JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audit pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini untuk memastikan keberlanjutan program MBG karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

"Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Luhut juga menekankan peran Govtech dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan hingga program MBG.

Pasalnya, digitalisasi akan mempercepat transformasi berbagai sektor dan mendorong ekonomi nasional agar lebih kompetitif dan inklusif.

"Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan yang dibuat akan bisa lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien," ucapnya.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun, program ini menjadi salah satu inisiatif yang harus didukung bersama untuk memastikan keberhasilannya.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," ungkapnya.

Selain menciptakan lapangan kerja, lanjut Luhut, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Sebagai informasi, saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.

Hingga akhir 2025, ditargetkan 32.000 SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program sarapan gratis yang dicanangkannya batal dilaksanakan. Keputusan itu disampaikan setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Pertemuan antara Pramono dan Dadan digelar secara tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025) sore. Dia mengatakan program sarapan bergizi gratis akan diubah.

"Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk perbaikan bersama, terutama tentunya sebagai Gubernur Jakarta bagi warga yang ada di Jakarta. Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya," kata Pramono usai pertemuan.

Politikus PDIP itu mengatakan Pemrov DKI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat. Dia mengatakan Pemprov DKI akan memberi tambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis di Jakarta.

"Jadi kami tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Jakarta men-support untuk itu supaya berjalan dengan baik dan sebagian anggrannya menjadi lebih banyak," jelas Pramono.

Dia mengatakan Pemprov DKI akan fokus melakukan perbaikan kualitas kantin di sekolah yang ada di Jakarta. Selain itu, anggaran yang awalnya ditujukan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tadi saya sudah laporkan juga kepada Kepala Badan Gizi, KJP yang dulu belum terselesaikan, dalam bulan ini akan kami selesaikan. Karena apa, anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini," terangnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya menargetkan mendirikan 791 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta. Saat ini baru ada 33 SPPG di Jakarta.

"Akan tambah sembilan di tanggal 17 Maret menjadi 42. Jadi masih banyak yang harus diselenggarakan dan alhamdulillah percepatan ini akan bisa dilakukan dengan kontribusi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Tadi Pak Gubernur dengan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program makan bergizi," ujarnya.

Dadan juga menyebut ide Pramono untuk sarapan gratis tetap dilakukan melalui lewat program makan bergizi gratis bersama pemerintah pusat. Dia mengatakan pelajar PAUD dan SD mendapat makan bergizi gratis pada pagi hari alias untuk sarapan.

"Saya sampaikan juga bahwa janji beliau untuk memberi makan pagi tetap akan di laksanakan karena anak PAUD, sama SD tetap akan makan pagi. Jadi kita bersinergi satu sama lain dan saya dapat penjelasan bahwa beliau punya cita-cita yang lebih besar yaitu menambah KJP, menambah beasiswa dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta," ujarnya.

(ond/haf)

Jakarta -

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

(ond/whn)

Tanjung Balai (ANTARA) - Menindaklanjuti hasil kunjungan dan koordinasi Pemkot Tanjung Balai dengan Badan Gizi Nasional tentang program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina bersama Asisten dan sejumlah kepala OPD meninjau dapur makanan bergizi gratis di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei).

Berdasarkan siaran pers diterima dari Diskominfo Tanjung Balai, Selasa. Wakil Wali Kota (Wawako) Fadly Abdina didampingi Asisten Ekbang, Muslim, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Pertanian, Kadis UMKM dan Plt Kadis Lingkungan Hidup, meninjau dua lokasi dapur MBG di Kabupaten Sergei pada Selasa (12/3/2025).

Disebutkan bahwa peninjauan dapur bergizi
milik Badan Gizi Nasional merupakan bentuk dukungan Pemkot Tanjung Balai untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi Pemerintah Pusat.

Wakil Wali Kota berharap program MBG yang merupakan prioritas Presiden Prabowo, di Kota Tanjung Balai bisa terlaksana dengan maksimal, sehingga Koordinasi antar instansi harus diperkuat agar untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkot Tanjung Balai yang dipimpin Wakil Wali Kota melihat langsung lokasi dapur MBG di kawasan Pantai Cermin dan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, dan mendapat arahan dari SPPG beserta tim ahli gizi terkait kesiapan fasilitas tersebut.

"Dari yang kami lihat, dapur gizi di Sergei tempatnya sudah baik, bersih, dan luas. Kita juga ingin Pemkot Tanjung Balai memiliki dapur gizi yang baik, sesuai standar kesehatan dan kebersihan. Minimal setaraf dengan yang ada di Sergei," kata Fadly Abdina.

Wakil Wali Kota melanjutkan, di Tanjung Balai sendiri program MBG masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat sebelum resmi diluncurkan.

Sembari menunggu Juknis dari pusat, Pemerintah Kota Tanjung Balai perlu melakukan kunjungan ke BGN sekaligus meninjau dapur gizi yang sudah ada di daerah lain seperti Sergei, sebagai langkah persiapan sebelum program dilaksanakan nanti.

"Berdasarkan hasil kunjungan tentunya kita dapat menyiapkan skema untuk memastikan program berbagi makanan gratis berjalan lancar mulai dari penyaluran hingga pengawasan, sehingga Asta Cita bapak Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, khususnya di Kota Tanjung Balai," kata Fadly Abdina.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program makan bergizi gratis diaudit secara berkala, setidaknya tiga bulan sekali.

Luhut mengaku sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ketika keduanya bertemu pada Selasa (11/3/2025). Menurutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy juga sudah setuju program MBG untuk diaudit per kuartalan.

"Sehingga dari internal kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan," jelas Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan selama 2025 untuk mempercepat distribusi program makan bergizi gratis.

Dadan menjelaskan bahwa lembaga pimpinannya sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut. Hanya saja, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk adanya percepatan distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, jika program percepatan dilakukan mulai September 2025 maka tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Dadan menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Sejauh ini, kata Dadan anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah, sementara SDM sedang dipersiapkan. Instansinya pun baru mendidik 2.000 petugas dan sedang menyiapkan 30.000 petugas lagi yang pendidikan mereka akan selesai pada akhir Juli 2025.

Menurutnya, SDM yang telah dididik ini diperkirakan baru siap untuk melaksanakan tugas di lapangan pada Agustus 2025 dan akan mulai melayani pada September 2025.

Dengan percepatan yang dimulai pada September 2025, Dadan optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting. Kami membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak seperti catering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi ini," pungkas Dadan.

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit setiap kuartal. Tujuannya untuk mengetahui segala macam hal yang kurang dari program tersebut, serta menjaga agar tata kelola tetap kuat dan akuntabel.

Luhut mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pihaknya sepakat untuk melakukan audit terhadap program MBG setiap kuartal.

"Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit, sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan," kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Luhut ingin agar program MBG berjalan lebih baik lagi dengan penyerapan yang lebih banyak. Dengan begitu dampaknya terhadap perekonomian akan terasa.

"Kita ingin mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," ucapnya.

Dalam unggahannya di Instagram, Luhut menyebut program MBG tidak hanya dapat meningkatkan gizi tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan dari program ini dinilai harus didukung bersama.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," tuturnya.

Selain dapat menciptakan lapangan kerja, program MBG diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Syaratnya program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Sampai akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden @prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Luhut.

(acd/acd)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali meninjau Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tujuannya untuk memastikan kesiapan renovasi kawasan permukiman di daerah tersebut.

Program renovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Hasil pendataan dan verifikasi tim kecamatan bersama kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 232 rumah telah siap direnovasi, termasuk rumah Bu Hasna dan 28 rumah lainnya di sekitar permukiman. Renovasi ini akan dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan warga sekitar,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Maret 2025.

Tahap pertama renovasi akan dimulai pada 14 April 2025. Untuk mendukung proses ini, warga pemilik rumah yang terdampak telah difasilitasi dengan biaya kontrakan sebesar Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 April 2025.

"Nanti kontrakkannya akan ditambah 3 bulan lagi kalau belum tuntas pembangunannya sebagai mitigasi," kata Ara.

Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian PKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program ini. Gotong royong membangun rumah rakyat harus terus kita galakkan, melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah dicanangkan,” ungkap dia.

Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk merenovasi 500 unit rumah di lima provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk wilayah Jakarta.

Tak hanya itu, pada renovasi kali ini, Menteri Ara juga menyisihkan dana pribadinya untuk membeli rumah untuk Bu Hasna dengan nilai sebesar Rp 200 juta.

"Ini sudah banyak yang bantu, Buddha Tzu Chi da KADIN. Saya juga bantu untuk rumah Bu Hasna," kata Menteri Ara.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengucapkan terima kasih atas nama warga Johar Baru. "Hari ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih karena sudah ada kejelasan dan kepastian pada 14 April sudah siap direnovasi," ujar Ara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Infrastruktur Strategis, Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi KADIN Indonesia Thomas Jusman menyataka Pak Aguan menjadi salah satu inspirasi KADIN Indonesia untuk bergotong rotong .

"Renovasi rumah di 5 provinsi di Indonesia menjadi gotong royong yang kami canangkan sebagai mitra strategia pemerintah yang siap bahu membahu mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Terima kasih kami telah diberi kesempatan dan bisa berkontribusi untuk merenovasi rumah tidak layak huni," kata dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir besar yang terjadi di Jabodetabek khususnya Bekasi dan Kabupaten Bogor pada Selasa (4/3/2025) akibat dari intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan hulu dan hilir semalaman.

Sejumlah perumahan seperti Puri Harmoni 8, Pondok Damai, Bumi Mutiara, Mahkota Pesona, Vila Nusa Indah 1, 2, 3, dan 5, Situsari Sejahtera, Pondok Gede Permai, Kemang Ifi Graha, Kemang Pratama, Pondok Mitra Lestari, Grand Galaxy Bekasi, Bumi Satria Kencana, Jaka Kencana, Depnaker, Bumi Nasio Indah, Jatiluhur, Graha Indah, Buana, Villa Jati Rasa, Taman Bougenville, Jatibening Permai, Taman Narogong Indah, dan The Arthera Hill. Selain di Bekasi dan Bogor, banjir pada Selasa (4/3/2025) juga melanda 13 kawasan perumahan di Depok dan Tangerang.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan proses pembangunan satu wilayah bukan hanya oleh developer saja. Pengembangan perumahan harus sesuai dengan perencanaan dan tata ruang dan berlaku.

“Kami membangun sesuai dengan konsep tata ruang yang ada dan peraturan terkait, serta semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Pihaknya menampik pengembang menggunakan lahan bekas sawah dan rawa untuk dijadikan kawasan perumahan. Menurutnya, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tidak semua akibat yang timbul seperti banjir besar yang baru terjadi langsung menunjuk developer sebagai biang kerok.

“Memang koordinasi harus disinergikan oleh Pemda karena saat mulai proyek pun peil banjir (ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari resiko banjir) sudah ditetapkan oleh pemda dalam proses PBG (perizinan bangunan gedung) di samping dengan amdal lalin, amdal lingkungan untuk proyek yang skala besar,” katanya.

Dia menegaskan tidak ada satu developer yang mau proyek propertinya kebanjiran karena akan menghancurkan nilai proyek tersebut dan juga reputasi developer ke depan.

“Yang perlu dilakukan tentu pengawasan dalam pelaksanaannya agar sesuai,” ucapnya.

Bambang menambahkan untuk developer besar yang menggunakan lahan bekas rawa akan dilakukan pengerukan dan diganti tanah merah. Lalu dibangun dengan fondasi minimal beton plat setempat dan bahkan menggunakan tiang pancang beton untuk menjaga kualitas bangunan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam. Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukkannya sawah kami tidak akan bangun. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi menyeluruh dilakukan untuk semua perumahan baru ke depannya,” kata Bambang.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah, terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam.Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi dilakukan semua ke depannya,” kata Junaidi.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menuturkan perlu dilakukan edukasi ke masyarakat bahwa pengembang tidak mungkin membangun di tempat yang secara aturan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jika mau dilakukan evaluasi kawasan perumahan, senantiasa harus bermula dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari kabupaten dan kota yang bersangkutan.

“Penegakan dari aturan zonasi tata ruang di wilayah yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurutnya, jika sudah dibangun dan seluruh persyaratan dan izinnya sudah terpenuhi maka pengembang telah memenuhi seluruh tugasnya. Dia menilai perizinan menjadi kunci dari seluruh masalah yang diperselisihkan akhir-akhir ini.

“Bila dirasa berbahaya dan seterusnya, maka sebaiknya dari awal saat perizinan, maka ditolak dan jangan diizinkan saja. Negara punya kewenangan sangat besar untuk mengaturnya,” tutur Ari.

Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan salah satu penyebab banjir besar di Bekasi ini yakni kesalahan pada perencanaan tata kota terutama pada saluran airnya sehingga perlu dilakukan pengerukan.

Kendati demikian, dia tak menampik banyak rumah yang dibangun di atas lahan bekas sawah karena harga yang murah dan lahan semakin terbatas. Pasalnya, lahan bekas sawah dan rawa seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

“Tanah sawah memang enggak bagus. Secara fisiknya enggak bagus, air tanahnya juga jelek kualitasnya. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun,” ujarnya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat banjir yang terjadi pada awal Maret ini bukan sepenuhnya salah pengembang namun terdapat tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Pasalnya, pengembang tidak akan bisa membangun rumah di lahan yang rawan banjir apabila pengajuan rancangannya tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Selain itu, banjir yang terjadi terutama di Jawa Barat akibat tata pembangunan saluran air yang tidak terhubung satu sama lain.

“Pemerintah daerah, pusat, kementerian terkait, ini harus sama-sama selesaikan masalah banjir,” katanya.

EVALUASI KAWASAN PERUMAHAN & SEMPADAN SUNGAI

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya hingga mencapai dua meter.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ucapnya dilansir akun Tiktoknya.

Menurutnya, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengendalian banjir.

Dia meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengevaluasi seluruh pengembang perumahan terutama yang membangun di tepi sungai dan sawah. Haal ini penting agar tidak terjadi bencana di kemudian hari.

“Kementerian Perumahan harus mengevaluasi pengembang-pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan di tepi sungai dan di tengah sawah,” tuturnya.

Dia menilai bencana alam yang terjadi belakangan ini akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Salah satunya pembangunan perumahan yang tidak mengacu kepada rencana desain tata ruang dan wilayah.

“Bencana terjadi karena tata ruangnya, pembangunannya dilakukan secara ugal-ugalan, melawan prinsip alam,” ujarnya.

Saat ini marak terjadi alih fungsi lahan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan, alih fungsi terjadi di kawasan-kawasan yang seharusnya tidak boleh dibangun. Sebagai contoh, adanya daerah aliran sungai di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi yang sudah disertifikatkan sehingga diklaim milik perorangan. Padahal, secara aturan kawasan-kawasan tersebut tidak mungkin dimiliki perorangan demi keberlanjutan lingkungan.

“Dulu sungai dikelola BBWS, sekarang jadi milik perorangan. Berarti ada yang tidak tepat,” katanya.

Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mengawasi hal ini agar tidak ada lagi pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang terlarang. Adapun saat meninjau bantaran Sungai Bekasi untuk melihat proses pelebaran sungai, dia mendapati tanah di sekitar sungai telah berubah menjadi permukiman dan bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan.

Dia menambahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersedia mengubah status sempadan sungai yang tadinya milik perseorangan atau perusahaan menjadi tanah negara untuk pengerjaan normalisasi sungai. Hal ini nantinya normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membiayai pengukuran tanah di sempadan sungai sebagai bagian dari rencana pelebaran badan sungai untuk mengembalikan lagi kapasitas daya tampung dan fungsi sungai. Hal ini sebagai upaya untuk membenahi tata ruang.

“Kita memulai melakukan pembongkaran daerah yang menutupi daerah resapan air yang bedampak pada mengalir air ke Ciasura kemudian nanti ke Kali Bekasi, dari Kali Bekasi kemudian ke Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta Jakarta, kalau Jakarta juga dari Ciliwung. Nah kemudian kita juga sudah bergerak untuk membenahi daerah aliran sungai,” ucapnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menuturkan lahan di sempadan sungai yang belum memiliki sertifikat dan tidak ada yang memiliki maka akan disertifikatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan diserahkan hak pengelolaan (HPL) kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat.

“Kalau yang sudah terlanjur ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar, memang kalau bukan haknya akan kita batalkan,” tuturnya.

Apabila proses administrasi yang dilakukan sudah benar, maka dipertahankan untuk menjadi milik yang bersangkutan. Namun, jika terjadi proses pengadaan tanah atau lahan untuk pelebaran, maka akan diberikan dua opsi solusi. Jika sebaliknya karena proses administrasi yang dilakukan masyarakat sudah benar, maka akan dilakukan ganti rugi pengadaan tanah

“Kalau sudah terlanjur ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia, enggak ada sertifikat, sertifikat salah, maka yang bersangkutan akan ada kehakiman tetap ya kan, minimal ganti bangunan,” ujarnya.

Adapun status tersebut untuk memastikan daerah sempadan sungai terbebas dari aktivitas pembangunan.

“Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai dan sehingga menjaga ekosistem sungai,” kata Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan meluncurkan SBN Perumahan demi mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Apakah akan ada skema burden sharing untuk surat utang khusus itu?

Program 3 juta rumah menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto, dengan menyediakan pasokan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Persiapan program itu dikebut, termasuk dari aspek pembiayaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan turut andil, yakni dengan menerbitkan surat utang khusus.

Pemerintah hendak menyalurkan pembiayaan hasil modifikasi dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Tujuannya, agar target penerima manfaat bisa bertambah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan pembiayaan 220.000 rumah bagi MBR melalui FLPP. Jumlah itu perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target 3 juta rumah.

Rupanya, Bank Indonesia (BI) akan turut terlibat dalam pencapaian target program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa otoritas moneter akan turut menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Kini, muncul bocoran baru bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menerbitkan SBN Perumahan.

Pakai Skema Burden Sharing?

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan bocoran bahwa penerbitan SBN Perumahan harus melalui SKB terlebih dahulu. Oleh karena itu, DPR masih menunggu penyelesaian pembahasan di tingkat pemerintah dan bank sentral soal penerbitan SKB untuk SBN Perumahan.

"Kalau pembicaraan di mereka belum selesai, masa minta persetujuan sama DPR," ujar Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebagai informasi, terakhir kali Sri Mulyani dan Perry Warjiyo menerbitkan SKB ketika memperkenalkan skema burden sharing pada masa pandemi Covid-19. Skema burden sharing digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan akibat dihantam pandemi Covid-19.

Lewat skema burden sharing, Bank Indonesia diperbolehkan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Kebijakan tersebut sempat mendapat banyak kritikan karena pemerintah seakan membagi defisit anggaran dengan BI.

Kendati demikian, Misbhakun mengaku tidak tahu apakah nantinya BI bisa akan bisa membeli SBN Perumahan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar perdana—bukan sekunder. Dia mengaku kasih menunggu kepastian dari pemerintah dan bank sentral terlebih dahulu.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyatakan DPR tidak akan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SBN Perumahan tersebut. Bagaimanapun, ujarnya, Kementerian Keuangan lebih tahu situasi pasar keuangan.

"Jangan sampai kemudian kami ingin meningkatkan pembangunan tapi kemudian memberikan kontraksi di satu sisi yang lain. Harapan kita pembangunan bisa berjalan, market [pasar] tidak mengalami guncangan," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan penerbitan SBN Perumahan tidak akan menambah defisit anggaran APBN 2025. Menurutnya, SBN Perumahan merupakan program pemerintah yang sudah dihitung dalam penyusunan APBN 2025.

"Itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diterbitkan, tinggal digunakan untuk apa," klaim Misbhakun.

BOJONEGORO.INEWS.ID - Petugas kepolisian dari Polda Jawa Timur, bersama dengan Polda Papua, Polda Papua Barat dan Polda DIY, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi senjata api.

Rumah tersebut berada di Perumahan Kalianyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Tak hanya memproduksi, rumah tersebut juga untuk merakit, memodifikasi senpi. 

Menurut keterangan polisi, senjata api ilegal tersebut digunakan untuk mensuplai senajata api ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Dalam perkara itu, petugas menangkap 3 warga di rumah tersebut.

Sementara itu, menurut keterangan warga setempat, Hilmi mengungkapkan, jika rumah tersebut dikontrak oleh sepasang suami istri, yang merupakan pendatang asal Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Kota Bojonegoro.

Namun, sepengetahuan dia, setiap hari rumah tersebut difungsikan sebagai tempat bekerja alias bengkel pengelasan. Tetapi, Ia tidak tahu secara persis apa yang dikerjakan di rumah tersebut.

"Kurang begitu tahu, apa yang dikerjakan, tapi setiap hari ada tukang 2 orang disana (rumah),” ungkapnya, rabu (12/3/25).

Penangkapan 3 warga di Bojonegoro ini adalah lanjutan penyelidikan dari tersangka sebelumnya Yuni Enumbi, di Kp Ampas KM 76 Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

"Pengiriman menggunakan wadah mesin kompresor, jadi kompresor dipotong dulu kemudian dan senjata ini dibagi beberapa potongan dimasukkan beserta amunisi kemudian dikirim menggunakan ekspedisi," ucap Kapolda Jatim Komjen Imam Sugianto, dalam keterangan pers, Selasa (11/3/2025).

Menurut Kapolda, Slsenjata api yang telah di produksi berupa 6 Pucuk (2 Cuk SS1 V1 dan 4 Cuk G2 Pindad), Amunisi 882 Butir (632 Btr Cal 5.56 dan 250 Btr 9mm). 

Sementara 3 tersangka yang diamankan diantaranya Teguh Wiyono, Pujiono, Mukhamad Kamaludin dan 1 orang sebagai saksi atas nama Harianto.

"Pada saat kami lakukan penggerebekan banyak ditemukan barang bukti antara lain alat alat bubut, alat las dan beberapa mesin untuk pembuatan popor senjata maupun senjata pendek," lanjut Imam.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa amunisi 982 Butir (402 Btr Cal 5.56, 198 Btr Cal 22, 68 Btr Cal 30, 152 Btr Cal 7.62x59m, 147 Btr Cal 7.62x51m, 14 Btr Cal 9m dan 1 Btr Cal 762), Piranti untuk membuat senjata, Mobil pick jenis Suzuki, Senpi Rakitan 5 Cuk (2 Panjang dan 3 Pendek).

Editor : Arika Hutama

Jakarta -

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

(ond/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa program Sarapan Gratis yang digagasnya tidak bertujuan untuk menyaingi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Pramono menekankan, tidak ada niat sedikit pun untuk menciptakan rivalitas antara program tersebut dengan inisiatif nasional.

“Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Tidak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, tidak ada,” ucap Pramono saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Adapun program Sarapan Gratis pertama kali diperkenalkan oleh pasangan Pramono-Rano pada masa kampanye mereka sekitar Oktober 2024.

Namun, program ini sempat tidak mendapatkan restu dari pemerintah pusat karena dianggap memiliki kesamaan dengan Program MBG yang telah diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025.

Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

“Kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub, memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta,” kata Pramono di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Tetapi, pada saat retreat yang lalu disampaikan oleh beliau (Kepala BGN) memang ini programnya adalah program Pemerintah Pusat,” lanjut Pramono.

Akibatnya, Pramono sempat membatalkan program sarapan gratis tersebut.

Namun, setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, BGN memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan program Sarapan Gratis di Jakarta.

Pramono menyatakan tujuan utama dari program Sarapan Gratis adalah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Jakarta, terutama bagi anak-anak sekolah, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Ia menambahkan, program ini dirancang untuk melengkapi inisiatif pemerintah pusat, bukan untuk bersaing.

“Yang ada adalah bagaimanapun Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah. Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan,” kata dia.

Pramono menegaskan, Pemprov akan mematuhi keputusan BGN mengenai implementasi program tersebut.

Namun, jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh, Pemprov akan mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

“Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang mohon maaf, di daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” ungkap Pramono.