JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi membebaskan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan itu dikeluarkan menyusul adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu akan dimasukkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Awalnya kebijakan ini akan dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE), tetapi berdasarkan masukan kepala daerah, kami mengubahnya menjadi Peraturan Kepala Daerah," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Tito menekankan program ini hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dia pun mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak ada permainan dalam program tersebut.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemdanya, dinolkan saja pura-pura. Tahu-tahu dijual ke kelas menengah. Itu akan ada sanksi teguran atau lapor polisi," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini akan berlaku bulan depan.

Dia bilang program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas Maruarar.

"Ini bukan kebijakan biasa-biasa saja. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat kecil," sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah selama setahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Bahkan, pemerintah melalui Satgas Perumahan menyatakan pihaknya menargetkan ada 15 juta rumah yang akan dibangun selama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis target itu bisa dicapai dengan pembangunan rumah yang setiap tahunnya ditargetkan bisa mencapai 3 juta rumah.

"Jadi bukan 3 juta rumah sekian tahun, tetapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah, sehingga harusnya 3 juta rumah itu tertekan setiap tahun. Jika dalam satu periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah, jika dia dua periode bisa 30 juta rumah, dan kita harus benar-benar ambisius,” ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi meneken payung hukum penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, regulasi mengenai pelaksanaan penghapusan BPHTB itu dilaksanakan oleh 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong realisasi program 3 juta rumah.

"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya. Dalam hal ini, dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," jelasnya saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (25/11/2024).

Selanjutnya, keputusan itu juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

Adapun, pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rjmah Umum dan Rumah Swadaya.

Khusus untul wilayah Papua, batas penghasilan yang ditetapkan untuk tergolong sebagai MBR yakni masyarakat yang beroenghasilan Rp7,5 juta per bulan (single). Apabila telah menikah, pendapatan maksimal yakni Rp10 juta.

Sementata untuk di luar Papua, masyarakat yang masuk klasifikasi MBR yakni yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta (single) dan Rp8 juta (menikah).

"Ditambah lagi ada kriteria luas bangunannya. Luas bangunan ini maksudnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bebas BPHTB itu sebesar 36 meter persegi, kalau rumah sewadaya luas bangunan 48 meter persegi. Nah, itulah kriterianya," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Pemerintah telah resmi menghapus retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu disebut mulai berlaku bulan depan.

Awalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanyakan kapan aturan tersebut bisa berlaku. Ia bertanya apakah aturan tersebut sudah bisa berlaku pada Januari 2025 kepada Menteri Dalam Negri Tito Karnavian.

Kemudian, Tito menjawab aturan tersebut bisa berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Pemerintah memutuskan untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peraturan ini dalam rangka mempermudah program 3 juta rumah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghapusan pajak tersebut akan berbentuk Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Sekali lagi (pemerintah) menghapuskan BPHTB serta PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian mempercepat untuk persetujuan bangunan gedung keluar dalam waktu 10 hari," kata dia di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Dia pun mewanti-wanti pemerintah daerah untuk tidak menyalahgunakan keputusan tersebut untuk kongkalikong dengan pengembang. Dia menekankan, peraturan ini diputuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan berpenghasilan menengah atau tinggi.

"Harus dipelajari betul. Jangan sampai salah kongkalikong dengan pengembang, itu rumah bagi masyarakat menengah bukan rendah, atau berpenghasilan tinggi tetapi kemudian seolah olah berpenghasilan rendah supaya bea nol, akibatnya PAD berkurang,"tegasnya.

Keputusan tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan keputusan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tiga menteri yang menyepakati peraturan tersebut yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi dilakukan. Ada kriteria rumah MBR agar bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Untuk rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Ada juga kriteria MBR dalam hal penghasilan. Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Sebagai infotmasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Pemerintah menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut akan dilakukan hari ini.

Penandatanganan SE tersebut akan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penandatanganan akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

Pantauan detikcom di lokasi Menteri PKP datang sekitar pukul 10.22 WIB dengan menggunakan pakaian dinas berwarna putih. Pria yang akrab disapa Ara ini kemudian memasuki aula untuk menandatangani SE tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah ada di lokasi karena sebelumnya sedang melakukan rapat koordinasi mengenai inflasi.

"Ini sudah hadir Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Kita masih nunggu Menteri PU Dody Hanggodo kira-kira 5-10 menit lagi hadir," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (25/11/2024).

Tak lama setelah itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo datang menggunakan batik. Selanjutnya Tito mulai memaparkan hal-hal terkait penghapusan PBG dan BPHTB untuk MBR.

Sementara itu, Ara menambahkan bahwa hari ini pihaknya bersama dengan Kementerian PU dan Kemendagri akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," paparnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyampaikan informasi terkait penandatanganan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini khusus untuk MBR dan Kementerian PKP sudah memiliki daftar pengembang untuk program tersebut.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Tito juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). SE tersebut akan ditandatangani oleh ketiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Tito menjelaskan, penandatanganan itu akan dilakukan pada Senin (25/11) mendatang. Dia memastikan penandatanganan SE itu akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Dia menegaskan, pembebasan pajak ini akan ditujukan bagi pembangunan perumahan untuk MBR. Kementerian PKP juga sudah mempunyai daftar pengembang untuk program tersebut.

"Untuk menolkan PBG, persetujuan bangunan gedung dan BPHTP khusus untuk perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang daftarnya ada di Kementerian Perumahan," jelas Tito.

Kemudian dia juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip dari detikProperti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

Bisnis.com, CIANJUR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kelanjutan rencana pemerintah yang hendak membebaskan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah.

Ara menjelaskan hal itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinahkodai oleh Tito Karnavian.

"Kita [sedang] perjuangkan dengan Mendagri, BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan di tingkat dua," jelasnya saat ditemui di Babakan Karet, Kamis (21/11/2024).

Apabila hal itu benar terealisasi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak.

Namun, Ara memberi sinyal bahwa pembebasan BPHTB itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah rakyat saja. Artinya, hanya akan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, Ara berharap kepastian mengenai pembebasan BPHTB itu dapat mulai menemui titik terang dalam 2 pekan ke depan.

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam 2 minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan dua tipe rumah rakyat berdasarkan luasan tanah dan rumah yang dijual.

Sebelumnya, perumahan rakyat yang dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bertipe luas 36 meter persegi.

"Saya sedang usulkan ada dua tier/tingkat, misal ada luas rumah 35 dan 50. Jadi nanti kalau ada peningkatan ekonomi pada konsumen rakyat kecil, mereka bisa menjual rumah tipe 35-nya dan beli yang tipe 50. Jadi ekosistem bisnisnya berjalan, pastinya mereka butuh agen properti untuk jual belinya," kata Menteri Ara dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu Menteri Ara juga mendorong semua agen properti untuk meningkatkan inovasi utamanya terkait pemanfaatan teknologi. "Salah satunya agen properti harus mempunyai catatan digital bagaimana perkembangan jual beli rumah yang mereka lakukan, yang juga akan berdampak terhadap promosi," ujarnya.

Ara juga mengatakan inovasi merupakan kunci dalam pengembangan sektor properti terutama dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo. "Dengan anggaran APBN yang terbatas, maka inovasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada," tuturnya,

Lebih lanjut, dirinya telah menyiapkan beberapa inovasi skema yang telah disiapkan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil, salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi CSR.

"Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," ujar dia.

Selain itu, menurut Ara, diperlukan insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN, serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah.

"Salah satunya yang akan saya bahas dengan Menteri Dalam Negeri adalah implementasi penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan percepatan perizinan di daerah seperti percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan

Gedung(PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," tuturnya.

(Febrina Ratna)