Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi gerak cepat dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengatasi kasus keracunan dari 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa Kepala Negara pun memaklumi adanya peluang terjadinya kesalahan teknis dalam penyelenggaraan program andalannya tersebut.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Kejadian Di Sukuharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan [kami] segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi [langkah itu] dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja,” tuturnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa kondisi keracunan di Sukoharjo adalah kesalahan murni teknis dan tidak ada kesengajaan yang sudah teratasi secara langsung oleh petugas di lapangan.

Dadan menyebut saat makanan dibagikan oleh petugas, pihaknya segera menyadari bahwa ada hal yang kurang elok terkait dengan kondusi menu ayam goreng tepung yang disajikan.

Oleh sebab itu, Dadan melanjutkan bahwa sisa 2400 buah makanan yang bakal disajikan segera ditarik dan digantikan dengan telur. Sementara, anak yang mengalami keracunan hingga 40 orang langsung ditangani oleh Petugas Puskesmas.

“Mereka sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan dan didamping oleh petugas Puskesmas. Mereka makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” imbuhnya.

Dadan melanjutkan bahwa tentunya kejadian tersebut turut menjadi perhatian dari Prabowo. Apalagi, sebelum berjalan terdapat sejumlah Standari Operasional Prosedur (SOP) yang terus diwanti-wanti oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

“Pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan. Kedua, komposisi gizi. Ketiga, higinis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” pungkas Dadan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menegaskan jika pihaknya siap untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan anggaran Rp 20 triliun yang diambil dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku.

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp71 triliun yaitu Rp20 triliun untuk Ketahanan Pangan, untuk telur, ikan, nasinya dan lain sebagainya," kata Yandri Susanto dikutip dari siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Yandri telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal penyiapan bahan baku. Pihaknya bakal maksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nantinya bakal ada Desa Padi, Desa Nila, Desa Telur Desa Jagung dan lainnya.

Untuk maksimalkan desa menjadi penyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis, Kemendes PDT telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut.

"Jika potensinya padi maka akan jadi Desa Padi, jadi hasil dari Desa Tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes akan diserap sebagai bahan baku Makan Bergizi Gratis," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

"Menteri desa fokus menyiapkan bahan baku Makan Begizi Gratis dari Dana Ketahanan Pangan Rp 16 triliun," tandas Yandri.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana perkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program tersebut. Anggaran tersebut hanya cukup untuk biayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

Program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia emas 2045,” ujarnya kepada wartawan.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Menurut Dadan, pada pertemuan tersebut Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas berjalannya program MBG yang mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.

“Ini bisa terjadi karena dukungan semua pihak mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri dan seluruh Menteri yang dipanggil tadi Koperasi dan lain-lain,” katanya.

Di samping itu, Kepala Negara, kata Dadan juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut. Kepala BGN menuturkan bahwa Presiden menaruh perhatian penting pada percepatan program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

“Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," lanjutnya.

Selain itu, dukungan juga datang dari Menteri Keuangan dan Menteri Sekretarias Negara untuk memastikan pengaturan regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan program. Dadan pun berharap pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih cepat dengan penerima manfaat yang terus meningkat.

“Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," tandas Dadan.

Bisnis.com, MALANG — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menilai persiapan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lanud Abd, Saleh Malang, sudah rapi, baik sumber daya manusia maupun pendistribusiannya.

Penilaian itu diberikan saat meninjau langsung pelaksanaan program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Jumat (17/1/2025).

“Semuanya rapi sekali termasuk penataan makanannya. Sekitar 50 ibu-ibu pekerja dan mereka sudah memasak sejak jam 01.00 WIB, untuk kemudian didistribusikan ke 27 sekolah yang berada di daerah Lanud ini,” ujarnya.

Veronica juga meninjau langsung distribusi MBG ke di Kelompok Bermain (KB) Angkasa Rajawali serta TK Angkasa 2 yang berada di kompleks Lanud Abdulrachman Saleh.

Dari peninjauan itu, dia menilai, menu-menu untuk program MBG di Malang ini cukup lengkap dan enak. Hal itu bisa terjadi karena Malang kaya dengan perkebunan, menghasilkan sayur sayur yang segar dan bergizi.

Dia juga memuji keprofesionalan TNI AU, khususnya Lanud Abdulrachman Saleh yang melaksanakan program MBG hasil inisiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto ini dengan sangat baik sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Inisiatif dan kerja samanya, dia menilai, sangat baik dan sangat disiplin. Pendistribusian juga sangat bagus. Artinya, semua punya rasa kebersamaan menyambut program makan bergizi ini.

Dia juga menilai MBG ke anak-anak khususnya ke KB dan TK, juga telah berjalan dengan baik.

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, Marsma TNI Firman Wirayudha, mengapresiasi kunjungan Wamen PPPA, Veronica Tan bersama rombongan. Peninjauan langsung ini sebagai bentuk apresiasi kepada pelaksana di lapangan dalam program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan pada kami. Mereka juga melihat langsung mulai penyiapan dari dapur, lalu pendistribusian hingga penyajian ke anak sekolah dan mereka menilai telah berjalan dengan sangat baik dan higienis,” katanya. (K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) bakal berkontribusi hampir Rp 5 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.

Rinciannya, Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi.

Hal ini diungkapkannya usai rapat bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp 2,3 triliun. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun," kata Tito, Jumat.

Ia berharap, keterlibatan kepala daerah bisa dimulai bulan September 2025 usai dilantik, karena perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dia bilang, ada sekitar 415 kabupaten, 93 kota, dan seluruh provinsi yang ingin berpartisipasi dengan program MBG.

Sebab, MBG dinilai menghidupkan ekonomi daerah mengingat pembeli pasokan bahan baku pangan sudah pasti.

"Nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD," ucap Tito.

Menurut Tito, anggaran itu bisa digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Seturut perhitungannya, ada sekitar 2.000 SPPG yang dibangun hanya dengan menggunakan dana dari kabupaten/kota.

Jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat jika memakai anggaran pemerintah provinsi.

"Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan untuk suplai, atau daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola," tutur Tito.

Yang pasti, lanjut Tito, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemendagri berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencocokkan titik atau wilayah mana yang belum ter-cover.

Mungkin saja, lanjut Tito, pemda bakal memberikan prioritas terhadap daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi.

"Mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun," jelas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah 'gelisah' lantaran masih banyak siswa yang belum mendapatkan jatah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai bahwa membutuh anggaran mencapai Rp100 triliun apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin memberikan makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan MBG bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Pak presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan [makan bergizi], itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga akhir 2025 target 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucapnya kepada wartawan.

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu saat ini juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu.

Oleh sebab itu, Dadan menghitung setidaknya membutuhkan anggaran tambahan Rp100 triliun untuk mencapai target yang diinginkan oleh Kepala Negara.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September [2025], sebetulnya Rp100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta itu," kata Dadan.

Dadan menerangkan untuk anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN itu mencapai Rp71 triliun. Dari dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 juta—17,5 juta penerima manfaat.

Angka tersebut, kata Dadan, membuat Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang melapor kepada ibunya bahwa banyak yang belum mendapatkan jatah makan gratis.

"Sabar, beliau akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kejadian keracunan yang menimpa 40 orang siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi murni karena human error.

Ia menuturkan, tidak ada pelanggaran maupun kesalahan di dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).

"Enggak ada pelanggaran SOP. Hanya kesalahan teknis saja. Yang Sukoharjo terutama ya ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Ia mengungkapkan, BGN sudah memiliki SOP untuk mencegah hal itu kembali terulang. SOP ini sudah dijalankan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Siswa yang sempat keracunan pun sudah mendapatkan penanganan medis dan saat ini sudah kembali sehat.

"Sudah punya teknis dan sudah diselesaikan. Human error. Sudah, lah, itu sudah human error yang sudah terjadi dan sekarang sudah diatasi sehingga anak-anak yang kemarin keracunan hari ini sudah sekolah lagi," ucap Dadan.

Dadan bilang, saat menyadari ada kesalahan hingga menyebabkan keracunan, petugas segera menarik menu ayam krispi yang diduga menjadi penyebab, dan menggantinya dengan telur.

Lalu, 40 anak-anak yang keracunan segera ditangani oleh petugas Puskesmas.

Hari ini, mereka sudah sembuh dan bersekolah lagi.

"Dan Alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Jadi tidak ada masalah," jelas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, program MBG pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025.

Terbaru, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan program makan bergizi gratis (MBG) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

BGN menghitung tambahan Rp 100 triliun yang dicairkan September akan cukup memenuhi target tersebut.

"Tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) akan dioptimalkan untuk penyiapan bahan baku.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun.

Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Saat ini, anggaran MBG Rp 71 triliun yang disetujui DPR RI akan mencakup 3 juta pelajar hingga April, 6 juta pelajar hingga Agustus, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal insiden keracunan makanan hingga mual-mual puluhan siswa SD Negeri (SDN) 3 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan murni kesalahan teknis dan memastikan tak ada unsur kesengajaan dalam insiden yang melibatkan 40 anak tersebut.

"Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/1).

Ia menjelaskan kejadian itu dapat segera diatasi berkat kesigapan petugas di lapangan yang langsung mengambil tindakan saat menyadari adanya masalah pada makanan ayam crispy yang dibagikan.

"Alhamdulillah sudah teratasi, karena pada saat dibagikan petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya," ungkapnya.

Untuk mencegah masalah lebih lanjut, sisa makanan sebanyak 2.400 porsi langsung ditarik dan diganti dengan telur. Langkah itu diambil agar program tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat.

"Sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur," tambah Dadan.

Selain itu, 40 anak yang mengalami keluhan kesehatan akibat konsumsi ayam crispy tersebut langsung mendapat penanganan medis dari petugas Puskesmas setempat.

"Kemudian anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas Puskesmas dan sudah sembuh," jelasnya.

Dadan memastikan kondisi para siswa sudah kembali pulih dan mereka dapat melanjutkan aktivitas belajar seperti biasa.

"Hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan, serta didampingi oleh petugas Puskesmas makan di sekolah dan normal," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa insiden ini tidak berdampak pada keberlanjutan program MBG. Menurutnya, upaya perbaikan teknis terus dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Jadi tidak ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 3 yakni nasi, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah. Dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi. Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Jumat (17/1/2025).

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.