REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Sukoharjo menjadi sorotan nasional. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya. "Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (17/1/2025).

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higienis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman. "Mereka suka makanannya, dan dari sisi higienis juga terjaga," kata dia.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru. "Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," ujarnya.

WONOSOBO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (13/1/2025).

Program ini ditujukan untuk 3.372 siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat, dan peluncurannya dilakukan secara simbolis di SMP N 3 Wonosobo.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan bahwa MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak di sekolah.

"Kami bersyukur Alhamdulillah, Kabupaten Wonosobo sudah melaunching makan bergizi gratis di SMP N 3 Wonosobo, MAN 1 Wonosobo, dan beberapa SD dan TK," ujar Afif dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com pada Jumat (17/1/2025).

Afif menambahkan bahwa program ini masih dalam tahap awal dan baru menjangkau 11 sekolah di Wonosobo.

Ia berharap, dengan adanya kerjasama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemkab, program ini dapat diperluas pada tahap berikutnya.

"Kami dorong masyarakat yang bermitra dengan BGN atau yang telah ditunjuk untuk segera beroperasi sehingga lebih banyak anak-anak kita yang mendapatkan makan bergizi," tuturnya.

Program ini diyakini akan memberikan manfaat luar biasa tidak hanya untuk kesehatan anak-anak, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat, khususnya petani dan peternak.

"Proses penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan bergizi akan melibatkan banyak pihak, yang tentu saja akan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian lokal," tambahnya.

Bupati berharap program ini nantinya bisa menjangkau semua anak usia sekolah di Wonosobo.

Ia menargetkan bahwa pada bulan Maret, tahap kedua sudah banyak yang dijangkau, dan dilanjutkan pada bulan April untuk tahap ketiga.

Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Jaelan, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini.

"Dinas Kesehatan sangat mendukung dan mensuport program ini sesuai dengan tugas kami," kata Jaelan.

Dengan diluncurkannya program Makan Bergizi Gratis ini, diharapkan dapat menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing, serta mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonosobo secara lebih luas.

Pemkab Wonosobo berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini agar dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di berbagai sekolah di masa yang akan datang.

"Dari pantauan lapangan di SMPN 3 Wonosobo yang menyasar 522 anak, menu yang disajikan adalah nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayur, susu, dan buah salak," ungkapnya.

Diperkirakan ada 151.000 siswa-siswi penerima di Wonosobo, dan jumlah tersebut belum termasuk pesantren dan madrasah, serta ibu hamil dan menyusui.

Dari hasil laporan Kesiapan SPPG Wonosobo Dapur Mitra Mandiri, jumlah penerima manfaat sebanyak 3.372 siswa dengan rincian sebagai berikut:

- TK Pertiwi Bumireso:

- SD N 1 Rojoimo:

- SD N 1 Bumireso:

- SD N 1 Bomerto:

- SD N Wonolelo:

- SD N Jogoyitnan:

- SD Sariyoso:

- SMP N 3 Wonosobo:

- SMP N 4 Wonosobo:

- SMP PGRI Wonosobo:

- MAN 1 Wonosobo:

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai cukai rokok, ketimbang usulan pakai dana zakat masyarakat.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/1).

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamudin agar dana zakat bisa dipakai untuk membantu program MBG.

Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan dana zakat dipakai membiayai MBG tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," ujar dia.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II itu lalu meminta agar Program Makan Bergizi Gratis tidak dikait-kaitkan dengan usulan kontroversial.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," kata dia.

Sebelumnya merespons usul Ketua DPD, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP  Selly Andriany Gantina malah mengusulkan pendanaan Makan Bergizi Gratis diambil dari pengoptimalan sinergi dari beragam pihak dari mulai pemerintah hingga swasta lewat mekanisme tanggung jawab sosial (CSR).

"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Selly dalam keterangannya.

Dia lalu menyampaikan, pada dasarnya program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

Menurutnya, terutama dengan adanya pengoptimalan sinergi dari beragam pihak itu, pendanaan program semacam MBG lebih tepat jika bersumber dari APBN, dana CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, karena menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

Merespons hal tersebut, menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah siap memberi makan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak Indonesia pada 2025 ini. Untuk persoalan zakat, dia menyerahkan itu kepada yang memang berwenang mengurusnya saja.

"Ya, yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo saat hadir di Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis sore.

Selain itu, Prabowo memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota untuk berkontribusi membantu pelaksanaan program MBG. Ia berharap program makan bergizi gratis berjalan efisien dan tepat sasaran.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," kata Ketua Umum Gerindra itu.

Sementara itu, Sultan mengaku tidak keberatan dengan kritik dari masyarakat. Ia juga merasa tak dirugikan dengan ada diskursus dan kritik imbas usulannya tersebut.

"Kita memiliki peran dan tanggung jawab konstitusional yang rentan dengan prasangka dan kritik dari publik," kata Sultan dalam keterangannya Kamis lalu.

Tak hanya itu, Sultan pun mengaku tak ambil pusing dengan sikap Istana seandainya tidak berkenan dengan usulannya. Ia hanya mencoba memberikan solusi alternatif kepada pemerintah.

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif, gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," ucapnya.

BATULICIN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menganggarkan dana sebesar Rp 64 miliar lebih untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran sebesar itu telah kami setujui melalui rapat anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk empat bulan ke depan, Januari-April 2025," kata Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Adma Maulani di Batulicin, Jumat (17/1/2024).

Setelah dianggarkan, kata Andre, SKPD terkait harus merealisasikan program tersebut ke sekolah. Selanjutnya, DPRD akan melakukan monitoring secara berkala.

DPRD telah mensimulasikan nilai anggaran MBG di Tanah Bumbu selama satu tahun ke depan sebesar Rp 200 miliar, namun sementara waktu DPRD hanya menyetujui Rp 64 miliar untuk empat bulan ke depan.

Andre menjelaskan, berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Program MBG di Tanah Bumbu sementara waktu menggunakan APBD murni 2025.

"Satu porsi program MBG di Tanah Bumbu dianggarkan sekitar Rp 15.000, karena menyesuaikan kondisi daerah," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Amilludin menambahkan bahwa program tersebut telah menyasar sebanyak 1.983 pelajar dari jumlah siswa di Tanah Bumbu sekitar 71.803 siswa.

"Ribuan siswa yang menerima manfaat Program MBG tersebut berasal dari tiga sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak," kata Amilludin.

Siswa tersebut berasal dari TK, SD, SMP, dan SMKS Bangun Banua, Yayasan Nurul Hidayah dan SDN Kampung Baru Tiga Kecamatan Simpang Empat

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan bertahap, karena membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk membangun dapur yang besar dan SDM," papar Amilludin.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin awal pekan ini memunculkan gagasan agar dana zakat bisa juga dipakai untuk membantu program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, usul yang disampaikan senator dari dapil Bengkulu itu tak mendapatkan respons mulus termasuk dari pemangku kepentingan zakat seperti Majelis Ulama Islam (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga ormas-ormas Islam.

Selain itu dari pihak istana, Presiden RI Subianto dan KSP AM Putranto pun sejauh ini menyatakan isyarat bahwa pemerintah sudah siap untuk memberi makan gratis anak-anak Indonesia pada 2025 ini.

Merespons hal-hal tersebut, Sultan Najamudin mengaku tak masalah, dan berdalih hanya sekedar mengusulkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program MBG tersebut.

"Kita tidak masalah jika istana tidak berkenan dengan usulan penggunaan zakat, infak, dan sedekah untuk MBG," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," imbuhnya.

Lantas bagaimanakah respons dari parpol-parpol pemilik kursi di DPR RI atas usul Ketua DPD tersebut agar dana zakat dipakai untuk program MBG?

Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina meminta pemerintah berhati-hati terkait usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dia menegaskan pengunaan dana zakat sudah diatur secara hukum agama dan negara.Ia menilai pendanaan program MBG litu berasal dari APBN, atau sumber lain seperti dana tanggung jawab perusahaan (CSR) ketimbang merongrong dana zakat yang sudah diatur siapa penerimanya oleh agama."Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik," kata Selly dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Apalagi, kata dia, penggunaan dana zakat telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Ia menjelaskan UU tersebut mengatur zakat dikelola lembaga zakat yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan.

"Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan," jelas dia.

"Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampe abuse of power dalam kewenangannya," sambungnya.

Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menolak usulan penggunaan dana zakat untuk membantu program MBG.

Dia meminta pemerintah mengoptimalkan anggaran pelaksanaan MBG yang telah tersedia dalam APBN dan telah disetujui DPR.

"Jadi saya setuju dengan Pak Muhaimin Iskandar Menko (Pemberdayaan Masyarakat) kita itu yang beliau juga secara terbuka menolak makan bergizi gratis dari atau dengan sumber dari zakat," kata HNW saat dihubungi, Kamis lalu.

HNW menilai APBN dan dana zakat telah memiliki peruntukannya masing-masing yang telah diatur melalui undang-undang dan tidak bisa dicampuradukkan.

HNW menilai pemerintah tidak perlu melanggar regulasi dan peruntukkan yang telah disetujui sebelumnya untuk menyukseskan MBG.

"APBN sudah ada peruntukannya dan ajaran agama dalam konteks zakat sudah ada peruntukkannya, bahwa zakat membantu kemiskinan benar, tetapi kalau programnya adalah makan bergizi gratis, itu adalah program dari APBN," ujar dia.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan zakat merupakan wilayah agama, sehingga harus dibahas ulama dulu sebelum digolkan membantu program MBG. 

Oelh karena itu, menurut Saleh, usulan Ketua DPD itu tak bisa direalisasikan terburu-buru tanpa ada kajian dari para ulama.

"Kalau mau mengalokasikan dana zakat untuk program MBG, maka harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (16/1).

Namun, secara hukum Islam, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah mempertanyakan apakah semua penerima program MBG masuk dalam mustahiq atau kelompok penerima zakat.

Dalam Islam, kata dia, ada delapan kelompok penerima zakat seperti fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fi sabililllah, dan ibnu sabil.

"Apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat? Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu?" kata Ketua Komisi VII DPR tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Mohammad Toha menilai usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG adalah salah kaprah dan tidak tepat.

Dia juga menilai usulan menjadikan dana zakat masyarakat untuk mendanai program MBG tu melenceng dari program Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk MBG selama 6 bulan," ujar Moh Toha, Kamis lalu.

Dia mengatakan apa yang mendasari program MBG itu masih membutuhkan dana zakat masyarakat, karena DPR sudah menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintahan Prabowo yakni Rp71 triliun untuk enam bulan.

Dan, lanjutnya, akan pula ditambah bertahap anggaran untuk program janji kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 tersebut.

Oleh karena itu, dia heran apa yang menjadi dasar usul yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin pada awal pekan ini.

"Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama enam bulan. Ada juga rencana penambahan Rp 140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024. Kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat? Ini seperti mimpi di siang bolong," ujar Toha.

Menurut Toha, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN. Jadi, katanya, sumber anggaran program prioritas Presiden Prabowo itu sudah sangat jelas.

Toha yakin pemerintah akan bertanggung jawab dan memiliki skema untuk menyukseskan program MBG dengan anggaran yang telah disediakan.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, tak sepakat dengan usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar dana zakat digunakan untuk makan bergizi gratis. Irma mengatakan penggunaan zakat sudah diatur secara jelas dalam Islam.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma kepada wartawan, Rabu (15/1) seperti dikutip dari detik.com.

Selain itu, Ketua DPP NasDem ini meminta program makan bergizi gratis tidak 'digoreng' dengan usulan kontroversial. Dia mengatakan usulan kontroversial malah dimanfaatkan pembenci pemerintah.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan program MBG telah dianggarkan negara. Namun, menurutnya, Baznas bisa saja tak keberatan jika pembiayaan MBG dengan dana zakat itu dilakukan untuk mereka yang tergolong penerima zaka t(asnaf).

"Asnaf itu adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Kalau itu sesuai dengan Asnaf, Baznas tidak keberatan," kata dia yang juga anggota Komisi I DPR itu di di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).

"Mereka yang berhak siapa? yakni orang-orang yang digolongkan mendapatkan antara lain fakir miskin," sambung Ketua MPR tersebut.

Di sisi lain, Muzani menegaskan harus ada kepastian apakah pemberi zakat rela jika diperuntukkan membantu program MBG.

[Gambas:Photo CNN]

Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji meminta pemerintah untuk berkonsultasi ke ahli agama terkait usul program makan bergizi gratis (MBG) turut dibiayai dari dana zakat.

Sarmuji menjelaskan konsultasi itu perlu dilakukan lantaran selama ini penggunaan zakat telah memiliki ketentuan dan aturan tertentu.

"Penyaluran dana zakat sudah ada ketentuannya. Kalau dipakai untuk membiayai MBG perlu dikonsultasikan ke ahli agama," kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau pemerintah tak gegabah dalam merespons wacana tersebut. Terlebih, kata dia, dana zakat berasal dari umat.

"Kalau menggunakan dana umat apalagi zakat memang harus berhati-hati. Kalau mau melibatkan masyarakat sebaiknya mereka yang sangat berkecukupan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengungkapkan, sisa makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijadikan pupuk kompos.

Pihaknya telah bersurat kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mengolah limbah tersebut. Kata Hanif, pemerintah saat ini juga memantau 80 lokasi di seluruh Indonesia sebagai percontohan pengelolaan sisa makanan MBG.

“Food waste-nya, kami sudah mengontrol kesiapannya bagaimana melakukan dekomposer, dan sebagian untuk maggot ataupun black soldier fly (untuk mengurai sampah organik),” ujar Hanif saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025) malam.

Ia memerinci, ada 20 titik pengolahan limbah di Jakarta yang dipantau. Sedangkan 60 titik menyebar di wilayah lain.

“Jadi, ini (pengolahan limbah) akan jalan terus dan memang belum terlalu banyak. Tetapi kalau (MBG) sudah berjalan (limbah) akan nimbun terus. Jadi kami harus mulai dari awal untuk melakukan waste management terkait food waste-nya,” papar Hanif.

Hanif menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya menangani masalah sampah nasional. Kementerian LH nantinya mengerahkan kepala daerah untuk mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku. Pemda dapat mengatur anggaran maupun upaya pengelolaan sampahnya.

“Kami akan keluarkan, mungkin ini sudah mapping, sedang melakukan pengawasan lingkungan. Paling lambat bulan Februari, seluruh kabupaten kota sudah mendapat surat yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan hidup,” jelas dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Surabaya -

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar memakai dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini menegaskan, zakat sudah ada peruntukannya bagi golongan yang berhak menerima.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf, zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya di Surabaya, Jumat (17/1/2025).

Gus Yahya kembali menegaskan, jika bukan golongan yang berhak menerima, maka zakat tidak boleh disalurkan.

"Saya sudah bicara juga soal ini, ya zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," tegasnya kembali.

Gus Yahya menilai ketimbang zakat, lebih baik memakai infak atau sodakoh yang bersifat umum atau ditujukan khusus untuk program makan bergizi gratis.

"Kalau mau pakai infak, sodakoh yang bukan zakat itu bisa lebih umum tasyarofnya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

(faa/hil)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Jumat (17/01/2025).

Hasan Nasbi tiba di lokasi sekitar pukul 08.25 WIB dan segera menyaksikan pelaksanaan program tersebut di berbagai jenjang, mulai dari TK Among Siwi, Kelas II, hingga Kelas VI.

Di Kelas II, ia terlihat membagikan kotak makan bergizi gratis kepada sejumlah siswa sambil berdialog dengan mereka.

"Siapa yang tadi pagi nggak sarapan?" tanya Hasan Nasbi kepada siswa-siswa di Kelas II.

Beberapa siswa mengangkat tangan, dan ketika ditanya lebih lanjut, mereka memberikan berbagai alasan, seperti malas atau takut terlambat masuk sekolah.

Setelah membantu membagikan kotak makan bergizi, Hasan Nasbi mengajak siswa untuk berdoa sebelum mulai makan bersama.

"Gimana enak makanannya?" tanyanya, dan para siswa serentak menjawab bahwa makanan tersebut enak.

Menu makan bergizi gratis di Sleman

Dalam pernyataannya kepada wartawan setelah peninjauan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ada beberapa lokasi yang dikunjungi untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Ini kan gelombang kedua ya, gelombang pertama sudah dilaksanakan pada 6 Januari. Sekarang kita sudah mulai gelombang kedua," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa SDN Sinduadi Timur telah memulai program ini sejak 13 Januari lalu.

"Memang titik-titik makan bergizi gratis ini akan bertambah setiap minggu," ungkapnya.

Hasan Nasbi juga mengungkapkan bahwa respons dari para siswa sangat positif.

"Saya lihat mereka antusias sekali, termasuk menghabiskan sayur. Jadi ini edukasi yang bagus, anak-anak sudah mulai terbiasa makan sehat," tuturnya.

Menu makan bergizi gratis di SDN Sinduadi Timur mencakup ayam, sayur, tahu goreng, dan susu.

"Hari ini menu-nya juga ada susu. Jadi untuk tempat-tempat tertentu yang memang tersedia produksi susu, akan disediakan susu di sini," pungkasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan menyediakan makanan yang bergizi.

Namun, keamanan makanan juga menjadi perhatian penting, agar anak-anak tidak mengalami gangguan kesehatan akibat makanan yang kurang layak.

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. dr. Tan Shot Yen, M.hum, mengingatkan enam hal utama yang harus diperhatikan dalam proses penyediaan makanan. Simak selengkapnya.

1. Memilih Bahan yang Berkualitas

Memilih bahan makanan yang segar dan layak konsumsi adalah langkah pertama untuk memastikan keamanan makanan.

Pastikan bahan-bahan yang dipakai berkualitas, dalam keadaan segar, dan tidak berjamur.

Langkah ini jadi awalan untuk mengurangi risiko kontaminasi jamur yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada anak.

“Bahan mentah tidak boleh yang sudah busuk atau jamuran. Misalnya, ikan harus memiliki mata yang bening, daging segar berwarna merah cerah, dan sayuran tidak layu,” jelas dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

2. Cara Menyimpan Bahan Makanan yang Tepat

Sebagai negara dengan tingkat kelembapan yang tinggi, maka penyimpanan bahan makanan harus dilakukan dengan benar.

Hal ini bertujuan agar sayuran ataupun daging yang akan diolah tetap segar dan aman untuk dimasak.

Jika tidak disimpan dengan baik, bahan makanan bisa terkontaminasi bakteri yang berisiko menyebabkan keracunan makanan.

“Indonesia negara lembab, jadi bahan masakan rentan bulukan atau membusuk. Beras, daging, hingga bumbu dapur harus disimpan dengan suhu yang sesuai,” ujar dia.

3. Proses Memasak yang Higienis

Dalam proses memasak juga harus dipastikan makanan matang sempurna. Selain itu, pastikan lingkungan dapur tempat memasak menu masakan dijaga kebersihannya.

Jangan sampai tempat memasak dalam kondisi yang kotor dan bebas dilewati hewan-hewan

Kedua hal tersebut jika tidak dilakukan bisa berpotensi menyebabkan penyakit seperti diare atau keracunan makanan.

“Lingkungan dapur harus bersih, peralatan masak higienis, dan tidak boleh ada hewan seperti kucing atau tikus yang berkeliaran,” kata dr. Tan.

4. Hindari Penggunaan Bahan Imbuhan

Penggunaan bahan tambahan seperti micin, saus, atau bumbu instan yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan anak.

Untuk itu, dr. Tan mengimbau, sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan bahan-bahan imbuhan.

Kalaupun ingin memakainya, pastikan penggunaan garam, gula, maupun saus-sausan tidak berlebihan.

5. Gunakan Kemasan yang Aman

Pengemasan makanan harus dipastikan bebas dari bahan berbahaya, seperti BPA atau plastik yang tidak tahan panas.

Pengemasan yang salah bisa menyebabkan kontaminasi bahan kimia berbahaya ke dalam makanan, yang berisiko merusak kesehatan anak dalam jangka panjang.

“Haram hukumnya memakai kantong plastik gula atau es, karena berpotensi mencemari makanan dengan mikroplastik. Styrofoam atau kertas nasi berlapis plastik juga tidak boleh digunakan,” tegasnya.

6. Pendistribusian Tepat Waktu

Makanan yang sudah matang harus segera dikonsumsi dalam waktu maksimal dua jam untuk mencegah pembusukan.

Makanan yang dibiarkan terlalu lama dalam suhu kritis, dapat menyebabkan makanan menjadi basi dan tidak layak dimakan.

Sebab, jika anak mengonsumsi makanan basi, dikhawatirkan bisa memicu diare dan masalah pencernaan lainnya.

“Setelah dua jam, suhu makanan bisa berada di antara 5–60 derajat Celsius, suhu kritis di mana bakteri dan jamur bisa tumbuh,” tandasnya.

Jakarta -

Pemerintah mengajak pengusaha swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Prabowo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta pada Kamis (16/1). Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Senada dengan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta," kata Ara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya ada Program 3 Juta Rumah dan Makan Bergizi Gratis untuk mencapai hal tersebut.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Sleman (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis untuk mencegah kasus keracunan makanan di Sukoharjo terulang kembali.

Hasan Nasbi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya.

"Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan.

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higeinis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman.

"Mereka suka makanannya, dan dari sisi higeinis juga terjaga," katanya.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru.

"Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Presiden.

Senada dengan Presiden Prabowo, Menteri PKP Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari BUMN dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

“Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan temen-temen dari swasta,” kata Menteri Ara.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap menyukseskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, menurutnya, lewat program makan bergizi gratis dan program 3 juta rumah, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya

(KIE)