Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengumumkan bahwa pemerintah akan membebaskan biaya urus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung yang dulunya IMB), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembelian rumah. Relaksasi ini diberikan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara usai mengikuti ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Ara menegaskan bahwa Prabowo meminta Kementerian PKP untuk membuat kebijakan yang bisa langsung dirasakan rakyat kecil.

"Presiden minta diumumkan sekarang. Pertama sesuai arahan Presiden Pak Prabowo kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkrit yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," terangnya.

Ara menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri yang akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB itu sudah ditindaklanjuti oleh 180 Kepala Daerah untuk membuat peraturan kepala daerah.

Perkada tersebut salah satunya membuat Aturan agar PGB Rp 0 khusus untuk MBR. PBG sendiri merupakan perubahan dari IMB, yang proses pengurusannya lebih cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

"Kedua bagaimana BPHT, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ara, pemerintah membebaskan pengenaan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan itu. Dulu nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0, PBG-nya 0," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Desember 2024 pemerintah sudah memberikan sedikit informasi mengenai penghapusan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR. Namun saat itu prosesnya masih Dalam pembuatan aturan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa aturan tersebut mulai berlaku pada Januari 2025. Lalu Aturan tersebut diturunkan ke dalam Perkada yang ditargetkan selesai pada Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

(das/das)

Denpasar -

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendorong percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan PBG secara gratis itu bertujuan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Mahendra saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung di Puspem Badung dan MPP Gianyar di Blahbatuh, Gianyar, pada Selasa (21/1/2025). Ia menegaskan proses penerbitan PBG bagi MBR maksimal sepuluh hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

"Pemprov Bali mendukung penuh program ini dan kami akan terus berupaya memperbaiki layanan serta mempercepat fasilitasi warga yang benar-benar membutuhkan izin PBG," ujar Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Selasa.

Pada kesempatan itu, Mahendra memuji layanan MPP Badung yang menurutnya cepat dan inovatif. Ia pun sempat menyimak langsung simulasi dari input data hingga penerbitan PBG yang memerlukan waktu kurang dari 20 menit saat dokumen sudah lengkap.

"Ke depannya, kami akan terus mendorong percepatan layanan PBG bagi MBR sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa terlayani," ujarnya.

Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, mengungkapkan terdapat sekitar 30 instansi layanan publik di MPP Badung. Termasuk imigrasi, pajak, BPJS, BNN, Taspen, hingga perwakilan Bapenda Provinsi Bali. Ia juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk mempercepat proses pelayanan.

Setelah dari Badung, Mahendra Jaya bertolak ke MPP Gianyar. Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi fasilitas seperti ruang bermain bagi anak-anak yang dinilai dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat.

"Ini inovasi yang bagus, sehingga masyarakat bisa mengantre dengan tenang dan nyaman," ungkap Mahendra.

Terkait proses permohonan PBG, Mahendra berharap dapat dipercepat demi menghindari penumpukan antrean. "Apalagi saat ini kita menggunakan aplikasi SIMBG. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaannya, sehingga harus ada petugas yang siap dan sigap melayani," imbuhnya.

Pj Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, akan terus berupaya mempercepat penerbitan PBG meskipun masih terdapat kendala pada proses perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Menurutnya, dengan penggunaan template dokumen, petugas kini hanya perlu mengubah nama dan alamat pemohon sehingga proses penerbitan dapat dipercepat menjadi sekitar 120 menit.

"Bahkan, dari proses mengunduh aplikasi hingga pembuatan e-mail baru, kami siap membantu masyarakat," ujar Tagel.

(iws/iws)

Jakarta -

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Jakarta, Hani Rustisiani menyampaikan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di SLB Negeri 5 baru ada satu kali sejak program makan bergizi gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025.

"Susu baru ada sekali sejak program MBG ini berlangsung," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/1).

Sedangkan pada uji coba MBG yang telah dilaksanakan pada 19 November sampai 19 Desember 2024, pemberian menu susu dilakukan setiap hari.

Hani menjelaskan pemberian menu susu yang baru sekali pada program MBG ini lantaran memang pemberian susu dari pemerintah hanya diberikan dua kali dalam seminggu.

Kemudian ketika pelaksanaan uji coba MBG yang berlangsung pada 19 November 2024-19 Desember 2024, menu susu kemasan yang diberikan kepada siswa terlalu banyak kandungan glukosa dibandingkan kandungan susunya. Di mana kandungan glukosa kata Hani tidak baik untuk para murid berkebutuhan khusus.

"Kami pernah dipanggil ke Istana untuk mengevaluasi ini. Saya bilang susunya untuk yang merek Tango itu tidak masuk ke asupan bergizi. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa anak-anak autis itu tidak boleh susu coklat dan tidak boleh banyak glukosa," katanya.

Adapun saat ini kata Hani, pemerintah tengah mencarikan solusi menu susu untuk makan bergizi gratis untuk SLB Negeri 5 Jakarta.

"Mereka masih mencari tempat-tempat susu yang baik untuk anak-anak. Jadi langsung susu murni, tidak susu kotak. Mereka menyampaikan akan memberikan susu murni. Tapi masih mencari tempat yang tepat di sini," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta akan digantikan oleh menu lainnya yang sesuai dengan kandungan gizi yang ada pada susu. Hal ini dikarenakan wilayah Jakarta tidak memiliki sentra produksi susu.

"Di Jakarta kan bukan sentra susu ya. Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta. Susu akan digantikan oleh sumber lain, ada telur, ada daging, dan tahu, tempe dan lain-lainnya," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa menu susu dalam program MBG akan diprioritaskan untuk di wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi susu.

Adapun terkait dengan kapan pelaksanaan menu susu akan ada dalam program MBG, Philips belum dapat menyampaikannya. Ia menegaskan bahwa menu yang telah disusun oleh BGN sudah memenuhi kebutuhan gizi.

"Belum tahu (kapan diberikannya susu di Jakarta). Yang jelas adalah menu yang sudah disusun oleh BGN kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya," katanya.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi menu makan bergizi gratis setiap 20 hari.

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan menu yang disajikan dapat mendukung keberagaman kuliner Indonesia.

“Di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) setiap 20 hari, mereka evaluasi menu. Jadi diubah lagi menunya,” ujar juru bicara PCO, Philips J Vermonte, usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Melalui evaluasi ini, diharapkan para siswa dapat memahami dan menyadari bahwa Indonesia memiliki ragam makanan yang sangat beragam.

Philips juga menjelaskan bahwa makan bergizi gratis bukan hanya soal makan, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, seperti inklusi yang disisipkan di SLB Negeri 5 Jakarta Barat.

“Menu diganti supaya siswanya mengerti makan Indonesia itu beragam, jadi ada komponen lain nih,” tambah Philips.

Program makan bergizi gratis ini dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan pelaksanaan tahap pertama program makan bergizi gratis berjalan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN telah membagi pelaksanaan program makan bergizi gratis ini menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Pada tahap kedua, yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025, BGN menargetkan 6 juta penerima manfaat dengan melibatkan 2.000 SPPG.

Sedangkan pada tahap ketiga, yang dimulai pada akhir Agustus hingga Desember 2025, BGN menargetkan 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 SPPG.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menganggarkan Rp26 miliar guna mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini program tersebut mulai dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menyebut alokasi dana tersebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2025.

“Secara slot dalam anggaran APBD 2025 di Kota Bandung, kami sudah menyiapkan Rp26 miliar untuk membantu program itu," kata Koswara di Bandung, Jawa Barat Selasa.

Koswara memastikan alokasi anggaran tersebut telah dirancang khusus untuk program MBG, bukan mengambil dari anggaran lainnya.

Dia menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori anak-anak. Tetapi juga dapat mendukung pergerakan ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Lebih lanjut, Koswara menyebutkan pelaksanaan program MBG ini telah mencapai 21.271 penerima manfaat yang terdiri dari 40 sekolah di Kota Bandung.

Dia mengungkapkan pemberian makan bergizi gratis ini mencakup tujuh wilayah yaitu Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Andir, Antapani, Arcamanik, Bandung Kidul dan Kecamatan Coblong.

“Total sekolah penerima manfaat yaitu 40 sekolah. Terdiri dari tahap satu yaitu sembilan SD dan lima SMP. Sedangkan tahap kedua meliputi satu TK, 21 SD dan empat SMP,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM – PT Makmur Elok Graha (MEG) melalui Artha Graha Peduli (AGP) menggelar program makan bergizi gratis di Posyandu Sijantung sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi bagi anak-anak. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan anak yang optimal demi menciptakan generasi unggul penerus masa depan bangsa.

Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dari Posyandu dan PAUD setempat yang menerima makanan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak tetapi juga memperbaiki asupan energi harian mereka.

Selain pemberian makanan bergizi, tim medis dari Arthakes turut memberikan edukasi tentang pola makan sehat bagi anak-anak. Dalam sesi ini, orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak. Setelah itu, dilakukan pengukuran berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) guna memantau status gizi anak secara langsung.

Perwakilan PT MEG, Fuad Hidayatullah, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kesehatan anak-anak.

"Anak-anak adalah generasi penerus yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal kesehatan. Melalui program ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi tumbuh kembang anak-anak di wilayah ini. Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan cerdas adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik," ujar Fuad, Senin (20/1/2024).

Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta, baik anak-anak maupun orang tua. Salah satu orang tua peserta, Ibu Yana, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

"Kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga belajar tentang pentingnya pola makan sehat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut," kata Yana.

Program makan bergizi gratis ini merupakan komitmen PT Makmur Elok Graha dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Rempang. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Philips J Vermonte mengatakan bahwa pemerintah masih membahas tambahan anggaran program makan bergizi gratis 2025 dengan DPR RI.

“Tambahan (anggaran) sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain. Itu kan akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyutujui,” kata Philips usai meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Philips mengatakan, yang jelas, anggaran makan bergizi gratis untuk tahun ini masih Rp 71 triliun. Ia juga menyebut soal kemungkinan dana bantuan dari pihak lain.

“Nah program ini kan bukan program multiyears lagi nih, tapi multidecade, sehingga mungkin (bantuan dana) bisa bertambah. Kalau ada ekonomi lokal, ada support dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain, tentu itu akan (bisa) ketika berjalan,” ujar Philips.

Namun, Philips menegaskan bahwa bantuan-bantuan semacam itu tidak akan terjadi pada tahun ini.

“Ke depan ya, saya bukan ngomong sekarang,” kata Philips.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa anggaran Rp 71 triliun hanya untuk sampai Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulhasdalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Zulhas menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulhas.

Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Philips J Vermonte mengatakan bahwa pemerintah masih membahas tambahan anggaran program makan bergizi gratis 2025 dengan DPR RI.

“Tambahan (anggaran) sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain. Itu kan akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyutujui,” kata Philips usai meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Philips mengatakan, yang jelas, anggaran makan bergizi gratis untuk tahun ini masih Rp 71 triliun. Ia juga menyebut soal kemungkinan dana bantuan dari pihak lain.

“Nah program ini kan bukan program multiyears lagi nih, tapi multidecade, sehingga mungkin (bantuan dana) bisa bertambah. Kalau ada ekonomi lokal, ada support dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain, tentu itu akan (bisa) ketika berjalan,” ujar Philips.

Namun, Philips menegaskan bahwa bantuan-bantuan semacam itu tidak akan terjadi pada tahun ini.

“Ke depan ya, saya bukan ngomong sekarang,” kata Philips.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa anggaran Rp 71 triliun hanya untuk sampai Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulhasdalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Zulhas menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulhas.

Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," kata Budi Arie.

BOGOR - Komando Armada (Koarmada) RI bersama MNC Peduli menggelar program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bakti sosial digelar memperingati Hari Dharma Samudera yang jatuh setiap 15 Januari.

Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya Denih Hendrata menyampaikan sebanyak 1.000 porsi makan disediakan baik untuk santri, pengurus serta masyarakat sekitar. Makanan berisi itu memiliki menu nasi putih, sayur capcai dan daging rendang.

"Karena sebetulnya juga ini program sangat baik di mana masyarakat kita ini tentu masalah gizi ya," kata Denih, Sabtu (18/1/2025).



Denih menyebut Indonesia kini tengah mengharapkan cita-cita menghadirkan generasi emas untuk mencapai tujuan Indonesia Emas di tahun 2045. Oleh sebabnya, ia menilai pemenuhan gizi sangatlah diperlukan disamping pendidikan.

"Kita kan mengharapkan generasi emas, ada bonus demografi di tahun 2045 itu harus kita capai dari gizinya dulu, kemudian pendidikan," tuturnya.

Mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut itu menerangkan, TNI AL tak berhenti memerikan program bagi masyarakat Indonesia. Ia lantas menyinggung program Kampung Bahari Nusantara yang menyasar khalayak psisir.

"Kegiatan AL apapun itu selain dari tugas pokok profesionalisme pengabdian kepada masyarakat ini juga bentuk kecil pengabdian," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyarankan kepada pemerintah agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diikuti dengan program edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang baik pada setiap orang dan jenis makanan yang bergizi.

"Saran saya, program Makan Bergizi tetap berjalan, tapi program edukasi juga tetap jalan, bagaimana pola hidup, pola makan," kata Filep dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Badan Gizi Nasional di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempuh agar tujuan menghadirkan generasi emas yang dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maju bisa tercapai.

Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa edukasi mengenai gizi itu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pihak swasta ataupun anggota DPD RI.

"Ini bisa diatur, diedukasi, baik melalui lembaga pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya atau keterlibatan kita semua anggota DPD atau dalam kurikulum pendidikan," ujarnya.

Ia mengatakan pula bahwa kebutuhan gizi seseorang akan terpenuhi dengan baik jika diikuti dengan pemahaman yang baik pula.

"Makan Bergizi itu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan ini terpenuhi apabila pendidikannya, pemahamannya baik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Filep pun menyampaikan harapannya agar semua pihak memahami bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama.

"Kita berharap ada kesepahaman bersama antara lintas lembaga/kementerian, daerah jika program tersebut menjadi tanggung jawab bersama," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk program tersebut.

Pada periode pertama yaitu Januari–April 2025 ditargetkan 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kunjungan program unggulan pemerintah (government flagship program visit) terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu agenda dalam penyelenggaraan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025.

Terdapat sejumlah rangkaian dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang kali ini bertemakan “Nourishing Future Growth”, yaitu Site Visit pada 10 Februari, Macro Day Conference pada 11 Februari, serta Corporate Day pada 12-14 Februari.

“Kami akan membawa investor berkunjung untuk melihat kegiatan operasional dapur umum untuk program makan siang bergizi. Selain itu, kami juga akan berkunjung ke program 3 juta rumah murah,” ucap Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kedua program tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor pangan, konsumsi, retail, infrastruktur, dan lainnya.

Dengan timing pelaksanaan MIF 2025 di awal periode pemerintahan baru yang memiliki program-program strategis yang menarik, ia optimis bahwa hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan pasar modal dan investasi di Indonesia.

“Hadirnya pemerintahan baru dan juga fundamental ekonomi yang kuat akan membawa angin segar bagi para investor yang berminat berinvestasi di Indonesia,” kata Silva.

Selain kunjungan ke program-program unggulan pemerintah, MIF 2025 juga memiliki dua Site Visit track lain yang dapat dipilih oleh para investor yang hadir, yakni consumer and retail visit track dan digital infrastructure visit track.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan bahwa penyelenggaraan Mandiri Investment Forum merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Apalagi, kini kompetisi antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin tinggi dalam mendapatkan aliran modal asing.

“Ini menjadi salah satu komitmen Bank Mandiri untuk selalu berperan serta berkontribusi mendukung program pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi amat erat kaitannya dengan kinerja investasi sebagai faktor pendukung dan mesin penggerak ekonomi, terutama investasi dari luar negeri.

“Jadi di saat memang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tentu saja kita menginginkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi,” kata Andry.

Ia menuturkan bahwa hingga Selasa pagi, sudah terdapat 14 ribu peserta yang mendaftar untuk mengikuti gelaran MIF 2024 secara daring, mengingat undangan luring hanya terbatas bagi 750 peserta.

“Jadi, kami masih ada sekitar 3 minggu kurang lebih ya, mungkin akan touch (menyentuh) di atas 20 ribu peserta online,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Sebelumnya, Qatar berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Ada pula investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.