Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," kata Fahri.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Beredar unggahan di sosial media TikTok yang menyebut Presiden Prabowo akan membatalkan program makan bergizi gratis (MBG) dan akan mengantinya dengan pendidikan gratis yang berlaku seumur hidup.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Prabowo Akhirnya Batalkan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Jadi Pendidikan Gratis Sampai Seumur Hidup.

Saya mimpikah? Pantas anak saya belum dapat Makanan di sekolah

Prabowo batalkan program Makan Gratis Bergizi

Waduh programnya kook nggak jakan lagi? Ada apa pa PRESIDEN apakah tidak sesuai harapan dan kenyataan di Lapangan.. oke pak #viral #indonesia”

Namun, benarkah Prabowo batalkan MBG dan menggantinya dengan program pendidikan gratis?

Penjelasan:

Menurut penelusuran ANTARA dengan mesin pencari Google, tidak ditemukan berita resmi tentang Prabowo membatalkan MBG dan menggantinya dengan pendiidkan gratis seumur hidup. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Baca selengkapnya di sini.

Sementara itu juga, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan sebanyak 71 dapur makan bergizi di bawah naungan TNI AD masih berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada kasus polemik pendanaan yang menyebabkan dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi.

“Dengan dinamika yang ada itu tidak berdampak atau tidak terjadi pada dapur makan bergizi yang ada di area atau lahan TNI AD, jumlahnya 71, sampai dengan sekarang semuanya beroperasi,” jelasnya pada Jakarta, Rabu (16/4/2025). Baca selengkapnya di sini.

Klaim : Prabowo batalkan Program MBG dan menggantinya dengan program Pendidikan Gratis

Rating : Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Prabowo akan hapus jabatan kepala desa

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo akan bubarkan TNI/Polri

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Wira Manggala menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Tim Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Kota Serang untuk memperluas implementasi program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tubagus Haerul Jaman, melalui keterangan yang diterima di Serang, Senin, mengatakan kegiatan sosialisasi MBG ini diikuti oleh 300 peserta yang digelar di SMKN 2 Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

"Peserta yang ikut dalam sosialisasi Program MBG cukup antusias kedatangan tim Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia mengatakan kegiatan ini digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani masalah gizi di Kota Serang, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil.

“Dalam upaya ini, BGN hadir dengan program yang bertujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat," ucapnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yakni dengan Program MBG.

“Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat, salah satu Langkah penting untuk mencapainya adalah dengan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makan bergizi gratis dan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan siap bersaing di masa depan.” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasiona BGN Mochammad Halim, mengingatkan kepada masyarakat mengenai berita hoaks atau penipuan untuk ikut bersinergi di Program Makan Bergizi Gratis dengan menjadi petugas dapur gizi.

“Jangan percaya dengan siapapun yang datang dan menawarkan untuk bisa membantu mendaftarkan untuk menjadi SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) atau dapur gizi dengan janji langsung bisa berjalan dan mereka oknum ini meminta bayaran dari bapak dan ibu," katanya.

Sebab, menurut dia, untuk menjadi petugas SPPG ini siapapun harus mendaftar dan mengajukan terlebih dahulu ke badan gizi nasional, dan wajib mengikuti alur yang telah disiapkan.

Ia juga berharap agar program ini dapat berjalan optimal agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan unggul untuk kemajuan bangsa.

“Pemenuhan gizi yang baik dan sehat, agar nantinya tujuan kita semua ini melahirkan masa depan yang gemilang untuk anak-anak Indonesia dan berdampak besar kepada perubahan Indonesia menuju Indonesia emas 2045, dimana 100 tahun Indonesia di 2045 menjadi momentum atas terciptanya generasi yang sehat dan cemerlang." katanya lagi.

Menurutnya, tujuan dari pada makan bergizi gratis adalah untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khusus nya pada kelompok rentan, kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan hadirnya program ini diharapkan dapat menjadi mengentaskan permasalahan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Kota Serang, sehingga nantinya akan terealisasikan dengan menyeluruh dan dampaknya terasa di seluruh masyarakat, dan menjadikan masyarakat yang sehat dan cerdas menuju Indonesia emas 2045.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staff Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Kolonel Cba R. Wira Manggala, menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

Jakarta: Kota Tanjung Pinang merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini berada di perbatasan dengan negara Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

Terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna, provinsi ini juga dikenal akan sumber daya alamnya yang kaya di bidang minyak, gas, dan maritim. Kota ini juga memiliki pariwisata yang menarik, seperti Pulau Penyengat, Pantai Trikora, dan pantai buatan atau Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city).

Jika kamu ingin tinggal di Tanjung Pinang, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp146 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tanjung Pinang

1. Bukit Merpati Putih Tahap II

Perumahan Bukit Merpati Putih Tahap II dikelola oleh Rhemabintan Makmur dan berlokasi di Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perumahan ini memiliki ketersediaan unit rumah subsidi sebanyak 189 unit.

Rumah subsidi seharga Rp146 juta memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah juga sudah tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap spandek lurus dan baja ringan, serta dinding batako diplester dan dicat. Kemudian, lantai keramik dan pondasi beton bertulang.

2. Mega Mas Residence

Perumahanini berlokasi di Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Arta Mega Mas. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe subsidi dengan harga Rp146 juta.

Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahan 97 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap spandek lurus, dinding batako diplester dan cat, lantai semen halus, dan pondasi beton bertulang.

3. Perumahan Dompak Indah

Perumahan subsidi terletak di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Cahaya Dompak Indah. Perumahan ini memiliki 71 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp146 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek, dinding batako diplester dan dicat bagian luar. Lantai semen diaci halus dan pondasi beton.

4. Crystal Abadi

Hunian yang dibangun oleh Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini menyediakan 55 unit rumah subsidi. Perumahan ini dibangun oleh Cahaya Kristal Properti.

Dengan harga Rp146 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan spandek. Dinding batako dan lantai semen aci, serta pondasi beton bertulang.

5. Kenangan Jaya 9

Berlokasi di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dikelola oleh Sinar Multi Makmur Abadi dengan jumlah unit tersedia sebanyak 50 unit.

Rumah dengan harga Rp146 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 84 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap spandek, dinding batako plester luar dan dalam, lantai semen diaci dan pondasi beton bertulang.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan progres keterlibatan industri asuransi dalam program pritoritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis dan program pembangunan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terhadap proses hulu ke hilir terkait dengan program-program tersebut. Termasuk melihat peluang dukungan industri asuransi nasional atas risiko yang dapat menghambat terselenggaranya program prioritas pemerintah ini.

"Misalnya pada program 3 juta rumah, OJK mengusulkan terbentuknya konsorsium asuransi yang berasal dari industri asuransi jiwa dan asuransi umum dan juga reasuransi," kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (27/4/2025).

Nantinya, sambung Ogi, konsorsium ini akan memproteksi nasabah misalnya dari risiko meninggal dunia yang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dengan produk, sedangkan asuransi umum dapat berperan untuk memproteksi risiko misalnya yang terkait dengan risiko kebakaran, kebongkaran dan lain-lain.

Sedangkan pada program makan bergizi gratis, Ogi menjelaskan bahwa industri asuransi dapat berperan pada fase produksi pangan melalui asuransi pertanian, proteksi pada tahap pengolahan dan distribusi misalnya proteksi terhadap risiko pembiayaan bagi UMKM yang terlibat.

Contoh lainnya, asuransi bisa memberikan proteksi terhadap risiko kecelakaan pada distribusi makanan bergizi, sampai dengan risiko-risiko khusus misalnya terkait dengan food poisoning yang mungkin saja terjadi.

Secara produk, Ogi menjelaskan bahwa pada dasarnya keseluruhan produk-produk dalam usulan tersebut sudah tersedia di industri asuransi. Industri asuransi juga sudah dianggap siap.

"Apalagi bila bilangan besarnya tercapai maka risiko bagi perusahaan asuransi akan menurun, tinggal menunggu skema dari pemerintah karena program masif seperti ini membutuhkan dukungan pemerintah, misalnya terkait dengan subsidi premi maupun insentif," pungkasnya.

Berusaha mengantisipasi kesalahan dalam pembuatan dan distribusi program makan bergizi gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan penjamah makanan bagi relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tasikmalaya.

Ratusan relawan atau pekerja dari 10 SPPG di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya tampak antusias mengikuti kegiatan yang dihelat di sebuah hotel Jalan Yudanagara Kota Tasikmalaya, Sabtu - Minggu (26-27/4/2025).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Brigjen Pol Sony Sonjaya menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja BGN tahun 2025, dengan tujuan memastikan setiap relawan yang bekerja di dapur SPPG, memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Kita harus pahami, memasak untuk 3 atau 4 orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000 bahkan sampai 4.000 orang. Jadi semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan dan mematuhi etika serta SOP (standard operational prosedur)," ujar Sony, Minggu (27/4/2025).

Dia menambahkan, selain di Tasikmalaya pelatihan ini serentak dilaksanakan di Jakarta, Serang, Cirebon, Sumedang, Karawang dan Sumedang.

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta para ahli gizi.

"Saat ini telah ada 43 ribu lebih relawan penjamah makanan yg bertugas pada 1.071 SPPG pada 38 provinsi di Indonesia, 10 ribu lebih relawan telah mengikuti pelatihan penjamah makanan, termasuk diantaranya yang hari ini dilaksanakan," kata Sony.

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan dapur SPPG, yang kerap menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," tegas Sony.

Dugaan Keracunan di Cianjur

Terkait kejadian dugaan keracunan yang terjadi di Cianjur belum lama ini, Sony mengatakan masalah itu masih dalam tahap pemeriksaan. Karena banyak faktor yang bisa memicu masalah tersebut. Namun dia menekankan pelatihan adalah salah satu upaya untuk mencegah hal semacam itu terjadi.

"(Kasus Cianjur) Itu bisa karena berbagai hal ya, tapi penelitian masih belum tuntas. Tapi setidaknya dengan adanya pelatihan ini, ke depan tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan MBG," kata Sony.

Menurut Sony, BGN berharap kegiatan ini dapat menjadi standar tetap yang akan terus ditingkatkan, seiring dengan pentingnya peran dapur SPPG dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik. Misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda. Itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," kata Sony.

Nafsu Makan Siswa Jadi Kendala

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nanang Suhara mengaku mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya jadi memiliki ruang kolaborasi untuk kolaborasi menyiasati permasalahan di lapangan.

"Kami mendukung dan coba berkolaborasi bersama SPPG yang ada di Kota Tasikmalaya, bagaimana menyikapi permasalahan di lapangan. Contoh, anak-anak sudah biasa makan enak, mengandung micin. Anak-anak sudah biasa jajan," kata Nanang Suhara.

Kondisi ini berimbas pada rendahnya nafsu makan, sebagian siswa penerima MBG. Siswa terkadang ogah-ogahan ketika menerima jatah makan.

"Ini berefek nafsu makan hilang. Maka perlu siasat, bagaimana menyadarkan anak bahwa yang enak belum tentu sehat. Tapi yang bergizi pasti sehat. Kita akan dorong guru dan Kepsek, mengedukasi anak-anak, sehingga tujuan MBG demi Indonesia Emas 2024 bisa tercapai," kata Nanang Suhara.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

DEPOK, KOMPAS.com – Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).

Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.

Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.

Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.

Penjelasan pengembang

Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.

Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.

"IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan," uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

"Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Wirama menambahkan.

Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.

Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.

"Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.

Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.

Kondisi perumahan setelahpenyegelan

Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.

Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.