Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat dalam meningkatkan penyerapan pasokan daging ayam.

“Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya,” ujar Rachmat Pambudy dalam Seminar Nasional Huluisasi dan Hilirisasi Sawit sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia serta Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional, di Institut Pertanian Bogor (IPB), dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.

Indonesia disebut telah menghadapi permasalahan kelebihan pasokan (oversupply) ayam hingga mencapai sekitar 25 tahun. Masalah ini seringkali dianggap sebagai kelebihan produksi, padahal sebenarnya disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat.

Dengan adanya program MBG, terbukti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya mau dan ingin makan ayam maupun telur, tetapi tidak memiliki daya beli.

“Baru kita tahu bahwa ternyata rakyat di Indonesia bukan tidak mau makan ayam, (tetapi) tidak mampu beli ayam, tidak mampu makan telur, bahkan ada beberapa lokasi di daerah ketika mereka tidak menghabiskan ayamnya, tidak menghabiskan telurnya, ketika ditanya kenapa, (katanya) mau dibawa pulang. Jadi, begitulah kondisi perekonomian kita, begitulah kondisi masyarakat kita,” ujar Rachmat.

Berdasarkan data statistik yang dimiliki Bappenas, ada 180 juta orang Indonesia kekurangan gizi. Angka ini belum termasuk yang tidak tercatat.

Menghadapi kondisi tersebut, katanya lagi, jika tidak segera bertindak, maka akan kehilangan kesempatan untuk mengatasi masalah mendasar yang dialami masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya mengatasi persoalan kekurangan gizi melalui program MBG.

“IPB punya Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB punya Fakultas Ekonomi dan punya Program Studi Ekologi Manusia. Inilah sekarang tugas IPB (untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi),” katanya pula.

“Saya mohon dukungan dari IPB. Kalau saya sering-sering datang ke IPB, karena kita tahu bahwa pengetahuan kita terbatas. Kita minta dukungan Pak Rektor. Jadi, kalau Pak Rektor datang ke sana (Bappenas), bukan Pak Rektor yang minta bantuan, saya yang minta bantuan,” ujarnya lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Barat, salah satu lokasinya di Kota Pontianak dan mendapat antusiasme ratusan warga.

"Dalam sosialisasi yang sukses digelar ini diikuti 300 peserta. Sosialisasi MBG merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan gizi dan mengatasi kasus stunting di Indonesia," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” kata dia.

Ia berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran.

"Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” katanya.

Bukan sekadar meningkatkan gizi saja, Program MBG juga dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan semangat anak-anak untuk pergi ke sekolah.

“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini.Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” ucap Alifudin

Ia menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

“BGN telah mempercayakan kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program MBG di Kalbar sebagai proyek percontohan perdana se-Indonesia. Hal itu bentuk secara bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya sosialisasi serupa terlebih dahulu dilakukan di Mempawah Sabtu (8/3). Kegiatan sosialisasi Program MBG ini dilaksanakan di Gedung Mempawah Convention Center yang dihadiri oleh 30 an peserta yang merupakan warga sekitar.

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pada Rabu (12/3/2025) besok. Pertemuan ini akan membahas program Sarapan Bergizi Gratis yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Besok kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sebelumnya sudah berkomunikasi," ungkap Pramono, saat ditemui di Gedung Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebelumnya, program Sarapan Bergizi Gratis ini sempat terhambat larangan dari pemerintah pusat. Pasalnya, program pemenuhan gizi bagi masyarakat harus sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat lewat program Makan Bergizi Gratis.

"Nanti apapun yang menjadi putusan Badan Gizi Nasional, tentunya kami akan menindaklanjuti. Jadi secara prinsip, pemerintah Jakarta siap apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain, tentunya besok akan kita diskusikan dengan Badan Gizi Nasional," jelas Pramono.

Apabila pemerintah pusat memberi lampu hijau, Pramono siap memastikan program tersebut bisa dijalankan tanpa melanggar kebijakan BGN. Nantinya, program ini akan difokuskan bagi anak-anak sekolah yang tidak mampu. 

"Di awal, kalau memang diizinkan, tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu. Tapi kami akan mempersiapkan. Jadi nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional," terangnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, NABIRE -- Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala sekolah membuat dapur umum, untuk beberapa sekolah tolong sediakan lahan. Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur," katanya saat mengunjungi SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Lenis menegaskan dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, minimal sebanyak 47 orang, dengan tiga orang tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan seluruh SPPG di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," ucapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

SERANG BARU, iNewsBekasi.id - Perumahan The Arthera Hill yang berlokasi di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dilanda banjir besar pada Selasa 4 Maret 2025, dengan ketinggian air hampir mencapai dua hingga tiga meter. 

Akibatnya, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta buruknya sistem drainase di kawasan permukiman tersebut.

Manajemen PT. Prisma Inti Propertindo selaku pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 menyampaikan rasa empati kepada seluruh keluarga yang terdampak banjir. Sebagai bentuk kepedulian, pihak pengembang telah menurunkan tim untuk membantu warga serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pemulihan.

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan, guna mencegah kejadian serupa,” ujar Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT. Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, banjir besar pekan lalu itu berdampak bukan hanya di perumahannya saja. Akan tetapi terjadi sedikitnya 7 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Bekasi. Data ini belum digabungkan dengan wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang juga terdampak.

Secara keseluruhan, banjir melanda berbagai kompleks perumahan, kawasan permukiman, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Ratna menjelaskan, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, kawasan The Arthera Hill tidak pernah mengalami banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Perumahan ini dilengkapi dengan sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai. Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

“Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya,” imbuhnya.

Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Dijelaskan, jalan utama dan area pemukiman telah dibersihkan. Sementara warga yang terdampak mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, pengembang telah menyiapkan antisipasi dengan meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir, memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru dengan membangun posko pemantauan banjir.

Kemudian menerapkan sistem peringatan dini bagi warga untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di masa mendatang.

“Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan banjir ini. Kami siap bekerja sama mencari solusi terbaik demi keamanan dan kenyamanan warga,” tambahnya lagi.

Bantah Tak Punya Izin

Ratna menegaskan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya. “Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” papar Ratna.

Dia menambahkan, The Arthera Hill 2 merupakan proyek yang sepenuhnya dikembangkan sebagai program rumah subsidi pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Perumahan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan harga jual Rp185 juta per unit.  Meskipun terdampak banjir, The Arthera Hill 2 tetap menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya sistem keamanan one gate system.

Lalu infrastruktur jalan yang memadai, serta desain rumah subsidi modern dengan bahan berkualitas seperti dinding hebel dan kusen aluminium tahan rayap. “Kami berharap dengan langkah mitigasi yang telah dirancang, kejadian serupa dapat diminimalisir,” tandasnya.

Editor : Abdullah M Surjaya

Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk keberlangsungan program sarapan gratis yang diusung Gubernur Jakarta dan wakilnya, Pramono Anung juga Rano Karno. Menurut Kepala BGN Prof Dadan Hindayana, pelaksanaan sarapan gratis bisa lebih maksimal diberikan pada siswa siswi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

Dadan menekankan tidak mempersoalkan pelaksanaan sarapan gratis, yang beriringan dengan program pemerintah pusat makan bergizi gratis (MBG). Sebelumnya, sempat ada kekhawatiran, dua program tersebut memicu kebingungan di masyarakat.

"Tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," beber Prof Dadan kepada detikcom, Selasa (11/2/2025).

"BGN fokus melaksanakan MBG, dan siap bersinergi dengan pemerintah provinsi," tutur dia.

Kerja sama dengan Pemprov DKI juga disebutnya selama ini sudah berjalan untuk program MBG Presiden Prabowo Subianto. Termasuk dalam upaya memastikan keamanan pasokan makanan juga pendampingan pemberian MBG di sekolah-sekolah.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin seluruh sekolah di Jakarta, menyusul nihilnya restu dari pemerintah pusat.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan MBG menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya, sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme pengelolaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menjelaskan penetapan pagu bahan baku program ini mempertimbangkan dua faktor utama, yakni jumlah kalori yang dibutuhkan setiap kelompok penerima manfaat dan indeks kemahalan daerah.

"Penetapan pagu bahan baku itu berbasis dua faktor, yang pertama adalah jumlah kalori dari setiap tahap perkembangan penerima manfaat. Yang kedua adalah indeks kemahalan daerah," ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip dari Instagram resmi BGN, Selasa (11/3).

Menurutnya, setiap daerah memiliki standar pagu yang berbeda sesuai dengan kondisi ekonominya.

Misalnya, di Jawa Barat, pagu untuk MBG ditetapkan sebesar Rp10 ribu per orang. Namun, untuk anak dengan kebutuhan kalori 350 kilokalori (kkal) seperti anak usia dini, anggaran yang ditetapkan adalah Rp8.000.

Dalam pelaksanaannya, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama mitra akan menyusun proposal anggaran untuk periode 10 hari ke depan.

Dadan berkata proposal ini mencakup jumlah penerima manfaat yang dikategorikan berdasarkan kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak PAUD, anak SD, SMP, hingga SMA.

Ia menjelaskan setiap kategori memiliki pagu yang berbeda, misalnya ibu hamil mendapatkan Rp10 ribu per hari, sedangkan anak balita, PAUD, dan SD kelas 3 menerima Rp8.000.

"Jadi prosesnya di dalam menetapkan anggaran itu nanti kepala SPPG bersama dengan mitra akan membuat proposal untuk 10 hari ke depan dengan isi, satu, terkait berapa jumlah penerima manfaat, yang kemudian penerima manfaat itu dikategorisasi," jelas Dadan.

Setelah total anggaran dihitung untuk 10 hari, ia menyebut dana akan dicairkan sesuai kebutuhan.

Jika, misalnya, dalam satu periode anggaran yang diajukan adalah Rp300 juta, tetapi hanya Rp290 juta yang terpakai, maka sisa Rp10 juta akan digunakan untuk periode selanjutnya.

Dengan begitu, saat mengajukan kembali dana sebesar Rp300 juta, yang akan dicairkan hanya Rp290 juta.

Sebaliknya, Dadan menyebut jika dalam periode itu terjadi kenaikan harga dan dana yang dibutuhkan lebih besar dari anggaran yang telah diberikan, maka kekurangan tersebut akan diajukan pada periode berikutnya.

"Nah, sementara kalau nanti pada saat mengajukan Rp300 juta total dan ternyata harga-harga naik, maka pada 10 hari berikutnya akan ditagihkan berapa kekurangannya," tambahnya.

Dadan menegaskan sistem ini diterapkan dengan pola at cost untuk menjaga dua aspek utama, yakni jumlah kalori yang harus dipenuhi dan komposisi gizi makanan.

"Kami menetapkan pola seperti itu yang disebut dengan pola at cost, karena yang kami jaga adalah dua hal. Yang pertama, jumlah kalori yang harus dipenuhi. Yang kedua, komposisi gizi. Ini kualitas yang kami jaga supaya tidak terpengaruh harga," tuturnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana besok. Pertemuan ini akan membahas kelanjutan program sarapan gratis.

"Besok, kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Apapun keputusan mereka, tentu akan kami tindaklanjuti," kata Pramono saat ditemui di Gedung BPAD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Jakarta siap menjalankan apapun arahan pemerintah pusat. Terkait skema program sarapan gratis akan dibahas dalam pertemuan besok.

Sebagai langkah antisipasi, Pramono telah menyiapkan opsi lain jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh. Salah satu alternatifnya adalah mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

"Tentunya untuk itu ada dua alternatif yang dilakukan apapun putusannya kita siapkan," ujarnya.

Jika program sarapan gratis tetap dapat dijalankan, Pemprov Jakarta akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, terutama yang berada di kawasan kumuh.

"Di awal kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu di tempat-tempat yang seperti itu," ungkapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAYAPURA, iNews.id – Sekretaris Dewan Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut menyampaikan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan makanan sehat bagi siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA. 

Dalam keterangannya, Benhur Yaboisembut menegaskan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah di Papua, terutama dalam mendukung tumbuh kembang mereka melalui asupan gizi yang baik. Selain berdampak positif bagi kesehatan dan prestasi belajar, program ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta memberdayakan masyarakat lokal, termasuk petani dan nelayan. 

"Kami masyarakat adat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan ini. Makanan bergizi sangat penting bagi anak-anak sekolah agar mereka tumbuh cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain," ujar Benhur Yaboisembut dalam pernyataannya, Senin (10/3/2025). 

Ia juga menegaskan bahwa Dewan Adat Suku Moy sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi generasi muda di Papua. 

"Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memikirkan kesejahteraan anak-anak bangsa, terutama melalui penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Harapannya, program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi pendidikan dan masa depan anak-anak di Papua," tambahnya. 

Dukungan dari tokoh adat ini mencerminkan harapan besar masyarakat Papua terhadap keberlanjutan program MBG, sebagai salah satu langkah strategis dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Editor : Darul Muttaqin

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta akan berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada besok, Rabu (12/3/2025) untuk menindaklanjuti soal Sarapan Gratis.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menuturkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apapun keputusan dari BGN. Pasalnya, kepastian terlaksananya program Sarapan Gratis tersebut masih abu-abu.

"Jadi secara prinsip pemerintah Jakarta siap apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain. Tentunya besok akan kita diskusikan dengan Badan Gizi Nasional," ujarnya ketika di Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kemudian, apapun putusannya, Dia mengatakan bahwa pemprov Jakarta telah mempersiapkan dua alternatif.

"Di awal, kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu, di tempat-tempat yang seperti itu," ujarnya.

Namun, terkait jumlah sekolah yang akan dipersiapkan, jumlah pastinya akan difinalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional.

Diberitakan sebelumnya, Pramono-Rano Karno (Si Doel) memiliki program sarapan gratis. Adapun program ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, saat mengikuti retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Barat, dikatakan bahwa Program Sarapan Gratis tidak diperbolehkan. Namun, setelahnya, Pramono mendapati informasi bahwa program ini akhirnya diperbolehkan.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak [Kepala] Badan Gizi, Prof. Dadan. Karena memang ketika retreat kan waktu itu tidak diperbolehkan," terang Pramono seusai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).