pkp

Desain Program Makan Bergizi Berkelanjutan - Kompas.com

AWAL 2025, pemerintah resmi memperkenalkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah. Program tersebut langkah strategis memerangi malnutrisi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Memang, banyak studi yang menunjukkan bahwa nutrisi yang baik pada masa pertumbuhan anak berkorelasi positif dengan kemampuan belajar, produktivitas di masa depan, dan kualitas kesehatan.

Dengan memastikan tercukupinya asupan gizi anak-anak, pemerintah berupaya mengintervensi masa depan mereka agar lebih cerah dengan mempersiapkan mereka menjadi individu yang produktif secara ekonomi.

Laporan dari Food and Agriculture Organization atau FAO (2020) bertajuk “Legal Guide on school food and nutrition” menunjukkan bahwa akses ke makanan bergizi di sekolah membawa dampak signifikan.

Program tersebut mampu meningkatkan kehadiran siswa, memperbaiki performa akademik, hingga mengurangi angka putus sekolah.

Dalam konteks Indonesia, program MBG juga dapat menciptakan efek domino secara positif. Bila ditelisik lebih dalam, program tersebut berpotensi besar membawa dampak ekonomi jangka panjang. Misal, yang mungkin tak terbayangkan, melalui potensi penerimaan pajak negara.

Tentunya, selain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi muda, program MBG harus diarahkan agar menjadi investasi strategis untuk memperkuat basis ekonomi sehingga penerimaan pajak optimal di masa depan.

Jika dirancang ke arah sana, program MBG juga akan berkelanjutan mengingat alokasi pasti dari pajak.

Lalu, bagaimana caranya program MBG berkontribusi pada penerimaan negara di masa depan? Jawabannya terletak pada peran anak-anak penerima manfaat program tersebut sebagai wajib pajak kemudian hari.

Generasi sehat jadi kunci

Tujuan utama dari program MBG selayaknya menciptakan generasi sehat yang produktif secara ekonomi.

Ketika anak-anak yang menerima manfaat dari program ini tumbuh dewasa, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menamatkan studi sampai perguruan tinggi, lalu memasuki pasar kerja formal, hingga memperoleh pendapatan yang layak.

Lewat jalur ini, mereka berpotensi menjadi wajib pajak yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Temuan Rouzet dkk. (2019) berjudul “Fiscal challenges and inclusive growth in ageing societies” menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi sehat dan berpendidikan cenderung memiliki basis pajak yang lebih luas dan stabil.

Di usia 55 tahun, mereka yang kurang berpendidikan sangat mungkin sudah pensiun serta kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan baru dibandingkan jika mereka terdidik serta tetap aktif dan sehat.

Negara-negara yang menghadapi masalah kesehatan seperti malnutrisi lazimnya mengalami stagnasi ekonomi karena produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Masalah lainnya adalah soal tingginya biaya perawatan kesehatan akibat dulunya mereka tidak ternutrisi dengan baik.

Manfaat lainnya dari program MBG adalah potensinya mempersempit kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses yang setara dalam bentuk makanan bergizi, anak-anak dari keluarga kurang mampu berkesempatan bersaing dengan teman-teman yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lebih mapan.

Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih baik hingga mendorong inklusi lebih banyak orang ke dalam sistem perpajakan.

Menjaga keberlanjutan program

Keberhasilan program MBG tentu tidak lepas dari aspek keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa program tersebut memiliki pendanaan yang cukup serta dikelola secara transparan.

Untuk pendanaan saat ini, salah satu sumber dana selain dari APBN dapat digali dengan melibatkan BUMN maupun sektor swasta, khususnya yang berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Perusahaan-perusahaan besar dapat diajak bekerja sama untuk mendukung penyediaan makanan bergizi di sekolah-sekolah, baik dalam bentuk dana maupun distribusi logistik.

Kendati demikian, kebijakan pelibatan perusahaan perlu ekstra hati-hati demi memastikan agar tidak terlalu mengganggu operasional mereka.

Sementara untuk jangka panjang, program MBG dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk membangun kesadaran pajak sejak dini.

Rasa-rasanya bukan masalah jika di setiap kotak makan yang disediakan terdapat tulisan seperti: “Makanan gratis didanai oleh uang pajak.”

Pesan semacam ini tampak sederhana, tapi akan cukup efektif dalam menanamkan pemahaman pada anak-anak bahwa pajak adalah wujud kontribusi bersama untuk menciptakan manfaat kolektif.

Lebih jauh lagi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat mendorong sekolah-sekolah yang menerima manfaat dari program MBG untuk menyisipkan literasi pajak dalam kurikulum.

Misalnya, anak-anak diajarkan bagaimana sistem pajak berjalan, mengapa pajak penting, dan bagaimana pajak mendukung berbagai program sosial termasuk makan bergizi.

Melalui upaya ini, generasi penerus diharapkan dapat memahami peran mereka sebagai penyumbang pemerataan sosial di masa depan.

Akhirnya, program MBG sejatinya menjadi prototipe bagaimana kebijakan sosial dan fiskal membawa harmoni untuk memberikan banyak kebermanfaatan.

Dari sisi kesehatan, program MBG bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Dari sisi ekonomi, dapat tercipta basis pajak yang kuat.

Sementara dari sisi sosial, program MBG potensial membangun kesadaran akan pentingnya kontribusi bersama.

Kini, tantangannya adalah bagaimana memastikan program tersebut berjalan dengan baik serta menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

Harapannya, di masa depan para penerima manfaat program tersebut juga dapat memberikan sumbangsih pada generasi berikutnya melalui kontribusi pajak sehingga nantinya program lebih berkelanjutan.

Kemensos-Kementerian PKP integrasikan data tunggal perumahan sosial

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.