Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti meninjau program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat. Para murid antusias saat dibagikan makanan.

Pantauan di lokasi, Selasa (21/1/2025), Guru-guru dan Roro membagikan boks makanan berisikan nasi, ayam goreng, semur tahu, sayur kangkung dan jeruk. Para murid kemudian berinteraksi sambil menunjuk makanan dan memberi acungan jempol.

Murid berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat kepada guru saat meminta sendok untuk menyantap makanan. Para murid kemudian berdoa. Para murid juga sempat mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat kepada Presiden Prabowo Subianto atas program MBG tersebut.

Foto: Wamendag Dyah Roro Esti meninjau program Makan Bergizi Gratis di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat. (Maulani/detikcom)

Pada kesempatan itu, Roro mengatakan program MBG secara adil dibagikan kepada seluruh kalangan, termasuk sekolah-sekolah SLB. Roro berharap asupan gizi yang terpenuhi dari program MBG dapat meningkatkan produktivitas siswa-siswi.

"Seluruh kalangan mendapatkan programnya jadi semuanya secara fair dan ini menjadi tekad Bapak Presiden, tekad pemerintah agar sumber daya manusia kita semakin unggul," kata Roro kepada wartawan.

"Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," tambahnya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte menambahkan, menu program MBG pada semua sekolah sama, baik Sekolah biasa atau SLB. Menurutnya hal tersebut membuat program MBG juga termuat komponen inklusifitas dan solidaritas.

"Jadi anak-anak kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang ekonominya cukup baik atau kurang baik, makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi ada komponen inklusi dan juga ada komponen solidaritas," ujar Philips.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 197 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Palmerah, Jakarta menerima makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan pada Selasa (21/1/2025).

Pembagian makan bergizi gratis ini ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti dan Juru Bicara Kantor Kepresidenan RI Philips J Vermonte.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, pembagian menu MBG mulai dilakukan sekitar pukul 08.10 WIB, dimulai dari siswa SD yang menempati ruang kelas lantai dasar.

Siswa yang mayoritas berpakaian olahraga warna hijau dan kuning duduk melingkar di lantai ruang kelas yang beralaskan banner bekas. Mereka tampak antusias menunjuk-nunjuk tempat makan.

Para siswa juga mengajak Roro bicara menggunakan bahasa isyarat.

Roro yang membaca gerak-gerik para siswa membalas dengan bahasa isyarat, “sabar”. Selain gerak tangan, tampak mulut Roro melafalkan kata “sabar”.

Tak lama, tempat makan stainless steel dibagikan ke para murid. Tampak ayam katsu, semur tahu, kangkung, dan jeruk tersaji.

Para murid langsung menyantap sajian itu. Terdengar suara sendok dan garpu beradu.

Salah seorang siswa bahkan berulang kali mengambil ayam katsu yang ukurannya sebesar telapak tangan tanpa menggunakan sendok. Ia tampak tak sabar saat beberapa kali mencoba memotong katsu tersebut.

Sementara, salah satu murid lain terlihat lahap menyatap nasi tanpa menyentuh lauk-lauk yang disajikan.

Roro mengungkapkan, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Alhamdulillah, teman-teman yang menerima program ini merupakan bagian dari masa depan bangsa. Semua ini tidak lepas dari bagaimana kita merawat sumber daya manusianya, mulai dari asupan gizi, kesehatan, hingga pendidikan," ungkap Roro.

Ia mengeklaim, program ini mampu memenuhi gizi anak, sehingga ke depan anak-anak Indonesia diharapkan lebih produktif.

"Anak-anak kita akan lebih produktif dan maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa. Ini juga langkah penting untuk menuntaskan stunting," ujar Roro.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Senin (20/1/2025), mulai dari Kemenhub-Korlantas dan Kemen PU mengatur lalu lintas saat Isra Miraj-Imlek hingga UEA, Turki dan Singapura bantu program 3 Juta Rumah.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Selasa pagi ini.

1. Kemenhub-Korlantas dan Kemen PU atur lalu lintas saat Isra Miraj-Imlek

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korlantas Polri hingga Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang di dalamnya memuat pengaturan lalu lintas selama libur panjang Isra Miraj hingga Tahun Baru Imlek 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. MPR apresiasi langkah cepat Pemerintah tangani kasus PMK

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. KAMMI dukung Kementan memperkuat Brigade Pangan demi swasembada

Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Ahmad Jundi menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat program Brigade Pangan demi mewujudkan swasembada pangan.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Wamen Tiko ajak insan BUMN konsisten pada perbaikan dan transformasi

Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengajak seluruh insan BUMN untuk secara konsisten berorientasi pada perbaikan dan transformasi yang berkelanjutan guna memberikan yang terbaik bagi negara.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Satgas Perumahan: UEA, Turki dan Singapura bantu Program 3 Juta Rumah

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025). Di mana SLB Negeri 5 ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Wamendag tiba pukul 08.04 WIB. Hadir juga di lokasi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte. Pada hari ini, sebanyak 197 porsi MBG yang diberikan di SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

Wamendag Dyah mengatakan, pelaksanaan MBG pada hari ini berjalan dengan lancar. Ia mengatakan anak-anak di SLB Negeri 5, Slipi antusias dengan adanya program MBG. Terlebih dengan menu makanan yang berbeda tiap harinya.

Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi Alhamdulillah hari ini sangat lancar kita keliling mulai dari SD hingga SMP dan anak-anaknya sangat antusias untuk mendapatkan makanannya," katanya.

Ia mengatakan bahwa program makan MBG ini akan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak Indonesia.

"Dampaknya tentunya ke produktivitas mereka dalam keseharian mereka. Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," katanya.

Ditempat yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan program MBG ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak Indonesia.

"Kemarin Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan program makan bergizi gratis ini bukan hanya peristiwa makan. Tapi ada banyak ikutan-ikutannya dari sisi penerima manfaat itu adalah komponen inklusi dan juga komponen solidaritas," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebagian pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi II DPR RI F-PKS Mardani Ali Sera mendorong agar penggunaan anggaran daerah untuk MBG dilakukan setelah adanya evaluasi tahap awal secara menyeluruh.

"MBG program prioritas Presiden. Selama target dan alokasi akurat MBG banyak diharapkan masyarakat. Tambahan anggaran dari APBD daerah sebaiknya dilakukan setelah evaluasi menyeluruh dilakukan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Menurut Mardani, untuk saat ini program MBG menggunakan anggaran pusat. Begitu evaluasi sudah dilakukan beserta perbaikan, maka baru menggunakan anggaran daerah.

"(Saat ini) anggaran pusat. (Setelah) evaluasi dan saran perbaikan, baru gaspol bisa pake anggaran daerah," jelasnya.

Mardani mengatakan penggunaan anggaran Pemda tak harus dilakukan untuk tahun anggaran mendatang tahun 2026. Akan tetapi, kata dia, penggunaan APBD dilakukan usai ada evaluasi.

"Tidak harus 2026, selama sudah evaluasi dan perbaikan bisa sharing anggaran," tutur dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) ikut menyumbang APBD sebesar Rp 5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wamendagri Bima Arya mengatakan dorongan itu tidak wajib bagi wilayah yang pendapatan daerahnya masih rendah.

"Untuk APBD kan ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," kata Bima di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1).

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp459 juta untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teguh mengungkapkan, bahwa angka tersebut berasal dari estimasi kebutuhan satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan mencapai Rp3 juta. Untuk tahun ini, Jakarta menargetkan pembangunan 153 SPPG.

"Kalau misalnya, dihitungnya 1 SPPG kurang lebih, ini kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp3.000.000, berarti kami siap dengan anggaran Rp459.000.000 untuk bersama-sama men-support program MBG itu," jelas Teguh.

Sebagai informasi, perhitungan tersebut disebut saat menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Arya menjelaskan bahwa permintaan adanya dukungan pemerintah daerah untuk membantu program tersebut bersifat tidak wajib, karena setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda.

"Ya tidak mungkin lah, semuanya dipaksa, tanda kutip ya, untuk mensubsidi. Karena kita memahami, dalam era otonomi daerah ini, ada prioritas daerah, ada visi-misi kepala daerah yang harus dilakukan sinkronisasi," tutur Bima.

Angka Rp5 triliun tersebut juga sudah berdasarkan perhitungan daerah yang mampu dan tidak mampu untuk ikut menyumbang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot Mataram menyatakan kesiapan untuk berbagai biaya (sharing costs) untuk menjalankan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di Mataram.

"Kami tentu siap untuk mendukung program strategis nasional ini, yakni program MBG. Tentunya, kami harus konsultasi dahulu ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Dan itu (konsultasi) sudah dilakukan oleh Kepala Bappeda," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat ditemui di Kantor DPRD Mataram, Senin (20/1/2025).

Menurut Mohan, ada kemungkinan pemenuhan program MGB di Mataram melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkot Mataram. Mohan mengeklaim sudah menyampaikan kemungkinan itu di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mataram.

Mohan menegaskan Pemkot Mataram siap untuk melakukan refocusing anggaran untuk menyukseskan program MBG. "(Bisa) sharing anggaran juga, ya harus ada skala prioritaslah, ini sebagai sesuatu prioritas program strategis nasional, dan tentu harus kita lakukan," imbuh Mohan.

"Kalau misalkan ada program-program yang berkaitan dengan infrastruktur, barangkali mungkin bisa kami tunda dahulu. Yang penting program (MBG) bisa berjalan lebih dulu," jelas Mohan.

Sebagai informasi, simulasi program MBG di Mataram pekan lalu mendapatkan antusias positif dari para siswa. Sebanyak 3.115 anak dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah kejuruan (SMK) menerima manfaat program makan bergizi gratis ini di hari pertama dengan harga Rp 10 ribu per porsi.

Pelaksanaan program MBG di Mataram dilakukan secara bertahap. Program MBG di Mataram meliputi tiga kecamatan terlebih dahulu, yakni Kecamatan Selaparang, Mataram, dan Sekarbela. Program MBG ini nantinya menyasar sekitar 70 ribu pelajar, ibu hamil, dan menyusui di Mataram.

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan rumah mobile untuk korban bencana alam. Rumah mobile itu tersebar di sejumlah titik daerah rawan bencana.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan program rumah mobile ini dicanangkan karena banyak bencana alam di Indonesia. Fahri mencontohkan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang membuat warga harus meninggalkan rumahnya.

"Kita ada stok rumah apa yang mobile kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," kata Wamen PKP Fahri Hamzah di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Dia mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa digunakan saat terjadi bencana alam. Jumlah rumah mobile itu bakal ditambah.

"Kami sudah berkoordinasi juga dengan BNPB manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana, dan kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," jelas dia.

Dia mengatakan dirinya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas implementasi data tunggal nasional. Data tunggal itu bakal dimutakhirkan agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

"Dan tadi juga kita mendiskusikan jika nanti datanya semakin online up to date ya. Ada hal usul ada hak sanggah ya, yang menyebabkan data keadaan perumahan rakyat itu semakin real time maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real time juga, dan ke arah sanalah kita sekarang ini bergerak," ucap dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul). Fahri dan Gus Ipul membahas mengenai implementasi data tunggal untuk program perumahan.

"Kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal, yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial, kalau perumahan adalah perumahan sosial umumnya," kata Fahri Hamzah kepada wartawan usai kunjungannya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri Hamzah menyampaikan pihaknya baru saja melantik sejumlah pejabat untuk memperkuat struktur Kementerian PKP. Dia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang akan menjadi prioritas PKP, salah satunya adalah menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperluas program pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

"Yang kedua adalah tadi Pak Menteri (sosial) mengusulkan kita menyatukan data, dan Insyaallah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif dan yang terakhir tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," jelas dia.

Fahri menuturkan, pihaknya akan membuat tim khusus untuk meningkatkan sinergi antara dua kementerian tersebut. Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki peran besar dalam berbagai program yang menyasar rumah tangga.

"Khususnya terkait perumahan karena selama ini Kementerian Sosial juga ngurus perumahan cukup banyak ya. Kementerian sosial ini ngurusin sanitasi juga, ada program PKH dan sebagainya itu semua adalah yang berorientasi untuk mengelola atau menata keluarga dan rumah tangga bangsa Indonesia," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dua pokok diskusi dengan Kementerian PKP ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul mengatakan semua kementerian harus berkolaborasi dalam bekerja untuk rakyat.

"Sesuai arahan presiden kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama, yang kedua intervensinya di lapangan harus juga bisa sinergi saling memperkuat, dan juga memiliki daya jangkau yang lebih luas. Sebagaimana yang diketahui data itu akan terus dilakukan pemutakhiran dengan jalur formal dan dengan jalur partisipasi," ujar Gus Ipul.

Dia menambahkan selama ini terdapat kendala akibat perbedaan data antara kementerian dan pemerintah daerah. Akibatnya, banyak program yang dijalankan tidak tepat sasaran.

"Di antaranya yang selama ini kurang adalah mengintegrasikan program dari kementerian dengan pemerintah daerah. Ini yang akan kami perkuat ke depan agar sekali lagi program kita efektif, tepat sasaran dan menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang mungkin masih memerlukan fasilitasi dan dukungan dari kita," katanya.

Terkait data tersebut, Gus Ipul menyampaikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbaiki data yang telah ada. Proses perbaikan ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebelum diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Sementara masyarakat bisa memperbaiki, melihat usul sanggah dari pada data-data yang mungkin terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Saya gembira sekali karena Pak Fahri datang dengan membawa konsep, dengan membawa semacam usulan untuk kita tindak lanjuti di tingkat lapangan," ucap Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025