KOMPAS.com - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditambah Rp 50 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan mekanisme untuk menambahkan anggaran program MBG Rp 50 triliun sedang disusun dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Dadan.

Dadan menyampaikan hal itu usai membahas rancangan Perpres tentang tata kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta seperti yang dikutip dari Antara pada Jumat (9/5/2025).

Ia menegaskan anggaran program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, tapi untuk penambahannya tergantung kapan percepatan program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan.

Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah, sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah masih menggodok Perpres atau instruksi presiden (Inpres) untuk mempercepat capaian target program MBG sebanyak 82,9 juta orang.

Zulkifli menerangkan Perpres atau Inpres itu nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujarnya.

Menurutnya, untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, sebanyak 21 siswa dan guru masih dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Jenal memastikan biaya perawatan korban keracunan MBG ditanggung Pemkot Bogor.

"Sekarang yang masih dirawat (di rumah sakit) ada 21 orang, dari (total) 171 orang yang diduga keracunan akibat (konsumsi) MBG," kata Jenal usai menjenguk korban keracunan di rumah sakit Bogor, Jumat (9/5/2025).

"Soal biaya, bagi yang tidak memiliki asuransi atau BPJS, insyaallah Pemkot yang cover, bisa melalui Jamkesda, UAC atau BPJS juga bisa kita daftarkan. Jangan khawatir, biaya (perawatan) Pemkot yang cover," sambungnya.

Jenal mengatakan Pemkot akan terus memantau siswa dan guru yang kini sedang rawat jalan. Ia meminta para orangtua siswa melapor jika keluhan siswa berlanjut.

"Yang di rumah, yang sekarang rawat jalan pun berarti secara bahasa medis pun sudah sehat. Jadi bukan asumsi kita, tetapi berdasarkan asumsi medis. Kita terus terbuka, kalau ada keluhan, saya harap ortu tetap bawa korban ke rumah sakit," kata Jenal.

Jenal menambahkan, dari total 171 orang yang diduga keracunan MBG merupakan siswa dan guru. Jenal menyebut, para guru terdampak keracunan karena punya kewajiban ikut mencicipi menu MBG yang disajikan ke siswa.

"Jadi total yang terdampak diduga mengalami keracunan itu ada 171 orang, itu termasuk siswa dan guru. Kalau guru itu karena sebelum makanan itu dikonsumsi oleh murid, guru wajib mencoba dulu. Itu wajib dan SOP yang diberikan BGN, ya akhirnya memang kena (keracunan) juga," kata Jenal.

"Tetapi sekali lagi kita butuh proses lebih lanjut untuk identifikasi kejadian sebenarnya dan di depan dipastikan, diharapkan tidak terjadi lagi di Kota Bogor," lanjutnya.

Sebelumnya, Siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Data terbaru, dilaporkan ada 171 siswa mengalami keracunan.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan resminya, Kamis (8/5).

Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa gaji pejabat struktural BGN masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait makan bergizi gratis (MBG).

Diketahui, pemerintah sedang menggodok Perpres atau Instruksi Presiden (Inpres) soal tata kelola penyelenggaraan makan bergizi gratis (MBG).

“Perpresnya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya (tunjangan kinerja),” ujar Dadan usai rapat soal MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

SHUTTERSTOCK/MAHA CREATIVE HUB Ilustrasi gaji PNS. Ilustrasi gaji CPNS. Pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi pensiunan pada Juni 2025. Pencairan ini dilakukan bersamaan dengan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk prajurit TNI, anggota Polri, serta hakim.

Dadan mengatakan, pemerintah berkomitmen membayar gaji pejabat struktural BGN yang belum dibayar pada 2025.

“Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi). Bukan gaji, tapi itu Perpres hak keuangan,” kata Dadan.

Dadan sebelumnya mengungkap bahwa pejabat struktural BGN belum menerima gaji pada tahun ini.

Hal ini dikatakan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Dadan menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru digunakan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gazi,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan didukung perlindungan asuransi.

Hal itu menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ia mengatakan OJK bersama asosiasi industri asuransi seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah menyusun proposal awal yang akan menjadi dasar bagi keterlibatan industri dalam mendukung program MBG.

Penyusunan ini juga merupakan bagian dari kebijakan OJK dalam mendorong industri asuransi untuk berperan aktif dalam program-program pemerintah.

"Saat ini asosiasi industri dari AAJI maupun AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk MBG, Makan Bergizi Gratis," ujar Ogi.

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi meliputi berbagai tahap dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Selain penerima manfaat, perlindungan juga dirancang untuk mencakup pihak penyelenggara, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung di lapangan.

Dalam pembahasan bersama asosiasi, OJK juga memperhitungkan nilai pertanggungan dan besaran premi yang akan diberlakukan.

Tujuannya adalah agar premi yang dikenakan tetap terjangkau namun tetap mampu memberikan perlindungan atas risiko-risiko utama yang muncul dari program ini.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan dan siap menjangkau 82,9 juta penerima hingga November 2025.

Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penganggaran tambahan untuk program ini sudah aman dan siap direalisasikan.

“Oh sudah, sudah aman,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah pemerintah telah mendorong penambahan anggaran kepada DPR, Jumat (9/5/2025)

Saat ditanya apakah dengan kondisi tersebut program MBG bisa berjalan hingga November, Prasetyo optimistis pemerintah mampu melakukan itu.

Apalagi, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah baru saja menggelar rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Kemenko Pangan, guna membahas program MBG.

Dalam rapat tersebut, dibahas evaluasi pelaksanaan program selama lima bulan terakhir, termasuk catatan-catatan penting atas berbagai kejadian yang terjadi.

“Ada catatan-catatan kecil, kejadian-kejadian. Yang pertama, tentu mewakili pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kemudian menjadikan kejadian-kejadian tersebut sebagai catatan perbaikan,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

“Maka semua kita evaluasi, semua kita perbaiki, mana yang harus kita berikan atensi lebih. Tadi kita rapat bersama-sama,” lanjut Prasetyo.

Dalam rapat itu, kata dia, juga dibicarakan mengenai percepatan pelaksanaan program dan sinergi lintas kementerian agar target sebanyak-banyaknya penerima manfaat bisa segera terealisasi.

“Karena ini membutuhkan kerja sama dengan semua lintas kementerian,” katanya.

Soal kesiapan anggaran, Prasetyo menambahkan bahwa dana sebesar Rp100 triliun sudah disiapkan melalui realokasi APBN.

Dia menegaskan bahwa sambil anggaran dipersiapkan, tim dari Kementerian dan Badan Bergizi juga terus mematangkan teknis pelaksanaannya.

“Jadi sudah dianggarkan sebagaimana Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa salah satu realokasi dari APBN kita salah satunya adalah dipersiapkan, dialokasikan untuk penambahan makan bergizi,” pungkas Prasetyo.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengakui adanya banyak catatan evaluasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beberapa bulan belakangan ini.

Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Rakor dilakukan menyusul mencuatnya sejumlah kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah buntut pelaksanaan MBG.

Zulhas menyatakan di luar kasus keracunan massal, secara umum program MBG telah berjalan cukup baik. Namun katanya, tetap ada hal-hal kecil yang perlu dievaluasi supaya ke depan program itu bisa berjalan makin sempurna.

Ia merujuk pada laporan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyoroti adanya insiden siswa yang mengalami keracunan meski jumlahnya relatif kecil dibanding total penerima manfaat.

"Yang pertama kita melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik, tapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang akan berusaha keras untuk tidak ada accident seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta (penerima)," ujar Zulhas usai rakor di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Menurutnya, meskipun persentase kejadian sangat kecil, yang disebutkan sekitar "0,00 sekian persen", pemerintah tetap menargetkan tidak ada insiden serupa ke depan.

"Ini kita evaluasi dan akan bekerja keras agar tidak terjadi, walaupun secara persentase sangat kecil," tegasnya.

Selain evaluasi atas insiden, Zulhas juga menekankan pentingnya penyempurnaan tata kelola program. Ia menilai karena skala program ini sangat besar dan mencakup banyak sekolah, perlu ada perbaikan berkelanjutan dari sisi personal, organisasi, dan sistem pelaksanaan.

"Terus-menerus akan kita sempurnakan tata kelolanya. Itu karena melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus-menerus memang disempurnakan. Personalnya, organisasinya, sistemnya," jelasnya.

Ia juga menyinggung perlunya percepatan pelaksanaan program. Hingga kini, penerima manfaat MBG baru mencapai 3,4 juta siswa, jauh dari target total sebesar 82,9 juta.

"Jadi perlu ada akselerasi percepatan. Nah, ini saling terkait. Tata kelola yang diperbaiki, zero insiden itu semua terkait untuk mencapai pengguna manfaat 82,9 juta," ucap Zulhas.

Zulhas menegaskan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pemerataan manfaat program ini, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan termiskin (3T). Ia menilai tidak adil jika satu sekolah sudah mendapatkan makan gratis, sementara sekolah di sebelahnya belum kebagian.

"Karena kalau satu sudah makan, yang sebelahnya belum itu kan bertanya, Pak Presiden, 'sebelah kok sudah makan, kami sebenarnya belum kebagian'. Apalagi kalau untuk daerah-daerah tertentu, seperti tertinggal, terluar, termiskin. Kalau satu dapat, yang lain enggak dapat itu kan dia merasa 'kok kami dibedakan?' Itu buat Bapak Presiden itu berat sekali," ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana membentuk tim lintas kementerian untuk merumuskan aturan yang lebih solid, termasuk kemungkinan penerbitan peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) yang mengatur teknis dan percepatan pelaksanaan MBG.

"Nanti para eselon 1 kementerian terkait, ini kan harus didukung oleh seluruh stakeholder. Ini program utama, tidak hanya MBG," jelas Zulhas.

Sebelumnya, program MBG mendapat sorotan publik setelah terjadi sejumlah kasus keracunan siswa di berbagai daerah, seperti Cianjur, Tasikmalaya, Bandung, Karanganyar, dan Bombana.

Dugaan sementara menyebut kualitas bahan makanan, pengolahan, dan distribusi yang kurang higienis sebagai penyebabnya.

IDXChannel - Pemerintah terus menggodok Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat capaian target Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 82,9 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, perpres nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu, karena ini program utama, harus ada urgent bahwa ini sangat mendesak penting. Nah nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," kata Zulhas, Jumat (9/5/2025).

Zulhas menambahkan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

"Terus-menerus akan kita sempurnakan tata kelolanya. Itu karena melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus-menerus memang disempurnakan. Personelnya, organisasinya, sistemnya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen yang telah melayani 3,4 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada awal Januari 2025.

Prabowo mengatakan, memang terdapat jumlah insiden siswa keracunan paket MBG, yakni mencapai 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat.

"Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) dapat dijamin dengan asuransi. Hal ini menyusul munculnya kasus keracunan pada program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

Meski begitu, Ogi menekankan besaran premi yang dibayarkan kemungkinan tidak terlalu besar. "Kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh mungkin tidak terlalu besar, sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," terang Ogi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwarnai masalah keracunan. Terakhir, kasus keracunan usai mengonsumsi makanan MBG terjadi pada siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat.

Merespons masalah tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat program MBG, ada empat kasus keracunan.

Program ini pun baru berjalan sekitar enam bulan, sehingga pemerinta masih terus menyempurnakan tata kelola.

"Dari 3,4 juta (penerima manfaat), ada empat kasus yang keracunan. KIta ada evaluasi, ada catatan. Kita sedang bekerja keras agar tidak ada (kasus keracunan), zero insiden. Ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu nol. Karena melibatkan begitu besar pekerjaan, harus terus-menerus disempurnakan personilnya, organisasinya, sistemnya," kata pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (9/5/2025).

Zulhas juga bilang perlu ada percepatan dalam hal penerima manfaat program MBG menuju target angka 82,9 juta orang. Ia bilang, para eselon satu dari kementerian/lembaga terkait dan seluruh stakeholders juga turut mengambil peran.

"Ini program utama, nanti perannya bupati, gubernur, peran kita semua. Kementerian terkait harus support semuanya. Misal Kementerian Keuangan, bagaimana duitnya lancar. Kalau mau PANRB beroperasi, bagaimana cepat kalau kita perlu orang. Ini terkait banyak orang. Harus ada urgensi bahwa ini mendesak. Nanti akan dirumuskan dalam Perpres atau Inpres," tambahnya.

"Mungkin perlu waktu, tidak apa-apa kalau nginep atau konsinering mungkin dua hari, tiga hari tidak apa-apa. Sampai tuntas, dipaparkan target kita, berapa sekolah, berapa yang harus dicapai. Apa yang diperlukan, dan sebagainya. Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar 82,9 juta orang itu bisa cepat tercapai," tutur Zulhas

Tonton juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Peraturan Presiden (Perpres) yang salah satunya memuat hak keuangan pegawai BGN telah dibahas bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Hal tersebut disampaikan Dadan saat ditemui usai pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat.

"Sudah langsung diselesaikan oleh Pak Menteri Sekretariat Negara, bukan (tentang) gaji, melainkan itu Perpres Hak Keuangan, jadi Perpresnya dulu, kalau sudah selesai baru tunjangan kinerjanya," ujar dia.

Dadan menjelaskan, pertemuan untuk membahas Perpres Tata Kelola MBG tersebut bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan antar-kementerian agar percepatan Program MBG segera bisa segera dilakukan.

"Tadi ada banyak ide yang bagus sekali, bisa saja yang saya usulkan karena ada mekanisme-mekanisme yang sudah saya susun. Tadi ada banyak sekali usulan, bisa saja jauh lebih cepat sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden bisa terserap," ucapnya.

Menurut dia, Perpres tersebut baru disusun setelah Program MBG berjalan selama empat bulan untuk melihat berbagai evaluasi terlebih dahulu.

"Kita ini kan harus bekerja, berjalan, kemudian melihat (evaluasi) setelah dijalankan itu. Awalnya, orang kan berpikir ini (Program MBG) tidak akan jalan, dan ternyata setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," tuturnya.

Ia mengemukakan, Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," demikian Dadan Hindayana.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah terus menggodok Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat capaian target Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu, karena ini program utama, harus ada urgent bahwa ini sangat mendesak penting. Nah nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Rancangan Perpres MBG di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat.

Zulhas menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Menurutnya, program MBG yang sudah berjalan empat bulan ini harus disempurnakan tata kelolanya, sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan.

"Terus-menerus akan kita sempurnakan tata kelolanya. Itu karena melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus-menerus memang disempurnakan. Personalnya, organisasinya, sistemnya," kata Zulhas.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tingkat keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen yang telah melayani 3,4 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada awal Januari 2025.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait evaluasi enam bulan pemerintahan, Prabowo mengakui bahwa memang terdapat jumlah insiden siswa keracunan paket MBG, yakni mencapai 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat.

"Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Di sisi lain, Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian pelaksanaan MBG itu. Presiden pun menekankan bahwa target nol kesalahan terhadap pelaksanaan MBG hingga akhir tahun oleh Badan Gizi Nasional diharapkan bisa terwujud.

Menurut Prabowo, pelaksanaan MBG tidak serta merta berjalan dengan lancar karena berkaitan juga dengan adat dan tradisi makan anak di setiap wilayah, salah satunya budaya makan dengan menggunakan tangan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Zulhas sebut perpres terkait MBG terus digodok

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025 nanti mencapai Rp 116,6 triliun. Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp 71 triliun. Sehingga BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Meski begitu, Dadan mengatakan saat ini permintaan tambahan anggaran untuk program MBG ini belum dibahas pemerintah. Alih-alih, pihaknya bersama Kemenko Bidang Pangan dan Kementerian-Lembaga terkait lainnya masih membahas mengenai percepatan pelaksanaan program MBG.

"Belum, kita lagi membuat mekanismenya dulu ya. Makanya ada percepatan-percepatan," kata Dadan saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya pembahasan percepatan pelaksanaan MBG ini lebih mendesak daripada permintaan tambahan anggaran, sebab jumlah tambahan dana yang dibutuhkan bisa saja berubah tergantung pada proses percepatan yang dilakukan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar program MBG dapat melayani hingga 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini. Namun hingga saat ini jumlah penerima manfaat MBG hingga baru mencapai 3,3 juta orang.

"Kita membicarakan masalah percepatan. Ada percepatan kan butuh anggaran. Anggarannya sekarang sudah dijamin. Hanya nanti berapa yang akan kita gunakan sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," paparnya lagi.

Namun melalui rapat koordinasi yang dilakukan bersama Kemenko Pangan dan Kementerian-Lembaga lain hari ini, Dadan menyebut pelaksanaan percepatan program MBG ini bisa terlaksana lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sehingga tambahan anggaran yang dibutuhkan nanti bisa saja berubah.

"Karena tadi banyak sekali usulan, bisa saja jauh lebih cepat sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden bisa terlaksanakan," ucap Dadan.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program MBG sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Dalam kesempatan itu Dadan mengatakan tahun ini pihaknya sudah mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," terangnya lagi.

Di luar itu, dirinya turut melaporkan hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

Lihat juga video: Edisi #524: Prabowo Bareng Bill Gates Tinjau Makan Bergizi Gratis