Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pelopor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal/tidak memiliki slip gaji bulanan.

"Saya terima kasih kepada BTN yang bekerja keras untuk membangun KPR dan perumahan bagi rakyat. Saya juga mendapatkan info BTN memberikan KPR kepada pekerja informal sebanyak 9,7 persen dari total saluran KPR-BTN. Artinya apa? Ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, untuk bisa mendapatkan rumah karena jasa baik dari BTN," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang terus meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor perumahan, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengembang perumahan.

"Kemudian juga bisa menjalankan kredit kepada Milenil dan Gen Z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun. Saya pikir ini adalah suatu langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda, dan negara hadir juga bagi kelompok informal," katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasinya kepada BTN yang sudah memberikan edukasi kepada pengembang untuk bekerja semakin profesional, terutama kepada generasi muda sehingga anak-anak muda di daerah juga bisa menjadi pengusaha-pengusaha perumahan yang hebat.

"Seperti kemarin di Serang ada namanya Wawan, anak muda yang bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Itu sangat senang saya melihatnya. Jadi sudah muncul pengusaha-pengusaha lokal di daerah-daerah yang maju dan ini sangat bagus sehingga ada distribusi ekonomi di daerah-daerah," katanya.

Sebagai informasi, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN akan terus mendorong masyarakat pekerja sektor informal untuk bisa lebih banyak mendapatkan akses KPR.

"Kemudian milenial, ini juga lebih menarik lagi, generasi muda milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR BTN itu dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru. Tercatat selama dua bulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 29 ribu rumah," kata Nixon.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," kata Maruarar atau Ara di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah. “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100 persen untuk bulan Januari-Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan _multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," kata Sri Mulyani.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," kata Maruarar atau Ara di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah. “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100 persen untuk bulan Januari-Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan _multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," kata Sri Mulyani.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

BEKASI, KOMPAS.com - Calon Bupati Bekasi nomor urut 3, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan keluhannya kepada Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi, terkait banyaknya sawah di Kabupaten Bekasi yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.

Hal itu diungkapkan Ade dalam pertemuannya dengan Dedi, beberapa waktu lalu, setelah pengumuman hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bekasi yang menetapkan kemenangan pasangan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi sempat menyinggung mahalnya biaya kampanye Pilkada Kabupaten Bekasi dibandingkan Pilkada Jawa Barat. Ia memahami hal itu karena kandidat di tingkat kabupaten sering terlibat langsung membantu masyarakat saat membutuhkan.

"Beda dengan bupati Bekasi, harus datang, menemui, dan membantu," ujar Dedi, sebagaimana dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (16/12/2024).

Menanggapi pernyataan tersebut, Ade mengeluhkan permasalahan sawah di Kabupaten Bekasi yang semakin menyusut akibat pembangunan perumahan.

"Cuma kalau di Kabupaten Bekasi ini sawah sudah makin (menyusut), dibangun sama pembangunan perumahan," kata Ade.

Dedi kemudian menanyakan langkah yang akan diambil Ade untuk mencegah habisnya area persawahan di Kabupaten Bekasi. Menurut Dedi, sawah sangat penting untuk swasembada pangan di masa depan.

"Gimana caranya supaya sawah di Bekasi agar tidak habis? Kan perlu ke depan, kita perlu makan, perlu swasembada pangan, gimana caranya?" tanya Dedi.

Ade menegaskan pentingnya melestarikan hamparan sawah dan menjaga lingkungan, tugas yang menurutnya harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ia juga mengaku ingin belajar dari Dedi tentang cara melindungi lingkungan.

"Seharusnya seorang pemimpin bisa melestarikan, membudidayakan lingkungan," jawab Ade.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menekankan pentingnya mengubah tata ruang berbasis ekosistem tanpa mengorbankan area persawahan.

"Jadi langkah pertama yang harus dilakukan, bersama gubernur dengan bupati dan wakil bupati, adalah tata ruangnya yang kita ubah. Areal-areal yang sawah teknis jangan lagi diubah menjadi perumahan, harus tetap dipertahankan," pungkas Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program MBG senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan MBG ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Prabowo ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen).

Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan BUMDes sebagai key actors dalam program MBG.

Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari APBDes, CSR, dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, BUMDes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG.

Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, UMKM transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program MBG juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan, atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa.

Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui Musrenbangdes/Musdes, menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program MBG diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan, dan dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar desa.

Musykil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Program MBG adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Pria yang akrab disapa Ara itu menerangkan, saat ini BTN sendiri telah menyalurkan KPR kepada pekerja informal sebanyak 9,7 persen dari total keseluruhan. Harapannya, porsi penyaluran KPR untuk sektor informal tersebut mampu ditingkatkan ke depannya.

"Ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, untuk bisa mendapatkan rumah karena jasa baik dari BTN," kata Ara dalam acara HUT ke-48 KPR BTN di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

Selain itu, Ara juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor perumahan, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengembang perumahan.

"Kemudian juga bisa menjalankan kredit kepada Milenial dan Gen Z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun," ujar Ara.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN akan terus mendorong masyarakat pekerja sektor informal untuk bisa lebih banyak mendapatkan akses KPR.

"Kemudian Milenial, ini juga lebih menarik lagi, generasi muda Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR BTN itu dilakukan oleh kelompok Milenial atau pasangan baru. Tercatat selama dua bulan pemerintahan Prabowo, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 29 ribu rumah," kata Nixon.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kinerja luar biasa PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). 

Dalam waktu 46 hari sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilantik, BTN telah berhasil menyalurkan hampir 30.000 unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan kekagumannya terhadap kinerja BTN. Ia menyatakan bahwa BTN telah berhasil mendorong akses kepemilikan rumah bagi berbagai kalangan masyarakat. 

"Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar baru-baru ini.

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN dalam memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi pekerja informal. 

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar memberikan apresiasi kepada BTN atas beberapa pencapaian penting. Pertama, BTN memegang peranan penting dalam market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia, dengan angka mencapai 40%. 

"Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress," ujar Maruarar.

Kedua, BTN telah berhasil memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. 

"Artinya ada harapan masyarakat, seperti yang kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN," ujar Maruarar.

Ketiga, BTN juga berperan penting dalam menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, memberikan harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. 

"Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal," kata Maruarar.

Keempat, BTN aktif dalam memberikan edukasi kepada para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), untuk meningkatkan profesionalitas mereka. 

"Kami mendoakan, agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya," tutur Maruarar.

Terakhir, BTN juga melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

"Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah," pungkas Maruarar.

Editor : Ali Masduki

Pemilik rumah di Notting Hill, Inggris bersiap menghadapi periode kurang menyenangkan. Saat libur Natal tiba, area itu dibanjiri wisatawan.

Popularitas kompleks itu naik daun usai film Love Actually tayang pada 2003. Salah satu adegan film itu mengambil latar di sana.

Mengutip Daily Mail, Senin (16/12/2024) perumahan itu berada di kawasan elite London Barat. Dalam film itu, area itu menjadi lokasi Mark (Andrew Lincoln) yang datang ke apartemen milik Juliet (Keira Knightley) untuk mengungkapkan perasaannya. Dia mengangkat sebuah papan dan meminta Juliet untuk mengatakan beberapa tulisan yang dibawanya di depan pintu.

Sejak film itu dirilis, wisatawan pun memburu area tersebut untuk dikunjungi. Mulai dari foto-foto sampai meniru adegan serupa dalam film itu, nembak gebetan atau menyatakan lamaran.

Seorang wanita yang tinggal di properti berwarna merah muda senilai 1 juta pound (Rp 20 miliar) yang digunakan dalam adegan tersebut mengatakan bahwa kehadiran para turis kini menjadi gangguan yang biasa terjadi.

"Terutama saat Natal, lebih buruk lagi tahun lalu karena itu adalah peringatan 20 tahun film itu," kata wanita itu.

"Dulu saya sering meminta mereka untuk menyumbang ke badan amal, tetapi sekarang saya malah membentak mereka. Saya bilang, 'Asalkan kalian menyumbang ke badan amal pilihan kalian, itu tidak masalah.' Mereka datang setiap hari, setiap malam, bahkan ada yang melamar pasangan di luar sana," ujar dia lagi.

Daily Mail mengunjungi kawasan di London Barat itu dan melihat banyak turis yang datang untuk menciptakan momen mereka di depan pintu rumah ikonik tersebut. Beberapa turis berdiri cukup jauh dari rumah, ada pula yang berusaha mendekat untuk mendapatkan foto terbaik.

Seorang warga yang baru pindah ke daerah itu menyadari perhatian yang diberikan kepada rumah tersebut, tetapi menganggapnya sudah bisa diprediksi.

"Saya baru saja pindah ke sini, tapi saya sudah tahu hal ini. Saya sadar orang-orang melakukan ini sebelum saya pindah dan itu bukan faktor yang membuat saya memutuskan untuk tinggal di sini," ujarnya.

Tetangga wanita tersebut yang telah menghabiskan banyak Natal di kawasan itu, masih merasa bingung dengan tren tersebut.

"Ini terjadi sepanjang tahun, kamu tidak akan pernah terbiasa dengan itu. Saya tidak mengerti. Kami sudah tinggal di sini sebelum film itu dirilis dan sekarang malah semakin parah," kata dia.

"Mereka semua melakukan hal yang sama. Pada hari Sabtu, keadaan sangat ramai. Saya kira menyenangkan kalau orang-orang suka dengan jalan kami," ia menambahkan.

Dengan situasi yang terjadi di kawasan itu, banyak penghuni yang mengeluhkan turis-turis berada di wilayah rumah mereka. Terutama saat cuaca yang baik dan di akhir pekan, jumlah turis yang berkunjung bisa mencapai ratusan.

"Saya tidak mengerti kenapa mereka begitu terobsesi dengan itu, itu hanya sebuah pintu. Turis-turis dari Spanyol juga menyukainya, kami bisa mendengar pemandu wisata dari dalam rumah kami. Mereka membuat banyak foto dari lokasi-lokasi film di sekitar sini, saya rasa itu cukup luar biasa, kadang-kadang mereka makan piknik di bangku rumah saya," penghuni lain menyampaikan keluhannya.

Video: Kemilau Pohon Natal dari 2024 Keping Emas di Eropa

Video: Kemilau Pohon Natal dari 2024 Keping Emas di Eropa

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Aturan ini akan dirancang untuk secara komprehensif mengatasi berbagai tantangan di sektor perumahan.

"Kementerian PKP telah berupaya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkap Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Hasil pembicaraan tersebut akan kami rangkum dalam sebuah skema yang diatur dalam satu regulasi komprehensif. Inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam identifikasi sementara, Fahri menyebutkan ada tiga tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketiga tantangan tersebut adalah masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, Kementerian PKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.

"Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengatasi masalah tanah," kata Fahri.

Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, Kementerian BUMN, serta lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengumpulkan data dan menentukan lokasi tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah terkait perizinan pembangunan rumah. "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi yang terkait dengan perizinan untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa tantangan terakhir di sektor perumahan berkaitan dengan skema pembiayaan.

"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Masalah perumahan ini harus ditangani secara kolaboratif semua pihak. Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong pembangunan rumah," tutup Fahri. (*)

Editor : Syahrir Rasyid