Palembang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebutkan sepanjang pinggir atau tepian Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa dibangun rumah susun.

"Bersihkan pinggir sungai nya ditarik mundur yang tinggal di pinggir sungai, sehingga enggak ada lagi pembuangan ke sungai kita bikin rumah susun sepanjang Sungai Musi secara masif, ada tanahnya itu ada dari situ dan mahal begitu sehingga sungai nya di masa depan tetap bersih dan orang akan berwisata untuk melihat sungai yang bersih namanya Sungai Musi," kata Fahri Hamzah di Palembang, Senin.

Ia menyebutkan Palembang salah satu kota tertua di Indonesia, yakni Kota Sriwijaya harus mendapat prioritas tidak saja renovasi rumah nya tetapi seluruh sejarah nya karena menjadi bagian penting dari sejarah Republik Indonesia.

Menurut dia, Indonesia ini data nya dalam 10 tahun ke depan itu jumlah urbanisasi mencapai 70 persen lebih kurang artinya semua orang akan pindah ke kota sehingga kapasitas kota itu akan makin berat.

Jadi orang akan makin banyak, karena orang makin banyak jumlah rumah diperlukan sama banyak kalau rumah tidak dibangun orang akan tinggal di tempat-tempat yang tidak formal.

"Di Palembang sendiri pinggiran Sungai Musi itu bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah susun," katanya.

Ia menambah kan sekarang kita harus membuat tradisi kan rumah tinggal di rumah vertikal karena kapasitas tanah kota semakin mahal maka pemerintah saat ini adalah gerakannya adalah menggunakan seluruh sumber daya.

Semua tanah-tanahnya disiapkan untuk dibangun secara vertikal untuk menata kembali perumahan di perkotaan supaya kota menjadi bersih, cantik, indah tidak lagi ada apapun yang kotor.

"Dalam APBN 2026 nanti kami akan mengusulkan secara masif perubahan-perubahan kota kita supaya betul-betul bisa lebih cantik dan untuk target pembangunan nya ini masih dalam perencanaan," katanya.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

(dai/dai)

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri instruksikan 6.000 kader pantau distribusi MBG untuk ibu hamil

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati dalam keterangannya di Surabaya, Senin mengatakan program MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengurangi kasus stunting.

"Program MBG tidak hanya untuk mengurangi prevalensi stunting, akan tetapi juga berdampak besar terhadap aspek lainnya, seperti sirkular ekonomi rakyat mulai dari hulu-hilir, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas untuk generasi emas," kata Indah.

Mengenai dapur sehat, kata dia, sampai saat ini masih belum ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Mulyorejo. Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapur sehat akan segera berdiri di wilayah tersebut.

'Maka untuk mempercepat pembangunan titik SPPG, diperlukan kolaborasi dan tindak lanjut serta keseriusan forkopimda, forkopimcam," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli BGN, Imam Bachtiar Farianto, memberikan penjelasan terkait program BGN, yaitu mulai visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045.

"Program MBG diprioritaskan bagi peserta didik serta peserta non-didik, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna memenuhi kebutuhan gizi mereka agar tumbuh sehat, menjadi generasi penerus bangsa, dan berkontribusi dalam pencapaian Generasi Emas 2045," kata Imam.

Ia mengatakan, dalam program tersebut bahan pangan yang dipergunakan akan dipasok dari wilayah sekitar, melalui pembelian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, atau langsung dari petani dan peternak.

Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Kami juga mengajak bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra BGN, untuk segera mendaftar yang hanya dapat dilakukan secara resmi hanya melalui situs resmi bgn.go.id," ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya M. Eri Irawan menyampaikan kasus stunting di Surabaya menunjukkan penurunan signifikan, dari 28,9 persen pada tahun 2021 menjadi 4,8 persen pada 2022, lalu menurun kembali menjadi 1,6 persen pada 2023.

"Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, angkanya kini telah mencapai 1,2 persen. Harapannya, dengan adanya program MBG, angka stunting dapat terus ditekan hingga mencapai nol," kata Eri.

Jakarta: Kota Kupang terletak di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan pantainya yang indah. Sebagai ibu kota provinsi tersebut, Kupang juga merupakan kota terbesar di Pulau Timor.

Lokasi yang strategis membuat para developer mengembangkan rumah subsidi. Berbagai fasilitas mulai dari pendidikan hingga transportasi tersedia memadai.

Bagi kamu ingin tinggal di Kupang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp158 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kupang

Perumahan subsidi di Kupang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Perumahan Nusa Persada

Perumahan ini berlokasi di Naioni, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun oleh Nusa Timor Perkasa. Saat ini masih tersedia sebanyak 44 unit subsidi dengan harga dari Rp168 juta setiap unitnya.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi rangka atap baja ringan dan atap seng multiroof, dinding batako plester dan acian, lantai keramik atau ubin dan pondasi menerus.

2. Osmokland

Perumahanini berlokasi di Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dibangun oleh Themindo Bangun Mandiri. Perumahan ini memiliki 59 unit tipe subsidi dengan harga Rp168 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi batu karang.

3. Maulafa Residence

Hunian berlokasi di Maulafa, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikelola oleh Perumahan Eza Jaya dengan unit tersedia sebanyak 6 unit.

Hunian dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, plafon kalsiboard rangka hollow galvalum, dinding batako diplester diaci Dan dicat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu karang.

4. Griya Avia Indah Regency

Dikelola oleh Avia Griya Indah Regency, perumahan ini terletak di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Harga yang ditawarkan yaitu Rp168 juta. Saat ini, Perumahan ini menawarkan tipe subsidi yang masih tersedia sebanyak 9 unit.

Setiap unitnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahannya 84 meter persegi dengan sudah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding batu batako, lantai keramik, dan pondasi batu karang.

5. Palma Hill

Hunian berlokasi di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikelola oleh Cipta Palma Persada dengan unit tersedia sebanyak 17 unit.

Hunian dengan harga Rp168 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi serta luas lahan 90 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako diplester dan dicat, lantai keramik, serta pondasi batu karang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto turun gunung memberikan pengarahan kepada petugas dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun pengarahan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta koordinator SPPI dan SPPG nasional turut hadir dalam acara tersebut.

Tidak boleh lengah

Dalam pengarahannya, Prabowo mengingatkan bahwa SPPI atau dapur MBG tidak boleh lengah.

Menurut Kepala Negara, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh SPPG merupakan bagian dari misi nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan, petugas kepala dapur atau SPPI akan berusaha dibeli dan dibohongi.

"Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” kata dia.

Ujung tombak

Prabowo mengategorikan SPPI sebagai ujung tombak negara ketika memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” beber Prabowo.

Ia juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!" ujar Prabowo.

Perlu ketelitian

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Seperti diketahui, masih terdapat sejumlah kasus dalam program MBG, seperti mitra yang belum dibayar dan keracunan.

Salah satu peristiwa keracunan yang baru terjadi adalah keracunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Bandung.

Setidaknya, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung menjadi korban.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Bandung.

Target "zero accident"

Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Terbaru, BGN sudah mengirimkan tim investigasi gabungan dan menunggu sampel laboratorium terhadap makanan.

Dadan juga menargetkan nol insiden atau tidak ada lagi kasus keracunan dalam program MBG.

"Insya Allah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar dia.

Tetap berlanjut

Di sisi lain, Dadan memastikan program MBG terus berjalan.

Seperti diketahui, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat.

Pihaknya terus meningkatkan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program ini.

Tercatat, akan terdapat 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang lulus pada akhir Juli 2025.

Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bakal siap mengurus program MBG pada Agustus 2025.

“Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat yang sama.

Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersebut.

Adapun SDM merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pengelolaan MBG di dalam negeri.

Saat ini, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri enam sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” ujar dia.

Sementara, dua kunci sukses lainnya adalah anggaran dan infrastruktur.

Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.

Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, ia menyatakan, jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya, kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujar Dadan.

Bandung (ANTARA) - Program Makan Gizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Prabowo – Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045 mampu membuka lapangan kerja baru bagi sektor perekonomian lokal.

“Program MBG akan membuka lapangan kerja baru untuk ditempatkan di dapur sehat, satu dapur sehat membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit yakni berkisar 45-50 petugas,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya saat sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (3/5).

Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG akan membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Asep juga menjelaskan bahwa progam MBG ini akan menargetkan empat elemen utama yakni bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak, ibu menyusui, dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk khususnya di Kabupaten Bandung.

“Hadirnya program MBG diharapkan akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting,” ucap Asep Romy Romaya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Uya Mulyana mengatakan pemerintah daerah harus siap berkomitmen mendukung Program MBG, antara lain melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki modal untuk membangun Dapur (SPPG).

“Keberadaan Dapur (SPPG), khususnya di Kabupaten Bandung, diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, antara lain melalui peningkatan perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, lanjutnya, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Staf Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyudi Indrayana mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini menjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

Ia melanjutkan bahwa individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang.

“Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” imbuh Wahyudi Indrayana.

KOMPAS.com - Mimpi memiliki rumah sendiri kini semakin mudah diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah, inisiatif pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan KPR subsidi, cicilan ringan mulai Rp 1 juta–Rp 2 juta per bulan, DP hanya 1–5 persen, serta kebijakan prorakyat seperti BPHTB dan PPN gratis, rumah subsidi menjadi solusi ideal bagi pegawai, pensiunan, atau keluarga muda dengan gaji rendah.

Rumah subsidi adalah hunian yang disubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera, dengan harga terjangkau (Rp 166 juta–Rp 240 juta) dan bunga KPR tetap 5 persen.

Untuk mengajukan KPR subsidi, Anda harus memenuhi syarat sebagai MBR.

Berikut kriteria dan dokumen yang diperlukan:

• Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun saat KPR lunas.
• Belum memiliki rumah atau hanya memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).
• Penghasilan maksimal Rp12 juta/bulan (lajang) atau Rp14 juta/bulan (pasangan), termasuk gaji pokok dan tunjangan.
• Cocok untuk pegawai tetap (PNS, swasta, BUMN), pensiunan, atau pekerja informal dengan penghasilan stabil.
• Pekerjaan, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun (swasta) atau 6 bulan (PNS/BUMN).
• Untuk pekerja informal, bank memerlukan bukti penghasilan (contoh: laporan keuangan usaha).
• Tidak memiliki kredit macet di bank (dicek melalui BI Checking atau SLIK OJK).
• Memiliki rekening bank aktif untuk autodebet cicilan.

Dokumen yang diperlukan

• KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah (jika berpasangan).
• Slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, rekening koran 3 bulan.
• NPWP (jika diperlukan untuk PPh).
• Surat pernyataan belum memiliki rumah, diterbitkan oleh kelurahan.
• Tambahan (opsional): SK Pensiun (untuk pensiunan), laporan keuangan (untuk pekerja informal).

Langkah-langkah Beli Rumah Subsidi

• Pastikan penghasilan Anda di bawah batas MBR (Rp 12 juta lajang/Rp 14 juta pasangan).
• Verifikasi status kepemilikan rumah melalui kelurahan atau SiKasep (aplikasi BP Tapera).
• Kunjungi proyek pengembang tepercaya
• Gunakan platform SiKasep untuk cek ketersediaan rumah berdasarkan lokasi dan harga.
• Siapkan Dana Awal: DP 1–5% dari harga rumah (contoh: Rp 1,85 juta–Rp 9,25 juta untuk rumah Rp 185 juta).
• Biaya tambahan: Administrasi, notaris, asuransi (Rp 2 juta–Rp 3 juta).
• Tabungan, gaji ke-13 (untuk PNS/pensiunan, cair Juni 2025), atau bonus tahunan.
• Hubungi bank pelaksana FLPP, seperti BTN, Mandiri, atau BRI.
• Serahkan dokumen dan lakukan wawancara kelayakan (1–2 hari).
• Proses persetujuan memakan waktu 1–2 minggu.
• Setelah disetujui, tanda tangani akad kredit di hadapan notaris.
• Bayar DP dan biaya tambahan, lalu rumah siap ditempati atau dibangun (jika off-plan).
• Cicilan didebet otomatis setiap bulan dari rekening bank.
• Pantau kepatuhan via aplikasi bank atau hubungi BP Tapera jika ada kendala.

Simulasi Cicilan KPR Subsidi

Berikut simulasi KPR untuk rumah subsidi dengan harga Rp 185 juta, cocok untuk pegawai dengan gaji Rp5 juta/bulan (seperti dalam artikel sebelumnya):

• Harga Rumah: Rp185.000.000.
• DP: 5% = Rp9.250.000.
• Pinjaman Pokok: Rp185.000.000 – Rp9.250.000 = Rp175.750.000.
• Bunga: Tetap 5% per tahun (flat).
• Tenor: 20 tahun (240 bulan).
• Biaya Tambahan: administrasi dan notaris: Rp2.000.000, asuransi jiwa dan kebakaran: Rp 500.000. Total dana awal: Rp 11.750.000.

Cicilan Bulanan

• Bunga Tahunan: 5% x Rp 175.750.000 = Rp 8.787.500.
• Bunga Bulanan: Rp 8.787.500 ÷ 12 = Rp 732.292.
• Pokok Pinjaman Bulanan: Rp 175.750.000 ÷ 240 = Rp 732.292.
• Cicilan Total: Rp 732.292 (pokok) + Rp 732.292 (bunga) = Rp 1.464.584 (dibulatkan Rp 1,5 juta/bulan).

Kelayakan

• Rasio Cicilan: Rp1,5 juta ÷ Rp 5 juta = 30%, sesuai standar bank (maksimal 30–40%).
• Sisa Gaji: Rp 5.000.000 – Rp 1.500.000 = Rp 3.500.000, cukup untuk kebutuhan hidup (makan, transportasi, tabungan).
• Alternatif: Jika gaji terbatas, ajak pasangan berkontribusi atau pilih tenor 15 tahun (cicilan ±Rp 1,9 juta, tetapi bunga total lebih rendah).
• Keuntungan Beli Rumah Subsidi

LOMBOK TIMUR - Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga melahirkan kebiasaan baru. Masyarakat akan terbiasa dengan pola hidup sehat.

?Program MBG bukan hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini,? ujar Muazzim dalam sosialisasi program MBG di Kantor Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Jumat (2/5/2025).

Kegiatan ini diikuti 300-an warga. Program MBG memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat karena melibatkan warga lokal sebagai staf dapur yang rata-rata berjumlah 47 orang per dapur.

?Bahan makanan yang digunakan dalam program ini diambil dari petani dan peternak lokal, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,? katanya.

Sesdep Prokerma Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan menjelaskan, program MBG merupakan bagian dari visi besar BGN untuk menciptakan masyarakat sehat secara fisik dan mental melalui pemenuhan gizi.

?Dalam upayanya, BGN menargetkan pembangunan 400 dapur SPPG di seluruh NTB, dengan 30 dapur telah beroperasi sejauh ini. Namun, di Lombok Timur baru terdapat 5 dapur aktif dan Kecamatan Keruak belum memiliki dapur MBG sama sekali,? ujarnya.

?Karena itu, direncanakan pembangunan 5 hingga 6 dapur MBG di Keruak dengan dua calon lokasi yang tengah dipersiapkan. Saat ini, terdapat sekitar 13.500 peserta didik di wilayah tersebut yang menjadi sasaran program ini,? ucapnya.

Camat Keruak Azhar menuturkan program MBG telah menjadi perhatian masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Namun, dia menekankan pentingnya aksi nyata untuk merealisasikan program ini secara luas.

?Kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, masyarakat, serta BGN sangat dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan program dan menciptakan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak-anak serta penurunan angka stunting di Keruak,? kata Azhar.

Setelah sosialisasi program MBG, pemerintah dan BGN akan melanjutkan pendirian dapur MBG di Kecamatan Keruak sebanyak 5-6 unit untuk melayani kebutuhan gizi peserta didik dan kelompok rentan lainnya.

Jakarta - Rusia melancarkan serangan drone ke Kyiv, Ukraina. Api membakar beberapa bangunan dan mobil.

(dhm/dhm)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan program makan bergizi gratis (MBG). Ditargetkan, penerima MBG pada Agustus 2025 mendatang mencapai 20 juta orang.

"Kemudian nanti setelah pendidikan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) batch 3 selesai, peningkatan pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap dan kami targetkan di akhir Agustus bisa melayani lebih dari 20 juta," kata Dadan dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Dadan mengatakan, sejauh ini program tersebut sudah on the track sesuai target yang ditetapkan. Dadan mengatakan, target penerima manfaat pada April sebanyak 3 juta orang.

"Sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni, penerima manfaat sudah mencapai 6 juta dan akan bertahan sampai akhir Juli," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wati agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih teliti dalam menjalankan program tersebut. Dia menyebut MBG merupakan program investasi untuk masa depan Indonesia.

"Karena ini adalah program strategik program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, para SPPI yang merupakan garda terdepan bisa bekerja lebih teliti, lebih cermat dan juga selalu semangat. Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa kesejahteraan akan dipikirkan," jelasnya.

(wnv/wnv)