Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melantik sejumlah pejabat Kementerian PKP. Pelantikan tersebut dilakukan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Acara dimulai sekitar pukul 13.50 WIB. Para pejabat yang akan dilantik mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kemeja putih dan dasi merah. Pelantikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri PKP Maruarar Sirait memandu sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya di lokasi.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, para pejabat menandatangani dokumen kerja secara serentak.

Berikut ini jajaran Pejabat Tinggi Kementerian PKP.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choiroel, S.Sos, M.Si
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si.
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Dalam acara ini, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, Ketua Umum REI Joko Suranto, hingga Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

(abr/zlf)

Saya bisa lapor juga dari Turki ada investor swasta nanti 50.000 unit hunian, dan dari Singapura ada 100.000 unit hunian

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Nanti tanggal 31 Januari Insya Allah disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan itu dari Uni Emirat Arab, berarti dari Abu Dhabi itu ada 1 juta rumah," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Rencana penandatanganan komitmen untuk 1 juta rumah dari UEA tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain UEA, Hashim juga menyampaikan bahwa Turki dan Singapura siap berinvestasi untuk membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

"Saya bisa lapor juga dari Turki ada investor swasta nanti 50.000 unit hunian, dan dari Singapura ada 100.000 unit hunian," katanya.

Ketua Satgas Perumahan itu mengatakan bahwa komitmen yang dari Qatar untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah ditandatangani yakni 1 juta unit hunian dan itu nantinya berupa apartemen.

Selanjutnya dari pemerintah Qatar juga sudah menyatakan secara resmi siap membantu 3-5 juta hunian.

"Itu Pemerintah Qatar, berarti dari Qatar antara 4-6 juta unit hunian, rumah dan apartemen. Jadi berarti itu 5-7 juta hunian itu sudah dari hanya dua negara yakni Qatar dan UEA. Saya kira ini cepat, jadi cepat dalam 3 bulan kira-kira sudah dapat komitmen untuk 7 juta unit lebih," kata Hashim.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Penandatanganan itu juga menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya doakan, semua bisa bekerja keras, bekerja baik,” ungkap Ara dalam sambutannya pada pelantikannya tersebut.

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Para pejabat yang dilantik kemudian bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum serta penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Ara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PKP:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choirul, S.Sos, M.Si

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si.

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum.

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar berencana menambah investasi 3 juta-5 juta unit rumah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, tambahan ini berasal dari investasi Pemerintah, bukan seperti sebelumnya yang bersumber dari pribadi.

Hashim mengungkapkan hal ini usai pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Dari Qatar yang sudah di tanda tangan itu 1 juta unit penghunian berupa apartemen, terus dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi 3-5 juta rumah dan apartemen,” ungkap Hashim.

Apabila ditambah dengan 1 juta unit hunian sebelumnya, maka investasi Qatar mencapai 4 juta hingga 6 juta unit hunian.

Sebelumnya, Qatar telah resmi menyatakan komitmennya ikut membangun 1 juta rumah di Indonesia, Rabu (8/1/2205).

Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understading (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Hashim mengungkapkan, Qatar menginvestasikan sekitar 16 miliar dollar AS-20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 261,9 triliun hingga Rp 327,45 triliun dalam membangun 1 juta rumah berbentuk vertikal di perkotaan.

Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Ara dan Tito mengapresiasi kecepatan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya memakan waktu 30 menit.

Peninjauan itu dilaksanakan di Kantor Mal Pelayanan Publik Jalan Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025). Ara dan Tito tampak didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan beberapa jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Di Jakarta sudah bisa 30 menit untuk penerbitan PBG. Ini luar biasa. Ini menandakan SDM di Mal Pelayanan Publik melayani dengan hati dan profesional," kata Ara.

"Terima kasih, Pj Gubernur DKI dan Mendagri Tito yang telah membantu kami dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia," sambungnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Teguh menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendukung program pembangunan tiga juta rumah dengan mempercepat penerbitan PBG.

"Implementasi PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel," ujar Teguh.

Teguh mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan layanan publik yang lebih baik melalui percepatan penerbitan PBG. Dengan memanfaatkan teknologi terkini yang mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung, seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta.

"Pengintegrasian data dan informasi ini akan mempermudah serta menyederhanakan pemrosesan PBG, baik bagi Pemprov DKI maupun Petugas Tim Teknis Pemprov DKI, sehingga proses penilaian teknis dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat," ucapnya.

Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, Teguh mengatakan pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon.

Di sisi lain, Pemprov juga siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan PBG, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pihaknya akan membebaskan retribusi untuk perizinan PBG bagi MBR pada program pembangunan tiga juta rumah.

"Melalui upaya ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR, serta memberikan kontribusi nyata terhadap program nasional penyediaan hunian terjangkau di Indonesia," tutur Teguh.

"Dalam kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar dapat mengurus perizinan dan nonperizinan secara mandiri, tanpa melalui pihak ketiga. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah," imbuhnya.

(bel/eva)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," jelas Piter.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai makan bergizi gratis hingga food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan tidak komersial.

Sebagaimana program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas Prabowo, program tersebut menjadi tugas pemerintah dan otomatis dibiayai sepenuhnya melalui APBN.

"Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial. Bukan bisa, harus," tuturnya.

Jakarta: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) sebagai liquidity provider di sektor perumahan menyalurkan pembiayaan Refinancing Kredit Serbaguna Perumahan untuk Pensiunan kepada Bank Mandiri Taspen sebesar Rp 1,5 triliun.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Heliantopo, Direktur Bisnis SMF, dengan Maswar Purnama, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen.

Skema pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi segmen masyarakat pra-pensiunan dan pensiunan di seluruh Indonesia, sehingga mendukung upaya pemerataan kesejahteraan.

“Ini merupakan salah satu komitmen kami dalam mewujudkan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam pengentasan backlog nasional. Dengan kerjasama pembiayaan ini semoga dapat menambah kesejahteraan para pensiunan dimasa yang akan mendatang," jelas Direktur Bisnis SMF Heliantopo dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Januari 2025.

Kerja sama strategis ini telah berjalan sejak 2023. Dengan dukungan dana senilai Rp1,5 triliun dari SMF, Bank Mandiri Taspen dapat memperluas layanan pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan kredit pembangunan rumah, renovasi rumah, maupun pembelian rumah dengan skema agunan payroll pensiunan.

“Kami melihat adanya kebutuhan dan minat pasar terhadap pembiayaan ini, maka kami membutuhkan dukungan dari SMF untuk memperkuat likuiditas kami dalam menyalurkan pembiayaan,” ungkap Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama,

Langkah ini mencerminkan komitmen SMF dalam mendukung terciptanya keterhunian bagi masyarakat yang berkelanjutan, selaras dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) di Indonesia.

Pada 2024, total pembiayaan yang disalurkan SMF sebesar Rp17,1 triliun, yang mencakup pembiayaan komersial, KPR FLPP, Kredit Mikro Perumahan, hingga skema Rent to Own.

Melalui berbagai skema pembiayaan ini, SMF berkomitmen untuk menciptakan likuiditas yang stabil bagi sektor perumahan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Dengan inisiatif ini, SMF tidak hanya mendukung penyediaan perumahan yang lebih inklusif, tetapi juga berperan aktif dalam pengentasan backlog dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

(KIE)

Bogor -

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sekaligus memastikan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui) dan balita menjadi penerima manfaat program MBG.

"Hari ini memastikan karena ada pertanyaan, Pak, apakah hanya anak sekolah saja ibu hamil, balita dapat enggak? Maka kita selaku pembantu presiden, MOU dengan Kepala BGN, bahwa ibu hamil, balita juga dapat MBG, makan bergizi gratis," kata Wihaji di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanahsareal, Kota Bogor, Senin (20/1/2025).

Wihaji mengatakan, kementeriannya berperan dalam penyediaan data bumil, busui dan balita penerima manfaat program MBG. Selanjutnya, makanan bergizi dari dapur sehat didistribusikan langsung oleh tim pendamping keluarga dan kader KB.

"Kebetulan di kementerian kita, dalam hal ini BKKBN punya pasukan yang namanya tim pendamping keluarga (PK), punya kader KB dan sebagainya, yang hari ini saya kira untuk memastikan (pendistribusian). Kan tiap hari tidak mungkin juga ngumpulin ibu hamil, tiap hari tidak mungkin ngumpulin balita," kata Wihaji.

"Maka pasukan kita, tim pendamping keluarga nanti mensupporting beliau (Kepala BGN) untuk pendistribusian. Kemudian pendataannya siapa ibu hamilnya, siapa ibu menyusuinya, siapa balitanya, itu di kita (siapkan). Edukasinya, InsyaAllah kita supporting," lanjutnya.

Wihaji dalam kegiatannya juga sempat meninjau proses memasak di SPPG Tanahsareal dan pendistribusian makanan bergizi di Posyandu Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Wihaji didampingi langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Beliau (Menteri Wihaji) hadir juga sekaligus untuk melakukan kolaborasi, kerja sama di dalam pengawalan pembinaan kependudukan, terutama di ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang merupakan ranah kompetensi beliau. Supaya apa yang Badan Gizi lakukan itu tepat sasaran, efektif dan tidak mubazir," kata Dadan.

"Sehingga kami nanti akan melakukan kegiatan bersama karena untuk ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita ini makanannya harus dikirim ke alamat masing-masing.Dan untuk itu kami bekerjasama dalam hal pendataan, kemudian penyaluran, dan juga pembimbingan, termasuk pengawasan agar kegiatan ini bisa dikerjakan bersama-sama agar lebih ringan," lanjutnya.

(sol/knv)