidak ketemu (disajikan sama) setiap hari. Pasti programnya akan diteruskan," lanjutnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu MBG yang enak, bervariasi, dan porsinya tidak terlalu banyak akan membuat penerima manfaat seperti anak-anak menghabiskan makanan yang diberikan.

Hal ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk menghabiskan makanan, tidak menyisakan sampah, sehat, dan menghargai.

4. Pengolahan baik untuk hindari keracunan

Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut anggaran Rp 10.000 bisa saja menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, hal itu hanya terjadi jika makanan gartis dibuat pemerintah lewat dapur besar di setiap kota atau dimasak di kantin sekolah, bukan disediakan oleh vendor katering selaku pihak ketiga.

"Pihak ketiga perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi. Mereka perlu anggaran untuk membeli bahan, membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh pun menyoroti pengolahan bahan makanan gratis harus benar untuk menghindari keracunan. Misalnya, bahan baku bisa disimpan di dalam kulkas dan didistribusikan dengan baik.

Insiden keracunan yang dialami siswa di Sukoharjo setelah makan menu MBG pada Kamis (16/1/2025) tentu diharapkan tidak terjadi lagi.

(Sumber: Kompas.com/Chella Defa Anjelina, Aditya Priyatna Darmawan, Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Irawan Sapto Adhi, Inten Esti Pratiwi)

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan angkat bicara terkait rencana pemerintah memangkas anggaran infrastruktur untuk menambal kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi (Uki) menjelaskan, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, pos anggaran infrastruktur disesuaikan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang jelas berbeda dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mohon jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain. Tapi memang ada refocusing dari eranya Presiden Jokowi, yang menyediakan atau membangun infrastruktur secara masif," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Lebih lanjut, Uki menjelaskan bahwa pada era Presiden Prabowo terdapat peralihan fokus pembangunan. Pemerintahan Prabowo lebih fokus melakukan pengembangan pada sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, program Makan Bergizi Gratis tersebut dinilai penting untuk dicanangkan guna mempersiapkan SDM unggul dalam beberapa tahun ke depan.

"Kini saatnya kita refocusing untuk membangun SDM. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk mempersiapkan SDM itu nggak hanya soal MBG, SDM itu banyak sekali program yang kita lakukan," tambahnya.

Dia mencontohkan, pemerintah juga menyediakan program medical checkup gratis bagi masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Adapun, untuk menunjang kelangsungan program periksa kesehatan gratis itu pemerintah disebut menggelontorkan anggaran hingga Rp4,8 triliun.

"Belum lagi kita bicara periksa TBC Rp8 triliun. Kemudian ada peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu Rp15 triliun lagi sendirian. Kurang lebih seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka suara terkait anggaran infrastruktur yang terpaksa dipangkas untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan food estate.

Thomas membenarkan bahwa anggaran untuk program quick win milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut berasal dari pemangkasan anggaran infrastruktur.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha], itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Timur bakal melaporkan kasus perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan salah seorang wartawan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kejadian itu dialami wartawan Selaparang TV Lombok Timur, Bq Silawati saat meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Unit Dapur MBG Desa Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Keputusan pengurus, menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur (Lotim), kami akan bersurat kepada Presiden RI dan menteri yang menangani," kata Ketua PWI Kabupaten Lombok Timur Muludin di Lombok Timur, Ahad (20/1/2025).

Menurut dia, kejadian tersebut dinilai sebagai persoalan serius atas perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI Lombok Timur. "Bila perlu, kasus ini kami bawa ke ranah hukum," ujarnya seraya mendapat dukungan dari anggota lainnya.

Muludin mengatakan, perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI suatu pelanggaran karena merampas menghapus hasil karya jurnalistik sehingga menjadi atensi pengurus dan anggota PWI.

"Jangankan seorang petugas dapur MBG, seorang presiden pun tidak boleh melakukan intimidasi dan arogansi terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik. Jadi, kami sangat mengutuk tindakan oknum tersebut," tegasnya.

Muludin menyesalkan oknum bersangkutan tak ada iktikad baik untuk meminta maaf, baik kepada wartawan yang diintimidasi maupun kepada pengurus PWI tempat Bq Sila menjadi anggota.

"Kami mendukung program MBG yang sedang diuji coba tersebut. Sebagai bentuk dukungan insan pers, program tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat," ucapnya.

Protes yang dilakukan pengurus PWI Lombok Timur kepada oknum yang mencederai tugas wartawan, tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren tempat uji coba program MBG di Lombok Timur. Pondok pesantren sudah maksimal memberikan pelayanan terbaik dengan harapan suksesnya program presiden tersebut.

Ia menegaskan bahwa program yang sangat bagus ini harus didukung semua masyarakat Indonesia dan pers memiliki peran untuk menyosialisasikan. Akan tetapi, saat peran itu dilakukan wartawan, justru anggota PWI Lotim mendapatkan perlakukan tidak layak.

"Tindakan intimidasi pengambilan kamera secara paksa dan penghapusan hasil liputan itu yang kami tidak terima. Sangat wajar bila semua komunitas jurnalis berteriak dengan persoalan ini," ujarnya lagi.

Terhadap dorongan semua pengurus dan anggota PWI Lombok Timur, dia berharap agar oknum petugas yang arogan itu ditarik dari MBG.

"Ini jadi pelajaran untuk semua agar tidak terulang lagi. Siapa pun tidak boleh melakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas. Kami bekerja dilindungi UU," katanya.