Cahaya Manthovani bersama dengan Aden Bajaj, Plt. Kadis Pendidikan DKI Purwo Susilo, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa bagi-bagi takjil di SLB 07 Jakarta Timur. Kegiatan sosial ini disebut sebagai sinergi dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebagai makhluk sosial, kita ditakdirkan untuk hidup bersama sehingga kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup ini," kata Cahaya Manthovani kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan manusia diciptakan untuk saling membantu. Cahaya mengatakan kegiatan sosial saling berbagi ini akan melipatgandakan kebahagiaan.

"Kebahagiaan tidak akan habis hanya karena membaginya bahkan kebahagiaan bertambah ketika kamu bersedia untuk berbagi," ucapnya.

Kegiatan sosial ini disebut sebagai sinergi dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis. (dok Istimewa)

Kegiatan sosial ini dilaksanakan dengan tema Tebar Kebaikan. Dia mengatakan kebaikan semestinya disebarkan kepada banyak orang.

"Menurut saya semua orang yang berbahagia harus berbagi karena melalui berbagi kebahagiaan tersebut akan terlahir kembali, dan saya memiliki keyakinan bahwa ketika anda berbagi dengan orang lain sebagian dari apa yang anda miliki, dan apa yang tersisa akan dilipat gandakan dan bertumbuh," ungkapnya.

Cahaya berharap kegiatan sosial berbagi ini dapat menginspirasi orang banyak. Dia berharap kegiatan berbagi kebahagiaan terhadap orang-orang yang berkekurangan tidak berhenti.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kembali mengantongi komitmen pembangunan rumah rakyat dari konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam penjelasannya, Aguan melalui Yayasan Budha Tzu Chi bakal merenovasi sebanyak 500 rumah yang tak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," kata Aguan dalam keterangan resmi, Senin (10/3/2025).

Tak hanya itu, Ara menjelaskan bahwa Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia juga menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang tinggal di atas bidang tanah yang kepemilikannya berkelompok.

Akan tetapi, tambah Ara, berdasarkan hasil dialog dengan warga disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Seiring dengan hal itu, Ara menegaskan bahwa proses renovasi rumah itu bakal dilakukan setelah momentum Lebaran 2025.

“Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat" terang Ara.

Sementara itu, mengutip unggahan video yang dibagikan Ara dalam akun Instagram pribadinya @maruararsirait, dia menegaskan bahwa pemerintah tak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk menyukseskan program tersebut.

Selain melakukan renovasi, Yayasan Budha Tzu Chi juga bakal mendukung pembangunan 30 rumah apung dengan nilai Rp150 juta per rumah.

“Ini bukan BSPS [Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya] jadi tak gunakan anggaran negara. Ini seperti yang di Tangerang itu, jadi sifatnya gotong royong tanah dari saya yang bangun Agung Sedayu Group,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Provinsi Papua Tengah, Senin.

Niken menegaskan selama ini permasalahan gizi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, misalnya stunting atau kurang gizi kronis, kekurangan berat badan, hingga kelebihan berat badan berakar dari pola makan yang salah dan tidak seimbang.

"Oleh karena itu di dalam program MBG ini, kita salah satunya adalah memperkenalkan komposisi gizi yang lengkap, ada karbohidrat, protein, ada juga sayur-sayuran dan buah-buahannya, jadi itu yang kita perkenalkan di MBG untuk bisa melakukan perbaikan gizi yang baik untuk masyarakat Indonesia," ujar dia.

Niken juga mengemukakan, satu SPPG setidaknya berpotensi menyerap 50 tenaga kerja.

"Jadi, di dalam satu dapur itu ada 50 orang yang dikerjakan untuk mempersiapkan paket-paket makanan bergizi gratis. Untuk wilayah jamgkauannya sekitar 3.000 sampai 3.500 penerima makanan. Jadi, satu dapur bisa mengerahkan 50 pekerja yang tiga orangnya adalah staf BGN, yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan," tuturnya.

Sementara itu. Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang juga hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut menegaskan seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA) agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua, semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," katanya.

Salah seorang Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Taman Kanak-Kanak (TK) Marthen Luther Regina Mansawan mengatakan para kepala sekolah masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan setempat untuk memulai MBG di Papua.

Menurutnya, selama ini kecukupan gizi para siswa di Papua belum bisa terkontrol dengan baik mengingat para orang tua cenderung hanya memberikan uang saku tanpa mengetahui apa yang dibeli anak-anaknya di sekolah.

"Mereka hanya kasih uang saku saja, kan tidak tagu kita apa yang dibeli anak-anak itu di sekolah, mereka cenderung jajan saja sembarangan seperti snack, dan makanan-makanan yang gizinya kurang, sedangkan kalau ada MBG kan orang tua tidak perlu khawatir lagi anaknya makan apa di sekolah, sudah ada sarapannya," kata Regina.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PADANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat menyatakan telah melakukan pendataan penerima makan bergizi gratis (MBG) dan telah menentukan titik dapur di seluruh wilayah di Sumbar.

Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan pemprov telah menyerahkan data penerima MBG di Sumbar ke Badan Gizi Nasional, dimana terdapat jumlah penerima hampir sebanyak 2 juta orang, yang terdiri dari pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sederajat, SMA sederajat, balita, hingga ibu hamil.

“Begitupun untuk dapur umumnya, kami telah menyampaikan ke badan gizi, untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumbar membutuhkan 600 dapur umum untuk pelaksanaan MBG,” katanya, Senin (10/3/2025).

Dia menjelaskan penentuan 600 dapur itu setelah mengukur kebutuhan penyaluran di sebuah wilayah. Dimana untuk satu titik dapur umum itu syaratnya maksimal menjangkau radius 3,5 km, atau 30 menit jarak tempuh, atau mendistribusikan untuk 3.500 penerima MBG.

Medi menyebutkan dengan telah diterimanya data-data untuk pelaksanaan MBG itu, pelaksanaan MBG di Sumbar mulai dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kabupaten dan kota.

“Untuk mulai serentak belum, tapi beberapa daerah sudah mulai, seperti di Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan daerah lainnya. Tapi memang belum bisa berkelanjutan setiap harinya, karena ada kendala sejumlah hal,” ujarnya.

Kendala yang dihadapi itu telah ditemukan di Pariaman, dimana pembungkus MBG menimbulkan tumpukan sampah baru. Sehingga membuat pelaksanaan MBG di Pariaman itu, saat ini masuk dalam tahap evaluasi.

“Jadi untuk pelaksanaan MBG di Sumbar ini setiap daerah itu bertahap tentunya, karena anggarannya itu dari pusat,” sebutnya.

Medi menyampaikan peran Pemprov Sumbar dalam pelaksanaan MBG ini yakni membantu fasilitasnya, seperti lokasi dapur yang memungkin menggunakan fasilitas aset pemerintah daerah, seperti gedung dan bangunan lainnya. Sementara untuk modal membeli sejumlah kebutuhan MBG, dihendel oleh APBN melalui badan gizi.

“Kami berharap masyarakat bersabar untuk MBG,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Gubernur Pramono Anung untuk fokus membangun dapur makan bergizi gratis (MBG), dibanding merenovasi kantin sekolah.

"Kami mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keberadaan dapur MBG bisa menghasilkan makanan berkualitas karena fokus pada pemenuhan gizi anak-anak.

Usulan tersebut kata Yudha, untuk menyikapi rencana Pramono yang mengalihkan program sarapan bergizi gratis untuk merenovasi kantin sekolah.

Kebijakan ini keluar setelah Pramono berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bahwa program MBG menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual, mending bangun dapur MBG," ujarnya.

Yudha mengatakan, nantinya pedagang dan atau yang selama ini bekerja di kantin sekolah, bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini juga telah diadopsi lebih dahulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Kolaborasi itu yakni pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan Pemerintah Pusat melalui BGN menyiapkan koki dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi, ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," kata dia yang juga Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta ini.

Yudha menambahkan bahwa pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah.

Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

"Nanti kami akan suarakan dalam pembahasan APBD-P tahun 2025, bahwa anggaran yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk MBG kalau tidak salah Rp2,5-3 triliun. Kami mau mencoba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG dan lokasinya di sekolah," katanya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa 'sustainable' (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," tambahnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabarekraf) Teuku Riefky Harsya mengadakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas kolaborasi strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung BGN, Jakarta pada Senin itu, Riefky menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenekraf dan BGN dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif.

Ia menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam pelatihan memasak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal. Selain itu, Kemenekraf akan menyediakan chef profesional untuk melatih juru masak yang terlibat dalam program tersebut.

"Kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Riefky dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenekraf mendukung berbagai program inovatif dan kreatif, termasuk industri film animasi nasional. Salah satu contohnya adalah film animasi "Jumbo", yang dapat dikaitkan dengan Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan gizi.

"Kemenekraf siap berkolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan Program Makan Siang Gratis (MBG), terutama dalam pelatihan masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi ini. Dia menilai bahwa kerja sama dengan Kemenekraf akan membuka peluang pelatihan bagi juru masak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal, yang berkontribusi dalam menciptakan makanan lezat dan bergizi.

"Kolaborasi ini membuka peluang untuk melaksanakan pelatihan juru masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal, sehingga meningkatkan kemampuan juru masak dalam menciptakan makanan yang lezat dan bergizi," ujar Dadan Hindayana.

Dadan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan industri kreatif kuliner guna meningkatkan kapasitas dan kualitas makanan dalam Program MBG.

"Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan direalisasikan melalui pelatihan juru masak dan pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabarekraf) Teuku Riefky Harsya mengadakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas kolaborasi strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung BGN, Jakarta pada Senin itu, Riefky menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenekraf dan BGN dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif.

Ia menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam pelatihan memasak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal. Selain itu, Kemenekraf akan menyediakan chef profesional untuk melatih juru masak yang terlibat dalam program tersebut.

"Kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Riefky dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenekraf mendukung berbagai program inovatif dan kreatif, termasuk industri film animasi nasional. Salah satu contohnya adalah film animasi "Jumbo", yang dapat dikaitkan dengan Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan gizi.

"Kemenekraf siap berkolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan Program Makan Siang Gratis (MBG), terutama dalam pelatihan masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi ini. Dia menilai bahwa kerja sama dengan Kemenekraf akan membuka peluang pelatihan bagi juru masak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal, yang berkontribusi dalam menciptakan makanan lezat dan bergizi.

"Kolaborasi ini membuka peluang untuk melaksanakan pelatihan juru masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal, sehingga meningkatkan kemampuan juru masak dalam menciptakan makanan yang lezat dan bergizi," ujar Dadan Hindayana.

Dadan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan industri kreatif kuliner guna meningkatkan kapasitas dan kualitas makanan dalam Program MBG.

"Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan direalisasikan melalui pelatihan juru masak dan pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ucap Dadan.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabarekraf) Teuku Riefky Harsya mengadakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas kolaborasi strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung BGN, Jakarta pada Senin itu, Riefky menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenekraf dan BGN dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif.

Ia menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam pelatihan memasak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal. Selain itu, Kemenekraf akan menyediakan chef profesional untuk melatih juru masak yang terlibat dalam program tersebut.

"Kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Riefky dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenekraf mendukung berbagai program inovatif dan kreatif, termasuk industri film animasi nasional. Salah satu contohnya adalah film animasi "Jumbo", yang dapat dikaitkan dengan Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan gizi.

"Kemenekraf siap berkolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan Program Makan Siang Gratis (MBG), terutama dalam pelatihan masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi ini. Dia menilai bahwa kerja sama dengan Kemenekraf akan membuka peluang pelatihan bagi juru masak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal, yang berkontribusi dalam menciptakan makanan lezat dan bergizi.

"Kolaborasi ini membuka peluang untuk melaksanakan pelatihan juru masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal, sehingga meningkatkan kemampuan juru masak dalam menciptakan makanan yang lezat dan bergizi," ujar Dadan Hindayana.

Dadan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan industri kreatif kuliner guna meningkatkan kapasitas dan kualitas makanan dalam Program MBG.

"Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan direalisasikan melalui pelatihan juru masak dan pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ucap Dadan.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) melalui anak usahanya Kalbe Nutritionals, menghadirkan produk susu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) inisiasi pemerintah.

Kalbe Nutritionals menghadirkan MilkPro, merupakan produk susu bernutrisi tinggi yang mengandung 3 gram protein per saji tanpa tambahan gula.

Adapun Badan Gizi Nasional telah menetapkan bahwa susu yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, serta bebas gula tambahan.

Produk susu MilkPro tersebut dihadirkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lebih dari 300 anak di dua sekolah di Kecamatan Baturetno, Wonogiri, yakni SD Katolik Kanisius dan SDN Baturetno 02.

Director of Quality, Sustainability, and Support Kalbe Nutritionals Andy Chendra mengatakan bahwa ikut sertanya Kalbe Nutritionals dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah sejalan dengan visi perusahaan, untuk mendukung kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam pemenuhan gizi anak-anak.

“Visi kami adalah menghadirkan solusi nutrisi terbaik bagi seluruh keluarga Indonesia. Program MBG ini sejalan dengan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak melalui asupan nutrisi yang lebih baik,” katanya, dalam siaran pers, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan bahwa sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi digelar pada 6 Januari 2025, Kalbe Nutritionals telah mengadakan simulasi di beberapa sekolah pada Oktober hingga Desember 2024. Sekolah di Minahasa dan Sulawesi Utara, turut menjadi lokasi uji coba tersebut.

"Dukungan melalui MilkPro dalam program MBG ini menjadi bagian dari kelanjutan upaya tersebut, melengkapi berbagai inisiatif sosial yang telah berjalan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kalbe Nutritionals sebagai perusahaan yang peduli akan kesehatan masyarakat, berharap dukungan ini akan semakin memperkuat upaya bersama dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.

Seperti diketahui, program inisiasi Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digelar secara serentak oleh pemerintah di seluruh sekolah di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

JAYAPURA, iNews.id – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay, George Arnolf Awi, menyampaikan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya pada Senin (10/3/2025), ia menekankan pentingnya program ini bagi generasi muda.

Menurut Arnolf Awi, asupan gizi yang baik sangat berpengaruh pada perkembangan otak anak-anak, yang pada akhirnya berdampak pada semangat dan efektivitas mereka dalam belajar. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Port Numbay, Jayapura, untuk mendukung dan menyukseskan program ini.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Port Numbay, Jayapura, agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden kita,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah hanya demi kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, yang nantinya akan menjadi pemimpin di Papua, khususnya Kota Jayapura.

“Mari kita bersama-sama menyatukan pikiran dan komitmen demi pembangunan yang lebih baik, untuk melahirkan generasi penerus yang siap membawa kemajuan bagi daerah kita,” tambahnya.

Arnolf Awi juga mendorong masyarakat yang belum memahami sepenuhnya program ini agar mencari informasi langsung dari pemerintah. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai maksud dan tujuan dari Program MBG ini.

Dukungan dari tokoh adat seperti George Arnolf Awi diharapkan dapat memperkuat implementasi program ini di Papua, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas, terutama oleh anak-anak yang menjadi sasaran utama kebijakan ini.

Editor : Darul Mutaqim