KOMPAS.com -Kabupaten Pandeglang di Banten saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari opsi rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta dapat ditemukan di daerah ini.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pandeglang yang patut dicermati.

1. Kadu Pinang Village: Tipe 22/72

Proyek ini terletak di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Dikembangkan PT Mega Ratna Rakindo, harga per unit adalah Rp 55 juta.

Saat ini, sebanyak 125 rumah telah terjual, dan 21 unit masih tersedia.

2. Green Hills: Tipe Flaboyan Lama B

Perumahan ini berlokasi di Majasari, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Anugrah Trirta Mandalawangi.

Proyek ini terdiri dari 210 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 85 juta. Hingga saat ini, sudah terjual 199 unit, menyisakan 11 unit.

3. D'mutiara Residence: Tipe Standart

Perumahan ini berlokasi di Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Nurita Karya Raya.

Proyek ini menyediakan 140 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 84 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 130 juta. Saat ini, telah terjual 127 rumah, dengan 13 unit yang masih tersedia.

4. Griya Bukit Pesona: Tipe 33/60

Perumahan ini dibangun oleh PT Laksita Gemilang, berlokasi di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Proyek ini menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 135 juta. Sampai saat ini, 56 rumah telah terjual, dan 90 unit masih tersedia untuk dijual.

5. Puri Sukasari Permai: Tipe 33

Lokasinya beard di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Dikembangkan PT Global Partner Telinfra.

Perumahan ini menawarkan total 20 rumah, dengan harga per unitnya adalah Rp 137 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi, dan luas total lahannya mencapai 60 meter persegi.

Kabupaten Pandeglang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

Dengan dukungan dari pengembang yang berpengalaman dan adanya sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pemilik rumah dapat dengan mudah menemukan opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeserpun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan.

“Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memiliki program membangun 3 juta rumah untuk rakyat.

Maruarar mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 30 Desember 2024.

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Maruara mengaku, sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron dikutip dari Antara, Kamis, 16 Januari 2025.

Dukungan lainnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya. Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun rumah untuk program 3 Juta Rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan road map ini juga merupakan langkah strategi dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah.

"Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2025.


Menteri Ara menjelaskan dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dalam rapat tersebut menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Wamen Fahri.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah sebagai rencana kerja lima tahun ke depan. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Ara mengaku akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam rapat yang digelar kemarin malam itu menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengatakan bahwa kebijakan KLM telah menyediakan insentif khusus bagi bank yang aktif menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas tersebut.

“Sebenarnya ini pernah kami sampaikan bahwa di kebijakan KLM yang sekarang, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, itu sudah ada insentif bagi bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi. Jadi sudah ada, dan itu kami lihat. Monitoring kami menunjukkan realisasinya sangat hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan,” kata Juda dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025, Rabu (15/1/2025).

Menurut Juda, insentif yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperkuat untuk mendukung program pemerintah. Dia menyebut bahwa kebijakan KLM di sektor-sektor prioritas, termasuk perumahan, akan ditingkatkan. Namun, Juda belum merinci bentuk peningkatan insentif tersebut.

“Nanti detailnya akan kami sampaikan. Pada intinya, kebijakan-kebijakan yang masuk dalam asta cita akan didukung oleh Bank Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, BI mencatat penyaluran insentif kebijakan KLM mencapai sebanyak Rp295 triliun hingga minggu kedua Januari 2025. Jumlah tersebut meningkat Rp36 triliun dibandingkan posisi akhir Oktober 2024 yang sebesar Rp259 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan insentif KLM tersebut telah disalurkan ke berbagai kelompok perbankan, dengan porsi terbesar diterima oleh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, disusul Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp129,1 triliun.

“Kemudian, BPD [Bank Pembangunan Daerah] Rp29,9 triliun, dan KCBA [Kantor Cabang Bank Asing] Rp5 triliun,” kata Perry dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Perry menekankan bahwa insentif KLM tersebut diarahkan untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, insentif ini disalurkan kepada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, termasuk sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, perumahan rakyat, UMKM, ultra mikro, dan ekonomi hijau.

“Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 5.500 unit rumah untuk anggota TNI angkatan darat (AD). Rumah tersebut akan tersebar di beberapa lokasi, seperti Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bekasi, Jawa Barat hingga Brebes, Jawa Tengah.

Pembangunan rumah itu akan dilakukan dengan Kementerian PKP, sementara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tersebut.

"Rencananya ada sekitar 5.500 unit di 5 tempat, yakni di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor dan Brebes. Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Pria yang akrab disapa ara ini juga mengatakan, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan akhir bulan ini. Hal itu nantinya ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut. Ia berharap, anggota TNI AD bisa memiliki hunian yang layak.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Ada pun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Ara juga menugaskan BP Tapera menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk proyek tersebut.

"Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," lanjut Ara.

Sementara Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ucap Maruli.

KOMPAS.com - Jakarta Barat kini menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Hal ini disebabkan oleh penawaran menarik, terutama dalam bentuk rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut pilihannya:

Salah satu pilihan yang menonjol adalah Perumnas Sentraland Cengkareng Tipe Studio-A/B.

Proyek ini terletak di Cengkareng, salah satu kawasan di Jakarta Barat.

Hunian ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 32 unit dengan harga mencapai Rp 199 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 unit telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia untuk dibeli.

Penawaran ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik untuk memiliki rumah di daerah ini.

Dengan harga yang kompetitif, Jakarta Barat semakin dikenal sebagai salah satu lokasi yang ideal bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian dengan harga terjangkau namun tetap strategis.

KOMPAS.com -Jakarta Selatan kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Daerah ini menawarkan sejumlah pilihan rumah subsidi, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang kurang dari Rp 200 juta.

Berikut Pilihannya:

Salah satu proyek yang menonjol di Jakarta Selatan adalah Perumnas Mahata Tanjung Barat, yang berlokasi di Jagakarsa.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan mencapai 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Dibangun sebanyak 416 unit, dengan harga setiap unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, 208 unit telah terjual, sementara sisa 208 unit masih tersedia untuk calon pembeli.

Dengan kehadiran proyek ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau dan berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Dukungan lainnya, lanjutnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya.

Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," katanya.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan sudah diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memprogramkan rumah subsidi bagi guru, TNI, dan Polisi.

Ini diungkapkan Ara kala mengunjungi Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam (14/1/2025).

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," jelas Ara dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," katanya.

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.