Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim

Sampit (ANTARA) - Data pada Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah dan Kantor Kementerian Agama setempat menunjukkan, total pelajar calon penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kabupaten setempat mencapai 114.051 pelajar.

Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah di Sampit Sabtu mengatakan, jumlah itu belum termasuk penerima manfaat non-akademik, seperti ibu hamil dan ibu menyusui.

“Sesuai arahan dari pimpinan pada rapat sebelumnya, kami sudah menyampaikan data murid dan yang terdata oleh kami ada sebanyak 102.463 murid, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMA/SMA; dan SLB baik itu yang berstatus negeri maupun swasta,” katanya.

Ia menjelaskan, data pelajar tersebut sebenarnya bisa diakses melalui laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu sistem pendataan nasional yang dikelola oleh kementerian terkait dan telah terintegrasi dengan sistem di seluruh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan pihaknya adalah yang berada di bawah Dinas Pendidikan, termasuk SMA dan SMK yang sebenarnya berada di bawah kewenangan Disdik Provinsi Kalteng.

Sementara, sekolah yang berada di bawah Kementerian Keagamaan pendataan dilakukan oleh Kantor Kemenag setempat.

“Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim,” jelasnya.

Sehubungan dengan Program MBG ini, Irfansyah menyatakan Disdik Kotim sudah siap, bahkan banyak sekolah yang antusias dan terus menanyakan jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan dan program tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kotim Noor Syaifullah juga menyampaikan, berkaitan dengan Program MBG ini pihaknya telah mendata jumlah pelajar yang berada di bawah naungan Kemenag.

Pelajar itu meliputi satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan pondok pesantren dengan jumlah pelajar serta santri sebanyak 11.588 orang.

“Berkaitan dengan Program MBG sesuai arahan Pemkab Kotim sejauh ini kami hanya dimintai data dan itu sudah kami sampaikan dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA, termasuk pondok pesantren. Karena dari 11 item penerima MBG ini di antaranya adalah santri,” jelasnya.

Meskipun jumlah pelajar yang terdata sebanyak 114.051 orang, berdasarkan rapat terakhir yang digelar Pemkab Kotim bersama Perwakilan BGN dan Vendor bahwa tahap awal Program MBG hanya untuk 3.000 pelajar.

Hal ini karena baru ada satu vendor dan satu dapur umum yang bertugas di Kotim. Sementara, kapasitas satu dapur umum hanya menangani 3.000-3.500 porsi makanan.

Syaifullah berharap adanya pemerataan dalam pelaksanaan Program MBG. Sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) ada 11 item sasaran penerima makanan bergizi gratis.

Karena itu, ia meminta agar dalam tahap awal ini juga melibatkan satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik itu MI, MTs, MA maupun pondok pesantren.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim

Sampit (ANTARA) - Data pada Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah dan Kantor Kementerian Agama setempat menunjukkan, total pelajar calon penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kabupaten setempat mencapai 114.051 pelajar.

Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah di Sampit Sabtu mengatakan, jumlah itu belum termasuk penerima manfaat non-akademik, seperti ibu hamil dan ibu menyusui.

“Sesuai arahan dari pimpinan pada rapat sebelumnya, kami sudah menyampaikan data murid dan yang terdata oleh kami ada sebanyak 102.463 murid, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMA/SMA; dan SLB baik itu yang berstatus negeri maupun swasta,” katanya.

Ia menjelaskan, data pelajar tersebut sebenarnya bisa diakses melalui laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu sistem pendataan nasional yang dikelola oleh kementerian terkait dan telah terintegrasi dengan sistem di seluruh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan pihaknya adalah yang berada di bawah Dinas Pendidikan, termasuk SMA dan SMK yang sebenarnya berada di bawah kewenangan Disdik Provinsi Kalteng.

Sementara, sekolah yang berada di bawah Kementerian Keagamaan pendataan dilakukan oleh Kantor Kemenag setempat.

“Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim,” jelasnya.

Sehubungan dengan Program MBG ini, Irfansyah menyatakan Disdik Kotim sudah siap, bahkan banyak sekolah yang antusias dan terus menanyakan jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan dan program tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kotim Noor Syaifullah juga menyampaikan, berkaitan dengan Program MBG ini pihaknya telah mendata jumlah pelajar yang berada di bawah naungan Kemenag.

Pelajar itu meliputi satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan pondok pesantren dengan jumlah pelajar serta santri sebanyak 11.588 orang.

“Berkaitan dengan Program MBG sesuai arahan Pemkab Kotim sejauh ini kami hanya dimintai data dan itu sudah kami sampaikan dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA, termasuk pondok pesantren. Karena dari 11 item penerima MBG ini di antaranya adalah santri,” jelasnya.

Meskipun jumlah pelajar yang terdata sebanyak 114.051 orang, berdasarkan rapat terakhir yang digelar Pemkab Kotim bersama Perwakilan BGN dan Vendor bahwa tahap awal Program MBG hanya untuk 3.000 pelajar.

Hal ini karena baru ada satu vendor dan satu dapur umum yang bertugas di Kotim. Sementara, kapasitas satu dapur umum hanya menangani 3.000-3.500 porsi makanan.

Syaifullah berharap adanya pemerataan dalam pelaksanaan Program MBG. Sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) ada 11 item sasaran penerima makanan bergizi gratis.

Karena itu, ia meminta agar dalam tahap awal ini juga melibatkan satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik itu MI, MTs, MA maupun pondok pesantren.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo gaspol menggencarkan beragam program kesejahteraan rakyat.

Seolah hampir kehabisan tenggat, program penyediaan tiga juta rumah rakyat tahun ini, swasembada pangan, hilirisasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berkejaran Waktu untuk menunjukkan bahwa pemerintah memegang teguh komitmen dan menjalankan program yang dijanjikan.

Kabar gembira misalnya datang dari Badan Bank Tanah yang menyebutkan aset pertanahan seluas 33.115,6 hektare, yang dimilikinya saat ini, bisa digunakan untuk program tiga juta rumah dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyebutkan untuk program swasembada pangan, lahan paling besar milik Bank Tanah yang bisa digunakan untuk swasembada pangan berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan wilayah Kalimantan. Ada pula di Bangka Belitung. Di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terdapat lahan sebesar 1.873 hektare yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan.

Sementara untuk perumahan rakyat untuk mewujudkan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini, dan 15 juta rumah selama lima tahun ke depan, Bank Tanah masih memiliki lahan yang tersebar di beberapa titik Indonesia seperti di Tanjung Balai Asahan, Tapanuli, Sumatera Utara, Purwakarta, Jawa Barat serta Penajam Passer Utara (PPU), Kalimantan Timur. Bank Tanah selalu siap jika diminta untuk memfasilitasi penyediaan tanah.

Parman menyebut pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu melihat jumlah penduduk yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut. PPU sudah menjadi lahan yang menarik dan cantik untuk investasi.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional. Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

Backlog

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93 persen backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog atau penumpukan pekerjaan yang belum selesai tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 juta rumah per tahun. Program 3 jta rumah per tahun terdiri atas pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Lalu bagaimana peranan ketiga strategi tersebut dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi rakyat kecil?

Keterbukaan publik

Strategi pertama dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah dengan melakukan keterbukaan publik. Kerterbukaan publik yang dimaksud untuk membuat program 3 juta rumah menjadi terbuka dan transparan dengan melibatkan pengawasan publik dan aparat hukum secara ketat.

Pelibatan tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat program 3 juta rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan lainnya adalah dengan membuka forum diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pelaku usaha sampai dengan awak media massa guna memberikan masukan kepada pemerintahan.

Strategi keterbukaan publik bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi di dan pungutan liar tahap paling dini yang dapat berkontribusi pada penurunan harga rumahbagi masyarakat kecil.Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput

Strategi berikutnya, melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan rumah susun (rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang telah terbangun sejak tahun 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Rusun Pasar Rumput diprioritaskan bagi korban terdampak kebakaran Manggarai dan warga yang akan terdampak penataan Kawasan Sungai Ciliwung.

Kemudian masyarakat yang diprioritaskan untuk menghuni rusun tersebut adalah para guru yang belum memiliki rumah pertama, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah, serta para ASN bergaji rendah.

Mengingat mayoritas penghuni rusun tersebut merupakan masyarakat kecil, dengan demikian pemerintah berupaya untuk menurunkan harga sewa unit Rusun Pasar Rumput. Rencananya harga sewa unit rusun tersebut akan berkisar mulai dari Rp1.250.000 per bulan sampai dengan Rp2.250.000 per bulan.

Strategi selanjutnya, melalui inovasi dengan salah satunya memanfaatkan lahan-lahan sitaan yang disita oleh aparat penegak hukum dari para koruptor. Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari tangan koruptor.

Pemanfaatan lahan-lahan sitaan tersebut tentunya bisa menjadi terobosan bagi penyediaan rumah bagi rakyat, terutama dalam mengurangi beban anggaran untuk pembebasan lahan karena lahan-lahan sitaan berstatus resmi milik negara. Pemanfaatan lahan sitaan untuk penyediaan rumah bagi rakyat juga dapat memberikan efek jera kepada koruptor dan memberikan peringatan keras kepada oknum yang berniat untukmelakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Inovasi pemanfaatan lahan sitaan diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anggaran perumahan sendiri untuk tahun 2025 sangat terbatas, yakni sebesar Rp5,07 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemanfaatan lahan sitaan tersebut tentunya dapat sangat membantu anggaran perumahan yang terbatas pada tahun depan.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat di Indonesia memang membutuhkan strategi luar biasa. Setahun tak lama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memutar otak untuk membahas potensi penambahan anggaran program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, pemerintah ingin menambah jumlah penerima manfaat.

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang telah ditetapkan pemerintah senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.

Sementara dibutuhkan setidaknya tambahan anggaran dengan nilai Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dana Pemda dan BUMN

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas potensi tambahan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dadan menegaskan tidak ada skema usulan lain yang turut dibahas dalam rapat selain dari pemda dan BUMN.

Pasalnya, belakangan beredar ragam usulan untuk tambahan dana MBG. Beberapa usulan yang santer beredar seperti dari zakat hingga cukai rokok.

"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain," tegas Dadan.

Langkah memanfaatkan pemda untuk sumber tambahan dana program Makan Bergizi Gratis didukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Tito menyatakan partisipasi pemda dalam program MBG dapat meningkatkan elektabilitas kepala daerah, mendukung kesehatan anak-anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Menurut Tito, jumlah kontribusi ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah. Pasalnya, pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (mandatory spending) tiap daerah.

"Kita enggak mandatory. (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing," ucap Tito.

Senada, pemda yang APBD dan PAD tinggi disarankan ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun.

Ragam usulan mencuat

Selain dari BUMN dan pemda, ada juga usulan zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Sultan menyampaikan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program Makan Bergizi Gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 14 Januari 2025.

Sayangnya, wacana ini menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Merespons kritikan yang ada, Sultan mengklarifikasi bahwa yang dimaksudkannya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, 16 Januari 2025.

Usulan tambahan dana lainnya disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani yang keberatan jika zakat dipakai untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

Dia menyarankan lebih baik jika memang program Makan Bergizi Gratis mengambil dana cukai rokok.

"Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, kemarin.

Selain itu, ia menyarankan bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat.

Menurutnya, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya. “Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.

Respons Apindo

Merespons ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, tidak keberatan jika mengambil sumber tambahan dari cukai.

Sebab, pengelolaan cukai sudah berada dalam kewenangan pemerintah.

Akan tetapi, ia menolak jika mengambil dana dari pengusaha untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Hariyadi, Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah dan kontribusi pengusaha sudah terpenuhi melalui pajak yang dibayarkan kepada negara.

"Kami pengusaha sudah mengontribusi program negara lewat pajak. Pajak itu kita bayarkan supaya negara bisa menjalankan programnya,” tambah dia.

Hariyadi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah bagian dari janji unggulan Presiden Prabowo, yang seharusnya didanai dari anggaran negara, bukan melalui tambahan kontribusi dari pengusaha.

Dia juga menyoroti adanya anggapan bahwa dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan bisa digunakan untuk mendukung program ini.

Menurutnya, dana TJSL sudah memiliki alokasi tersendiri sesuai kebijakan masing-masing perusahaan.

“TJSL itu sudah ada programnya masing-masing, diserahkan kepada perusahaan. Jadi, kita sudah berkontribusi lewat mekanisme yang ada,” tegas Hariyadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memutar otak untuk membahas potensi penambahan anggaran program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, pemerintah ingin menambah jumlah penerima manfaat.

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang telah ditetapkan pemerintah senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.

Sementara dibutuhkan setidaknya tambahan anggaran dengan nilai Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dana Pemda dan BUMN

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas potensi tambahan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dadan menegaskan tidak ada skema usulan lain yang turut dibahas dalam rapat selain dari pemda dan BUMN.

Pasalnya, belakangan beredar ragam usulan untuk tambahan dana MBG. Beberapa usulan yang santer beredar seperti dari zakat hingga cukai rokok.

"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain," tegas Dadan.

Langkah memanfaatkan pemda untuk sumber tambahan dana program Makan Bergizi Gratis didukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Tito menyatakan partisipasi pemda dalam program MBG dapat meningkatkan elektabilitas kepala daerah, mendukung kesehatan anak-anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Menurut Tito, jumlah kontribusi ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah. Pasalnya, pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (mandatory spending) tiap daerah.

"Kita enggak mandatory. (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing," ucap Tito.

Senada, pemda yang APBD dan PAD tinggi disarankan ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun.

Presiden Prabowo Subianto berencana menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, anggaran MBG dari APBN 2025 Rp 71 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan pada detikcom, Selasa (14/1/2025).

Perbandingan Anggaran dan Target Makan Bergizi Gratis

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun menurutnya cukup untuk satu tahun jika penyelenggaraan programnya bertahap. Skemanya yakni pada tahap Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk 3 juta penerima manfaat.

MBG tahap 2, April-Agustus 2025, diterapkan melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Kemudian MBG tahap 3 pada akhir 2025 diperuntukkan bagi 15 juta -17,5 juta orang penerima manfaat.

Angka 15 juta-17,5 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis adalah sekitar 18-21,1 persen dari target awal program Makan Bergizi Gratis, yang menyentuh 82,9 juta penerima manfaat.

Menurut Dadan, opsi penambahan anggaran memungkinkan program Makan Bergizi Gratis menyentuh lebih banyak penerima manfaat.

Usulan Dana Tambahan Makan Bergizi Gratis

Dana Zakat

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin semula mengusulkan agar dana zakat dapat dipakai memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program MBG ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan, Selasa (14/1/2025), dikutip dari laman DPR.

Cukai Rokok

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menolak usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis. Ia usul agar biaya MBG diambil dari sumber lain, salah satunya dari cukai rokok.

Dikutip dari CNBC Indonesia, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) 2024 hingga Juli tahun tersebut mencapai Rp 111,3 triliun.

"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp 150 T," katanya, dikutip dari laman DPR.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," katanya.

APBD Provinsi, Pemkot, dan Pemkab

Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan pada Prabowo agar dana APBD ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis. Ia mengatakan, Pemprov Jatim punya ruang fiskal untuk membantu biaya program MBG.

Khofifah mengatakan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten bisa turut menyumbangkan sebagian APBD jika ada ruang fiskal yang cukup.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," katanya usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, mewakili Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (14/1/2025), dikutip dari detikFinance.

CSR BUMN dan Perusahaan Swasta

Alih-alih dana zakat, Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) BUMN, maupun perusahaan swasta bisa digunakan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya," kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detiknews.

Gerakan Sedekah Nasional

Fahrur berpendapat pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Ia mengatakan penggunaannya lebih fleksibel daripada zakat yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

"Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya," ucapnya.

Respons Prabowo

Terkait usulan dana zakat dipakai untuk membiayai Makan Bergizi Gratis, Prabowo menyatakan penggunaan zakat diurus oleh pihak bersangkutan. Sementara itu, ia menyatakan pihaknya siap memberikan makanan bagi seluruh anak-anak RI di tahun ini.

"Ya, yang ngurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas, dari Pemerintah Pusat, kita siap, semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini.

Respons Baznas

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengatakan, dana zakat bisa saja dipakai untuk membiayai MBG asal menyasar golongan fakir dan miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detikFinance.

Ia menjelaskan, kelompok mustahik atau yang berhak menerima zakat antara lain golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (korban perdagangan manusia), hingga ibnu sabil (orang dalam perjalanan yang bukan maksiat).

Respons BGN

Kepala BGN Dadan Hindayana menilai, usul penggunaan APBD untuk membiayai Makan Bergizi Gratis sangat perlu dan bisa direalisasikan.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," tulisnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025) kemarin.

Dadan mengatakan, pemda juga bisa membantu MBG dengan menyiapkan infrastruktur SPPG, distribusi MBG, dan membina masyarakat untuk memasok bahan baku lokal. Kemudian, sejumlah dinas setiap pemda dapat menyalurkan bantuan MBG terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

APBD Sumbang Rp 5 Triliun

Pemerintah juga akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau banyak sekolah di 31 provinsi, termasuk sekolah luar biasa (SLB). Setiap menu yang dibagikan pun dipastikan oleh ahli gizi.

"Badan Gizi menempatkan satu ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mereka dari awal sudah harus mendeteksi kebutuhan-kebutuhan khusus apa yang ada di setiap satuan pelayanan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai melakukan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025).

Dadan menjelaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu juga memiliki data terkait kebutuhan maupun makanan yang tidak dapat dikonsumsi oleh masing-masing siswa. Dia mencontohkan bahwa terdapat seorang anak di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tidak bisa makan alias fobia terhadap nasi.

Langkah serupa pun diterapkan di SLB. "Contoh ya, di Warung Kiara seperti Bojong Koneng ada satu anak masing-masing yang fobia nasi, dan itu diperhatikan. Kemudian kami sekarang sudah melayani SLB, itu pun juga kebutuhan menunya diperhatikan oleh ahli gizi," ucap Dadan.

Ahli gizi pun menerima aspirasi siswa yang memang tidak bisa makan jenis makanan tertentu untuk diakomodasi. "Kemudian kami dapat laporan dari Papua bahwa banyak yang alergi, maka alerginya kita identifikasi supaya tidak diberikan makanan yang menimbulkan alergi," ucap Dadan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sampai akhir tahun 2024, total aset lahan Badan Bank Tanah adalah 33.115,6 hektar yang tersebar di 45 kabupaten/kota.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan aset yang dimiliki Badan Bank Tanah sebesar 194 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan, aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti jual beli, sewa, hibah, serta tukar menukar.

Artinya, aset lahan Badan Bank Tanah juga bisa digunakan untuk menyukseskan program 3 juta rumah, swasembada pangan, hingga pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah.

"Badan Bank Tanah memberi jaminan kepastian hukum melalui hak di atas Hak Pengelolaan (HPL), kepastian harga, dan kecepatan proses investasi," ungkap Parman dalam media gathering Badan Bank Tanah di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menambahkan, dari total aset persediaan tanah yang dimiliki Badan Bank Tanah di 45 kabupaten/kota, sebanyak 13 kabupaten/kota telah dilakukan pemanfaatan tanah.

"Bahwa secara rasio ini sudah mencapai 28,89 persen. Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik," jelas Hakiki.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo mengatakan, Badan Bank Tanah membidik penambahan aset lahan seluas 140.000 hektar pada tahun 2025.

Ada pun 120.000 hektar lahan di antaranya berasal dari pelepasan hutan.

Sementara 20.000 hektar tanah sisanya akan berasal dari tanah telantar, tanah bekas hak, tanah bekas tambang, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, hingga tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.

"Ini sesuatu yang baru (aset dari tanah pelepasan kawasan hutan), kita sedang rencanakan itu dengan jajaran Kementerian Kehutanan supaya bisa tercapai," tuntas Ari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah disalurkan kepada 650.000 penerima manfaat usai 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

Kegiatan makan bergizi gratis ini mencakup 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan, usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyebut, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Selama Januari-April, pemerintah menargetkan MBG mampu menyasar 3 juta penerima.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

"Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ucap dia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan MBG mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

Terbaru, Dadan mengungkapkan, pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran agar program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

Peningkatan jumlah penerima pun perlu dibarengi dengan pasokan bahan baku yang memadai.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah disalurkan kepada 650.000 penerima manfaat usai 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

Kegiatan makan bergizi gratis ini mencakup 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan, usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyebut, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Selama Januari-April, pemerintah menargetkan MBG mampu menyasar 3 juta penerima.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

"Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ucap dia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan MBG mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

Terbaru, Dadan mengungkapkan, pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran agar program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

Peningkatan jumlah penerima pun perlu dibarengi dengan pasokan bahan baku yang memadai.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," ujar Dadan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mempercepat perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Untuk itu, diperkirakan akan ada penambahan anggaran dari Rp 71 triliun menjadi Rp 100 triliun.

Dadan menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan BGN, anggaran Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 100 triliun sudah cukup untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat, yang sebelumnya jumlah itu baru bisa direalisasikan pada tahun 2029.

“Untuk saat ini, yang sudah pasti adalah Rp 71 triliun, yang hanya cukup untuk melayani 15 – 17,5 juta penerima manfaat,” ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu Presiden Prabowo, pada Jumat (17/1/2024).

Selain itu, Dadan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam rantai pasok makanan bergizi. Dengan demikian, program MBG ini dapat berperan lebih mendorong roda perekonomian nasional.

“Ketika 82,9 juta penerima manfaat diberi makan, dan kita menetapkan hari tertentu untuk makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi (bahan pokok) lokal,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, bahwa BGN akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi untuk memastikan pemanfaatan potensi lokal.

“Fokus kami adalah pada sumber daya nasional, bukan pada pembiayaan luar negeri atau hal lain. Semua dirancang agar melibatkan kontribusi APBN, pemerintah daerah, BUMN, dan kementerian terkait,” jelas dia.

Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan pernyataan resmi terkait tambahan anggaran dalam waktu dekat. Rencana menambah anggaran oleh Presiden Prabowo ini juga didasari kegelisahan banyak anak mengeluh belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.

“Pak Presiden sangat ingin semua anak segera menikmati program ini. Jadi, mohon bersabar. Untuk detail anggaran tambahan, biar nanti beliau sendiri yang menyampaikan,” ujar Dadan.

Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 650 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan target terus meningkat hingga mencapai 3 juta penerima pada April 2025.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News