Banjir melanda sejumlah permukiman warga di beberapa lokasi di wilayah Tuban. Banjir terjadi sejak Minggu (15/12/2024) malam hingga Senin (16/12/2024) pagi.

Data yang dihimpun detikJatim, banjir terjadi di Kecamatan Rengel, Montong, Grabagan, dan beberapa desa di Kecamatan Merakurak.

"Air banjir ini terjadi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah dataran tinggi di Tuban, sehingga air turun merendam permukiman warga yang berada di dataran rendah," ujar Kades Mandirejo, Supriyono kepada detikJatim, Senin (16/12/2024).

Supriyono menambahkan, Desa Mandirejo dan Bogorejo di Kecamatan Merakurak menjadi wilayah yang paling terdampak banjir karena berada di dataran terendah.

"Hingga pagi ini masih ada permukiman, rumah warga yang terendam sekitar 60 KK, musala, dan sekolah, dengan tinggi air sekitar 50 sentimeter," imbuh Kades Supriyono.

Akibat banjir ini, warga tidak dapat beraktivitas seperti biasa, termasuk sekolah yang terpaksa diliburkan karena ruang kelas juga ikut terendam.

"Iya, sekolah juga diliburkan pagi ini," pungkasnya.

Video: 5 Orang Hilang Akibat Cuaca Ekstrem di Spanyol

Video: 5 Orang Hilang Akibat Cuaca Ekstrem di Spanyol

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pelopor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal/tidak memiliki slip gaji bulanan.

"Saya terima kasih kepada BTN yang bekerja keras untuk membangun KPR dan perumahan bagi rakyat. Saya juga mendapatkan info BTN memberikan KPR kepada pekerja informal sebanyak 9,7 persen dari total saluran KPR-BTN. Artinya apa? Ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, untuk bisa mendapatkan rumah karena jasa baik dari BTN," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang terus meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor perumahan, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengembang perumahan.

"Kemudian juga bisa menjalankan kredit kepada Milenil dan Gen Z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun. Saya pikir ini adalah suatu langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda, dan negara hadir juga bagi kelompok informal," katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasinya kepada BTN yang sudah memberikan edukasi kepada pengembang untuk bekerja semakin profesional, terutama kepada generasi muda sehingga anak-anak muda di daerah juga bisa menjadi pengusaha-pengusaha perumahan yang hebat.

"Seperti kemarin di Serang ada namanya Wawan, anak muda yang bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Itu sangat senang saya melihatnya. Jadi sudah muncul pengusaha-pengusaha lokal di daerah-daerah yang maju dan ini sangat bagus sehingga ada distribusi ekonomi di daerah-daerah," katanya.

Sebagai informasi, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN akan terus mendorong masyarakat pekerja sektor informal untuk bisa lebih banyak mendapatkan akses KPR.

"Kemudian milenial, ini juga lebih menarik lagi, generasi muda milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR BTN itu dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru. Tercatat selama dua bulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 29 ribu rumah," kata Nixon.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," kata Maruarar atau Ara di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah. “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100 persen untuk bulan Januari-Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan _multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," kata Sri Mulyani.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," kata Maruarar atau Ara di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah. “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100 persen untuk bulan Januari-Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan _multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," kata Sri Mulyani.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Seekor ular piton sepanjang 2 meter muncul di permukiman warga di Jalan Irian saat banjir melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Warga kemudian mengevakuasi hewan melata itu secara mandiri.

"Pas naik banjir. Yang temukan itu ular saya punya kakak dengan teman di got. Kurang lebih 2 meter," ujar warga bernama Mail (40) kepada detikSulsel, Senin (16/11/2024).

Ular muncul tepatnya di Jalan Irian, Lorong 13, RT 01, RW 01, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Makassar, Minggu (15/12). Menurut Mail, saat pertama kali ditemukan ular tersebut sempat dikira kayu.

"Dia (ular) muncul seperti kayu, besar. Kaget dia mau ambil. Ternyata bukan kayu, (tapi) ular," katanya.

Foto: Warga memperlihatkan lokasi temuan ular piton 2 meter masuk permukiman warga di Jalan Irian Makassar. (Nur Hidayat/detikSulsel)

Proses evakuasi ular tidak berlangsung mudah. Menurut Mail, penangkapan menggunakan tali sempat gagal karena ular kembali masuk ke dalam got.

"Jadi, lama kita tunggu. Ada kurang lebih 15 menit. Muncul lagi. Ada 3 kali (muncul) baru bisa didapat," ucapnya.

Sebanyak 4 warga bekerja sama untuk menangkap ular tersebut. Ular dengan tubuh sebesar betis orang dewasa itu kemudian berhasil ditangkap dalam waktu sekitar 1 jam.

"Tidak lama. Kurang lebih 1 jam semua. Lama menunggu (muncul ular)," tuturnya.

Setelah ditangkap, ular itu dibawa ke kantor Polsek Wajo sebelum akhirnya diserahkan ke petugas Dinas Damkarmat Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Mail memastikan tidak ada korban yang terlilit atau digigit selama proses evakuasi berlangsung.

"Tidak ada (yang dililit atau digigit)," beber Mail.

Kemunculan ular saat banjir ini menjadi perhatian warga setempat. Mail mengaku kemunculan ular di wilayahnya baru pertama kali terjadi.

"Tidak (sering). Baru ini (muncul ular)," ungkapnya.

Video: Momen Warga Mamuju Ramai-ramai Tangkap Ular Piton Sepanjang 4 Meter

Video: Momen Warga Mamuju Ramai-ramai Tangkap Ular Piton Sepanjang 4 Meter

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Pria yang akrab disapa Ara itu menerangkan, saat ini BTN sendiri telah menyalurkan KPR kepada pekerja informal sebanyak 9,7 persen dari total keseluruhan. Harapannya, porsi penyaluran KPR untuk sektor informal tersebut mampu ditingkatkan ke depannya.

"Ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, untuk bisa mendapatkan rumah karena jasa baik dari BTN," kata Ara dalam acara HUT ke-48 KPR BTN di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

Selain itu, Ara juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor perumahan, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengembang perumahan.

"Kemudian juga bisa menjalankan kredit kepada Milenial dan Gen Z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun," ujar Ara.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN akan terus mendorong masyarakat pekerja sektor informal untuk bisa lebih banyak mendapatkan akses KPR.

"Kemudian Milenial, ini juga lebih menarik lagi, generasi muda Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR BTN itu dilakukan oleh kelompok Milenial atau pasangan baru. Tercatat selama dua bulan pemerintahan Prabowo, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 29 ribu rumah," kata Nixon.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kinerja luar biasa PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). 

Dalam waktu 46 hari sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilantik, BTN telah berhasil menyalurkan hampir 30.000 unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan kekagumannya terhadap kinerja BTN. Ia menyatakan bahwa BTN telah berhasil mendorong akses kepemilikan rumah bagi berbagai kalangan masyarakat. 

"Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar baru-baru ini.

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN dalam memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi pekerja informal. 

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar memberikan apresiasi kepada BTN atas beberapa pencapaian penting. Pertama, BTN memegang peranan penting dalam market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia, dengan angka mencapai 40%. 

"Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress," ujar Maruarar.

Kedua, BTN telah berhasil memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. 

"Artinya ada harapan masyarakat, seperti yang kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN," ujar Maruarar.

Ketiga, BTN juga berperan penting dalam menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, memberikan harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. 

"Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal," kata Maruarar.

Keempat, BTN aktif dalam memberikan edukasi kepada para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), untuk meningkatkan profesionalitas mereka. 

"Kami mendoakan, agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya," tutur Maruarar.

Terakhir, BTN juga melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

"Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah," pungkas Maruarar.

Editor : Ali Masduki

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Aturan ini akan dirancang untuk secara komprehensif mengatasi berbagai tantangan di sektor perumahan.

"Kementerian PKP telah berupaya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkap Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Hasil pembicaraan tersebut akan kami rangkum dalam sebuah skema yang diatur dalam satu regulasi komprehensif. Inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam identifikasi sementara, Fahri menyebutkan ada tiga tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketiga tantangan tersebut adalah masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, Kementerian PKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.

"Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengatasi masalah tanah," kata Fahri.

Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, Kementerian BUMN, serta lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengumpulkan data dan menentukan lokasi tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah terkait perizinan pembangunan rumah. "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi yang terkait dengan perizinan untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa tantangan terakhir di sektor perumahan berkaitan dengan skema pembiayaan.

"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Masalah perumahan ini harus ditangani secara kolaboratif semua pihak. Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong pembangunan rumah," tutup Fahri. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengakibatkan permukiman di sejumlah wilayah terendam banjir. Kondisi itu turut membuat Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel hingga rumah sakit ikut terdampak bencana hidrometeorologi tersebut.

Data Tim Kaji Cepat BPBD Makassar hingga pukul 20.00 Wita pada Minggu (15/12/2024), tercatat 11 kecamatan terdampak banjir. Kecamatan yang dimaksud, yakni Makassar, Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Wajo, Ujung Pandang, Mamajang, Rappocini, Panakkukang, Ujung Tanah, dan Tallo.

Dari 11 wilayah tersebut, hanya 5 kecamatan di antaranya yang membuat warga terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Sebanyak 528 warga atau 159 kepala keluarga (KK) diungsikan ke masjid, kampus, hingga gereja.

Warga dari Kecamatan Makassar termasuk wilayah yang paling terdampak. Sebanyak 222 warga terpaksa diungsikan ke Universitas Terbuka, Jalan Monginsidi Baru, Kelurahan Maricaya Baru.

Di Kecamatan Manggala, tercatat 110 korban banjir dievakuasi di dua titik. Rinciannya, 65 orang diungsikan di Masjid Jabal Nur dan 45 orang lainnya dievakuasi ke Masjid Makkah Al Mukarramah.

Sementara di Kecamatan Wajo ada 103 warga diungsikan ke Masjid Nurul Islam, Kelurahan Pattunuang. BPBD Makassar juga mencatat 35 korban banjir dievakuasi ke Masjid Al Qudus, Kelurahan Mandala.

Di Kecamatan Panakkukang, korban banjir dievakuasi di dua titik. Sebanyak 50 orang diungsikan di Masjid Nurul Hikmah, sedangkan 8 jiwa lainnya dievakuasi di Gereja Toraja Masale.

"Evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan perahu polyethylene. BPBD Makassar juga melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian," kata Kepala BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin dalam keterangannya.

Rumah hingga Toko Terendam Banjir

Foto: Banjir di Jalan Veteran Inspeksi Kanal Kota Makassar. (dok. BPBD Makassar)

BPBD Makassar belum mengakumulasikan total rumah yang terdampak banjir di 11 kecamatan. Namun ada 70 rumah di Jalan Veteran Inspeksi Kanal, Kecamatan Makassar, sempat terendam banjir pada pukul 10.20 Wita, Minggu (15/12).

Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Banjir di ruas jalan membuat akses terhambat meski jalanan masih dilalui kendaraan roda dua.

"Jumlah bangunan terdampak 70 rumah semi permanen. Jumlah masyarakat terdampak 100 KK dan 410 warga," ungkap Hendra.

Sejumlah ruko atau rumah toko di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wajo, juga memilih tutup akibat banjir sejak pagi. Ketinggian air di lokasi setinggi lutut orang dewasa.

"Dari pagi jam 7 sudah masuk itu air di rumah, ini surut mi," kata salah satu pemilik toko di Jalan Sulawesi, Aheng (73) saat ditemui wartawan di lokasi.

Aheng mengaku rukonya sudah tiga kali kebanjiran dalam bulan ini. Namun dia menyebut banjir yang terjadi kemarin, merupakan yang terparah.

"Empat hari lalu juga masuk tapi tidak setinggi ini, ini banjir yang paling parah satu bulan terakhir ini," sambung Aheng.

Banjir juga sempat memicu kemacetan hingga sejumlah kendaraan mogok karena pengendara nekat menerobos genangan air. Situasi itu terjadi di Jalan AP Pettarani Makassar pada pukul 17.00 Wita, Minggu (15/12).

"(Macet terjadi) Sejak hujan tadi, kalau tidak salah pukul 12 (siang) mulai terjadi ketinggian air di Jalan AP Pettarani. Yang paling tinggi di daerah kantor Pos dan jalan depan UNM," kata Wakasat Lantas Polrestabes Makassar AKP Mahrus.

Di lokasi itu, sejumlah pengendara terpaksa mengamankan motornya di bawah tol layang karena mogok. Aparat kepolisian mengingatkan pengendara agar mencari jalur alternatif setiap banjir menerjang ruas jalan nasional itu.

"Kami mengimbau saja kepada pengguna jalan untuk menghindari dulu ketika musim berhujan daerah (Jalan AP) Pettarani," tutur Mahrus.

Pasien RSI Faisal Makassar Dievakuasi

Banjir mengakibatkan sejumlah pasien intensive care unit (ICU) Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal Makassar dievakuasi. Banjir yang menerjang kawasan RS tersebut mulai terjadi sejak pukul 13.45 Wita, kemarin.

"Jadi, untuk sekarang tindak lanjut yang dilakukan rumah sakit adalah kita mengevakuasi pasien yang terdampak," ujar Manager on Duty RS Islam Faisal, dr Farida kepada detikSulsel, Minggu (15/11).

Farida tidak merinci jumlah pasien yang dievakuasi. Dia menegaskan pasien terdampak hanya dievakuasi di ruangan lain di RSI Faisal Makassar yang tidak terkena banjir.

"Intinya siapa yang butuh untuk dievakuasi, kami evakuasi internal dalam rumah sakit. Kami berkeliling sudah dari tadi pagi supaya pasien bisa terevakuasi dengan baik," paparnya.

Dia memastikan layanan RSI Faisal Makassar tetap berjalan meski sejumlah area terdampak banjir. Farida mengaku personel sudah berbagi tugas agar layanan perawatan tidak berhenti.

"Kami membagi perawat, petugas medis, semuanya, supaya pelayanan kepada pasien tetap jalan," tegas Farida.

Sedikitnya 26 pasien di rumah sakit tersebut dievakuasi ke beberapa rumah sakit lain yang tidak terdampak banjir sementara pasien lainnya dipindahkan ke ruangan yang masih aman dari genangan air. (Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda/nym)

Banjir di Halaman Rujab Gubernur Sulsel

Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengungkap hujan seharian di Makassar membuat halaman Rujab Gubernur Sulsel terkena banjir. Namun banjir tidak sampai masuk ke dalam gedung atau ruangan.

"Banjir di halaman samping rujab. Di kebun dan lapangan futsal. Rumah aman damai karena tinggi posisinya, sehingga air tidak masuk rujab," kata Zudan kepada detikSulsel, Minggu (15/12).

Zudan sempat berkeliling di area Rujab Gubernur Sulsel yang tergenang air. Dia mengungkap banjir diduga dipicu drainase di luar rujab yang meluap.

"Kayaknya karena hujan yang sangat deras dan saluran pembuangan di jalan penuh. (Tetapi) Airnya sudah surut sendiri," ungkap Zudan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengungkap banjir cuma merendam lapangan futsal, lapangan tenis, hingga Taman Ininnawa yang berada di area Rujab Gubernur Sulsel. Banjir masuk ke kawasan itu karena fungsi drainase yang tidak bekerja maksimal.

"Jadi rendaman air merupakan akibat dari kurang berfungsinya drainase bagian luar pada satu sisi. Pada satu sisi di halaman, utamanya sayap selatan rujab itu permukaan tanahnya lebih rendah daripada permukaan jalan," tutur Darmawan.

Darmawan telah meninjau kawasan Rujab Gubernur Sulsel yang terdampak banjir. Pihaknya berencana memasang pompa sebagai solusi jangka pendek mengatasi banjir di lokasi itu ketika hujan deras melanda.

"Sekarang kita memikirkan pompa dan jangka panjang itu kita akan membuat bak kontrol terutama yg berada di saluran pembuang," jelasnya.

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memindahkan warga kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat, ke rumah susun (Rusun). Pemindahan ini rencananya dilakukan pekan depan.

Maruarar menyebut pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya untuk merelokasi masyarakat Bandung yang tinggal di kolong tol dan kolong jembatan, sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah.

“Minggu depan, tanggal 18 Desember, kami akan datang ke Bandung untuk melakukan hal yang sama seperti di Jakarta (memindahkan warga kolong jembatan ke rusun),” kata Maruarar Sirait dalam acara HUT KPR BTN di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

Namun, Maruarar belum merinci lokasi relokasi atau hunian baru yang akan disediakan bagi sejumlah warga di Kota Bandung yang saat ini masih tinggal di sekitar kolong jembatan.

“Kami sudah menyiapkan sekitar 106 unit. Mohon doa, semoga di Kota Bandung tidak ada lagi warga yang tinggal di bawah jembatan atau tol, sehingga mereka dapat memperoleh hunian yang layak,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah merelokasi 232 KK di Jakarta yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun.

Relokasi tersebut terdiri dari atas 92 KK yang berada di kolong jembatan Tomang, 139 KK yang berada di Kolong Tol JL Inspeksi Kanal Barat, dan 1 KK yang berlokasi di kolong jembatan fly over Basuki Rahmat.

Adapun rusun yang disiapkan di Jakarta Pusat untuk merelokasi masyarakat dari kolong jembatan itu berada di Rusun KS Tubun untuk 20 KK, rusun Jatirawasari untuk 9 KK, rusun Karang Anyar 9 KK, rusun Tongkoi 43 KK, dan rusun Cibesel 11 KK.

Sedangkan rusun yang disiapkan untuk merelokasi warga di Jakarta Barat terdiri dari, rusun Rawa Buaya diberikan 44 KK, rusun Daan Mogot Blok diberikan 20 unit, rusun Daan Mogot Tower diberikan 4 KK, rusun Tegal Alur diberikan 26 KK, rusun PIK I Pulogadung diberikan 45 KK.

Kemudian 1 KK yang yang sebelumnya berada di kolong Fly Over Basuki Rahmat akan dipindahkan juga ke rusun Jatinegara Barat mulai Sabtu pekan ini.

(Nur Ichsan Yuniarto)