KOMPAS.com -Kabupaten Tanggamus di Lampung kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Hal ini disebabkan oleh keberadaan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Harga rumah subsidi di daerah ini pun sangat bersahabat, yakni di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Tanggamus:

1. Griya Gardenia Gisting Residence: Tipe Rumah Subsidi 36

Proyek ini terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus dan dikembangkan oleh PT Trilogi Bangun Mandiri.

Rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Saat ini, proyek ini menawarkan rumah dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

2. Kedamaian Residence: Tipe Subsidi

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Azzam Attar Abadi dan terletak di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

Proyek ini menawarkan sebanyak 164 rumah yang berupa rumah tapak, dengan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi.

Dari total unit yang tersedia, sebanyak 52 unit telah terjual, meninggalkan 112 rumah yang masih tersedia.

3. Nusantara Garden: Tipe 36

Terletak di Pugung, Kabupaten Tanggamus, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Pelangi Nusantara Sakti.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 78 meter persegi.

Dari 29 rumah yang disediakan, 7 unit telah terjual, sehingga masih ada 22 unit yang siap dipasarkan dengan harga Rp 151 juta per unit.

Mengapa Tanggamus?

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan unit yang tersedia, Kabupaten Tanggamus menjadi opsi yang menarik bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Adanya proyek-proyek perumahan subsidi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan biaya yang relatif rendah.

Samarinda: PT Resource Alam Indonesia Tbk segera merealisasikan pembangunan perumahan bersubsidi di Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut merujuk dengan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Di Kelurahan Palaran, Kalimantan Timur, Rain Realty akan menyiapkan 2 tipe perumahan, yaitu Paras Icon dan Samara Residence," ujar Direktur Rain Realty, Eddy.

Menurutnya, kehadiran Rain Realty di Samarinda diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor properti di wilayah ini.

"Pembukaan marketing gallery ini jadi momen spesial bagi warga Samarinda," katanya.

Kehadiran gallery itu ujar dia, memberikan kesempatan bagi calon pembeli dan investor, melihat secara langsung berbagai model properti yang sedang dan akan dikembangkan oleh perusahaan.

"Kami juga menyediakan presentasi properti, survei lokasi, hingga konsultasi dengan tim yang siap membantu," ujarnya.

Selain itu, pemilihan kawasan Palaran dinilai tepat karena memiliki akses jalan tol dan berbagai fasilitas umum, serta menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Samarinda saat ini.

"Ke depannya projek perumahan ini menawarkan kenyamanan sekaligus nilai investasi yang menjanjikan," katanya.

Untuk tahap awal ada dua tipe yang akan dibangun, yakni Paras Icon dan Samaran Residance. Paras Icon merupakan cluster perumahan untuk segmen rumah non ubsidi atau komersial.

Sementara Samara Residence difokuskan untuk segmen rumah subsidi. Total luasnya adalah 10 ha, dengan one gate system, dan ROW seluas 20 meter, dilengkapi dengan boulevard, clubhouse, mushola, taman bermain dan jogging track dengan desain kekinian dan ramah lingkungan.

"Cicilan di Samara Residence mulai dari 1 jutaan saja dengan fasilitas KPR, sehingga diharapkan Gen Z mampu memiliki tempat tinggalnya sendiri," katanya.

Dengan segudang keunggulan dan kemudahannya, Rain Realty diharapkan mampu berkontribusi terhadap program 3 juta Rumah Presiden Prabowo.

"Kami tidak membangun house, tetapi build a home. Sesuai dengan tagline kami, Living Your Best Life," katanya.

(FZN)

Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Terletak di Pesisir Timur Pulau Sumatera, kota ini berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan sehingga lokasi sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan.

Kota ini merupakan tempat berdirinya Kerajaan pertama di Indonesia, Samudera Pasai. Dijuluki Kota Petro Dollar, Lhokseumawe memiliki kinerja ekspor dari PT Arun yang berhasil merajai ekspor gas alam terbesar di dunia.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Lhokseumawe, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp120 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kota Lhokseumawe yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Lhokseumawe

Perumahan subsidi di Lhokseumawe. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Indah Permai 3B

Perumahan ini terletak di Blang Weu Baroh, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh ini dibangun oleh Mutari Sabee Lamjaya. Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 38 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Adapun luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap genteng metal, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi beton bertulang.

2. Griya Rizqullah

Perumahan ini berlokasi di Alue Lim, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Triputra Griya Perdana.

Perumahan ini memiliki 11 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 120 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap seng spandek, dinding bata merah diplester, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Villa Buket Rata

Perumahan ini terletak di Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Cipta Karya Beurata.

Rumah ini memiliki 8 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp144,5 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 112 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap rangka baja dan seng, dinding bata, lantai keramik, serta pondasi beton.

4. Griya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Mesjid Punteuet, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh. Dibangun oleh Asrafi Sulfaz Beujaya, rumah ini memiliki 23 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp120 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap seng dengan atap rangka baja, dinding menggunakan batu bata, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.

5. Perumahan Aman Sentausa (PERMATA) II

Perumahan ini berlokasi di Cut Mamplam, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Lembah Thamar Perdana.

Perumahan ini memiliki 32 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 140 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng metal, dinding batu bata plester, lantai keramik, serta pondasi cor. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jakarta: Pekalongan merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi kota pertama di Indonesia dan kota Asia Tenggara pertama yang menjadi bagian dari Jaringan Kota Kreatif UNESCO.

Dijuluki sebagai kota batik, Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah.

Untuk akses transportasi tak perlu diragukan. Pekalongan memiliki beragam transportasi yang bisa digunakan masyarakat.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Pekalongan, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga serba Rp150 jutaan. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kota Pekalongan yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Pekalongan

Perumahan subsidi di Pekalongan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Korpri Kota Pekalongan

Perumahan ini terletak di Setono, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini dibangun oleh Insan Berkah Illahi.

Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 36 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Adapun luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap dari kayu lokal keras, serta dinding bata merah, plester, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

2. Graha Naya Buaran Tahap II

Perumahan ini berlokasi di Buaran Kradenan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Naya Sejahtera.

Perumahan ini memiliki 8 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap rangka baja ringan genteng press, dinding bata merah diplester aci, lantai keramik 40x40, serta pondasi pasangan batu kali.

3. Griya Pringrejo Asri 2

Perumahan ini terletak di Pringrejo, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Eka Sukmawan.

Rumah ini memiliki 5 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150,5 juta dan Rp162 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kayu lokal penutup genteng, dinding menggunakan bata merah diplester diaci, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Perumahan Griya Seruni Asri 2

Perumahan subsidi ini terletak di Klego, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dibangun oleh Binangun Seruni Asri, rumah ini memiliki 7 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kayu lokal penutup genteng, dinding menggunakan bata merah diplester diaci, lantai keramik lokal 40x40, serta pondasi batu kali.

5. Grand Yosorejo

Perumahan ini berlokasi di Kuripan Yosorejo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Propertindo Rekatama Abadi.

Perumahan ini memiliki 10 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng, dinding bata merah diplester aci, lantai keramik, serta pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata KotaNirwono Yoga menyoroti lokasi pembangunan 1 juta rumah di Qatar.

Rencananya, rumah hasil investasi Qatar akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal.

Menurut Nirwono, pembangunannya tersebut harus dipikirkan dengan matang peruntukannya untuk apa.

"Perlu dipastikan adalah tujuannya untuk apa? Untuk orang kerja atau untuk orang tinggal? Beda itu pendekatannya," tegas Nirwono kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kedua, mengenai status lahan yang dinilai tidak kalah penting.

Apabila mengguna lahan di tanah stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, maka tidak boleh membangun rusunami.

"Milik tidak bisa, beli tidak boleh, apalagi gratis mungkin, karena ada lahannya, yang punya jelas. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus jelas bahwa yang dibangun adalah rusunawa (rumah susun sewa)," sambung dia.

Namun, hal yang membedakan adalah rusunawa tersebut diberikan subsidi. Sehingga, harga sewanya jauh lebih murah.

Sementara hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

Sebab, kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah harus diperhitungkan apakah hanya berlaku selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, atau untuk masa pemerintahan selanjutnya.

"Itu hanya bisa kalau undang-undang mengatakan bahwa mereka tinggal di situ dalam tanda petik, nyewa gitu ya, setiap lima tahun dan bisa diperpanjang. Karena apa? Kalau kita kejadiannya ganti pemerintahan, besok Menteri BUMN-nya ngomong gitu, yang beda, gimana?," lanjut Nirwono.

Dia mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menjanjikan kepada masyarakat bahwa rumah tersebut dibangun secara gratis.

"Karena, tidak mungkin negara membangun di tanahnya sendiri, kemudian digratiskan, tentu nanti itu akan jadi temuan. Karena, warga kan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di tanah negara. Itu yang menurut saya harus, meskipun bicara dengan rakyat miskin loh ya, yang bilangnya rakyat miskin, rakyat MBR, tapi itu harus tegas di awal," tuntasnya.

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pemerintah Bali membuat perumahan khusus untuk seniman di Bali. Hal ini dipandang perlu untuk mendukung seniman Bali yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Bali.

Menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025). Ara ditemani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ara awalnya ditanya soal sulitnya mengakses perumahan murah dan layak di Bali. Sebab, harga rumah di Pulau Dewata, khususnya di kawasan ibu kota, mahal. Sehingga masyarakat nyaris tidak bisa membeli rumah. Ara menyebut telah menyiapkan skema terkait permasalahan tersebut.

"Saya minta usulan konkret surat rapat dengan bupati-bupati sampaikan ke Jakarta. Kami juga ada kayak di Papua itu MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," beber Ara.

Ia mengatakan bahwa budaya di masing-masing daerah berbeda-beda sehingga penanganannya tentu tidak sama. Contohnya khusus di Papua, rumah subsidi bagi MBR memiliki angka berbeda dari daerah lain.

Ia juga menyebut Bali memiliki budaya yang luar biasa. Termasuk dalam hal arsitektur perumahan, sehingga ia berharap perumahan di Bali harus mengedepankan budaya yang ada.

Ara kemudian mengusulkan untuk membuat perumahan untuk seniman yang menjadi ujung tombak budaya Bali. Terlebih program tersebut belum pernah ada.

"Kenapa kita nggak buat itu perumahan untuk seniman? Saya pikir harus ada program untuk memelihara dan pro kepada seniman karena sangat terkenal memajukan Bali," pungkasnya.

(nor/hsa)

KOMPAS.com - Praktisi kesehatan masyarakat dr. Ngabila Salam mengajak keluarga di Indonesia untuk mulai membatasi konsumsi rokok dan mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat.

“Ayo kita ubah belanja 1 batang rokok menjadi 1 butir telur untuk kecukupan gizi keluarga baik anak, calon ibu, dan ibu hamil,” kata Ngabila, seperti dikutip dari Antara, Senin (27/1/2025).

Menurutnya, kebiasaan membeli rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar dalam rumah tangga setelah beras, khususnya pada keluarga miskin.

Hal ini sangat berbahaya karena asap rokok menjadi salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan anak terkena stunting.

Sebagai alternatif, Ngabila menganjurkan keluarga untuk mengganti pengeluaran tersebut dengan gaya hidup sehat.

Salah satunya adalah dengan mengikuti anjuran Kementerian Kesehatan melalui program “Isi Piringku” yang mendorong konsumsi makanan sehat sesuai takaran yang tepat.

Ia juga menekankan pentingnya konsumsi protein hewani, yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak.

Satu butir telur per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi balita.

Selain telur, protein hewani bisa diperoleh dari ikan, ayam, daging, atau seafood. Sementara itu, protein nabati bisa didapat dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan.

Selain pemberian protein, Ngabila juga mengingatkan agar piring makan anak harus mengandung sayur dan buah-buahan.

"Sayur dan buah dimakan lima porsi per hari yakni tiga porsi saat makan besar dan dua porsi camilan di antara makan besar," kata Ngabila.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak.

Ngabila menyarankan, untuk orang dewasa, konsumsi gula maksimal 4 sendok makan (sdm) per hari, garam 1 sendok teh (sdt), dan lemak 5 sdm, yang sudah termasuk dari makan besar, camilan, minyak untuk menggoreng, dan menumis.

Untuk orang tua yang merasa bingung dalam mengolah makanan bergizi, Ngabila menyarankan agar mereka memanfaatkan buku resep digital dari Kementerian Kesehatan.

Buku tersebut berisi olahan makanan sehat, tinggi protein, mudah, dan murah dengan bahan baku yang banyak dijumpai sehari-hari.

Buku resep tersebut dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi ayosehat.kemkes.go.id.

Dengan langkah-langkah sederhana ini, diharapkan keluarga Indonesia dapat memulai kebiasaan hidup sehat yang bermanfaat bagi kesehatan mereka, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

KOMPAS.com -Kabupaten Nias di Sumatera Utara saat ini sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Dalam artikel ini, kita akan membahas salah satu pilihan rumah yang ditawarkan di Kabupaten Nias.

Salah satu pilihan rumah yang menarik perhatian adalah Perumnas Nias Sogae'adu terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias.

Bangunan ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan sebesar 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 112 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan total 146 rumah, dengan harga per unit sebesar Rp 123 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 unit telah terjual, sementara 142 rumah lainnya masih tersedia untuk calon pembeli.

Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Nias semakin menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari rumah subsidi.

Apakah Anda juga tertarik untuk memiliki rumah di daerah ini?

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.

"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).

Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.

"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.

Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.

"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.

Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.

"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.

Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.

Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.

Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.

Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.

"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kementerian tersebut sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Jumat.

Bahkan, kata Fahri, Kementerian PKP memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

"Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," ujar Fahri.

Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan harga murah dan berupaya menormalkan harga tanah yang saat ini sudah sangat tinggi atau mahal.

Apabila rencana itu berjalan, maka selanjutnya Kementerian PKP mulai membangun rumah bagi masyarakat dengan mencari investor yang sanggup memberikan penawaran harga terbaik.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, targetnya ialah masing-masing satu juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian PKP akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah.

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pembangunan sanitasi dan pendirian dapur dalam program tiga juta rumah menjadi penting dan mendesak. Sebab, ketiadaan sanitasi bisa menjadi penyebab bakteri escherichia coli.

"Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," ujarnya.

Kemudian, untuk di wilayah perkotaan Kementerian PKP akan menyasar perumahan-perumahan yang selama ini tidak layak dan disulap menjadi bangunan seperti rumah susun atau apartemen.

"Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," kata dia.