Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang sudah dianggarkan pemerintah. Ia menyebut program itu tak memotong anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Sementara, di era Prabowo ini, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dadan menuturkan, salah satu tempat uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

Saat Prabowo masih berstatus calon presiden, ia menggelar uji coba di sejumlah titik.

"Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025. Dana itu digunakan secara bertahap.

Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025.

"Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menggunakan dana pribadi Prabowo.

Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sempat menuturkan, dana yang digunakan di Kendari adalah sisa dana uji coba yang sudah digulirkan sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden RI.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025). "Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," imbuh Hasan.

Hasan menuturkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bakal memanfaatkan anggaran itu terlebih dulu.

Setelahnya, kata dia, SPPG di Kendari akan memakai anggaran yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp 71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," ucap Hasan.

MALANG, investor.id – Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam realisasinya, anak-anak menyukai pemberian MBG itu kendati harus dirayu terlebih dahulu.

Veronica Tan mengungkapkan kegiatan pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang ini rapi, terlebih lagi melibatkan dari TNI AU. Semua yang terlibat sangat disiplin dan proses masak dilakukan dengan teliti dan bersih.

"Di tempat makan semua sudah rapi. Jadi, pas masuk penataan makanan masak jam 01.00 WIB. Karena ini titiknya kecil tapi luas, ada 27 sekolah. Melibatkan sekitar 50 ibu-ibu," papar Veronica Tan, Jumat (16/1/2025).

Ia menilai bahan baku yang dimanfaatkan untuk memasak juga sangat segar, apalagi dipasok dari perkebunan secara langsung. Pihaknya pun mengapresiasi manajemen yang diterapkan, sehingga semua masakan siap disajikan untuk anak-anak.

"Tadi ngobrol, untuk dapatkan irama masak juga cepat. Jadi, bagaimana masak, gotong royong bersama-sama. Ada kerja sama yang baik. Ini juga sesuai dengan Pak Presiden, menuju anak bergizi, menuju anak berkarakter, menuju generasi emas. Insisiatif dan kerja sama yang baik. Di Lanud disiplin," jelasnya.

Wamen Veronica mengakui, proses distribusi selama peninjauan terlihat baik. Namun cukup terkendala untuk membujuk anak-anak makan, terutama masih balita membutuhkan waktu. Mereka harus didampingi sehingga mau makan bersama.

"Namanya anak kecil harus didampingi. Jadi, anak-anak harus diajak bermain. Mereka berbaur bersama, dididik bersama melalui bermain. Makan dirayu, mulai susu dulu. Itulah bagaimana kita ajak berbahasa seperti anak-anak belajar, mulai makan dari anak-anak," lanjut Veronica.

Dalam kunjungannya, Wamen Veronica Tan didampingi oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Noudhy Valdryno dan Komandan Landasan Udara (Lanud) Abdurrachman Saleh Malang Marsma TNI Firman Wirayuda.

Rombongan mengawali kegiatan dengan melakukan peninjauan ke Dapur Sehat Anak Bangsa SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Abdurrachman Saleh di Jl. Rogonoto, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Ia melihat dan mengecek secara langsung proses pengemasan sejumlah menu makanan dan distribusi makanan bergizi gratis.

Kemudian, Veronica juga meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa di Kelompok Bermain (KB) Angkasa Rajawali Abd. Saleh, Kelurahan Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto memastikan bahwa desa akan menyupai hingga Rp20 Triliun untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Anggaran dari kementerian desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku Rp20 triliun, jadi ada dana desa Rp71 triliun, Di Permendes nomor 2 tahun 2024. Sudah saya tandatangani Rp20 triliun untuk ketahanan pangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan bahwa desa akan membantu dalam menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, hingga nasi. Upaya ini, kata Yandri, sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, kata Yandri, bantuan dari desa akan dilakukan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Apalagi, menurutnya, Kementerian Desa dan PDT telah membuat modul dengan petunjuk teknis yang mendetail dalam memandu kebijakan tersebut.

“Nanti akan dikumpulkan oleh BUMDES Atau BUMDESMA antar Desa Itu akan diserap oleh makan siang bergizi Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan Bahan baku dengan dana desa Rp20 triliun dari total Rp71 triliun,” pungkas Yandri.

KOMPAS.com – Badan Bank Tanah mengalokasikan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) di berbagai wilayah Indonesia.

Lokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan inisiatif ini lahir dari masukan berbagai pihak.

"Saat ini ada 11 titik, mungkin akan bertambah menjadi lebih dari 15. Beberapa lokasi di Sumatera Utara, misalnya, sudah dipertimbangkan karena dekat dengan pusat keramaian dan kebutuhan di wilayah itu," kata Hakiki di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025), seperti dilansir Antara.

Lokasi yang Siap Digunakan

Sebelas lokasi HPL yang siap dimanfaatkan untuk MBG tersebar di Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah), Purwakarta (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), dua lokasi di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Poso (Sulawesi Tengah), dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat).

Hakiki menjelaskan rata-rata luas lahan di lokasi tersebut mencapai 500 meter persegi. Ukuran ini dinilai cukup untuk mendirikan SPPG.

Dari total lokasi yang ada, terdapat 90 tempat dengan potensi pemanfaatan untuk dapur bergizi.

"Lahan di lokasi kami rata-rata di atas 500 meter persegi, cukup memadai untuk penyediaan dapur. Khusus di Penajam Paser Utara, persiapannya sedang berjalan dan direncanakan siap untuk tahun 2026," ujar Hakiki.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyambut baik langkah Badan Bank Tanah ini. Ia berharap alokasi lahan untuk SPPG terus bertambah hingga 2029.

"Semoga dengan inisiatif Bank Tanah, lebih banyak lagi SPPG yang bisa diwujudkan. Saat ini ada 220 dapur. April nanti kami targetkan ada 500, dan pada akhir 2029 jumlahnya harus mencapai 30.000. Tentunya ini membutuhkan banyak lahan," ujar Dedek.

Dedek optimistis langkah ini dapat mempercepat realisasi program MBG dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah.

Badan Bank Tanah menyiapkan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) untuk dapat dimanfaatkan guna mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesebelas titik itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan langkah ini merupakan inisiatif dari Bank Tanah setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

"Saat ini masih 11, mungkin nanti lebih dari 15, ketika beberapa lokasi di Sumatera Utara. Misalnya tanah di lokasinya yang terdekat dengan keramaian dan melihat kebutuhan di sana," ujar Hakiki, dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2025).

Adapun 11 titik lokasi HPL yang bisa digunakan untuk MBG antara lain: daerah Batubara, Sumatera Utara; Solok, Sumatera Barat; Kepulauan Bangka Belitung; Cianjur, Jawa Barat; Kendal, Jawa Tengah; Purwakarta, Jawa Barat; Brebes, Jawa Tengah; dua lokasi di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur; Poso, Sulawesi Tengah; dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Hakiki menyampaikan, 11 titik lokasi di wilayah kabupaten/kota tersebut rata-rata memiliki lahan seluas 500 m2, yang memadai untuk dijadikan SPPG. Dari titik-titik lokasi ini, terdapat 90 tempat yang berpotensi untuk pemanfaatan dapur.

"Karena tanah di lokasi kami itu di atas 500 m2, mungkin sejauh ini cukup untuk lokasi penyediaan dapur. Kalau yang di PPU, sedang kami godok persiapannya dan sedang menyiapkan penyediaan untuk tahun 2026," kata Hakiki.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif Bank Tanah untuk mendukung program MBG.

Ia berharap, ke depannya lahan Bank Tanah yang bisa dimanfaatkan untuk SPPG dapat bertambah secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 jumlah SPPG di Indonesia bisa mencapai 30 ribu.

"Mudah-mudahan dengan Bank Tanah ini bisa segera kita realisasikan untuk menunjukkan lebih banyak lagi (SPPG), karena per hari ini ada 220 dapur. April kita rencanakan sudah ada sekitar 500 dan akhir 2029 itu seharusnya sudah 30 ribu, tentunya ini banyak sekali tanah yang kita butuhkan," ucap Dedek.

Artis Deddy Corbuzier jadi sorotan lantaran menyinggung seorang siswa yang mengomentari menu ayam dalam makanan bergizi gratis yang dinilai siswa kurang enak. Apa yang dilakukan Deddy melalui video di akun instagramnya,@mastercorbuzier, itu dinilai tidak pantas karena dilakukan pada anak-anak.

"Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong, 'ayamnya kurang enak'," kata Deddy.

"Kurang enak, kurang enak, kepala elu pea, kurang enak ayamnya," imbuh dia.

Deddy lantas membandingkan anak itu dengan anaknya, Azka. Menurut presenter itu Azka tak pernah protes soal makanan saat diajak ke lokasi syuting.

Di lokasi syuting, lanjut dia, Azka mengkonsumsi nasi kota yang menjadi makanan seluruh kru dan pemain.

"Dan kalau dia ngomong sama gue, 'Pa enggak enak, aku mau yang lain', gue tabok. Gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan, kamu. Ini makanan. Ini sehat. Semua orang makan seperti ini," ujar Deddy.

Karena kebiasaan itu, Azka kerap mencari nasi boks saat syuting di mana pun dan kapan pun.

Istri Deddy, Sabrina Chairunnisa juga ikut berkomentar. Dia menganggap murid yang protes soal makan bergizi gratis tak merasakan penderitaan yang merujuk ke kemiskinan.

"Buat yang bilang nasi makan siang gratis itu enggak penting kalian itu enggak relate," kata Sabrina di video itu.

Sabrina lantas membandingkan makanan bergizi gratis itu dengan minuman yang kerap dibeli untuk menahan lapar.

"Aku dulu uang jajan cuma Rp1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti Rp2.500-Rp3.000, jadi yang bisa aku beli Okky Jelly Drink karena Rp750 harganya. Buat apa? Nunda lapar," ujar dia.

Unggahan Deddy sontak menuai kritik dan respons dari berbagai netizen di Indonesia salah satunya anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Zubairi Djoerban.

"Bijaklah dalam berucap, apalagi pada anak. Jika dia berpendapat tentang rasa makanan, ya jangan dimaki. Dia tak meminta itu untuk dirinya sendiri, hanya menyampaikan apa yang dia rasakan," katanya.

[Gambas:Twitter]

Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo juga ikut berkomentar.

Yustinus menyampaikan apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis, tetapi dia juga menyayangkan sikap pendukung pemerintah.

"Sayang, para pendengung yang justru mereduksi program ini. Terlebih mengintimidasi anak-anak yang berkeluh kesah. Menghardik dengan kesombongan dan arogansi yang tak bermutu," ujar dia.

Lebih lanjut, Yustinus mengatakan program MBG dibiayai APBN yang sumbernya dari uang pajak.

"Anda jangan merendahkan, orang tua anak-anak itu pun berkontribusi membayar pajak. Jadi ini timbal balik. Anak-anak polos itu berhak bicara otentik," imbuh dia.

[Gambas:Twitter]

Politikus PDIP Guntur Romli juga mengatakan video Deddy menggambarkan bentuk kekerasan terhadap anak.

"Ini model kekerasan pada anak, kekerasan verbal, intimidasi, pake tabok-tabok segala, gak patut dilakukan oleh yg disebut public figure," ujar dia.

"apa ada reaksi dr Komisi Perlindungan Anak @KPAI_official?" lanjut Guntur.

Sejumlah pengguna medsos juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk turun tangan. Namun sejauh ini KPAI belum memberikan komentar atau pernyataan resmi.

[Gambas:Twitter]

Menu makan bergizi gratis banyak mendapat sorotan termasuk dari siswa yang mengeluh menu kurang enak. Selain itu di Sukoharjo ada kasus keracunan menu makan bergizin gratis. 

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perluasan pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan 11 lokasi lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi dapur MBG itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Mengenai dapur tadi ini merupakan inisiatif dari kami dulu karena kami juga banyak mendapat masukan. Saat ini masih ada 11 titik [lahan yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG],” jelasnya dalam agenda Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Perinciannya, 11 titik lahan yang dapat dialokasikan menjadi dapur MBG itu berada di Batubara Sumatra Utara, Solok Sumatra Barat, serta Kepulauan Bangka yang berlokasi di Belitung.

Di wilayah Jawa, terdapat 4 titik lahan kelolaan Bank Tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan dapur SPPG, di antaranya, Cianjur, Purwakarta, Kendal, hingga Brebes.

Kemudian ada dua titik di wilayah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Poso, hingga Lombok Utara. “Ini rata-rata lokasi kami hampir 95% itu di atas 500 meter [jaraknya dari sekolahan terdekat] jadi mungkin sudah cocok untuk bisa dioperasikan menjadi dapur MBG,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dimulai pada Senin hari (6/1/2024). Di mana, pangan MBG itu dipasok dari 190 lokasi SPPG yang telah beroperasi per 6 Januari 2025.

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Pamekasan (ANTARA) - Sedikitnya sembilan sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan program tersebut tahun ini.

"Kesembilan sekolah yang menjadi sasaran uji coba program ini mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)," kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Inf Herik Prasetiawan di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu.

Ia menjelaskan, sebanyak 2.935 porsi makanan sehat dibagikan kepada siswa dari sembilan sekolah itu.

Masing-masing TK Tanwirul Qulub sebanyak 74 porsi, TK Kartika (71 porsi), SDN Barkot 1 (569 porsi), SDN Barkot 3 (64 porsi), SDIT ABFA (250 porsi), SDN Lada 2 (579 porsi), SDN Lada 3 (209 porsi), MTsN 2 Pamekasan (311 porsi), dan MAN 1 Pamekasan (818 porsi).

Dandim menjelaskan, porsi makanan bagi siswa dalam program itu dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu memasak hingga 3.000 porsi makanan per hari.

Dandim juga menjelaskan bahwa distribusi makanan ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada dalam radius 2 hingga 3 kilometer dari dapur SPPG. Penentuan ini dilakukan berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah dan kemampuan produksi dapur.

"Jika jumlah siswa di sekolah melebihi kapasitas 3.000 porsi, maka prioritas diberikan kepada sekolah yang lokasinya paling dekat dengan dapur SPPG," katanya, menjelaskan.

Dandim Pamekasan menyampaikan bahwa sampai saat ini belum mengetahui pasti untuk jumlah dapur SPPG yang akan dibangun di Pamekasan.

"Namun nanti semua siswa yang ada di Pamekasan secara bertahap akan mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," katanya.

Secara terpisah Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin menyatakan, hingga saat ini memang belum ada petunjuk teknis secara detail tentang pelaksanaan program tersebut.

"Uji coba yang kami dilakukan untuk mengetahui kesiapan, cakupan produksi makanan di dapur SPPG, teknis distribusi dan standar pemenuhan gizi," katanya.

Sehingga, sambung dia, jika program tersebut telah resmi diberlakukan, maka teknik pelaksanaan telah diketahui, termasuk standar gizi yang harus dipenuhi.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak di Pamekasan. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

Dadan optimistis bahwa ke depan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah yang ditargetkan hingga pada perhitungannya hingga April akan mencapai 3 juta penerima dan pada Agustus hingga 6 juta penerima.

Apalagi, kata Dadam saat ini Presiden Prabowo Subianto meminta agar implementasi program ini terus dipercepat karena banyak laporan dari masyarakat yang belum mendapatkan makanan gratis.

Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15--17,5 juta penerima manfaat.

"Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah," pungkas Dadan.

KOMPAS.com –Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menyiapkan anggaran Rp 20 triliun dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT) Yandri Susanto saat menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp 71 triliun, yaitu Rp 20 triliun, (digunakan) untuk ketahanan pangan, untuk telur, ikan, nasi, dan lain sebagainya," kata Yandri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kemendesa PDT akan memaksimalkan peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk penyiapan bahan baku lewat pembentukan desa tematik. Nantinya, akan ada desa padi, desa nila, desa telur, desa jagung, dan desa lainnya.

"Jika potensinya padi, akan jadi desa padi. Hasil dari desa tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes dan akan diserap sebagai bahan baku (program) Makan Bergizi Gratis," jelas Yandri.

Untuk memaksimalkan peran desa sebagai penyuplai bahan baku program MBG, Kemendesa PDT juga telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

MBG sendiri telah disalurkan ke lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada Senin (6/1/2025).

Target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang hingga April 2025. Kemudian, ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima pada Agustus 2025.

Sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil, pemerintah berencana menambah anggaran program MBG agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan bahwa diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun yang hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima.

Istana menindaklanjuti laporan puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sukoharjo yang keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) disebut sudah turun tangan mengatasi masalah serius tersebut.

"SOP [Standar Operasional Prosedur] yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah melaporkan kepada SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Ia menjelaskan SOP lainnya yang diterapkan BGN adalah setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

"Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," kata dia.

Hasan menuturkan kejadian di Sukoharjo menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk mengetatkan lagi SOP penyaluran program makan bergizi gratis. Dengan begitu, ia berharap makanan bisa terjamin kualitas dan kehigienisannya.

Pada Jumat (17/1), Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana di Istana Negara, Jakarta Pusat, untuk mengevaluasi program MBG.

Sebelumnya, sebanyak 50 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Menu di tempat tersebut adalah nasi, ayam goreng tepung, wortel, tahu dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah. Dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.