Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan dana makan bergizi gratis (MBG) dari anggaran belanja tidak terduga (BTT). Kesiapan anggaran itu merupakan tindak lanjut dari arahan Mendagri M Tito Karnavian yang meminta APBD ikut berkontribusi untuk program MBG.

"Sudah kita siapkan dan pastikan dengan Pak Sekda, dananya (MBG) dari BTT," ujar Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Senin (0/1/2025).

Namun Elen belum memastikan terkait nilai anggaran untuk program MBG. Ia menyebut dengan BTT itu anggaran untuk MBG bisa tersedia.

"Nanti anggaran BTT bisa disesuaikan, kalaupun kurang nanti bisa mengambil dari anggaran perubahan," katanya.

Pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah terkait program tersebut. Sebab, Pemprov Sumsel belum mengetahui penugasan apa yang harus dilakukan pemda.

"Kita belum tahu penugasan pemda dari sisi mananya, apakah mau full, berapa sekolah, atau hanya sebagian, atau hanya mendukung infrastrukturnya. Kita masih tunggu dan pantau juknisnya," katanya.

Elen menyebut lokasi BTT dari APBD Sumsel juga belum dapat dipastikan, hanya untuk tingkat SMA saja atau seluruh tingkatan pendidikan.

"Belum tahu, bisa juga (APBD Sumsel) untuk membantu ke tingkat bawah. Apalagi ada juga untuk ibu hamil dan pra nikah juga," katanya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Bisnis.com, PALEMBANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatra Selatan akan diperluas ke tujuh wilayah kabupaten/kota.

Ketujuh daerah tersebut meliputi Kota Pagar Alam, Prabumulih, Kabupaten Empat Lawang, PALI, Lahat, Muara Enim dan OKU Timur.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel, Evie Hadenli, mengatakan bahwa realisasi penambahan itu akan dimulai pada 3 Februari 2025 mendatang.

“PPJI sebagai mitra BGN (Badan Gizi Nasional) pada 3 Februari 2025 akan mendistribusikan MBG ke tujuh daerah,” ujarnya, Senin (20/1/2025).

Evie menjelaskan, dalam proses persiapan pelaksanaan MBG di wilayah yang baru, pihaknya masih terus melakukan pendataan jumlah siswa secara berkala. Sehingga pada saat penyaluran, hidangan MBG dapat tersalurkan secara menyeluruh di tiap sekolah yang ada di masing-masing kabupaten.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pemantauan serta mempersiapkan daftar menu apa saja yang akan dibagikan.

Dia menambahkan, PPJI Sumsel saat ini sudah menyalurkan MBG ke sembilan kabupaten kota dengan jumlah 10 titik.

“Kesembilan kabupaten/kota yang sudah melakukan Program MBG diantaranya Banyuasin, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Palembang, Musi Rawas, OKU, OKI, dan Ogan Ilir,” jelasnya.

Menurutnya, PPJI bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah dan saat ini telah menyiapkan sebanyak 75.000 tempat makan (ompreng).

Adapun jumlah porsi yang disiapkan tiap satu dapur, kata dia, mencapai kisaran 3.000 sampai 3.500 porsi per hari.

“Itu untuk penyaluran ke sekolah-sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengklaim alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengungkapkan anggaran ini dipastikan tersedia setelah adanya arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional atau Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi kita tunggu saja, dari mana kita bantunya, tapi kita pastikan dananya sudah disiapkan melalui BTT,” ujar di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (20/1/2025).

Elen menjelaskan, estimasi anggaran yang akan digelontorkan juga masih bergantung pada jumlah kebutuhan. Jika pun ada kekurangan, dapat dilakukan penyesuaian melalui APBD perubahan.

Pihaknya juga menegaskan masih akan melihat cakupan penugasan yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dari sisi mana. Apakah nanti mencakup seluruh sekolah atau hanya sebagian saja.

“Kita masih hitung disana [anggaran], untuk mendukung infrastruktur dan semacamnya itu belum. Jadi ini yang masih kita tunggu dan terus dipantau, tapi pelaksanaan [MBG] sudah jalan tetap kita dorong,” jelasnya.

Ditambahkan Elen, terkait penugasan Pemerintah Provinsi untuk MBG hanya mencakup jenjang SMA juga tidak dapat dipastikan.

“Kita belum tahu, kan kita bisa juga membantu ke bawah seperti SMP dan SD bahkan mengembangkan sekarang untuk ibu hamil dan juga untuk pra nikah. jadi butuh komprehensif disiapkan,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, alokasi APBD kabupaten/kota untuk MBG itu merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemda turut membantu pelaksanaan MBG melalui pengalokasian anggaran masing-masing daerah.

“Laporan dari para bupati/wali kota, seluruh daerah di Kalteng sudah menyiapkan anggaran masing-masing untuk APBD, sebagian mengalokasikan dari belanja kegiatan dan belanja tak terduga (BTT),” ungkap Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/1/2025).

Meski seluruh daerah telah menganggarkan, Edy menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu aturan berupa petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk penggunaan anggaran tersebut.

“Seluruhnya sudah mengalokasikan, tapi masih menunggu aturan dari pemerintah pusat untuk teknis penggunaannya,” ungkap Edy.

Ditanya perihal adanya daerah yang kurang mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung MBG lantaran APBD-nya yang kecil, Edy menyebutkan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Kalteng.

Di samping itu, porsi anggaran untuk mendukung MBG juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kondisi daerah.

“Kan jumlah penerima MBG ini disesuaikan dengan total penerima manfaat di setiap daerah, tentu masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang nominalnya berbeda-beda,” ungkap Edy.

Ditanya perihal jumlah dana APBN yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk MBG di Kalteng, Edy belum memberikan jawaban konkret.

Dia menyebutkan bahwa jumlah nominal itu masih pihaknya koordinasikan.

“Masing-masing daerah kami sudah mengkalkulasi jumlah penerima manfaatnya, kami juga sudah menyiapkan anggarannya,” tuturnya.

Edy mengatakan bahwa APBN yang dialokasikan pemerintah pusat untuk MBG itu digunakan untuk menyiapkan dapur umum dan tim yang akan mengolah makanan MBG.

Sementara anggaran yang bersumber dari APBD, lanjut Edy, dialokasikan untuk menambah apa saja yang kurang setelah kucurnya anggaran dari pemerintah pusat (APBN). Namun, hingga kini, pihaknya masih menunggu teknis penggunaan anggaran itu.

“Kami dari pemprov kan diminta sharing dana, itu maksudnya daerah diminta mencoba untuk menutupi mana nanti yang kurang,” pungkasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jenjang SMA/SMK di provinsi ini akan dimulai pada Februari 2025.

Kepala Disdikpora DIY Suhirman saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (20/1/2025), mengatakan sebagai proyek percontohan MBG jenjang SMA/SMK bakal dilaksanakan di SMKN 4 Kota Yogyakarta.

Menurut Suhirman, Program MBG di DIY sebelumnya telah berjalan di tingkat SD dan SMP.

Sedangkan untuk pelaksanaan di level SMA/SMK masih memerlukan persiapan matang, terutama dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga mundur dari rencana awal yang sedianya diagendakan pada Senin (20/1).

"Sejauh ini komunikasi dengan SPPG berjalan lancar," katanya.

Menurut Suhirman, Disdikpora DIY bertugas menyuplai data pendukung pelaksanaan, termasuk data sekolah yang berada dalam radius 3 kilometer (km) dari SPPG.

Jarak tersebut ditetapkan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasional standar untuk memastikan makanan tiba dalam kondisi baik.

"Dari jaraknya sesuai SOP itu 3 km kemudian berapa menit dari pengantaran makanan. Kita siap di mana pun SMK, SMA di Yogyakarta siap. Kami sebagai penyuplai data saja," ujar dia.

Suhirman menyebutkan untuk tahap awal setidaknya tercatat 360 SMA/SMK di DIY menjadi sasaran Program MBG.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait penunjukan sekolahnya sebagai pilot project, kendati belum mengetahui detail waktu pelaksanaan.

"Kami telah menyerahkan data siswa sebanyak 1.200 orang. Seluruh biaya pelaksanaan MBG ditanggung oleh pihak pelaksana," ujar Widiatmoko.

Ia menambahkan, total siswa di SMKN 4 Yogyakarta mencapai 1.900 orang, namun sebagian di antaranya saat ini sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL).

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan anak-anak yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima (MBG)," ujar Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Presiden mengakui program yang baru saja dimulai ini tidak bisa secara instan langsung menjangkau seluruh anak di Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa secara fisik dan administratif, program ini membutuhkan waktu untuk dapat menjangkau anak-anak secara merata.

Presiden juga menyoroti pentingnya proses pengamanan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan.

"Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," ucap Prabowo.

Meski demikian, Presiden memastikan bahwa dana untuk program MBG tersedia dan akan digunakan sesuai kebutuhan.

Dia menyebut bahwa program ini ditujukan kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," kata Prabowo.

Kepala Negara pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Penjabat Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono setuju dengan usulan dana zakat digunakan untuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Adhy, selama ini dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim juga berkontribusi menjalankan program-program pemerintahan seperti pendampingan pelaku usaha hingga pendidikan.

"Ya sah-sah saja. Memang itu sumber pendapatan juga untuk digunakan. Selama ini, Baznas di kami juga sudah digunakan selaras program pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota," katanya Adhy ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Surabaya, Senin (20/1).

Menurutnya karena selama ini dana zakat kerap digunakan untuk membantu program pemerintah, maka Adhy menyebut tidak ada salahnya hal serupa juga diterapkan untuk mendukung program MBG.

"Misalnya untuk zakat pemberdayaan ekonomi, zakat produktif, beasiswa. Tidak ada salahnya kalau nanti digunakan untuk bantuan makan bergizi gratis," ucapnya.

Sebelumnya Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program MBG, salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," kata Sultan di Gedung DPR RI, Selasa (14/1).

Sebelumnya, usul dana zakat untuk membantu program makan bergizi gratis disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

 Presiden RI Prabowo Subianto pun buka suara atas usul senator dari Dapil Bengkulu tersebut.

"Ya yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo kepada wartawan di sela kehadirannya dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1) sore.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyatakan pemerintah pusat membuka kesempatan apabila pemeritnah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk pula berkontribusi membantu MBG.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," pesannya.

Di satu sisi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menolak penggunaan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, dana zakat seharusnya disalurkan ke orang yang sesuai dengan ketentuan agama, yakni golongan berhak atau Asnaf.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf. Zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya saat diwawancarai di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Kamis (16/1).

Gus Yahya menegaskan zakat tidak dapat disalurkan untuk keperluan yang berada di luar kategori delapan golongan asnaf, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam.

"Ya, zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," ucapnya.

Namun, ia menjelaskan bahwa program seperti MBG masih memungkinkan didanai dari sumber lain, seperti infak atau sedekah, yang penggunaannya lebih fleksibel dan tidak terbatas pada ketentuan asnaf.

"Kalau mau pakai infak, sedekah yang bukan zakat, itu bisa lebih umum tasharof-nya," jelasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir pertama kali pada Senin (6/1/2025). Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi hingga distribusi terlambat.

Menanggapi permasalahan program MBG yang tengah berkembang, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra merekomendasikan empat kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, standardisasi nasional menu dan pengawasan kualitas makanan program MBG.

Kaisar mengatakan, tidak adanya standar nasional untuk menu dan rasa makanan bisa menjadi masalah yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah.

Beberapa masalah itu, seperti penolakan menu oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan.

Terkait hal itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan standar menu nasional yang mengedepankan gizi, rasa, dan keamanan makanan dengan pelibatan ahli gizi dan komunitas sekolah.

“Standardisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penolakan menu dan meningkatkan penerimaan program oleh siswa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kedua, meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal.

Dia menilai, peran UMKM sebagai rantai pasok belum optimal dan pemerintah kurang memberikan dukungan bagi petani dan peternak lokal.

“Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi, seperti kebutuhan beras dan susu,” katanya.

Tak hanya itu, kehadiran program MBG turut memicu penurunan pemasukan bagi pedagang kantin sekolah.

Ada pula masalah berulang terkait persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak. Dengan adanya program MBG, masalah ini belum jelas keterlibatannya bagi UMKM.

Kasiar mengatakan, pemerintah dapat mengalokasikan kuota 80 persen pasokan program MBG kepada UMKM yang menggunakan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM serta petani yang memasok kebutuhan MBG.

“Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak,” katanya.

Ketiga, peningkatan sistem distribusi dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, program MBG memiliki masalah pada distribusi yang tidak tepat waktu dan tidak merata.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan transparansi pelaksanaan program dinilai turut menjadi penyebab munculnya masalah program MBG.

Dalam memperhatikan masalah itu, kata dia, pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi berbasis teknologi dengan pelacakan real time tracking untuk meminimalkan distribusi terlambat.

Selain itu, pemerintah bisa membentuk badan pengawas independen yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Keempat, mengoptimalkan strategi ketahanan pangan. Kaisar menjelaskan, produksi beras nasional masih defisit sekitar 2,21 juta ton, sedangkan kebutuhan untuk MBG memperbesar beban pasokan beras.

“Kemudian, ketergantungan pada impor susu kita masih mencapai 80 persen. Ini juga menjadi ancaman keberlangsungan peternak lokal,” sebutnya.

Terlebih, kata dia, pemerintah berencana melakukan impor besar-besaran dalam hal pengadaan sapi dan susu sapi.

Kaisar menyebutkan, diversifikasi pangan lokal dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan susu impor.

Menurutnya, diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan itu bisa dilakukan lewat penggunaan singkong, jagung, atau kedelai lokal.

Dia menilai, pemerintah juga dapat berinvestasi pada teknologi pertanian dan peternakan untuk meningkatkan produktivitas domestik.

“Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir pertama kali pada Senin (6/1/2025). Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi hingga distribusi terlambat.

Menanggapi permasalahan program MBG yang tengah berkembang, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra merekomendasikan empat kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, standardisasi nasional menu dan pengawasan kualitas makanan program MBG.

Kaisar mengatakan, tidak adanya standar nasional untuk menu dan rasa makanan bisa menjadi masalah yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah.

Beberapa masalah itu, seperti penolakan menu oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan.

Terkait hal itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan standar menu nasional yang mengedepankan gizi, rasa, dan keamanan makanan dengan pelibatan ahli gizi dan komunitas sekolah.

“Standardisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penolakan menu dan meningkatkan penerimaan program oleh siswa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kedua, meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal.

Dia menilai, peran UMKM sebagai rantai pasok belum optimal dan pemerintah kurang memberikan dukungan bagi petani dan peternak lokal.

“Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi, seperti kebutuhan beras dan susu,” katanya.

Tak hanya itu, kehadiran program MBG turut memicu penurunan pemasukan bagi pedagang kantin sekolah.

Ada pula masalah berulang terkait persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak. Dengan adanya program MBG, masalah ini belum jelas keterlibatannya bagi UMKM.

Kaisar mengatakan, pemerintah dapat mengalokasikan kuota 80 persen pasokan program MBG kepada UMKM yang menggunakan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM serta petani yang memasok kebutuhan MBG.

“Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Masyarakat Pesantren, KH Hafidz Taftazani menyoroti pentingnya pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan umat, khususnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia pun mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk menyediakan makanan bergizi khusus bagi santri yang sedang belajar di pesantren.

Menurut dia, santri yang tengah belajar di pesantren itu sudah pasti Muslim. Di samping itu, banyak juga pesantren gratis untuk yatim dan dhuafa. Karena itu, menurut dia, sangat pas jika dana zakat digunakan untuk program MBG di pesantren.

"Orang yang pergi ke pesantren untuk mencari ilmu termasuk fi sabilillah, apalagi jika pesantrennya banyak dhuafa itu sangat pas di sana," ujar Kiai Hafidz kepada Republika, Senin (20/1/2025).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana zakat untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak yang belajar di sekolah umum yang berada di bawah naungan pesantren.

Dia menjelaskan, penggunaan zakat untuk kelompok ini sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Ia menjelaskan, anak-anak sekolah dan santri di bawah naungan pendidikan Islam dapat dikategorikan sebagai fisabilillah, yakni kelompok yang berhak menerima zakat.

Hal ini berdasarkan dalil Alquran dan hadis, dimana Rasulullah SAW bersabda:

منخرجفىطلبالعلموهوفىسبيلاللهحتىيرجع

Artinya: “Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berjihad di jalan Allah, sampai ia kembali.” (HR Tirmidzi)

"Bahwa orang yang menuntut ilmu berada di jalan Allah (fisabilillah) hingga mereka kembali. Jadi, menggunakan dana zakat untuk mendukung pendidikan mereka adalah langkah yang benar dan sangat dianjurkan,” kata Kiai Hafidz.

Kiai Hafidz juga mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa dana zakat tidak boleh digunakan untuk kebutuhan seperti makan anak sekolah atau santri. Ia menilai pandangan tersebut perlu diluruskan agar dana zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih luas demi kesejahteraan umat.

Dia pun mengingatkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

"Dengan memastikan bahwa anak-anak sekolah dan santri mendapatkan asupan gizi yang cukup, mereka dapat belajar dengan lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat di masa depan," jelas Kiai Hafidz.