KOMPAS.com -Kabupaten Pandeglang di Banten saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari opsi rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta dapat ditemukan di daerah ini.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pandeglang yang patut dicermati.

1. Kadu Pinang Village: Tipe 22/72

Proyek ini terletak di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Dikembangkan PT Mega Ratna Rakindo, harga per unit adalah Rp 55 juta.

Saat ini, sebanyak 125 rumah telah terjual, dan 21 unit masih tersedia.

2. Green Hills: Tipe Flaboyan Lama B

Perumahan ini berlokasi di Majasari, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Anugrah Trirta Mandalawangi.

Proyek ini terdiri dari 210 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 85 juta. Hingga saat ini, sudah terjual 199 unit, menyisakan 11 unit.

3. D'mutiara Residence: Tipe Standart

Perumahan ini berlokasi di Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Nurita Karya Raya.

Proyek ini menyediakan 140 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 84 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 130 juta. Saat ini, telah terjual 127 rumah, dengan 13 unit yang masih tersedia.

4. Griya Bukit Pesona: Tipe 33/60

Perumahan ini dibangun oleh PT Laksita Gemilang, berlokasi di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Proyek ini menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 135 juta. Sampai saat ini, 56 rumah telah terjual, dan 90 unit masih tersedia untuk dijual.

5. Puri Sukasari Permai: Tipe 33

Lokasinya beard di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Dikembangkan PT Global Partner Telinfra.

Perumahan ini menawarkan total 20 rumah, dengan harga per unitnya adalah Rp 137 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi, dan luas total lahannya mencapai 60 meter persegi.

Kabupaten Pandeglang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

Dengan dukungan dari pengembang yang berpengalaman dan adanya sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pemilik rumah dapat dengan mudah menemukan opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

"Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah," kata Saleh, Kamis (16/1/2025).

Dia menilai bahwa salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu, dan bahkan berasal dari beragam agama.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?" kata dia.

Namun, menurut dia, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk mengenai usulan tersebut

"Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (programMBG)."

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) yang ditujukan bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh negeri. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda ini pun menuai berbagai macam respons dari seluruh elemen masyarakat termasuk para akademisi.

Dari sudut pandang kebijakan sosial dan politik, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah yang perlu didukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi bangsa. Selain dukungan, pentingnya pengawasan dari seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan program ini juga diperlukan.

Ia menyebutkan terdapat empat target dari program ini yang perlu dimonitor. "Empat target tersebut diantaranya akses gizi dan pola makan siang, prestasi siswa yang dicapai dengan peningkatan kualitas daya pikir, optimalisasi bahan pangan lokal, dan pengentasan kemiskinan dan stunting,” ujar Prof Wahyudi dalam acara Pojok Bulaksumur Edisi Januari 2025 dengan tema Program Makan Bergizi Gratis: Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan di Gedung Pusat UGM, Rabu (15/1/2025).

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Menurut Prof Wahyudi, tantangan yang dihadapi yakni tantangan teknis dari segi konsistensi. "Jangan sampai program ini hanya sebagai formalitas dan tidak berkelanjutan. Yang jelas program ini harus dimonitor oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat saling memperbaiki untuk kelancaran program ini,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat dapat berpikir positif dan ikut mengawal pelaksanaan PMBG. Mengingat kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Sementara itu, Dosen Senior Departemen Gizi Kesehatan FKK-MK UGM, Toto Sudargo, memberikan tanggapannya terkait jumlah gizi yang terdapat pada makan gratis. Ia memaparkan pada kelompok SMA kebutuhan kalorinya adalah 2.150 kilo kalori, anak SMP 1.600 kilo kalori, dan anak SD 1.400 kilo kalori.

Menurut dia, pnyelenggara bisa memaksimalkan anggaran Rp 10 ribu untuk PMBG dengan baik asal tidak memikirkan profit dan kuantitas. Yang terpenting makanan yang bergizi serta enak bisa memenuhi kualifikasi kalori untuk masa perkembangan.

"Sasaran program makan bergizi gratis untuk siswa TK, SD, SMP dan SMA sangat tepat karena para siswa tersebut masih dalam proses pertumbuhan. “PMBG bukanlah program jangka pendek melainkan berkelanjutan untuk terus membangun SDM," kata Toto.

KOMPAS.com - Glodok Plaza mengalami kebakaran yang berlangsung lebih dari sepuluh jam pada Rabu (15/1/2025).

Api pertama kali terdeteksi dari diskotek yang terletak di lantai tujuh, dan dengan cepat menyebar hingga mencapai atap gedung. Kebakaran Glodok Plaza ini memakan empat korban jiwa, sedangkan ada 10 korban lain yang dilaporkan hilang.

Beberapa orang juga sempat terjebak di dalam gedung Glodok Plaza yang terbakar, tetapi berhasil diselamatkan oleh petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta.

Kebakaran ini menimbulkan kerugian material yang signifikan, mengingat Glodok Plaza merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan tersebut.

Meski begitu, kebakaran ini bukanlah peristiwa pertama yang mengancam kawasan yang telah dikenal sebagai jantung ekonomi dan budaya Tionghoa di Jakarta.

Glodok, dengan sejarah panjangnya, selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, meskipun sering kali menghadapi tantangan besar.

Sejarah awal permukiman Tionghoa di Glodok

Dikutip dalam tulisan berjudulSejarah KawasanPecinan Pancoran Glodok dalam Konteks Lokalitas Kampung Kota Jakartayang ditulis Titin Fatimah dijelaskan bahwa kawasan Glodok bermula pada abad ke-17, ketika komunitas Tionghoa mulai menetap di sebelah timur muara Sungai Ciliwung, tidak jauh dari pelabuhan Sunda Kalapa.

Mereka datang sebagai pedagang yang menjual arak, beras, dan kebutuhan lainnya, serta berperan sebagai pialang yang menghubungkan pedagang pribumi dengan pasar internasional.

Pada masa pemerintahan Pangeran Jayakarta, Belanda membangun gudang pertamanya di Batavia dengan izin dari pemimpin Jayakarta, dan kawasan ini menjadi pemukiman bagi orang-orang Tionghoa yang dipimpin oleh Watting.

Setelah Belanda menaklukkan Jayakarta pada tahun 1619, kota Batavia dibangun sebagai pusat administratif kolonial.

Namun, pengaturan administratif ini hanya berlaku di Kota Batavia, sementara pemukiman orang asing, termasuk orang Tionghoa, tetap memiliki peraturan khusus sendiri.

Pada masa itu, Tionghoa menjadi kelompok mayoritas di wilayah tersebut, dengan banyak imigran kelas menengah ke bawah tinggal di sisi barat Ciliwung, bercampur dengan masyarakat Jawa, serta melakukan perkawinan campur yang kelak dikenal sebagai Cina Benteng.

Pada tahun 1740, terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa di Batavia membuat pemerintah Belanda mengambil langkah drastis.

Untuk menghindari kerusuhan serupa, Belanda mengatur pemukiman orang Tionghoa di luar Benteng Batavia, tepatnya di kawasan Pancoran-Glodok, yang menjadi pusat pemukiman Tionghoa setelah peristiwa tersebut.

Kawasan ini kemudian dikenal dengan sebutan Pecinan Glodok Pancoran, sebuah wilayah yang tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga pusat perdagangan dan ekonomi yang berkembang pesat.

Glodok-Pancoran: pusat ekonomi dan budaya Tionghoa

Sementara itu pada jurnal dijelaskan pada abad ke-19, Glodok-Pancoran telah berkembang menjadi salah satu pusat bisnis terpenting di Batavia.

Sungai dan kanal yang menghubungkan Glodok dan Pancoran menjadi jalur transportasi utama, membawa barang dagangan ke pasar. Makanan Tionghoa yang khas, seperti belut, ular kobra, dan ramuan ayam arak, banyak dijual di sekitar Gang Gloria.

Bahkan, pada 1980-an, kawasan ini terkenal hingga ke Hong Kong, dengan sejumlah artis yang datang untuk mencicipi kuliner khas Tionghoa.

Tidak hanya kuliner, Glodok-Pancoran juga dikenal dengan bangunan cagar budaya Tionghoa seperti kelenteng Kim Tek Ie dan Vihara Dharma Bhakti, yang menjadi landmark kawasan ini.

Berbagai bangunan dengan arsitektur Tionghoa lainnya, seperti Sekolah Tiong Hoa Hwee Kuan (THHK), juga turut membentuk identitas kawasan ini sebagai pusat budaya Tionghoa di Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, kawasan Glodok-Pancoran mengalami perubahan signifikan.

Bangunan tua yang dulunya menjadi ciri khas kawasan ini kini banyak yang terlantar dan tak terawat, sementara sungai yang dulunya menjadi jalur transportasi kini hanya tersisa sedikit, bahkan telah menjadi saluran pembuangan.

Kawasan yang dulu dikenal sebagai pusat budaya kini semakin sesak dengan pedagang kaki lima dan kendaraan bermotor, yang membuat kualitas spasial kawasan menurun.

Meskipun demikian, kawasan Pecinan Glodok-Pancoran masih mempertahankan unsur budaya Tionghoa yang kental. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, datang untuk mengunjungi vihara dan kelenteng, serta menikmati kuliner khas yang ditawarkan.

Namun, tantangan besar bagi kawasan ini adalah bagaimana mempertahankan warisan budayanya di tengah tekanan urbanisasi dan modernisasi yang terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk konsorsium asuransi jiwa dan asuransi umum untuk memberikan perlindungan end to end dalam proyek pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi program Presiden Prabowo.

Fauzi Arfan, Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan keterlibatan industri asuransi dalam proyek tiga juta rumah tersebut akan dapat meingkatkan penetrasi asuransi jiwa.

"Dengan adanya pelindungan end to end yang mencakup asuransi jiwa kredit, masyarakat akan lebih terpapar manfaat asuransi jiwa," kata Fauzi, Kamis (16/1/2025).

Selain itu, menurutnya hal tersebut juga bisa menjadi wadah utama asuransi jiwa untuk mulai meratakan edukasi mengenai asuransi jiwa di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dia menilai peran serta asuransi umum dan asuransi jiwa dalam proyek berskala besar ini berdampak baik terhadap peningkatan premi industri asuransi.

"Pembentukan konsorsium ini akan memberikan peluang strategis bagi industri asuransi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami percaya dengan manajemen yang tepat, masyarakat akan merasakan dampak positifnya dalam jangka panjang," tegasnya.

Fauzi melanjutkan, dalam implementasinya nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sasaran masyarakat berpenghasilan rendah ini mayoritas tidak memandang pengelolaan keuangan dan asuransi sebagai prioritas. Hal itu menurutnya akan menjadi tugas industri asuransi untuk mengembangkan program edukasi dan literasi yang sesuai dengan MBR.

Solusinya, dia berharap industri asuransi jiwa bisa bekerja sama dengan regulator maupun komunitas lokal agar edukasi yang diberikan lebih rasional dengan kondisi MBR.

"Kedua, kondisi keuangan MBR menjadi tantangan tersendiri untuk memiliki produk asuransi. Industri asuransi jiwa diharuskan untuk lebih inovatif dan efektif untuk menciptakan produk yang mampu dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat," ungkapnya.

Sependapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fauzi menilai perusahaan yang bisa bergabung dengan konsorsium nantinya harus lah perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Oleh karenanya, jumlah perusahaan asuransi yang bergabung akan diumumkan secara berkala sembari proses seleksi dan pembentukan konsorsium masih berlangsung," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeserpun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan.

“Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memiliki program membangun 3 juta rumah untuk rakyat.

Maruarar mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 30 Desember 2024.

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Maruara mengaku, sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Hulu Sungai Tengah, Kalsel (ANTARA) - Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten HST menyasar sekitar 30.000 pelajar dari jenjang PAUD, SD, SLTP, dan SLTA.

“Rencana pelaksanaan MBG dalam sehari menyediakan 3.000 porsi, saat ini sedang dipersiapkan berbagai hal teknis agar program ini berjalan tepat sasaran,” kata Komandan Kodim 1002/HST Letkol Inf Fery Perbawa di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis.

Ia mengungkapkan Program MBG di HST semula rencananya dimulai 17 Januari 2025, namun ditunda menjadi bulan depan karena masih menunggu kesiapan di daerah lain yang satu naungan penyedia menu makan agar siap melaksanakannya.

Sebelum program tersebut dimulai, pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu di dua sekolah pada pekan depan dengan jumlah 200 porsi makanan.

"Uji coba ini kami lakukan dengan dana swadaya Kodim 1002/HST untuk mengetahui kesiapan dan berbagai tantangan di lapangan dalam pelaksanaan Program MBG nantinya," ujar dia.

Fery mengatakan rencana uji coba dilaksanakan di SDN Barabai Barat dan SDN Banua Binjai, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dan persiapan untuk pelaksanaan uji coba tersebut.

Kodim HST menggandeng Yayasan Agus Sasirangan untuk menyediakan menu Makan Bergizi Gratis dengan jumlah uji coba sebanyak 200 porsi yang akan dibagikan kepada para pelajar di dua sekolah.

Ia menuturkan pada uji coba ini, untuk menu Makan Bergizi Gratis ini ada nasi, sayuran, ikan atau daging, dan buah. Sedangkan untuk susu sementara belum ada, karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Fery menambahkan, di Kabupaten HST sudah ada delapan orang asli daerah sebagai lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka akan menjadi pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membantu Program MBG di daerah.

Pegawai itu digaji oleh pemerintah pusat, tugasnya bukan memasak, karena untuk tugas memasak direkrut seperti pegawai kontrak.

“Di Kabupaten HST kami rencanakan memiliki delapan dapur untuk mendukung program ini, untuk jadwal dan lokasi masih berkoordinasi. Namun, saat ini kami sudah menyediakan satu lahan untuk nanti dibangun dapur memasak, nanti satu dapur ada 50 pegawai dikepalai oleh pegawai BGN,” ujar Fery.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang/M Dayat
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/1/2025).

Pada tahap awal, program tersebut menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memantau pelaksanaan program MBG di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan Nomor 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya.

Eri menuturkan, uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan, mayoritas makanan yang dibagikan BGN kepada para siswa habis.

"Saya tanya ke anak-anak rasa (makanan)-nya gimana? Enak, Pak. Bahkan, banyak anak yang makannya habis," kata Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu dan evaluasi program

Para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat lima sempurna dalam program MBG, mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan susu. BGN berencana mengganti variasi menu makanan agar para siswa tidak merasa bosan.

"Insyaallah, sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari, (menu) makanan itu berbeda-beda. Ini berarti, (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa? kurangnya apa? karena masing-masing anak tidak bisa disamakan," ujar Wali Kota Surabaya.

Menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Eri meyakini bahwa menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

"Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar," kata dia.

Porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Menurut Eri, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan berbeda.

"Jadi, kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi," ujarnya.

Eri juga menekankan soal penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, beberapa sekolah masih menggunakan wadah plastik dalam uji coba pelaksanaan MBG perdana.

"Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik. Jadi, selesai makan diambil dan digunakan lagi. Dengan begitu, tidak meninggalkan sampah plastik," papar Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut.

Eri berharap, pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah.

"BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Program MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari dukung karena (program MBG) juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," ucap Eri.

Dukungan anggaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk mendukung program MBG. Pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program tersebut.

"Jika juknisnya turun dan meminta (Pemkot Surabaya) menggunakan APBD, kami akan lakukan untuk warga Surabaya," jelas Eri.

Eri juga berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apabila Juknis MBG diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi, sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," ujarnya.

Teknis pelaksanaan

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa di 10 lembaga pendidikan.

"Selanjutnya, akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, sekolah akan bertambah," kata Yusuf.

Adapun 10 sekolah tersebut terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Program MBG dilaksanakan di KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo.

Sementara di Kecamatan Rungkut, program tersebut menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf menyampaikan, saat ini seluruh tahap pelaksanaan program MBG, mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, dilakukan oleh BGN. Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan hanya menyiapkan sekolah.

"Semuanya ditentukan BGN. Kami adalah penerima manfaat. Jadi, teknis menu dan lain-lain yang menentukan adalah BGN," terangnya.

Yusuf memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

"PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian, SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu, semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi," ujar dia.

Peran DPRD

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Hal ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya serta memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Dengan begitu, anak-anak pelajar, mulai pendidikan dasar sampai menengah, dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," ujar Adi.

DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi, hingga pengawasan.

"Utamanya, aspek penganggaran. Kami memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," kata dia.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) akhir 2024, lanjut Adi, Pemkot Surabaya memaparkan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp 1,1 triliun. Pihaknya menyimpulkan perlu dilakukan penggeseran program lain di Kota Surabaya.

"Kami simpulkan bahwa kami menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," ujarnya.

Adi menyebut, banyak harapan disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja, hingga pemenuhan kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

"Intinya, DPRD Surabaya berharap, program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar," ucap Adi. (ADV)

Bengkulu (ANTARA) - Komandan Korem (Danrem) 041/Garuda Emas Brigjen TNI Rachmad Zulkarnaen menyebutkan upaya membangun urban farming (pertanian perkotaan) di Kabupaten Bengkulu Tengah bertujuan untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis dari sisi pasokan.

"Kegiatan urban farming ini ke depannya bertujuan untuk mendukung pasokan Program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam mencegah stunting," kata Brigjen TNI Rachmad Zulkarnaen di Bengkulu, Kamis.

Danrem menyampaikan bahwa kegiatan urban farming itu merupakan bagian dari upaya Korem 041/Garuda Emas untuk berkontribusi dalam penyediaan pangan lokal yang sehat dan bergizi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

"Kegiatan ini juga sebagai langkah konkret dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam hal pengelolaan lahan secara optimal di kawasan urban," kata dia.

Brigjen TNI Rachmad Zulkarnaen juga berharap program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian serta berperan dalam menciptakan ketahanan pangan di tingkat lokal.

"Komando Resor Militer (Korem) 041/Garuda Emas terus mendukung program ketahanan pangan nasional dengan melakukan penanaman hortikultura melalui urban farming," ujarnya.

Danrem Rachmad telah meninjau lokasi lahan untuk penanaman Hortikultura Urban Farming Korem 041/Garuda Emas, bertempat di UPTD BBI Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Peninjauan bertujuan untuk memantau kesiapan lahan dan sumber air serta memastikan kelancaran pelaksanaan program. Ke depan, kegiatan itu juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk peningkatan produksi pangan.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilakukan uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin 13 Januari 2025. Pada tahap awal, uji coba program MBG menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD Surabaya memantau langsung uji coba pelaksanaan program MBG perdana di Kota Pahlawan.

Peninjauan ini dilakukan di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan No. 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya. Dalam tinjauannya itu, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, bahwa uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan makanan yang dibagikan oleh BGN kepada para siswa mayoritas habis.

"Saya tanya ke anak-anak rasanya gimana? enak, Pak. Bahkan banyak anak-anak yang makannya habis," kata Wali Kota Eri dalam siaran pers, Kamis (16/1/2025).

Dalam program MBG ini, para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat, lima sempurna, mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan ditambah dengan susu. Agar para siswa tidak merasa bosan, BGN juga berencana mengganti variasi menu makanan.

"Insyaallah sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari (menu) makanan itu berbeda-berbeda. Berarti (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa, kurangnya apa, karena masing-masing anak tidak bisa disamakan," ujar Wali Kota Eri.

Eri mengungkap bahwa menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Untuk itu, ia meyakini jika menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

"Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar," imbuhnya.

Selain variasi menu, porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi Wali Kota Eri dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Sebab, kata dia, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

"Jadi kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi," katanya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menekankan pentingnya penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, uji coba pelaksanaan MBG perdana di Surabaya beberapa di antaranya masih menggunakan wadah plastik.

"Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik, jadi selesai makan diambil dan digunakan lagi. Sehingga tidak meninggalkan sampah plastik," paparnya.

Ia berharap ke depan pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah. "BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, ia menuturkan jika uji coba MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari kita dukung, kita support, karena ini juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang
kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," tuturnya.

Untuk mendukung program MBG, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPR menyiapkan anggaran Rp 1 triliun. Namun saat ini pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

"Kalau nanti juknisnya turun dan diminta menggunakan APBD, maka akan kita lakukan untuk warga Surabaya," Wali Kota Eri.

Selain untuk memenuhi gizi para siswa, Wali Kota Eri berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila dalam juknis MBG nanti diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan.

"Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya sekolah akan bertambah," kata Yusuf.

Adapun ke-10 sekolah ini terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Ke-10 sekolah ini meliputi KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo. Sedangkan di Kecamatan Rungkut, program ini menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf memaparkan bahwa mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, saat ini seluruhnya dilakukan oleh BGN. Sementara pemkot melalui Dinas Pendidikan, hanya menyiapkan sekolah.

"Semuanya ditentukan BGN, kita adalah penerima manfaat. Jadi teknis menu dan lain-lainnya yang menentukan adalah BGN," terangnya.

Di samping itu, ia juga memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Sebab, pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

"PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi," tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Dan, ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya, dan juga memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Sehingga anak-anak pelajar mulai pendidikan dasar sampai menengah dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," kata Adi.

Adi juga memastikan bahwa DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi dan pengawasan.

"Terutama aspek penganggaran, kita memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," Adi.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada akhir tahun 2024, Adi mengungkap, Pemkot Surabaya menjelaskan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp 1,1 triliun. Dari hasil rapat ini, pihaknya menyimpulkan bahwa ke depan perlu dilakukan penggeseran-penggeseran program lain di Kota Surabaya.

"Kita simpulkan, bahwa kita menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," katanya.

Secara garis besar, Adi menyebut jika banyak harapan yang disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja hingga terpenuhinya kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

"Intinya, DPRD Surabaya berharap program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar," pungkasnya.

Simak juga Video: Suara Warga soal Usulan Dana MBG Pakai Zakat-Iuran Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron dikutip dari Antara, Kamis, 16 Januari 2025.

Dukungan lainnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya. Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun rumah untuk program 3 Juta Rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

(KIE)

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, wacana itu perlu perlu dibicarakan lebih lanjut terlebih soal dimensi syari, manajemen, dan ketercapaian.

Wacana penggunaan dana zakat mencuat setelah ada usulan ke pemerintah supaya pembiayaan MBG bisa dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Usulan tersebut mendapat respons banyak pihak.

Menurut Haedar Nashir, usulan itu lebih baik dibicarakan terlebih dahulu dengan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimiliki berbagai ormas keagamaan meskipada prinsip dasarnya makan bergizi gratis untuk kemaslahatan bangsa.



"Tetapi manajemennya, pencapaiannya harus dibicarakan. Karena badan amil zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," kata Haedar dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Kamis (16/1/2025).

Haedar mengingatkan wacana seperti itu tidak cukup hanya dengan gagasan, melainkan juga perlu ada pembicaraan lebih dalam. Sebab akan ada banyak pihak dan multi sektor yang terlibat.

Pembicaraan diperlukan sebab dalam pengelolaan dana ZIS terdapat dimensi syari. Selain itu juga terdapat dimensi birokrasi sebab BAZ maupun LAZ memiliki regulasi yang kompleks dalam tata kelola ZIS yang modern.

"Setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak. Perlu dibicarakan. Kalau memang tidak memenuhi asnaf lalu bukan berarti umat Islam tidak setuju," imbuhnya.

Namun dalam konteks yang lain, Muhammadiyah sangat siap dengan program MBG yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Muhammadiyah di salah satu institusi pendidikannya di Jawa Barat telah memulai program yang sama sejak tiga tahun yang lalu.

Haedar menambahkan, sisi lain yang perlu dilihat dari program MBG ini setidaknya ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu usaha untuk membangun generasi yang sehat dan kuat, serta cerdas berakal budi. Kedua adalah menghidupkan kedaulatan pangan.

"Indonesia dulu pernah jaya di kedaulatan pangan, swasembada pangan. Jadi sekarang saatnya program makan bergizi ini menjadi momentum kita membangkitkan kedaulatan pangan," katanya.