Jakarta -

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan hal itu harus ditanyakan kepada ulama.

"Kalau mau mengalokasikan dana zakat untuk program MBG, maka harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?" kata Saleh kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan tidak semua siswa yang menerima makan bergizi gratis masuk golongan berhak menerima zakat. Menurutnya, zakat merupakan persoalan keagamaan.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu? Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat," ujarnya.

Saleh kemudian mengungkit aturan pemerintah yang pernah mengurangi beban pajak jika menunjukkan pembayaran zakat. Dia mengingatkan agar penggunaan zakat tak melanggar hukum agama.

"Namun saya ingat, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama," ujarnya.

Sebelumnya, Sultan mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Simak juga Video 'Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional':

[Gambas:Video 20detik]

(dek/haf)

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Terdapat beberapa modus yang dipakai untuk melakukan penipuan berbasis program Makan Bergizi Gratis.

Modus penipuan Makan Bergizi Gratis

Belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100-500 juta.

Beruntung, pengusaha katering yang menjadi sasaran modus penipuan tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut. Mereka pun tidak mengalami kerugian material.

Namun, kondisi berbeda dialami satu pengusaha katering di Kota Batu, Jawa Timur yang menjadi korban penipuan MBG, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pengusaha katering tersebut menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu.

Saat sudah memproses pesanan makanan hingga 80 persen, katering itu baru mengetahui pesanan yang diterimanya bohongan. Dia pun mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta.

Modus lain yang dipakai untuk melakukan penipuan yakni tawaran palsu untuk menjadi pemasok makanan atau bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir dari Kompas.com (31/12/2024), sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta.

Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan.

Namun, uang tersebut tidak dikembalikan. Para korban kemudian menyadari lokasi yang disebut alamat kantor oleh pelaku penipuan ternyata hanyalah rumah kosong.

BGN tegaskan petugasnya dilengkapi dokumen

Saat dimintai tanggapan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan BGN maupun pemerintah tidak akan memungut biaya dari masyarakat untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Ia memastikan, petugas resmi Badan Gizi Nasional pun selalu dilengkapi dengan dokumen tugas resmi yang dapat diverifikasi kebenarannya.

"Pihak yang minta-minta uang duluan pasti bukan dari BGN," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Atas aksi penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis, Dadan menyebut, BGN telah mengecek laporan tersebut.

Dia pun meminta para korban yang terkena penipuan agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Dadan menambahkan, BGN punya mekanisme bagi pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal yang ingin berpartisipasi menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, publik hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang tercantum dalam situs Mitra BGN.

"Untuk menjadi mitra cukup mengunjungi mitra.bgn.go.id," ucap Dadan.

Badan Gizi Nasional pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan terkait program Makan Bergizi Gratis.

Informasi dan klarifikasi resmi dari BGN hanya dapat diperoleh melalui situs resmi www.bgn.go.id atau akun media sosial resmi Instagram @badangizinasional.ri dan Tiktok @badangizinasional.ri.

Cara pendaftaran mitra BGN

Untuk menghindari menjadi korban penipuan bermodus program Makan Bergizi Gratis, publik perlu tahu cara pendaftaran mitra Badan Gizi Nasional yang tepat.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (8/1/2025), terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi calon mitra untuk bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis.

Berikut rincian syarat mendaftar sebagai mitra Badan Gizi Nasional:

1. Punya usaha di bidang penyediaan makanan bergizi berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan

2. Calon mitra wajib menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

3, Dalon mitra harus memiliki dokumen resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Usaha harus memiliki status hukum sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya

5. Usaha harus berkomitmen memberikan kontribusi berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program

6. Calon mitra harus memiliki visi dan misi sejalan dengan tujuan BGN, yaitu menciptakan masyarakat yang sehat melalui pemenuhan gizi yang optimal

7. Calon mitra diminta memberikan informasi rinci terkait area operasional dan komunitas yang akan menerima manfaat program, seperti sekolah, panti sosial, atau tempat lain yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.

Pendaftaran menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui laman resmi mitra.bgn.go.id. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

• Buka situs dan buat akun dengan memasukkan data nama, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan kata sandi
• Login ke akun mitra yang telah didaftarkan
• Isi formulir pendaftaran sesuai dengan bidang kerjasama yang diinginkan
• Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama
• Klik tombol "Kirim" untuk menyelesaikan pendaftaran.

Setelah pendaftaran diajukan, BGN akan memproses pengajuan kemitraan. Pemberitahuan terkait penerimaan kemitraan akan disampaikan melalui email.

Setelah itu, mitra dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi untuk distribusi makanan gratis. Berikut caranya:

• Login ke akun mitra di laman mitra.bgn.go.id
• Masuk ke menu "Pengajuan Titik" dan klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Tandai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta yang tersedia, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan"
• Lengkapi informasi terkait lokasi mitra yang digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Pastikan semua ketentuan yang diperlukan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan
• Unggah dokumen yang diminta, seperti izin lokasi atau foto bangunan
• Klik "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan.

Tim BGN kemudian akan memverifikasi pengajuan tersebut agar bisa menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menghadapi masalah distribusi pada hari kedua pelaksanaannya, Selasa (14/1/2025).

Sebanyak 285 pelajar kelas VII SMPN 2 Nunukan tidak kebagian menu makanan yang seharusnya menjadi bagian dari program tersebut.

Berbagai dugaan muncul terkait penyebab kejadian ini.

Salah satu dugaan adalah keterpisahan lokasi SMPN 2 Nunukan yang memiliki dua area sekolah.

Kelas VII terletak di Jalan Pembangunan, sementara kelas VIII dan IX berada di Jalan Sei Fatimah, dengan jarak sekitar 3 kilometer.

Ketua LKSA Aisyiyah Ruhama Nunukan, Suwarni, mengakui bahwa jarak ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan atau terlewatnya distribusi makanan.

"Bisa jadi karena kelasnya terpisah jauh, ini menjadi alasan mengapa terlewatkan. Namun, kami tetap menunggu penjelasan dari pengelola katering. Laporan ini sudah masuk, dan kami segera rapatkan," ujar Suwarni, Rabu (15/1/2025).

Dugaan penyebab siswa tidak kebagian makanan

Selain faktor jarak, koordinasi antara pihak katering dan sekolah juga diduga menjadi kendala.

Bidang Kesiswaan SMPN 2 Nunukan, Impun Novitasari, mengungkapkan bahwa pihak sekolah tidak mendapat informasi atau penjelasan terkait tidak adanya distribusi makanan pada hari tersebut.

"Kami tidak tahu sebabnya apa, dan anak-anak kelas VII akhirnya pulang dengan kecewa," katanya.

Suwarni menambahkan bahwa pihaknya telah meminta pengelola katering An Nisa memberikan penjelasan terkait insiden ini.

Dalam rapat evaluasi, akan dibahas kemungkinan adanya kompensasi atau penggantian makanan bagi siswa yang tidak kebagian.

"Ini jadi catatan besar untuk perbaikan distribusi ke depannya. Kami harus pastikan program MBG ini berjalan lancar tanpa ada siswa yang merasa dirugikan," kata Suwarni.

Program MBG yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) ini bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk ribuan pelajar di Nunukan.

Namun, kendala teknis seperti lokasi yang tersebar dan sistem distribusi yang belum optimal menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Ke depan, Suwarni berharap koordinasi antara penyedia katering, pihak sekolah, dan pengawas program dapat ditingkatkan agar insiden serupa tidak terulang.

"Kejadian ini tidak hanya merugikan siswa tetapi juga mencoreng tujuan mulia program ini, yaitu meningkatkan asupan gizi para pelajar," tutupnya.

Badan Otonom Nahdlatul Ulama, GP Ansor, akan mengerahkan 10 ribu Satgas Pangan Banser untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketum GP Ansor Addin Jauharudin menyebut pengukuhan Satgas Pangan Banser itu akan dilaksanakan pada April 2025.

"Terkait infrastruktur yang akan dibangun nanti bertepatan dengan harlah Ansor ke-91 tahun di April. Kita akan mengukuhkan 10 ribu Satgas Pangan Banser," kata Addin di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Selain itu, Addin menyampaikan Ansor juga akan membangun kelompok-kelompok tani dalam membangun ketahanan pangan.

Ia menyebut langkah itu diambil seraya mengintegrasikan lahan-lahan yang dikelola Ansor untuk ketahanan pangan.

Menurutnya, Ansor juga akan mengembangkan perekonomian di desa. Addin menyatakan mereka berniat membangun rantai pasok ekonomi di sana.

"Kemudian penguatan logistik pedesaan untuk membangun ketahanan pangan," ucapnya.

Addin menyatakan pembangunan perekonomian di pedesaan dengan mengaktivasi seluruh perangkat ekonomi desa akan turut menopang perekonomian di tingkat nasional.

"Ketahanan ekonomi kita harus tumbuh dan ekonomi di pedesaan akan menopang kekuatan ekonomi nasional," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)," katanya saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, apabila memang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa, maka zakat untuk MBG sebenarnya tidak masalah, tetapi harus terus didiskusikan terkait manajemennya karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat.

"Kalau untuk bangsa enggak masalah, tetapi manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan, sebab Baznas punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan, karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," ujar dia.

Menurutnya, zakat untuk MBG tidak cukup hanya sekadar gagasan lalu diimplementasikan tanpa melibatkan pembicaraan atau kajian yang komprehensif.

"Perlu dibicarakan, apakah ormas-ormas kita yang mempunyai kompetensi mampu mengelolanya dengan baik," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto memiliki capaian-capaian yang perlu diperhatikan, yakni menumbuhkan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, bergizi tinggi, dan lebih jauh lagi, saling berkaitan dengan program-program yang bersifat membangun kesehatan bangsa, juga pendidikan.

"Selain itu, menumbuhkan kedaulatan pangan, jadi harus ke hulu. Indonesia pernah berjaya dalam hal swasembada pangan, sekarang sudah saatnya program Makan Bergizi Gratis ini menumbuhkan kedaulatan tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui dana ZIS, sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan.

Selain nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan Program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menegaskan komitmennya dengan menyerahkan bantuan berupa 15.000 susu kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo di Jawa Tengah.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy serta Bendahara Umum GKSI, Febryanto. Acara berlangsung di Dukuh Kelipan, RT 01 RW 07 Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Kepala Badan Gizi Nasional memberikan apresiasinya terhadap langkah konkret yang dilakukan oleh GKSI. “Kebutuhan gizi pada program Makan Bergizi Gratis ini harus terus berjalan dan terkontrol dengan baik. Terutama, ketersediaan susu,” kata Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bendahara Umum GKSI, Febryanto mengatakan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan GKSI terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat.

“Dengan adanya bantuan 15.000 susu kepada salah satu SPPG (Khusus Wong Solo) pada hari ini merupakan bentuk komitmen GKSI mendukung program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan malnutrisi yang masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa angka stunting dan kekurangan gizi di beberapa wilayah masih memprihatinkan, terutama di kalangan anak-anak.

Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya memastikan bahwa kebutuhan gizi dasar dapat terpenuhi secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Sebab itu, akses terhadap makanan bergizi menjadi sangat krusial. Program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan bangsa yang sehat dan produktif.

Bantuan susu dari GKSI diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya ini, mengingat susu adalah sumber protein dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Setelah kegiatan di SPPG Khusus Wong Solo, program ini dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa sekolah, yaitu SDN 1 Gagaksipat, SDN 1 Donohudan, SDN 3 Donohudan, dan SMAN 1 Ngemplak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pendidikan.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu lokasi strategis untuk memastikan keberhasilan program, mengingat anak-anak usia sekolah merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

Melalui kunjungan ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat melihat langsung efektivitas program serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

GKSI berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut serta mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

"Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan]," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

"Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu," ujarnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

"Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur," ucap Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

"Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari," pungkas Ara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan transportasi umum agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat.

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ungkap dia.

Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," ujar dia.

Dalam kunjungan ini Menteri Ara berbincang dengan salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25). "Kami baru tinggal 1 bulan disini, kebetulan suami bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun," kata Lia.

Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.

Perumahan ini berjarak hanya sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak. Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

(KIE)

Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyebutkan dana Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) banyak dimanfaatkan perbankan untuk penyaluran kredit sektor perumahan.

"Monitoring kami menunjukkan realisasinya, hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Juda terkait dukungan bank sentral terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Juda mengatakan sektor perumahan sudah masuk dalam sektor-sektor prioritas kebijakan KLM BI.

Ke depan, KLM di sektor-sektor yang merupakan prioritas program pemerintah, termasuk perumahan, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia," kata Juda.

Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM BI disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain perumahan rakyat, konstruksi, dan realestat, BI menyampaikan bahwa sektor yang menjadi prioritas KLM juga pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen salah satunya akan mendorong penyaluran kredit.

Selain itu, suku bunga yang rendah juga membuat operasi moneter lebih ekspansif serta meningkatkan insentif langsung dari BI kepada perbankan untuk penyaluran kredit.

"Suku bunga kalau turun, tentu saja bank lama-lama akan memilih menyalurkan kredit daripada di SBN maupun SRBI," kata dia.

Meskipun insentif KLM ditujukan bagi seluruh bank, Perry mengingatkan bahwa kondisi likuiditas dari masing-masing bank akan sangat bergantung dari manajemennya yang dilakukan secara internal.

Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Secara rinci, insentif tersebut telah disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun. Kemudian, bank bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp29,9 triliun, serta kantor cabang bank ssing (KCBA) sebesar Rp5 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil alih secara sepihak lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) kawasan perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pengajuan.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menjelaskan bahwa pengambilalihan sepihak ini dapat dilakukan berdasarkan pengajuan warga yang menyatakan pengembang sudah tidak lagi dapat dihubungi ditambah dengan dukungan surat keterangan dari aparatur ketua RT, RW, hingga kepala desa/kelurahan.

"Yang pasti pengembang sudah tidak ada lagi, artinya ditelantarkan dari mulai alamat atau keberadaan tidak ditemukan lagi. Terus kedua, belum serah terima perumahan, maka kami bisa melakukan itu," katanya di Cikarang, Rabu.

Chaidir mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya memproses pengambilalihan sepihak lahan fasilitas sosial dan umum yang ditinggalkan pengembang tersebut meski terkendala persoalan teknis.

"Ada lima perumahan yang sudah berproses untuk melakukan serah terima secara sepihak, cuma kami terbentur dengan teknis seperti apa dan bagaimana. Kami sedang berkoordinasi dengan badan hukum dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi," katanya.

Ia menyebutkan 110 dari total 300 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi telah menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum hingga awal tahun 2025.

Skema pengambilalihan sepihak ini, menurut dia, efektif dalam upaya membangun infrastruktur penunjang di kawasan perumahan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendampingan hukum dari kejaksaan dan Kopsurgah KPK RI secara intensif guna memaksimalkan kebijakan ini.

"Meningkat sangat signifikan dibandingkan 2 tahun terakhir, hanya 20 pengembang yang mau menyerahkan lahan fasos dan fasum selama periode itu atau sebelum kebijakan ini diambil," katanya.

Chaidir memberikan contoh kondisi di Perumahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Pengembang properti itu telah menelantarkan proyek tersebut hingga alamat serta kontak mereka pun sudah tidak dapat diakses maupun dihubungi.

Kondisi ini memungkinkan warga setempat untuk mengajukan serah terima sepihak lahan fasilitas sosial dan umum kepada Disperkimtan Kabupaten Bekasi.

"RT dan RW bisa mengajukan secara parsial. Jadi, untuk kepentingan apa, misalnya pembangunan TPS3R, itu saja dahulu yang bermohon ke pemda. Kalau secara keseluruhan, mungkin agak susah karena pengembang sudah tidak ada lagi," katanya.

Ia mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi pengembang dalam proses serah terima lahan fasilitas sosial dan umum, di antaranya persyaratan agar prasarana dan sarana utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, dan lampu penerangan jalan umum sudah layak.

"Yang kedua itu harus sudah dipecah dan akan diserahkan serta menjadi nama pemerintah daerah. Kebetulan di Perumahan Telaga Murni ini belum diserahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah," ucapnya.

Chaidir menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas penyalahgunaan penggunaan lahan fasilitas sosial dan umum, misalnya menjadi tempat usaha atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan.

Ia meminta perangkat RT/RW melakukan pengawasan terhadap lahan tersebut. Sebagai langkah preventif, pihaknya akan berkoordinasi dengan satpol PP untuk menertibkan lahan fasilitas sosial dan umum yang disalahgunakan oknum warga.

"Kami akan memasang plang yang menunjukkan bahwa fasos dan fasum itu milik pemda. Kami juga akan berkoordinasi dengan satpol PP, RW, dan kecamatan untuk penertiban," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.