Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap modus dalam temuan tersebut.

Heri mengungkap ada sejumlah modus yang ditemukan. Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 2.830 penerima bantuan.

"Contohnya suami istri dapat BSPS, Seharusnya satu KK ya satu. Nah, ini contoh ya kemudian contoh berikutnya belum dibayarkan upah kerja," kata Heri di kantor PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, ada pula penggunaan nota yang isinya sama. Padahal, kata dia, pembangunan setiap rumah pasti punya kebutuhan yang berbeda.

"Berdasarkan pemeriksaan dokumennya ternyata ada beberapa nota ya, ini ratusan nota yang kita dapatkan Ini semua isinya sama, padahal satu rumah pasti berbeda, kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, ada temuan rumah yang layak tapi mendapat BSPS. Ada pula rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan verifikasi awal.

"Kemudian ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya," tuturnya.

"Terus kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos tukang, Ini saya temukan sendiri saya tanya, berapa ongkos tukangnya? Dia tidak tahu. Dia hanya menerima ada beberapa bagian yang diganti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menemukan adanya indikasi keterlibatan jajarannya terkait dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara menegaskan oknum di kementeriannya yang terbukti terlibat akan ditindak tegas.

"Termasuk aparat saya, termasuk jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri Pak Irjen. Jangan di tempat lain ya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ara menyampaikan itu usai berdiskusi terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan tersebut bersama Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

Kemudian Ara bertanya kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman yang turut hadir dalam diskusi soal indikasi ada jajarannya terlibat. Heri pun mengatakan ada indikasi jajarannya terlibat.

"Indikasi, ada? Proses cepat ya, Pak, ya. Jangan ada yang backing-backing ya, sikat ya. Ada indikasi, kan? Saya terbuka aja," sebut Ara.

Ara pun menyampaikan permohonan maaf ke publik soal informasi dugaan ada jajarannya yang terlibat. Ara berjanji akan menindak tegas.

"Ini kan ada indikasi keterlibatan juga dari kementerian kami. Saya minta maaf lah sama rakyat Indonesia, sama Pak Prabowo," sebutnya.

Sebelumnya, Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman mengungkap modus dalam dugaan penyimpangan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep. Ia menyebutkan ada 18 penyimpangan.

Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 13 kecamatan terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko. Heri memaparkan beberapa modus yang ditemukan.

"Ternyata banyak sekali temuan-temuan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh Dirjen Perumahan. Contohnya suami istri dapat BSPS, seharusnya satu KK ya satu," ucap Heri di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Heri mengatakan berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama. Nota tersebut hanya dibedakan pada nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Ia menyebutkan ada beberapa penerima bantuan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima bantuan yang fasad rumahnya bagus dan kamarnya mewah.

Dana tersebut justru dibuat untuk membangun belakang rumah atau warung di sebelah rumah. Bantuan dana sebesar Rp 20 juta yang seharusnya untuk masyarakat tidak mampu, ternyata diterima oleh orang yang mampu.

Beberapa rumah yang seharusnya dibangun kolom, realisasinya tidak ada kolomnya. Hal ini mengindikasi adanya pengurangan dalam pembangunan. Dalam pendataan verifikasi awal, ada juga foto rumah yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya tapi ternyata setelah kita cek lapangan berbeda, tidak sesuai," jelasnya.

Selain itu, berdasarkan pantauan ke beberapa toko, ditemukan kepala desa membayar dana bantuan ke toko. Heri menyebut hal ini tidak sesuai dengan mekanisme.

"Tidak boleh ada keterlibatan kepala desa. Kenapa? Karena itu uang ada di rekening penerima bantuan. Penerima bantuan ialah yang membayar ke toko. Tapi kenapa kepala desa bisa ikut campur tangan, membayar ke toko," ucapnya.

"Nah indikasinya ya saya sudah dapatkan. Saya sendiri menemukan, itu ada nota-nota slip penarikan Itu yang ditandakan ini terlebih dahulu jadi dimintakan kepada penerima bantuan. Tolong tanda tangan dulu ini mungkin dicairkan oleh mereka," sambungnya.

Selain itu, ia menyoroti penerima tidak mengetahui upah pekerja dan bahkan ada upah yang tidak dibayarkan. Kemudian penerima bantuan mengaku perbaikan rumah diborong oleh seseorang.

"Ada beberapa rumah diborong oleh satu orang dan dia awalnya tidak tahu kenapa kok ada yang borong," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut anggaran bantuan untuk Kabupaten Sumenep sebesar Rp 109,8 miliar sangat besar untuk satu kabupaten, bahkan paling besar di Indonesia. Ia menyebutkan kejaksaan negara sepenuhnya mendukung terkait kasus ini.

"Tadi saya sudah bertelepon dengan Pak Jaksa Agung minta ini di-atensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan, kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo. Kepada siapapun, termasuk aparat dan jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu," ujarnya.

Ara mengatakan bakal menyusun aturan untuk BSPS dan membangun sistem pengawasan. Adapun sanksi bagi penerima bantuan yang tidak sesuai akan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita harus bangun sistem termasuk sistem pengawasan bagaimana kepala-kepala daerah juga bagaimana terlibat dalam pengawasan di daerah. itu poin yang saya dapat bagus karena kami akan juga berbicara dengan teman-teman mitra kerja kami di Komisi V untuk membuat mekanisme prosedur tentu yang lebih benar, lebih adil lebih transparan dan bisa juga diakses publik supaya jadinya lebih baik ke depannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Heri melaporkan dugaan korupsi dana BSPS untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi terkait temuan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menteri Ara juga menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait temuannya tersebut.

"Dan tadi saya sudah bertelepon dengan Bapak Jaksa Agung ya, bersama Pak Said untuk minta ini menjadi atensi. Karena jumlahnya besar berapa sih totalnya? Rp 109 miliar," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Ara meminta siapa pun yang terlibat, termasuk jajarannya, ditindak jika terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan perumahan.

"Minta ini diatensi. Diatensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan. Kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo," sebutnya.

Dalam diskusi tersebut, Said dan Achmad telah sepakat atas data yang disampaikan Kementerian PKP. Diskusi dilakukan untuk mencari masukan dalam membuat sistem lebih baik lagi.

"Kita masih pastikan lebih baik, lebih transparan, lebih adil, lebih benar. Masa udah kejadian begini kita gak perbaiki sistemnya yang ada," tuturnya.

"Karena beliau sangat memahamilah situasi di Sumenep. Nah jadi kita sama-sama punya semangat, spirit untuk penegakan hukum dan keadilan. Kita yang ada di sini termasuk Bapak Bupati dan Pak Said," tambah dia.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya dikutip dari detikJatim, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan penyelewengan program bedah rumah senilai Rp109 miliar.

Ara mengatakan Kementerian PKP telah melakukan penelusuran terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Mereka menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah yang besar. Jumlahnya berapa Pak Sekjen? Rp109 miliar, Rp109 miliar di Semenep, satu kabupaten," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Ara memastikan Kementerian PKP tidak tinggal diam. Dia telah melaporkan dugaan penyelewengan itu ke kepolisian.

Terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap beberapa modus penyelewengan program bedah rumah BSPS. Misalnya, ada modus semua nama dalam satu kartu keluarga (KK) mendapatkan bantuan BSPS.

Ada pula modus pemilik rumah mewah menerima bantuan itu. Kemudian, ada modus lokasi pelaksanaan program tak sesuai hasil verifikasi.

Beberapa modus lainnya, yaitu pengerjaan program diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, serta transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

Heri menyebut ada 5.490 rumah di Sumenep yang menjadi target Program BSPS 2024. Rumah-rumah itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan di Sumenep.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," ujar Heri dilansir Antara, Senin (28/4).

Sebelumnya, Kementerian PKP kembali menggelar program BSPS di 2025. PKP menganggarkan Rp850 miliar untuk membedah 38.504 unit rumah.

SUMENEP, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, melaporkan pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan, serta menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"(Tim) tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi, dan hari ini kami laporkan,” kata Heri Jerman di Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Heri menambahkan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Data kementerian PKP mencatat, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai Rp 445,81 miliar untuk 22.258 penerima.

“Kami turun ke lapangan. Mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan,” ungkapnya.

Heri menambahkan, 18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya adalah bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

“Kami juga temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan, tetapi penerima bantuannya diminta tanda tangan slip penarikan kosong,” Heri menjabarkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Sigit Waseso, mengatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini.

"Akan segera kami tindak lanjuti. Pak Irjen sudah memberikan adanya peristiwa pidana di awal, jadi kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah-langkah baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara,” ujarnya.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

KUPANG, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman beserta rombongan melakukan kunjungan lapangan ke perumahan eks Timor Timur (Timtim) di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kamis (20/3/2025).

Kegiatan ini berlangsung dari pukul 07.30 hingga 09.20 Wita, dengan tujuan mengevaluasi kondisi rumah yang dibangun dalam proyek tersebut.

Dalam kunjungannya, Heri Jerman melakukan pengecekan visual terhadap beberapa rumah di Blok R dan Blok H.

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah permasalahan teknis dalam pembangunan rumah untuk warga eks Pejuang Timor Timur.

Setelah meninjau kondisi proyek perumahan yang mencakup 2.100 unit rumah, Heri dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi NTT untuk menyerahkan laporan hasil temuan investigasi.

“Kami menemukan indikasi fraud dan berbagai penyimpangan yang telah dikonfirmasi oleh tim ahli dari Universitas Nusa Cendana."

"Laporan hasil investigasi ini telah kami serahkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi NTT untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum,” ungkap Heri kepada sejumlah wartawan di Kupang, Kamis siang.

Heri memerinci beberapa temuan teknis yang menjadi perhatian utama, antara lain fondasi bangunan yang tidak kokoh, penggunaan alat sondir yang tidak optimal, serta pemaksaan pembangunan di atas tanah labil tanpa perkuatan yang memadai.

Menurutnya, perhatian tidak hanya harus diberikan pada material bangunan, tetapi juga pada keseluruhan desain konstruksi.

Analisis dari tim Universitas Nusa Cendana menunjukkan adanya kelemahan dalam konstruksi yang berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang bagi penghuni.

Menanggapi temuan ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Namun, permasalahan teknis dan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan menjadi dasar bagi Kementerian PKP untuk menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi NTT.

“Proses hukum harus dilakukan secara cermat berdasarkan bukti yang cukup. Evaluasi lebih lanjut akan menentukan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara hukum,” ujar Heri.

Pemerintah menegaskan bahwa proyek pembangunan perumahan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dengan tetap memastikan kualitas konstruksi yang sesuai dengan standar.

Ke depannya, Kementerian PKP akan memperketat pengawasan serta meningkatkan standar kualitas untuk mencegah permasalahan serupa di proyek-proyek perumahan lainnya.

Kementerian PKP juga berkomitmen untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Melalui berbagai program strategis, kementerian PKP terus berupaya meningkatkan standar perumahan di Indonesia guna mendukung kesejahteraan rakyat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT, AA Raka Putra Dharmana, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima data tersebut dan akan segera ditindaklanjuti.

"Laporan itu akan dipelajari oleh tim dari Kejaksaan Tinggi NTT," kata Raka singkat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan langkah lanjutan atas temuan mereka mengenai pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan penyediaan rumah MBR seharusnya tepat sasaran dan memiliki kualitas yang tak kalah bagus dengan rumah komersial. Namun di lapangan, beberapa kali ia menemukan ada perumahan subsidi yang kondisinya tidak sesuai standar seperti banyak genangan meski tidak hujan dan dinding yang retak-retak.

"Rumah subsidi itu harus tepat sasaran dan harus dijaga kualitasnya. Artinya tepat sasaran itu, harus ada kriterianya yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengenai kualitas, kita sudah ngecek langsung ke lapangan. Eselon 1 semuanya ngecek di lapangan dan menemukan beberapa yang menurut kami itu tidak sesuai dengan yang seharusnya," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, mereka meminta kepada BPK untuk melakukan audit. Mengingat penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75 persennya memakai dana dari APBN yakni uang dari negara dan 25 persennya dari perbankan.

"Makanya Irjen mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit supaya hak-hak rakyat terlindungi," imbuhnya.

Di samping itu, Ara menegaskan jangan sampai karena ulah pengembang nakal, pengembang yang bertanggung jawab terkena dampaknya. Sebab, di lapangan banyak pula ia temukan pengembang-pengembang yang berhasil menyediakan rumah yang nyaman, layak huni, dan mementingkan penghijauan sesuai AMDAL.

"Tapi saya juga percaya, saya sudah banyak turun, seperti di rumah yang dibangun Ketua Umum REI yang di Bandung, itu ada penghijauan, rumahnya bagus, airnya bagus. Seperti juga dibangun Pak Wawan di Serang, Samuel di Serang. Terus Pak Angga itu bagus di Bogor dan banyak dapat penghargaan. Menurut saya banyak (pengembang) yang bagus," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya tindak lanjut dan audit dari BPK, penyediaan rumah subsidi tepat sasaran dan dapat dilakukan oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Supaya rakyat-rakyat yang mendapat rumah subsidi juga tetap berkualitas, bukan berarti rumah subsidi kualitasnya asal-asalan. Nggak boleh begitu dan supaya ke depannya yang mengerjakan rumah subsidi adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan eskpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Inspektur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Heri Jerman mengatakan pengembang nakal telah merugikan negara. Oleh karena itu menurutnya pengembang yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar tidak berhak mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menemukan banyak perumahan yang dibangun dalam kondisi tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Heri mengatakan pengembang nakal ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang mereka kirimkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di wilayah Jabodetabek sendiri terdapat 14 pengembang nakal yang perlu ditindak tegas.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," ujarnya.

Ia menyayangkan banyak pengembang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar. Padahal pengadaan rumah subsidi sudah mendapat bantuan dari negara yakni lewat skema pembiayaan FLPP setiap tahunnya.

Heri merasa seharusnya pengembang dapat membangun rumah yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan hanya mementingkan keuntungan semata.

"Jangan hanya memikirkan keuntungan. Kita sudah hitung, sebenarnya masih untung para pengembang. Tapi kalau masih meninggalkan kualitas. Masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak, nah ini sangat merugikan," ungkapnya.

Untuk menindak tegas pengembang nakal, Kementerian PKP sedang mengumpulkan data yang valid daftar pengembang di seluruh Indonesia. Nantinya masyarakat dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah terken blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada BPK untuk melakukan audit pengembang-pengembang nakal yang disebut dalam laporan mereka.

Tidak hanya itu, Kementerian PKP juga akan menyediakan saluran pengaduan untuk masyarakat yang menjadi korban pengembang nakal. Warga yang kondisi rumahnya tidak layak, rumah tidak terbangun, dan masalah lainnya dapat melapor secara online dengan bukti yang konkret.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," ungkapnya.