JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

PURWOREJO, KOMPAS.com – Tenaga Ahli Bidang Keuangan Badan Gizi Nasional (BGN) Kolonel (Purn) Kuswanto menyebut, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto berstandar kelas bintang 5, sehingga perlu kesiapan matang bagi tiap daerah untuk mengeksekusinya.

Hal itu disampaikan Kuswanto saat menanggapi belum berjalannya program MBG di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Menurut Kuswanto, Kabupaten Purworejo masih dalam tahap persiapan untuk menjalankan program MBG untuk memastikan pelaksanaan yang optimal.

“Kembali ke kesiapan, siapa siap ya langsung berjalan. Karena tidak mudah, karena spek kita itu sekelas bintang 5, memakai stainless, jadi harus yang bagus, karena ini program jangka panjang,” ujarnya saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat tahap II di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Selasa (21/1/2025).

Kuswanto menambahkan, sebanyak 32 dapur sehat direncanakan dibangun di Kabupaten Purworejo pada 2025 untuk mendukung program MBG.

“Di Kabupaten Purworejo, rencananya akan dibangun sekitar 32 dapur untuk melayani siswa dari berbagai jenjang pendidikan,” jelas Kuswanto.

Saat ini, dua dapur sedang dibangun di lahan Kodim, sementara lima dapur lainnya direncanakan di Pituruh, Kemiri, Ngombol, Grabag, dan Banyuurip.

Setiap dapur dirancang untuk melayani hingga 3.000 paket makan bergizi per hari, dengan total penerima manfaat mencapai 15.000 siswa.

Penerima manfaat dari program ini mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, termasuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Untuk mendukung pelaksanaan program, dapur akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, guna mendapatkan data penerima manfaat.

“Kita kerjasama, sinergi, kolaborasi. Tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, semua mendapatkan,” tambahnya.

Pada tingkat nasional, program MBG tahun 2025 menargetkan pembangunan dapur sehat di 5.000 titik, masing-masing menyediakan 3.000 paket makan bergizi setiap hari.

“Di Purworejo, semuanya tergantung pada jumlah siswa yang diberikan. Indeksnya saat ini 15.000 penerima, satu dapur sekitar 3.000 paket,” pungkas Kuswanto.

Dengan program ini, diharapkan generasi muda di Purworejo dapat menikmati asupan gizi yang berkualitas, mendukung kesehatan dan pendidikan mereka secara berkelanjutan.

Menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta bakal diganti dengan menu lainnya. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menu pengganti akan setara dengan kandungan gizi yang ada pada susu.

Philips menyampaikan pergantian menu di wilayah Jakarta lantaran tidak adanya sentra sentra produksi susu.

"Di Jakarta kan bukan sentra susu ya. Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta. Susu akan digantikan oleh sumber lain, ada telur, ada daging, dan tahu, tempe dan lain-lainnya," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa menu susu dalam program MBG akan diprioritaskan untuk di wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi susu. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada peternak sapi di wilayah tersebut.

Adapun terkait dengan kapan pelaksanaan menu susu akan ada dalam program MBG, Philips belum dapat menyampaikannya. Ia menegaskan bahwa menu yang telah disusun oleh BGN sudah memenuhi kebutuhan gizi.

"Belum tahu (kapan diberikannya susu di Jakarta). Yang jelas adalah menu yang sudah disusun oleh BGN kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya," katanya.

Selain itu, Philips mengatakan bahwa menu MBG akan diganti setiap 20 hari oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Menu diganti supaya siswa mengerti makanan di Indonesia itu beragam," katanya.

Di sisi lain, Philips bilang bahwa dalam program MBG tidak akan ada perbedaan komponen gizi yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Ia menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia memastikan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.

PURWOREJO, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) RI bersama Kodim 0708 Purworejo memulai pembangunan dapur kedua untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dapur tersebut dibangun di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, dengan peletakan batu pertama dilakukan pada Selasa (21/1/2025).

Pembangunan ini merupakan bagian dari program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang tahap pertamanya sudah dimulai di lahan Kodim di belakang kantor Setda Purworejo.

Komandan Kodim 0708 Purworejo, Letkol Inf Imam Purwoko, menjelaskan bahwa dapur sehat ini akan menjadi fasilitas pengolahan makanan bergizi bagi pelajar di Purworejo.

“Dapur sehat ini harus benar-benar steril. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan matang, mulai dari pembangunan, suplai bahan baku makanan, hingga pengurusan izin dan uji laboratorium kesehatan,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bupati Purworejo, Kepala Badan Kesbangpol Agus Widianto, Kabagren Polres Purworejo Kompol Supriyadi, Tim BGN Kolonel Purn Kuswanto, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, serta jajaran Forkopimcam Grabag.

Kolonel Purn Kuswanto dari Tim BGN menegaskan bahwa program MBG adalah inisiatif Presiden RI yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak.

“Setiap dapur yang dibangun dirancang untuk melayani minimal 3.000 anak dari berbagai jenjang pendidikan hingga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas Kuswanto.

Letkol Imam menambahkan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga mendukung perekonomian daerah dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyedia bahan baku.

“Program ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” katanya.

Selain dapur di Ketawangrejo, dapur sehat organik juga sedang dibangun di Jalan Urip Sumoharjo, belakang pom pengisian bahan bakar TNI Posbek, di lahan seluas 400 meter persegi.

Pjs Pasiter, Kapten Jarot Sunarto, mengungkapkan bahwa dapur-dapur ini merupakan langkah penting untuk memulai implementasi MBG di Purworejo. Namun, pelaksanaan program masih menunggu penyelesaian pembangunan dapur.

“Kalau untuk memastikan kapan waktunya (mulai MBG), belum bisa itu mas, mengingat dapur belum selesai 100 persen,” jelas Jarot.

BENGKULU, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menerima audiensi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu, Gloria, perwakilan Badan Gizi Nasional, di Kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa (21/1/2025).

Dalam pertemuan ini, Gloria memaparkan rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai pada 3 Februari 2025 mendatang.

"Rencananya program ini akan dimulai pada tanggal 3 Februari," ungkap Gloria dalam rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, dirancang untuk mendukung kecerdasan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain.

Menanggapi hal ini, Plt Gubernur Rosjonsyah menyarankan agar SPPG Kota Bengkulu segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu guna memastikan pemenuhan kadar gizi sesuai standar yang ditetapkan.

"Dalam pelaksanaan teknis pemenuhan Makan Bergizi Gratis, saya sarankan untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Program ini belum kami jalankan, jadi penting memastikan semuanya sesuai standar," ujar Rosjonsyah.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kadar kalori dalam program ini agar sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Jangan sampai saat program berjalan, kadar kalorinya tidak sesuai standar. Namanya makanan bergizi, harus memenuhi standar 400 kalori ke atas. Tanpa pengawasan ahli gizi, standar ini bisa tidak terpenuhi. Jadi, koordinasi terlebih dahulu," tambahnya.

Rosjonsyah menjelaskan teknis dan rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian.

"Program ini masih dalam proses pembahasan di kementerian. Untuk saat ini, mereka baru melaporkan ada jaringan untuk pelaksanaan program makan bergizi," tutur Rosjonsyah.

Di Bengkulu, MBG dimulai pada 3 Februari 2025, diikuti 3.000 siswa di Kota Bengkulu.

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi inter-generasi.

Tiga masalah utama terkait nutrisi yang perlu diatasi adalah kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas.

"Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin tidak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Maria menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang akan dilahirkannya.

Berbagai masalah gizi di Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Maria mengungkapkan beberapa data penting terkait masalah gizi di tanah air, antara lain stunting yang masih mencapai 21,5 persen, gizi kurang pada balita sebanyak 8,5 persen, anemia pada remaja 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, serta obesitas pada orang dewasa yang mencapai angka 23,4 persen.

Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat.

Maria juga mencatat pola konsumsi masyarakat saat ini yang perlu perhatian lebih.

Misalnya, konsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani pada balita hanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Sementara itu, konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja mencapai 52 persen, dan konsumsi buah serta sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun masih jauh dari angka yang dianjurkan, yaitu hanya 21,96 persen.

Pola konsumsi ini berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, di mana makanan dan minuman jadi menjadi porsi terbesar, baik pada kuintil ekonomi rendah hingga tertinggi.

"Konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi, itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi," ucapnya.

Menurut Maria, makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk mencegah masalah gizi.

Makanan bergizi seimbang terdiri dari beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta protein tinggi.

Ia juga menekankan perlunya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak.

Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehat seperti sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta membaca label gizi pada kemasan makanan.

Maria juga mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga aktivitas fisik yang cukup untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas.

Sebagai upaya mendukung asupan nutrisi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Maria mengingatkan bahwa penting untuk tetap memilih makanan bergizi secara mandiri di rumah agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dalam tiga kali makan sehari.

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi inter-generasi.

Tiga masalah utama terkait nutrisi yang perlu diatasi adalah kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas.

"Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin tidak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Maria menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang akan dilahirkannya.

Berbagai masalah gizi di Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Maria mengungkapkan beberapa data penting terkait masalah gizi di tanah air, antara lain stunting yang masih mencapai 21,5 persen, gizi kurang pada balita sebanyak 8,5 persen, anemia pada remaja 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, serta obesitas pada orang dewasa yang mencapai angka 23,4 persen.

Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat.

Maria juga mencatat pola konsumsi masyarakat saat ini yang perlu perhatian lebih.

Misalnya, konsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani pada balita hanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Sementara itu, konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja mencapai 52 persen, dan konsumsi buah serta sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun masih jauh dari angka yang dianjurkan, yaitu hanya 21,96 persen.

Pola konsumsi ini berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, di mana makanan dan minuman jadi menjadi porsi terbesar, baik pada kuintil ekonomi rendah hingga tertinggi.

"Konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi, itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi," ucapnya.

Menurut Maria, makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk mencegah masalah gizi.

Makanan bergizi seimbang terdiri dari beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta protein tinggi.

Ia juga menekankan perlunya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak.

Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehat seperti sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta membaca label gizi pada kemasan makanan.

Maria juga mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga aktivitas fisik yang cukup untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas.

Sebagai upaya mendukung asupan nutrisi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Maria mengingatkan bahwa penting untuk tetap memilih makanan bergizi secara mandiri di rumah agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dalam tiga kali makan sehari.

KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan respons terhadap kritis siswa SD terhadap rasa menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menyesuaikan dengan program MBG, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba," kata Ikeu seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (21/1/2025).

Ia melanjutkan, "Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak."

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar.

Selain itu, ia berpendapat bahwa penyesuaian dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor yang menentukan rasa menu makan bergizi gratis.

Misalnya, ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul satu dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," terangnya.

Selanjutnya, Ikeu merespons terkait harapan sejumlah anak agar menu makan bergizi gratis dibuat agak kebarat-baratan untuk menambah nafsu makan.

Pakar ilmu gizi ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis bukan sekedar memberikan makanan, tetapi juga upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang makan makanan yang sehat bergizi.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan. Terus, kasih nugget. Bagi anak itu akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis diberikan untuk membiasakan diri untuk mengurangi makan makanan berpenyedap.

Jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, menurutnya, hal itu menunjukkan kebiasaan pola asuh yang salah.

"Biasanya lidah sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media massa tentang siswa yang mengkritik rasa menu dari program makan bergizi gratis yang tidak enak.

KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan respons terhadap kritis siswa SD terhadap rasa menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menyesuaikan dengan program MBG, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba," kata Ikeu seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (21/1/2025).

Ia melanjutkan, "Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak."

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar.

Selain itu, ia berpendapat bahwa penyesuaian dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor yang menentukan rasa menu makan bergizi gratis.

Misalnya, ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul satu dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," terangnya.

Selanjutnya, Ikeu merespons terkait harapan sejumlah anak agar menu makan bergizi gratis dibuat agak kebarat-baratan untuk menambah nafsu makan.

Pakar ilmu gizi ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis bukan sekedar memberikan makanan, tetapi juga upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang makan makanan yang sehat bergizi.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan. Terus, kasih nugget. Bagi anak itu akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis diberikan untuk membiasakan diri untuk mengurangi makan makanan berpenyedap.

Jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, menurutnya, hal itu menunjukkan kebiasaan pola asuh yang salah.

"Biasanya lidah sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media massa tentang siswa yang mengkritik rasa menu dari program makan bergizi gratis yang tidak enak.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah bakal menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dia menjelaskan penghapusan biaya itu bakal ditujukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, pengenaan PBG 0% itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR," ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5%, tetapi saat ini menjadi 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," katanya

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau menyatakan saat ini program Makan Bergizi Gratis dengan sumber dana APBN sudah berjalan di beberapa kota di wilayah itu. Untuk anggarannya pada tahun ini masih dihitung berapa yang akan dikucurkan untuk Riau.

Kepala Kanwil DJPb Riau Heni Kartikawati, menyampaikan hingga saat ini, terdapat tiga titik pelaksanaan MBG di provinsi tersebut, yang telah diawali di Kabupaten Bengkalis.

“Pelaksanaan MBG ini memang sempat tertunda di Pekanbaru, tetapi sudah dimulai sejak awal Januari tahun ini di Bengkalis. Program ini disusun dan dianggarkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan. Saat ini, kami masih dalam tahap observasi untuk menilai tata kelola dan pelaksanaannya,” ujarnya Senin (20/1/2025).

Heni menegaskan bahwa MBG bukanlah program jangka pendek, tetapi dirancang untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Selain berdampak pada peningkatan gizi anak-anak penerima manfaat, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tujuan program ini sangat mulia. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi anak-anak yang menerima MBG, tetapi juga diharapkan bisa membangkitkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami masih menunggu finalisasi sistematika, mekanisme, dan tata kelola program ini,” jelasnya.

MBG merupakan program nasional yang terpusat di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, mekanisme pembagian anggaran ke seluruh provinsi, termasuk Riau, masih dalam proses penghitungan.

“Anggaran sebesar Rp71 triliun ini akan dihitung secara nasional dan disesuaikan dengan lokasi-lokasi pelaksanaan MBG di seluruh provinsi. Untuk Riau, kami masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai anggaran yang akan dikucurkan,” tambah Heni.

Kanwil DJPb Riau bersama pemangku kepentingan terkait akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MBG agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

Sementara itu pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menyebutkan pendistribusian program ini berjalan lancar dan tidak ada kendala.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 14 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang berada di wilayah Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Marpoyan Damai.

“Di Tuah Madani ada 11 sekolah, dan di Marpoyan Damai 3 sekolah. Untuk kecamatan lainnya, program ini belum mulai,” jelasnya.

Pada program ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Disdik hanya bertugas mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis ke sekolah tujuan. Sementara itu, penentuan menu, porsi, serta sekolah penerima sepenuhnya diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Bagaimana menunya, porsinya, termasuk sekolah penerima, semuanya ditentukan oleh BGN. Kami dari Disdik hanya menyalurkan,” ujarnya.

Belasan sekolah penerima manfaat program ini merupakan sekolah yang lokasinya dekat dengan dapur umum yang dikelola BGN. Saat ini, baru dua dapur umum yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi makanan.

“Sekolah-sekolah yang sudah menerima program ini dipilih berdasarkan kedekatan dengan dapur umum yang ada. Jadi, sementara ini baru dua dapur umum yang aktif,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendaftaran mitra makan bergizi gratis (MBG) hanya dapat dilakukan melalui laman resmi bgn.go.id.

Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang datang secara langsung dan menawarkan diri untuk menjadi mitra MBG, tanpa mendaftar melalui laman resmi.

“Kami buka pendaftaran hanya lewat bgn.go.id, tidak melalui yang lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional,” ujar Dadan di Gedung DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Dadan juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mempercayai tawaran menjadi mitra dengan iming-iming membayarkan sejumlah uang.

“Harus dipahami untuk makan bergizi sejauh ini akan di-handle oleh APBN,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan bahwa saat ini sudah banyak pihak swasta yang menjadi mitra MBG di 244 satuan pelayanan.

Sebanyak 32 persen di antaranya adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Jadi swasta sudah terlibat dalam program makan bergizi, di mana 32 persen adalah UMKM. Dan yang jadi mitra-mitra sekarang di 244 satuan pelayanan itu adalah milik swasta,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis sudah dimulai pemerintah pada 6 Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) pun mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program MBG.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah justru dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program MBG atau dari BGN.

Di Semarang, belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah, hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Mereka mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Badan Gizi Nasional pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan terkait program Makan Bergizi Gratis.

Informasi resmi dari BGN hanya dapat diperoleh melalui situs resmi www.bgn.go.id atau akun media sosial resmi Instagram @badangizinasional.ri dan TikTok @badangizinasional.ri.