Jakarta -

Usulan dana zakat digunakan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka. Pemerintah sendiri nampak kurang mendukung usulan ini.

Kepala Staf Presiden AM Putranto sempat menyatakan usulan ini sebetulnya kurang tepat. Dia menyebut program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sudah terencana dan dianggarkan secara matang.

Pemerintah akan menjalankan program tersebut dengan upaya yang terbaik dan tidak melibatkan dana-dana dari masyarakat, apalagi bentuknya dana zakat.

"Ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu. Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," kata Putranto kepada wartawan ditemui di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

Putranto menekankan sejauh ini tidak ada pembicaraan di internal pemerintah untuk pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan dana zakat. Bahkan dia menyebut usulan itu cukup memalukan untuk dilakukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," tegas Putranto.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan sejauh ini pihaknya belum mendalami usulan tersebut. Semua masih fokus dengan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk dimaksimalkan.

Dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk program MBG berjalan selama setahun yang skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap. Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat.

Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir dari Agustus sampai Desember 2025 akan menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat.

"BGN fokus dana APBN Rp 71 T dulu ya," sebut Dadan dalam keterangannya kepada wartawan.

Usulan Zakat Biayai MBG

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menjadi yang pertama kali mencetuskan ide untuk mendorong dana zakat membiayai Makan Bergizi Gratis. Dana zakat dinilai olehnya menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas, karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat.

Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN untuk membesut program super penting di era kepemimpinan Prabowo tersebut.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Di sisi lain, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

Yang masuk dalam kategori tersebut mulai dari golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil).

Namun, Noor Achmad bilang mungkin bisa saja zakat digunakan membiayai MBG, dia menyebutkan Baznas akan menerima usulan tersebut asal sasarannya ialah golongan fakir dan miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

(hal/eds)

Bisnis.com, CIREBON - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka yang awalnya dijadwalkan dimulai pada Senin (13/1/2025), dipastikan mengalami penundaan hingga pekan depan, Senin (20/1/2025).

Direktur Tiga Dara Utama, selaku mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Asep Sukarno mengatakan program MBG harus menunggu kedatangan ahli gizi dan akuntan dari BGN untuk memantau dan mengawasi seluruh proses pelaksanaan.

“Kami masih menunggu ahli gizi dan akuntan dari BGN. Mereka saat ini masih dalam tahap perekrutan. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG di Majalengka terpaksa diundur hingga pekan depan,” kata Asep, Kamis (16/1/2025).

Asep menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk mendukung program MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN. Bahkan, dapur tertutup yang menjadi pusat pengolahan makanan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti lemari pendingin, freezer, hexos fan, serta sepuluh unit kompor gas.

“Kami sudah mempersiapkan fasilitas terbaik, termasuk peralatan yang memenuhi standar BGN. Tim pekerja juga telah kami siapkan untuk memasak, mencuci piring, dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah di Majalengka,” jelasnya.

Selain itu, bahan baku yang akan digunakan untuk menyusun menu makanan program MBG berasal dari wilayah Majalengka. Hal ini dilakukan sesuai rekomendasi BGN yang mengutamakan penggunaan sumber daya lokal.

Asep menyebut pihaknya telah menjalin kerja sama dengan koperasi petani dan peternak setempat untuk memasok kebutuhan seperti beras, telur, ayam, dan sayuran.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh bahan baku segar, berkualitas, dan mendukung perekonomian lokal. Kerja sama dengan koperasi setempat juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat Majalengka,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar pada 2025 untuk makan bergizi gratis pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP)

Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan anggaran Rp5 miliar untu menjangkau sebanyak 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini pun dirancang bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” kata Dedi.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Majalengka berencana menggandeng pengusaha catering lokal melalui mekanisme e-katalog.

Langkah ini dinilai akan memberikan efek positif ganda, yakni pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis untuk siswa sekaligus mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan pemanfaatan e-katalog, pemerintah dapat menjalin kerjasama yang transparan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan makanan.

Pemkab menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga salah satu strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa.

“Dengan dilibatkannya kelompok pemberdayaan perempuan, harapannya mereka dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Dedim

Meski mendapat banyak apresiasi, Pemkab Majalengka menyadari pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program ini.

Transparansi dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Pemkab memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan.

Pemerintah daerah juga berencana membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan program di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program dapat berjalan lancar tanpa kendala, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Kami akan melakukan pengawasan yang ketat agar program ini berjalan efektif. Kualitas makanan harus benar-benar terjaga, dan anggaran yang ada akan kami gunakan sebaik mungkin,” kata Dedi.

Sukoharjo -

Sejumlah siswa SD Negeri (SDN) Dukuh 3, Sukoharjo, mengalami mual usai menyantap makan bergizi gratis (MBG). Para siswa langsung mendapatkan perawatan medis.

Kepala SDN Dukuh 3, Lilik Kurniasih, mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 09.30 WIB tadi. Sejumlah pihak langsung datang ke SDN Dukuh 3 untuk melakukan penanganan, seperti tim dari Puskesmas Sukoharjo, SPPG, hingga ahli gizi.

"Tadi ada makanan berbau. Anak-anak ada beberapa yang sudah makan, ada gejala sedikit, ada yang sakit dan mual. Kita langsung koordinasi, tadi semua pihak ke sini," kata Lilik saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Kamis (16/1/2025).

Dari jumlah siswa SDN Dukuh 3 sekitar 200 siswa, hanya sebagian kecil yang mengalami mual usai santap MBG.

"Tadi sekitar 10 siswa yang mual-mual, langsung bu bidan ke sini, bu dokter ke sini, langsung dikasih obat dan tertangani. Kelas 2 dan 5," jelasnya.

Usai diberikan obat oleh tim medis, siswa yang mengalami mual-mual kondisinya membaik. Lilik mengatakan mereka tidak sampai dilarikan ke puskesmas.

Menu MBG hari ini di SDN Dukuh 3 ada nasi, ayam tepung goreng, ca wortel, tahu, dan susu. Disebutkan makanan yang bau adalah ayam. SDN Dukuh 3 sudah sepekan ini melaksanakan program MBG.

"(Dugaan penyebabnya) Tidak tahu, karena masih diteliti," ucapnya.

"Tadi ayam (makanan yang berbau)," pungkas Lilik.

(rih/ams)

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengusulkan agar sumber pendanaan untuk program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Corporate Social Responsibility (CSR), atau sumber dana lain yang lebih fleksibel.

Menurut Selly, pendanaan program ini sebaiknya tidak bersumber dari zakat agar tidak mengganggu hak para penerima zakat atau mustahik.

Selly menekankan bahwa program makan bergizi gratis merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

“Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik,” kata Selly, saat dihubungi, pada Kamis (16/1/2025).

Selly mengatakan, zakat adalah instrumen ibadah yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sesuai syariat, yakni untuk delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Menurutnya, penggunaan zakat harus tetap menjaga keadilan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

“Meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” ucap dia.

Selly juga menyoroti bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam aturan tersebut, zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan.

Jika usulan ini ingin diterapkan, harus ada kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan.

"Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya,” tambah dia.

Politikus dari PDI-P ini menegaskan bahwa usulan penggunaan zakat sebagai sumber pendanaan untuk program makan bergizi gratis memerlukan kehati-hatian yang tinggi.

Komisi VIII DPR RI menghargai niat baik dari usulan tersebut, namun Selly menegaskan bahwa zakat tidak seharusnya menjadi sumber pendanaan untuk program yang cakupannya luas dan belum tentu sepenuhnya relevan dengan asnaf yang diamanatkan.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus mendukung program-program pemenuhan gizi masyarakat dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebijakan yang komprehensif,” tutur dia.

Usulan penggunaan zakat untuk pendanaan program makan bergizi gratis ini disampaikan oleh Ketua DPD, Sultan Najamuddin.

Ia mengusulkan agar masyarakat dilibatkan dalam pendanaan program ini, mengingat tidak mungkin semua anggaran negara hanya dialokasikan untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kita tahu bahwa anggaran tidak mungkin seluruhnya dipakai untuk itu," ujar Sultan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, bahwa nilai zakat yang besar dapat dimanfaatkan untuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis.

Dia juga menekankan bahwa semangat gotong royong dan dermawan merupakan bagian dari DNA masyarakat Indonesia.

“Saya melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa ini tidak kita manfaatkan juga,” ujar dia.

JAKARTA - Usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) Sultan Baktiar Najamudin agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis dinilai tak logis. Sultan diminta melakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam sebelum melempar usulan.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, secara institusional, program makan bergizi gratis dari awal adalah program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto . ?Sehingga tak pas bila rakyat yang malah menanggung jawab keuangannya,? kata Agung kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

Menurut Agung, justru yang lebih logis, usulan lewat pembiayaan melalui APBD agar sinergitas program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ?Secara personal, sebaiknya ke depan hindari pernyataan-pernyataan kurang produktif semacam menambah beban ekonomi masyarakat apalagi usulan tersebut dari awal program pemerintah,? tuturnya.



Karena, lanjut dia, saat ini kondisi keuangan warga lagi terdampak akibat menurunnya daya beli. ?Ini lebih ke personal statement. Mungkin sebelum memberi usul, coba DPD mengkaji lebih dalam secara institusional, sehingga lebih jelas rasionalisasinya dan minim ekses,? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.

Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespons program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, program MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.

“Jadi pikiran Presiden Prabowo [soal] MBG kalau ada yang kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat mengkritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tau, padahal waktu dia pejabat, dia maling juga,” kata Luhut dalam pidato pembukaan diskusi Menavigasi Ekonomi Global dan Strategi 2025, dikutip Kamis (16/1/2025).

Luhut menjelaskan bahwa selama 10 tahun lalu, dana yang berputar di desa tembus Rp1,1 miliar di mana angka ini disebut terus meningkat. Dia juga mengatakan bahwa program MBG memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa.

“Sekarang dengan MBG, kami hitung dana yang berputar di desa bisa mencapai 8-9 miliar per tahun. Ini angka besar yang mendukung pemerataan ekonomi. Mungkin banyak anak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam, harus beli telur,” jelasnya.

Selain pemerataan ekonomi dan peningkatan perputaran dana desa, Program MBG, kata Luhut juga akan mengurangi stunting dan kemiskinan.

Seperti yang diketahui, Program MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, memakan anggaran senilai Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Pada hari pertama penyelenggaraan Program MBG, tepatnya Senin (6/1/2025), Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga."

PERNYATAAN ini datangnya dari Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, yang mengusulkan untuk memaksimalkan penggunaan dana zakat dalam membantu program Makanan Bergizi Gratis (MGB) bagi siswa. Usul itu memicu diskusi hangat di masyarakat.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia, usulan ini seolah mencerminkan kepedulian terhadap generasi penerus bangsa.

Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat dilema penting yang perlu kita pertimbangkan. Apakah penggunaan dana zakat untuk tujuan ini sejalan dengan prinsip syariah?

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan umat Muslim.

Selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan manifestasi kepedulian sosial dan solidaritas. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mengatur alokasi dana zakat agar tidak menyimpang dari tujuannya.

Penyaluran dana Zakat harus hati-hati agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan mustahiq yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, yakni di antaranya ada fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang terjebak utang, mereka yang berjuang di jalan Allah, dan ibn sabil.

Setiap kategori mustahiq ini memiliki kebutuhan yang unik, dan zakat seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka yang paling membutuhkan. Dengan kata lain, sasaran dana zakat diarahkan dengan tepat.

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima bantuan dari dana zakat. Jika dana zakat dialihkan untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hal ini dapat mencederai prinsip-prinsip zakat yang telah ditetapkan. Sebagai umat Islam hal ini tidak tentu tidak dibenarkan.

Dalam konteks program MGB, kita perlu mengevaluasi apakah siswa yang menerima bantuan berasal dari keluarga yang tergolong miskin dan beragama Islam.

Jika iya, maka penggunaan zakat untuk program ini mungkin dapat dipertimbangkan. Namun, jika tidak, maka hal ini bisa menimbulkan masalah serius dan mencoreng prinsip zakat yang menuntut keadilan dan transparansi.

Dalam pandangan pribadi penulis, yang sering terlibat dalam kegiatan sosial dan terjun langsung bersama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), penggunaan dana zakat untuk mendukung program MBG adalah tindakan yang tidak tepat dan memalukan.

Jika dana zakat benar-benar dialokasikan untuk program tersebut, hal ini akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap ketentuan zakat itu sendiri.

Zakat seharusnya disalurkan kepada mustahiq yang sesuai dengan syariah, dan menggunakan dana tersebut untuk program yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria mustahiq akan merusak esensi dari zakat sebagai instrumen sosial.

Dampak penyaluran zakat yang tidak tepat

Penyaluran zakat yang tidak tepat dapat memiliki dampak signifikan, terutama bagi mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

Ketika dana zakat dialokasikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari mustahiq, banyak orang yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terabaikan.

Ini bukan hanya soal angka, setiap kategori mustahiq, mulai dari fakir hingga amil zakat, memiliki kebutuhan unik. Alih-alih memberikan bantuan yang tepat, kita berisiko membuat mereka yang paling rentan tetap dalam kondisi sulit.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau individu yang menyalurkan zakat bisa menurun ketika penyaluran tidak transparan.

Ketika dana zakat tidak dikelola dengan baik, masyarakat mungkin merasa ragu untuk berpartisipasi di masa mendatang.

Ini menciptakan lingkaran setan, di mana kurangnya kepercayaan mengurangi partisipasi, dan akhirnya mengurangi jumlah dana yang dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

Lebih jauh lagi, penyaluran zakat yang tidak sesuai dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan dana. Uang untuk membantu yang membutuhkan bisa saja berakhir di tangan yang salah.

Dampak sosialnya pun tak kalah serius, kesenjangan sosial dapat semakin melebar ketika hanya segelintir orang yang diuntungkan, sementara yang lainnya tetap terjebak dalam kemiskinan.

Di sisi lain, mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama dapat menimbulkan perasaan bersalah dan pelanggaran etika. Ini merugikan integritas institusi zakat dan mengurangi efektivitasnya sebagai salah satu pilar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan dengan bijaksana, sesuai dengan kebutuhan nyata, dan dalam kerangka prinsip yang telah ditetapkan. Bukan asal menyalurkan karena prinsip dan semangat gotong royong.

Zakat juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu, dan harus dikeluarkan dari harta yang halal. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi.

Jika program-program sosial tidak dapat menunjukkan hasil konkret dalam membantu golongan mustahiq, maka alokasi dana zakat tersebut patut dipertimbangkan kembali.

Salah satu solusi yang lebih bijak dan pantas didorong adalah mengalihkan program-program sosial yang tidak memenuhi kriteria zakat kepada sumber dana alternatif, seperti anggaran pemerintah untuk tunjangan pejabat, donasi swasta atau dana CSR perusahaan.

Sumber dana lain ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya, memungkinkan dana digunakan untuk tujuan yang lebih luas tanpa melanggar prinsip-prinsip zakat.

Ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mengalihkan sebagian anggaran tunjangan pejabat negara untuk mendukung program-program sosial, seperti penyediaan makanan bergizi bagi siswa, bisa menjadi langkah yang tepat.

Tindakan ini akan menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat dan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dengan mengalihkan tunjangan pejabat ke program makanan bergizi, kita dapat menyelaraskan tanggung jawab sosial dengan kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak yang kekurangan gizi.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jadi pada akhirnya, Zakat bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan instrumen sosial yang dapat memberikan dampak signifikan jika dikelola dengan baik benar dan tepat.

Saatnya untuk bertindak dan menciptakan perubahan nyata demi kesejahteraan bersama, memastikan bahwa dana zakat dan sumber daya lainnya digunakan dengan cara yang paling efektif dan adil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi meyakini bahwa pemerintah pasti telah menghitung anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) tanpa perlu menggunakan zakat.

Ketua PBNU yang karib disapa Gus Fahrur ini menilai bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang kaya apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bocor.

"Saya kira kalau tidak bocor seperti kata Pak Prabowo, anggaran kita itu sebetulnya sudah cukup dan negara ini sudah sangat kaya raya. Pemerintah pasti mampu, pasti bisa ya, negara ini negara kaya," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur mengatakan, pemberian zakat itu harus sesuai peruntukannya seperti yang tertuang dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 60 tentang delapan kelompok penerima zakat.

"Zakat itu ajaran dan kewajiban bagi umat Islam, tentu saja kita harus menghormati ketentuan yang ada sesuai dengan yang telah ditetapkan," katanya.

Gus Fahrur meyakini bahwa Pemerintah tidak memerlukan dana bantuan dari zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Sebab, dia percaya bahwa Presiden Prabowo sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program itu sejak dari awal kampanye.

"Saya sendiri juga enggak yakin ya pemerintah masih perlu dana itu (dari zakat). Saya yakin dan percaya pemerintah pasti sudah menghitung," ujarnya.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi (MBG) yang diterapkan di Indonesia, memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan program serupa di negara lain seperti Jepang atau Korea.

Hal ini diungkapkan oleh dokter dan ahli gizi masyarakat, Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum.

Menurut dr. Tan, program makan bergizi di Jepang memiliki pendekatan yang lebih terarah dan sistematis.

"Kalau dibandingkan dengan program MBG-nya di Jepang atau Korea, itu sih bumi dan langit," jelas dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menjelaskan, di Jepang, anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, tetap mendapatkan makanan bergizi di sekolah.

Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme pembiayaan di antara kedua kelompok tersebut.

"Di luar negeri, seperti di Jepang, yang saya tahu itu anak-anak dari kalangan orang mampu, yang punya uang, itu tetap mendapatkan makanan dari sekolah. Tetapi, ongkos makanannya memang ditagihkan ke mereka sekaligus ke dalam biaya sekolahnya," katanya.

Dari biaya yang ditagihkan kepada anak-anak dari keluarga mampu, sebagian dana disubsidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dengan demikian, anak-anak tersebut bisa mendapatkan makanan yang sama.

"Dengan mekanisme itu, anak yang tidak punya uang pun bisa tetap dapat makanan dengan gizi yang sama di sekolah secara gratis," jelasnya.

Sementara itu, program makan bergizi di Indonesia dianggap bersifat universal, tanpa membedakan status ekonomi siswa.

Ia juga menyoroti dana besar yang dialokasikan untuk program MBG di Indonesia. Meski tujuan program ini mulia, dr. Tan khawatir dana tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk program-program lain yang tidak kalah penting.

"Sedangkan kalau di kita itu dianggapnya program universal alias tidak membedakan yang kaya dan miskin. Tapi, yang boncos orang-orang yang bayar pajak," kata dr. Tan.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merespons usulan penggunaan dana APBD untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, segala bantuan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, memang perlu direalisasikan segera.

Bantuan dari pemerintah daerah diyakini dapat mempercepat dan memperluas implementasi program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini, pemerintah melaksanakan MBG dengan dukungan dari kocek negara, ada sekitar Rp 71 triliun anggaran yang ditetapkan di APBN 2025 untuk program ini.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," sebut Dadan dalam keterangan kepada wartawan , ditulis Kamis (16/1/2025).

Dadan membeberkan ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur SPPG dan distribusi MBG, kedua pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal.

Terakhir, beberapa dinas di masing-masing pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan MBG utamanya untuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Hal-hal semacam ini, kata Dadan, sudah dilaporkan langsung olehnya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan harapan mendapatkan atensi langsung dari para pejabat tinggi di tingkat daerah.

"Itu semua sudah kami koordinasikan dengan Pak Mendagri," kata Dadan.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Simak juga Video Suara Warga soal Usulan Dana MBG Pakai Zakat-Iuran Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

(hal/eds)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merespons usulan penggunaan dana APBD untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, segala bantuan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, memang perlu direalisasikan segera.

Bantuan dari pemerintah daerah diyakini dapat mempercepat dan memperluas implementasi program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini, pemerintah melaksanakan MBG dengan dukungan dari kocek negara, ada sekitar Rp 71 triliun anggaran yang ditetapkan di APBN 2025 untuk program ini.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," sebut Dadan dalam keterangan kepada wartawan , ditulis Kamis (16/1/2025).

Dadan membeberkan ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur SPPG dan distribusi MBG, kedua pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal.

Terakhir, beberapa dinas di masing-masing pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan MBG utamanya untuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Hal-hal semacam ini, kata Dadan, sudah dilaporkan langsung olehnya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan harapan mendapatkan atensi langsung dari para pejabat tinggi di tingkat daerah.

"Itu semua sudah kami koordinasikan dengan Pak Mendagri," kata Dadan.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Simak juga Video Suara Warga soal Usulan Dana MBG Pakai Zakat-Iuran Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

(hal/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ashabul Kahfi menegaskan bahwa peruntukan dana zakat sudah jelas, yaitu untuk orang miskin.

Hal itu ditegaskan Ashabul merespons perihal usulan agar zakat turut mendanai program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya zakat peruntukannya sudah jelas, untuk orang miskin. Pemerintah juga sudah statement menolak," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Ashabul mengatakan, pada hakikatnya, pendanaan makan bergizi gratis menggunakan zakat sebenarnya sangat memungkinkan.

Dengan catatan, menurut dia, mereka yang diberikan makan bergizi gratis adalah kalangan mustahik zakat.

Namun, Ashabul mengatakan, masalahnya dalam praktik program makan bergizi gratis sejauh ini, orang-orang yang disasar adalah siswa dari seluruh kalangan ekonomi.

"Namun, karena program ini menyasar pada semua siswa tanpa klasifikasi kelas ekonomi, maka hal ini yang perlu dipertimbangkan," katanya.

Menurut Ashabul, program makan bergizi gratis semestinya tidak berhubungan dengan dana dari masyarakat, khususnya zakat.

Dia menyebut, pemerintah seharusnya sudah melakukan perhitungan ekonomi yang matang, termasuk mengenai dari mana saja sumber dananya.

"Tetap menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belana Negara) itu utama kalau itu (anggaran Badan Gizi Nasional) harus ditambah," ujar Ashabul.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat. Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.