Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat setiap tahun. Hal ini merupakan salah satu program prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui program ini, pemerintah akan membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Langkah tersebut untuk mengatasi angka backlog perumahan di Indonesia.

Lantas, apa saja upaya yang telah sudah dilakukan pemerintah setahun ini? Simak rangkumannya berikut ini.

Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Jika Menjadi Presiden

Prabowo Subianto saat masih menjadi calon presiden mengatakan ingin membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah.

"Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan," kata Prabowo dalam debat capres terakhir yang digelar di Jakarta Convention Center, pada Minggu (4/2/2024).

Kata Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Menanggapi janji Prabowo tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, program itu bisa saja dilakukan selama 5 tahun ke depan apabila Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, program tersebut merupakan lanjutan dari program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bisa, sangat bisa. Artinya program ini berkesinambungan, kelanjutan dari program satu juta rumah," tuturnya ketika dihubungi detikProperti, Senin (5/2/2024).

"Untuk tiga juta rumah yang penting polanya saja yang jelas. Artinya gini, sebenarnya pemerintah itu kan sudah banyak membangunnya bermacam-macam jenis rumah yang akan dibangun, ada produk pemerintah, swadaya, atau bedah rumah dan lain sebagainya. Itu kan kalau dihitung juga besar, nah saya pikir kalau program untuk rumah perkotaan, desa, saya pikir bisa, masuk akal," lanjutnya.

Usulan Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung program kerja pasangan calon presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang hendak membangun 3 juta rumah selama menjabat.

Joko mengatakan untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan program Prabowo-Gibran, mereka perlu menggunakan cara yang tidak biasa.

"Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu,REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Rabu (7/2/2024).

Perbankan Bahas Cara Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tengah mengkaji program usulan Calon Presiden Prabowo Subianto tentang penyediaan 3 Juta Rumah. Salah satu aspek yang tengah dibahas adalah perihal pembiayaan program tersebut yang diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung keTapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itudiskusinya akan dijalani lagi," tutur Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupuludikutip pada Kamis (7/3/2024).

Kata Basuki soal Program 3 Juta Rumah

Basuki Hadimuljono ketika masih menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons program 3 juta rumah yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Basuki menyebut hal itu bisa saja dilakukan, namun belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada pembicaraan. Kalau dulu Pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kita capai lebih dari 1 rumah, kalau ada program 3 juta rumah ya menurut saya bagus, tapi belum dibahas," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).

Terkait anggaran untuk program itu, kat Basuki, tentunya akan ada penyesuaian. Sebab, rumah yang akan dibangun maupun renovasi semakin banyak.

"Kalau penganggaran pasti tidak sama (untuk program 3 juta rumah), satu rumah kan Rp 144 juta," ujarnya.

Pengembang Usulkan Cara Bangun 3 Juta Rumah

Joko Suranto mengaku siap memberi dukungan dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun 2025. Menurutnya, usaha pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif.

Joko menyebut REI mendorong dilakukannya 'rekayasa' pembiayaan perumahan untuk menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Di antaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Lebih lanjut, Joko mengatakan REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah.

"Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bungaKPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenorKPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%," kata Joko dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024).

Bank Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

Dengan adanya peningkatan target, Nixon menilai perlu ada perubahan skema KPR baru dari program 1 juta rumah Jokowi. Menurutnya, bergantung sepenuhnya pada APBN tidak memungkinkan karena jumlah yang akan dibangun 3 kali lebih besar sehingga membutuhkan skema APBN sektor lain untuk menopang.

"Untuk sementara dari pendanaan yang dikelola olehTapera, badan yang ditunjuk untuk pengelola keuangan perumahan dan tabungan rakyat.Skemanya kita usulkan supaya dengan uangFLPP yang sama, hasilnya kita lihat. Darisimulasinya (kelihatan) lebih gede, namun belum 3 kali lipat," kata Nixon saat dihubungi detikProperti, Senin (6/5/2024).

Sebagai informasi, mengutip dari situs Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PUPR Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah ke Kemenkeu

Pada Rabu (8/5), Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan kepada detikProperti bahwa saat ini Kementerian PUPR telah memiliki beberapa skema yang telah dijalankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Skema pembiayaan saat ini ada dua macam. Pertama adalah FLPP, di mana KPR terdiri dari 75% dana FLPP dan 25% dana bank yang memanfaatkan pembiayaan dari SMF (PT SaranaMultigriya Finansial). Skema kedua adalah Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat, dimana masyarakat yang berpenghasilan upah minimum ke atas diwajibkan menjadi peserta, kemudian membayar simpanan Tapera ke BP Tapera.

Skema tersebut saat ini sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meminta agar dibuat kajian yang lebih komprehensif, dan saat ini sedang disiapkan kajiannya.

Bocoran Bentuk 3 Juta Rumah Prabowo

Menurut Pakar Properti dan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, dalam program 3 juta rumah tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di kawasan perdesaan dan pesisir pantai. Sementara itu, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan dengan rasio 500 ribu rumah tapak atau rumah sederhana sehat dan 500 ribu berupa rumah susun.

"Jadi 3 juta rumah ini, 2 juta rumah di kawasan perdesaan ada kawasan pesisir juga dan 1 juta di kota, 500 ribu RSH kurang lebih, kemudian 500 ribu lagi rumah sewa yang low rise (4 lantai) dan high rise (20 lantai), TOD (Transit Oriented Development), kemudian rumah sewa untuk pekerja di CBD dan tempat-tempat strategis, dan rusunami," ungkapnya dalam acara Forwapera, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Pengembang Usulkan Pembentukan BP3

Junaidi Abdillah mengatakan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) berperan penting dalam mempercepat pembangunan rumah di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rencana APERSI kenapa mendorong BP3 harus berjalan, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan ini macam-macam, ada dana pemerintah, dana investasi dari luar juga bisa kalau masuk ke Tapera. Banyak macam jenisnya. Visinya memperkuat penyaluran KPR untuk semua masyarakat khususnya masyarakat MBR," kata Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan

Hashim Djojohadikusumo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden TerpilihPrabowo mengungkap bahwa Prabowo berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Langkah ini sejalan dengan rencana Prabowo dan Gibran untuk menggeber program 3 juta rumah

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim Tegaskan Prabowo Bangun 3 Juta Rumah Setahun

Hashim menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Perusahaan Asing Minati Pembangunan 1 Juta Rumah di Perkotaan

Terkait pembangunan hunian di perkotaan, Hashim mengatakan sudah ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

REI Siap Bangun 600.000 Hunian

Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 600.000 hunian di perkotaan. Hal ini untuk menunjang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kami kan porsinya di 1 juta (rumah di perkotaan), otomatis karena kita biasa mensupply 65% pastinya di atas 600.000, inshaallah kita siap," tuturnya di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Persiapan Lahan buat Bangun 3 Juta Rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN sekaligus Sekretaris Komite Badan Bank Tanah, Suyus Windayana menuturkan pihaknya sedang melakukan inventarisasi lahan milik negara yang ada untuk keperluan Program 3 Juta Rumah. Lahan-lahan yang sedang diperiksa oleh pihaknya termasuk tanah-tanah sitaan, lahan milik BUMN, dan lainnya.

"Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya apabila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera," kataSuyus kepada wartawan usai acara FGD Pengembangan Reforma Agraria, di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (24/10/2024).

Sederet Konglomerat Diajak Bangun 3 Juta Rumah

Ara menyatakan akan ada sejumlah pengembang kelas kakap diajak untuk ikut dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Saya sudah undang 4 partner saya, kebetulan membangun Hotel Nusantara di IKN. Ada dari Agung Sedayu Pak Aguan, ada Pak Prayogo dari Barito, ada Pak Boy Tohir dari Adaro, ada Frankie dari Sinarmas, untuk bergotong royong," katanya saat ditemui sebelum rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Belum diketahui pasti proyek apa yang akan dikerjakan oleh para pengembang tersebut, kecuali Agung Sedayu yang akan membangun perumahan untuk masyarakat di lahan 2,5 hektare milik Ara.

Ara-Aguan Bangun Rumah Gratis di Tangerang

Pada awal November, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah. Rumah ini dibangun di lahan perusahaan Ara. Perumahan ini akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Dalam gelaran groundbreaking tersebut, Ara mengundang Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, dan pihak PT Bumi Samboro Sukses untuk sama-sama meresmikan proyek ini.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Menteri (Ara), sebagian punya Pak Dino (Bumi Samboro). Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," kata Ara di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupateng Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Ara Mau Pakai Tanah Gratis buat Tekan Biaya 3 Juta Rumah

Ara mengupayakan tanah gratis untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mengurangi biaya penyediaan 3 juta rumah. Hal itu dengan memanfaatkan tanah sitaan korupsi yang sedang diperoleh dari Kejaksaan Agung.

"Pak Jaksa Agung sudah serahkan 200 hektare tanahnya (tanah sitaan korupsi) ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari 1.000 (hektare) itu udah diverifikasi 200 (hektare). Mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa rapat dengan Jaksa Agung dan dengan Menteri ATR dan Dirjen Kekayaan Negara," ujar Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (4/11/2024).

Ada 6 Perusahaan yang Mau Sumbang Tanah buat 3 Juta Rumah

Ara memakai konsep gotong royong seperti program yang ia usung yakni Gerakan Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Nantinya, pemerintah atau swasta boleh menyumbangkan tanah dan membangun perumahan tersebut atau hanya melakukan salah satunya.

Ia pun mengungkapkan sudah ada enam perusahaan swasta yang bersedia menyumbangkan tanahnya untuk program 3 juta rumah.

"Boleh enggak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh? Jadi, saya akan melakukan itu. Sudah ada enam perusahaan yang komit dan sudah ada orang per orang yang mau menyerahkan tanahnya," kata Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Komisi V Minta Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri PKP Ara. Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Pengembang Usul Kuota FLPP Ditambah

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Ara mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu MBR memiliki hunian.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

Kementerian PKP Mau Gaet World Bank buat Program 3 Juta Rumah

Ara bertemu dengan delegasi World Bank untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah. Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menjelaskan dukungan yang bisa diberikan, antara lain kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ada Cadangan Tanah Negara Murah buat Program 3 Juta Rumah

Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

BANDUNG, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2 di Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Senin (30/12/2024).

Dalam kunjungannya, Ara memastikan program 3 juta rumah untuk masyarakat berjalan dengan baik dan bangunan rumah tersedia (ready stock).

Ara tidak hanya memeriksa bangunan rumah, tetapi juga berdialog dengan penghuni terkait kondisi rumah, seperti ketersediaan air dan kualitas bangunan.

“Dari 117 unit rumah yang ada, saya cek 5 rumah, semuanya bagus dan pemilik rumah merasa puas dengan kualitasnya,” ujar Ara.

Ara juga menginstruksikan Wakil Menteri dan Direktur PKP untuk turun langsung ke beberapa lokasi guna memastikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersedia.

“Sebagai menteri, saya harus turun ke lapangan, tidak hanya menerima laporan, untuk memastikan informasi yang akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) sekaligus CEO Buana Kassiti Group, Joko Suranto, menjelaskan bahwa 117 unit rumah subsidi di perumahan Buana Cicalengka Raya 2 sudah siap huni.

“Dalam waktu 3 bulan, kami berhasil menyelesaikan pembangunan rumah subsidi,” kata Joko.

Joko optimis program 3 juta rumah untuk rakyat bisa terwujud dengan dukungan dari lingkungan birokrasi yang positif.

Ia juga berharap target pemerintah untuk mencapai 11 hingga 12 persen pembangunan rumah subsidi atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2025 dapat tercapai.

“Buana Kassiti berharap dapat lebih banyak lagi. Tahun ini kami buka tiga titik, dengan 75 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan ke depannya kami yakin akan lebih banyak lagi,” kata Joko.

BANDUNG, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (30/12/2024).

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Ara mengaku sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

“Saya baru tiga bulan jadi menteri, tapi sudah didukung ekosistem yang baik. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak, termasuk dalam upaya mewujudkan perumahan rakyat,” ujar Ara.

Ara menambahkan, untuk mempercepat pelayanan publik, Presiden Prabowo telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi aturan harus tetap diperketat.

“Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan,” jelasnya.

Ara juga mengingatkan kepada para pengusaha atau pengembang yang diberi amanah untuk membangun perumahan rakyat agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

“Pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya. Kalau tidak bertanggung jawab, pasti usaha itu akan hancur. Siapa yang mau percaya?” tegasnya.

Ara juga mengapresiasi Buana Kassiti Group, yang ia nilai sudah bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya, terbukti dari keluhan yang tidak ada dari penghuni rumah.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) perlu direstorasi untuk mencegah harimau sumatera keluar dari habitatnya dan masuk ke perkebunan serta permukiman warga.

Hal ini disampaikan setelah beberapa insiden harimau memangsa ternak di Kabupaten Pesisir Barat, yang diduga disebabkan berkurangnya satwa mangsa alami harimau di dalam hutan.

Hendra Gunawan, peneliti Konservasi Keanekaragaman Hayati dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi dengan melepas mangsa ke dalam hutan.

"Tujuannya untuk pencegahan predator puncak seperti harimau mencari mangsa di luar kawasan hutannya," ujarnya dalam wawancara tertulis, Jumat (27/12/2024).

Hendra menjelaskan, pembinaan habitat untuk satwa herbivora dapat dilakukan dengan menanam jenis-jenis tumbuhan yang menjadi makanan mereka.

"Dengan kegiatan ini diharapkan populasi herbivora dapat meningkat, dan dapat menjadi persediaan mangsa bagi karnivora seperti harimau," tambahnya.

Untuk meningkatkan populasi satwa karnivora, langkah yang sama dilakukan dengan memperbanyak populasi satwa mangsa.

Namun, jika populasi herbivora menurun drastis atau punah di lokasi tersebut, satwa dapat didatangkan dari lokasi lain melalui translokasi atau reintroduksi.

"Tentu saja, satwa mangsa yang boleh dimasukkan adalah satwa mangsa alami, seperti babi hutan, kijang, rusa, atau primata yang asli di lokasi tersebut atau pernah menghuni lokasi tersebut," kata Hendra.

Ia menekankan, pengenalan satwa yang bukan asli, terutama satwa eksotik atau ternak, tidak diperbolehkan.

Kegiatan translokasi dan reintroduksi harus didahului dengan penelitian dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan.

Restorasi habitat untuk satwa karnivora seperti harimau sumatera juga mencakup pembuatan koridor ekologis yang menghubungkan habitat-habitat yang terfragmentasi.

Baru-baru ini, seekor harimau sumatera terekam kamera di Kabupaten Pesisir Barat.

Satwa tersebut melintas di depan kandang jebak yang disiapkan oleh pemerintah.

Menurut rilis Polres Pesisir Barat, satwa bernama latin Panthera tigris sumatrae itu terekam di daerah Pekon (desa) Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkap bakal segera meminta pemerintah untuk menekan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan implementasi program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Joko menyebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bakal mulai bersurat pada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai usulan PMK untuk dapat dikeluarkan secepatnya.

“Tanggal 31 Desember [2024], Menteri PKP akan berkirim surat kepada Kementerian Keuangan. Semoga di tanggal 2 [Januari 2025] sudah ada diterima dan semoga mendapatkan respons yang baik,” kata Maruarar kepada Wartawan, Minggu (29/12/2024).

Namun demikian, bila PMK tersebut tidak kunjung diluncurkan pada Januari 2025, maka Joko mengaku bakal menggandeng industri keuangan perbankan untuk mendukung percepatan realisasi tersebut.

“Kami akan dorong perbankan untuk mengantisipasi juga, tetapi itu kan domain perbankan kan private ya. Kalau negara kita bisa dorong kan begitu. Jadi kalau kita mengadu kepada negara kan,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor perumahan pada 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga 2025 yaitu PPN DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program 3 Juta Rumah dalam setahun ini terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.

Untuk menjalankan program tersebut, Prabowo melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP pada 21 Oktober 2024.

Lantas, apa saja yang telah dicapai Kementerian PKP dalam rangka Program 3 Juta Rumah hingga akhir tahun 2024? Berikut rangkumannya:

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/11/2024). Menteri yang karib disapa Ara terlihat didampingi sejumlah pihak yakni Bos Agung Sedayu Group atau ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses Antonio, dan masih banyak lagi. Dalam seremonial tersebut, Ara terpantau mengaduk campuean pasir dan semen seraya meminta doa restu untuk menyukseskan program tiga juta rumah kepada sejumlah tamu yang hadir.

1. Bangun rumah MBR di Tangerang

Maruarar Sirait meresmikan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah MBR di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (1/11/2024).

Rumah MBR ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar hasil sumbangan dari Maruarar Sirait dan PT Bumi Samboro Sukses.

Sementara pelaksana pembangunannya yaitu Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Total biaya pembangunan rumah MBR ini diperkirakan menelan Rp 60 miliar. Sumbernya berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di PIK2.

Sebanyak 250 unit rumah akan dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Itu juga termasuk isinya alias furniture.

Pembangunan rumah MBR ini diperkirakan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo di Jakarta, Senin (25/11/2024).

2. BPHTB dan PBG gratis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah pada Senin (25/11/2024).

Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang membeli rumah.

Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.

Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Dok. Kementerian PKP Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat, Kementerian PKP Bersama PT Berau Coal Bangun 500 Unit Rumah di Berau Kaltim

3. Bangun Rumah MBR di Berau

Selain Agung Sedayu Group, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni PT Berau Coal juga ikut membangun rumah rakyat.

Hal itu ditandai dengan prosesi groundbreaking di Kabupaten Berau, Kaltim, pada Jumat (27/12/2024).

Denhan dana CSR PT Berau Coal, rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang tersebar di beberapa titik.

Seperti di Dusun Birang sebanyak 7 rumah, Dusun Gurimbang 47 rumah, dan Dusun Lati 11 rumah.

Sementara untuk titik lokasi lainnya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Berau.

Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Jakarta (ANTARA) - Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 Juta Rumah per tahun.

Dalam salah satu dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun diharapkan akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Pembangunan hunian merupakan hal penting mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia, yakni terdapat sekitar 9 juta dan angka ini bisa saja bertambah seiring pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia.

Pemerintahan sebelumnya memang telah berupaya mengatasi problema di sektor perumahan ini melalui Program Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah atau dikenal sebagai PSR merupakan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi backlog dan mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui PSR. Pembangunan tersebut bukan hanya bersumber dari hanya APBN, namun termasuk pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah sebagaimana dirinya janjikan setelah berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Sesaat setelah dilantik, Presiden di tanggal yang sama secara resmi memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tujuan pemisahan ini adalah agar pembangunan perumahan dan kawasan di sekitarnya menjadi lebih terfokus, terarah dan tepat sasaran dengan hadirnya Kementerian PKP yang dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Sebelum pemisahan ini terjadi, pada awal Oktober Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun, diharapkan bisa membangun 15 juta rumah. Program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. Program 3 Juta rumah ini diharapkan dapat menjadi landasan menuju kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Optimalisasi lahan

Pemerintah melalui Kementerian PKP bergerak cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan menjalankan sejumlah langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan bagi rumah.

Pada akhir Oktober, Kementerian PKP menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor untuk pembangunan rumah rakyat. Adapun lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor diminta untuk dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil. Sedangkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan sekitar 1,3 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

Selain memanfaatkan lahan eksisting berupa lahan sitaan dan tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah, BUMN, BUMD yang sudah ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai rumah susun (Rusun) dan dapat dihuni oleh masyarakat.

Salah satunya optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan melakukan penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta pada awal November. Tujuan penurunan tarif tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

Dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa sendirian tapi dibutuhkan semangat gotong royong dari para pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka melalui semangat gotong royong.

Pada awal November, semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tapak gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta (filantropi) di lahan yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan perumahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.Sedangkan pembangunan perumahannya sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Tak hanya berhenti sampai di Tangerang, pada akhir Desember semangat gotong royong tersebut kemudian berlanjut dengan groundbreaking pembangunan sebanyak 500 Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Berau Coal.

Keberlanjutan FLPP

Hal krusial lainnya dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah mengenai pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

FLPP merupakan program yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010 dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Target penyaluran dana FLPP sebesar 166 ribu unit rumah dan penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit pada tahun 2024 berhasil diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah berhasil membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah bagi MBR.

Menjelang tutup tahun 2024 tepatnya pada Bulan Desember, Kementerian PKP kemudian melanjutkan kembali program FLPP untuk tahun depan dengan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara BP Tapera dan 39 Bank Penyalur serta 22 Asosiasi Pengembang Perumahan.

Keputusan melanjutkan FLPP menunjukkan program tersebut telah terbukti membantu rakyat untuk lebih mudah dalam mendapatkan hunian, sekaligus juga membantu industri perumahan dan perbankan untuk berkontribusi pada perekonomian nasional.

Program 3 Juta Rumah merupakan landasannya. Sedangkan optimalisasi lahan dan aset eksisting, semangat gotong royong, serta keberlanjutan FLPP adalah langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan program tersebut untuk menghadirkan kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Jakarta (ANTARA) - Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 Juta Rumah per tahun.

Dalam salah satu dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun diharapkan akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Pembangunan hunian merupakan hal penting mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia, yakni terdapat sekitar 9 juta dan angka ini bisa saja bertambah seiring pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia.

Pemerintahan sebelumnya memang telah berupaya mengatasi problema di sektor perumahan ini melalui Program Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah atau dikenal sebagai PSR merupakan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi backlog dan mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui PSR. Pembangunan tersebut bukan hanya bersumber dari hanya APBN, namun termasuk pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah sebagaimana dirinya janjikan setelah berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Sesaat setelah dilantik, Presiden di tanggal yang sama secara resmi memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tujuan pemisahan ini adalah agar pembangunan perumahan dan kawasan di sekitarnya menjadi lebih terfokus, terarah dan tepat sasaran dengan hadirnya Kementerian PKP yang dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Sebelum pemisahan ini terjadi, pada awal Oktober Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun, diharapkan bisa membangun 15 juta rumah. Program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. Program 3 Juta rumah ini diharapkan dapat menjadi landasan menuju kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Optimalisasi lahan

Pemerintah melalui Kementerian PKP bergerak cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan menjalankan sejumlah langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan bagi rumah.

Pada akhir Oktober, Kementerian PKP menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor untuk pembangunan rumah rakyat. Adapun lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor diminta untuk dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil. Sedangkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan sekitar 1,3 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

Selain memanfaatkan lahan eksisting berupa lahan sitaan dan tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah, BUMN, BUMD yang sudah ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai rumah susun (Rusun) dan dapat dihuni oleh masyarakat.

Salah satunya optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan melakukan penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta pada awal November. Tujuan penurunan tarif tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

Dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa sendirian tapi dibutuhkan semangat gotong royong dari para pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka melalui semangat gotong royong.

Pada awal November, semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tapak gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta (filantropi) di lahan yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan perumahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.Sedangkan pembangunan perumahannya sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Tak hanya berhenti sampai di Tangerang, pada akhir Desember semangat gotong royong tersebut kemudian berlanjut dengan groundbreaking pembangunan sebanyak 500 Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Berau Coal.

Keberlanjutan FLPP

Hal krusial lainnya dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah mengenai pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

FLPP merupakan program yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010 dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Target penyaluran dana FLPP sebesar 166 ribu unit rumah dan penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit pada tahun 2024 berhasil diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah berhasil membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah bagi MBR.

Menjelang tutup tahun 2024 tepatnya pada Bulan Desember, Kementerian PKP kemudian melanjutkan kembali program FLPP untuk tahun depan dengan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara BP Tapera dan 39 Bank Penyalur serta 22 Asosiasi Pengembang Perumahan.

Keputusan melanjutkan FLPP menunjukkan program tersebut telah terbukti membantu rakyat untuk lebih mudah dalam mendapatkan hunian, sekaligus juga membantu industri perumahan dan perbankan untuk berkontribusi pada perekonomian nasional.

Program 3 Juta Rumah merupakan landasannya. Sedangkan optimalisasi lahan dan aset eksisting, semangat gotong royong, serta keberlanjutan FLPP adalah langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan program tersebut untuk menghadirkan kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Berau Coal Energy melakukan groundbreaking 500 rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan, Fitrah Nur menjelaskan groundbreaking 500 unit rumah itu menjadi wujud nyata dari gotong royong merealisasikan program 3 juta rumah.

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga Pemkab tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta,” kata Fitrah dalam keterangan remi, Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, Fitra menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan kajian ulang dan berencana untuk merevisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun, upaya revisi regulasi itu dilakukan guna memudahkan masyarakat memiliki hunian yang layak serta mengerek pasar properti nasional.

Adapun, Dewan Komisaris PT Berau Coal, Edy Santoso, menegaskan bahwa pos biaya pembangunan tersebut berasal dari dana CSR Berau COAL dan kolaborasi dengan Kementerian PKP sebanyak 500 unit yang tersebar di Dusun Birang (7 rumah), dusun Gurimbang (47 rumah) dan dusun Lati (11 rumah).

Sementara untuk sisa lokasinya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemda Berau. Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

“Kami berkomitmen untuk memfokuskan pembangunan ini di Kabupaten Berau, karena Berau Coal berada di wilayah tersebut,” jelas Edy.

Untuk diketahui, aksi groundbreaking rumah oleh pengusaha ini melanjutkan aksi Menteri PKP yang sebelumnya menggandeng developer raksasa yakni Agung Sedayu Group menghadirkan rumah gratis sebanyak 250 unit di wilayah Tangerang.

Kala itu, groundbreaking rumah gratis di Tangerang dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma atau Aguan pada (1/11/2024)

BOGOR, KOMPAS.com - Jajaran Polsek Gunung Putri memburu empat perampok yang membawa kabur mobil Mitsubishi Pajero bernomor polisi B 1525 SJR dari sebuah rumah di kawasan Cibubur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

"Pelakunya masih dalam pengejaran, kita masih di lapangan juga. Jadi belum ada yang diamankan," ucap Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robby Kartika Putra, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

Aulia menyampaikan, perampokan ini diduga melibatkan empat pelaku.

Tiga pelaku berperan memasuki rumah, satu pelaku lainnya berperan sebagai joki yang menunggu di mobil yang mereka bawa.

Aulia mengatakan, tiga pelaku yang masuk ke dalam rumah mengacak-acak salah satu kamar lantai bawah sembari membawa senjata tajam jenis parang dan linggis.

Mereka juga berupaya membobol brankas menggunakan linggis, tetapi gagal setelah dipergoki oleh seorang penghuni rumah, David.

Ketiga pelaku langsung menangkap David dan menyekapnya di dalam kamar.

"Terus karena ketahuan, diancamlah saksi David ini, dimasukkan ke dalam kamar, disekap enggak boleh keluar," kata Aulia.

Setelah menyekap David, pelaku kemudian mengambil kunci mobil dan langsung kabur dengan membawa kendaraan roda empat milik penghuni rumah.

"Habis itu ada kunci mobil diambil, belum sempat ambil barang-barang, kemudian mobil tersebut diambil kuncinya dibawa kabur," katanya.

Setelah kejadian ini, korban langsung membuat laporan ke Polsek Gunung Putri.

Sejauh ini, petugas telah memeriksa tiga saksi.

"Korban sudah buat laporan hari itu juga, langsung kita arahkan untuk buat laporan," ucap dia.

Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya adalah program 3 juta rumah layak huni.

Demi menunjang hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2025).

Pantauan detikJabar, dalam kunjungannya, Ara ditemani secara langsung Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Kemudian mereka melakukan pengecekan beberapa rumah subsidi di perumahan tersebut.

Ara nampak selalu bertanya kepada warga bagaimana fasilitas yang ada di perumahan tersebut. Terdengar mayoritas warga tidak ada yang mengeluhkan mengenai perumahan tersebut. Bahkan dari sisi air pun tidak ada permasalahan.

"Saya datang ke 5 Rumah, semua yang saya tanya tidak ada keluhan, saya senang. Kalau ada keluhan nanti Pak Joko ada tanggungjawabnya," ujar Ara, dalam sambutannya, Minggu (29/12/2024).

Ara mengaku, beberapa warga di perumahan tersebut memiliki usaha secara mandiri. Mereka memiliki warung kelontongan, hingga usaha makanan seblak.

"Ini membuat semangat perjuangan untuk membangun ekonomi bagi keluarga. Walaupun mereka disibukan mengurus anak, tapi mereka bisa berusaha," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan tujuan melakukan kunjungan adalah untuk melakukan pengecekan beberapa perumahan. Kata dia, selanjutnya progres tersebut akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

"Hari ini ada empat titik dan saya tugaskan wamen dan direktur yang lain mengecek bagaimana ready stok FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Karena saya harus segera melaporkan kepada menteri keuangan bagaimana kesiapannya. Ini saya masih ada tiga titik lagi di Bandung," bebernya.

Sebelumnya, kata dia, telah melakukan kunjungan ke wilayah Bogor dan Serang. Hal tersebut dilakukannya supaya mengetahui secara langsung progres tersebut.

"Jadi sebagai menteri saya tidak hanya menerima laporan, saya harus turun ke bawah untuk mengecek lapangan. Dari situ baru saya bisa mengambil kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada menteri keuangan. Betul nggak ada ready stock seperti yang disampaikan. Supaya informasinya bisa akurat," kata Ara.

Pihaknya meminta para pengusaha bisa terus membantu pemerintah. Makanya dirinya memiliki keyakinan pengusaha akan terus berkembang jika berkolaborasi.

"Karena saya yakin pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya, kalau enggak bertanggungjawab pasti hancur usahanya nanti siapa yang mau percaya. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak," katanya.

Ara menyambut baik jika tanah koruptor akan digunakan perumahan rakyat. Kata dia, hal tersebut akan berguna bagi masyarakat.

"Tanah koruptor yang di sita Negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan, saat ini telah menyediakan ratusan rumah subsidi untuk program tersebut.

"Iya stok nya itu 117, kalau komersil semua ready. Itu jangka waktu satu tahun, kita bangun hanya waktu 3 bulan. Artinya dalam kurun waktu itu semuanya ready," kata Joko.

Joko mengaku, optimistis program 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat akan bisa terealisasi. Sehingga dirinya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah.

"Inisiasi pemerintah untuk mendorong penyelesaian backlog ini kan bagus. Insyaallah akan mendorong banyak hal," ucap Joko.

Dia menambahkan masyarakat yang mendapatkan rumah subsidi adalah bunganya tidak bertambah dari awal hingga akhir. Pasalnya adanya subsidi dari pemerintah dan bank.

"Yang dapet subsidi itu kan masyarakat, dari bunganya fiks dari masal awal sampai tenor akhir. Kalau masalah anggarannya itu ada APBN yang saat ini 75 persen, dan 25 persen dari bank. Nah yang tadi ditanyakan 50 50 itu adalah APBN nya 50 persen, bank nya 50 persen. Berarti itu akan menambah jumlahnya mereka yang bisa diserapnya," pungkasnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan 12.331 hektare (Ha) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 10 kecamatan. Lahan yang berstatus LP2B tak bisa dipakai untuk mendirikan perumahan dan industri.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, mengatakan pemerintah akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk menyelamatkan 12.331 Ha lahan pertanian di 10 kecamatan Lombok Barat pada 2025.

"Kami Pemda Lombok Barat sudah menetapkan lahan pertanian 12.331 hektare. Itu lahan tidak boleh lagi dibangun perumahan. Jadi perumahan dibangun di luar lahan yang itu," ujar Najamuddin, Minggu (29/12/2024).

Sehingga, jelas Najamuddin, Pemkab Lombok Barat akan mempertahankan lahan persawahan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan swasembada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang juga kami akan cetak sawah baru. Data itu ada di pertanian. Lokasinya di wilayah selatan Lombok Barat," ujar Najamuddin.

Di samping menyelamatkan lahan pertanian, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi sebagai daerah penyangga Mataram.

"Harus kami siapkan. Untuk di lahan sawah kami kunci tidak boleh dibangun perumahan. Tersebar ada di Kecamatan Labuapi, Gerung Gunungsari, di 10 kecamatan di luar area persawahan," kata Najamuddin.

Oleh karena itu, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin mencetak 3 juta rumah subsidi di NTB tetap didukung. Namun, dukungan itu diberikan di luar lahan LP2B.

"Lombok Barat jadi daerah penyangga Kota Mataram tentu harus kami lihat titik lokasi pembangunan. Kami berikan izin. Pangan kami pertahankan. Program 3 juta rumah harus kita siapkan sehingga semuanya oke," jelas Najamuddin.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat dan Mataram, NTB, mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya, tetapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok