KOMPAS.com - Pakar gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, menilai wacana penggantian susu dengan sumber protein lainnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak tidak tepat.

Menurutnya, susu memiliki banyak manfaat kesehatan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

"Paket gizi yang lengkap dalam susu memberikan berbagai manfaat kesehatan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak-anak," ujar Prof. Tria, seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/1/2025).

Dalam diskusi bertajuk "Peran Penting Susu dalam Makan Bergizi Gratis (MBG)", yang digelar di Jakarta, ia menjelaskan bahwa susu memberikan nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh pangan nabati seperti daun kelor, maupun pangan hewani lainnya.

Susu mengandung sejumlah nutrisi penting yang sangat dibutuhkan anak dalam masa pertumbuhannya, seperti kalsium dan fosfor yang mendukung pembentukan tulang.

Selain itu, susu juga kaya akan protein dan asam lemak esensial seperti omega-3, omega-6, dan DHA, yang sangat penting untuk perkembangan otak anak.

Karena kandungan nutrisinya yang lengkap, susu menjadi sumber protein yang sangat disukai oleh siswa.

Prof. Tria menambahkan bahwa susu merupakan komponen penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, karena dapat mendukung kesehatan generasi penerus bangsa.

"Susu adalah makanan kaya gizi yang lezat, memberikan nilai penting untuk makanan bergizi gratis di sekolah, menyehatkan dan disukai secara umum oleh siswa," kata Prof. Tria.

Pendapat senada juga disampaikan oleh dokter spesialis anak, Huminsa Ranto Morison Panjaitan, yang mengungkapkan bahwa susu mengandung kalsium, protein, dan vitamin D yang sangat dibutuhkan anak-anak untuk tumbuh kembang yang optimal.

"Kandungan tersebut sangat berguna dan dibutuhkan anak-anak di masa pertumbuhannya," kata Ranto.

Program MBG, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk menanggulangi masalah gizi buruk di Indonesia.

Sasaran dari program ini adalah anak-anak usia sekolah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tujuan utama dari MBG adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia guna mencapai target Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaan program tersebut, beberapa opsi pengganti susu, seperti susu ikan dan daun kelor, sempat disodorkan sebagai alternatif sumber protein.

Namun, para pakar gizi menilai bahwa susu tetap menjadi pilihan terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Badan Otonom Nahdlatul Ulama, GP Ansor, akan mengerahkan 10 ribu Satgas Pangan Banser untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketum GP Ansor Addin Jauharudin menyebut pengukuhan Satgas Pangan Banser itu akan dilaksanakan pada April 2025.

"Terkait infrastruktur yang akan dibangun nanti bertepatan dengan harlah Ansor ke-91 tahun di April. Kita akan mengukuhkan 10 ribu Satgas Pangan Banser," kata Addin di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Selain itu, Addin menyampaikan Ansor juga akan membangun kelompok-kelompok tani dalam membangun ketahanan pangan.

Ia menyebut langkah itu diambil seraya mengintegrasikan lahan-lahan yang dikelola Ansor untuk ketahanan pangan.

Menurutnya, Ansor juga akan mengembangkan perekonomian di desa. Addin menyatakan mereka berniat membangun rantai pasok ekonomi di sana.

"Kemudian penguatan logistik pedesaan untuk membangun ketahanan pangan," ucapnya.

Addin menyatakan pembangunan perekonomian di pedesaan dengan mengaktivasi seluruh perangkat ekonomi desa akan turut menopang perekonomian di tingkat nasional.

"Ketahanan ekonomi kita harus tumbuh dan ekonomi di pedesaan akan menopang kekuatan ekonomi nasional," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Chef Fundraising Officer Rumah Zakat, Didi Sabir turut angkat bicara terkait adanya usulan agar dana zakat dipakai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung program ini, pihaknya perlu konfirmasi dulu ke para muzakki (pemberi zakat) atau melakukan survei.

Dia menjelaskan, Rumah Zakat selama ini hadir untuk memfasilitasi para muzakki untuk menunaikan zakat infak dan sedekahnya. Menurut dia, para muzakki mau mengeluarkan zakatnya lewat Rumah Zakat karena melihat program-program yang telah dilakukan.

"Nah, sehingga kalau kemudian ada usulan terkait bagaimana menggunakan dana zakat ini, tentu kami akan konfirmasi dulu ke muzakki kami, apakah kemudian bisa. Karena, para muzakki ini kenapa ikut ke Rumah Zakat karena program yang sudah berjalan," ujar Didi saat dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

"Nah kalau kemudian ada program baru, tentu Rumah Zakat harus survei dulu atau apa gitu ya. Kemudian menanyakan lah ke para muzakki, apakah muzaki setuju nggak untuk mengikut dalam program seperti Makan Bergizi Gratis ini," jelas dia.

Sebagai lembaga yang memiliki izin dan menjadi LAZ terdepan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, menurut dia, Rumah Zakat tentu mendukung Asta Cita, sebuah cetak biru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045

"Hanya mungkin kami perlu melibatkan stakeholder kami untuk kemudian memastikan bahwa ketika ada program baru yang akan kami lakukan, tentu ini perlu sebuah kebijaksanaan dan komitmen bersama," kata Didi.

"Tapi pada intinya adalah kami sangat mendukung program dari Asta Cita-nya program pemerintah periode 2024-2029 ini," ucap dia.

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis. Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan masih ada sumber dana lain.

"Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya," kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi alternatif selain zakat jika memang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis.

"Atau pemerintah mencanangkan gerakan sedekah nasional, itu bisa menjadi alternatif selain zakat bagi usaha untuk gotong-royong berbagi kebaikan yang mendapatkan pahala besar," ujarnya.

"Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya," imbuhnya.

Dia mengatakan aturan zakat sudah jelas dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan zakat tak bisa digunakan atau disalurkan sembarangan.

"Harta zakat itu sudah mempunyai aturan tersendiri dalam Al-Qur'an, dari mana diambil dan ke mana akan diberikan, maka penggunaan dana zakat harus sesuai peruntukannya tidak boleh sembarangan," kata Fahrur.

Dia mengatakan zakat untuk makan bergizi gratis bisa saja. Tapi, penerimanya harus sesuai golongan yang diatur dalam Al-Qur'an.

"Boleh saja dilakukan jika penerimanya memang dipilah dari golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh jika bukan kategori penerima zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an , surat At-Taubah ayat 60," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan program itu.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar Sarmuji meminta pemerintah untuk berkonsultasi ke ahli agama terkait usul program makan bergizi gratis (MBG) turut dibiayai dari dana zakat.

Sarmuji menjelaskan konsultasi itu perlu dilakukan lantaran selama ini penggunaan zakat telah memiliki ketentuan dan aturan tertentu.

"Penyaluran dana zakat sudah ada ketentuannya. Kalau dipakai untuk membiayai MBG perlu dikonsultasikan ke ahli agama," kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau pemerintah tak gegabah dalam merespons wacana tersebut. Terlebih, kata dia, dana zakat berasal dari umat.

Ia pun mendorong jika pemerintah ingin melibatkan masyarakat dalam MBG sebaiknya yang dilibatkan adalah masyarakat yang mampu.

"Kalau menggunakan dana umat apalagi zakat memang harus berhati-hati. Kalau mau melibatkan masyarakat sebaiknya mereka yang sangat berkecukupan," ujar dia.

Kendati demikian, Sarmuji optimis pemerintah dapat menemukan banyak terobosan untuk mendanai MBG.

"Saya sendiri meyakini pemerintah akan banyak terobosan untuk bisa mengatasi pembiayaan MBG," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan.

"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda."Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," kata dia.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp 71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun," katanya.

Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Andriko Noto Susanto mengatakan anak-anak di provinsi itu sangat membutuhkan makanan bergizi gratis (MBG).

Pasalnya, kata dia, anak-anak di NTT masih banyak yang menderita stunting dan juga warga NTT masih banyak yang mengalami kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

"(MBG) Ini sangat dibutuhkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan makan bergizi bagi anak-anak setiap hari," kata Andriko saat meninjau hari pertama pelaksanaan MBG di Kota Kupang awal pekan ini, Senin (13/1).

"Yang ingin kita yakinkan adalah bahwa makan bergizi gratis ini dibutuhkan di NTT. NTT itu masih memiliki persoalan stunting yang cukup besar. NTT juga masih memiliki miskin dan miskin esktrim yang cukup besar," imbuhnya.

Menurut Andriko, pemberian makan bergizi gratis diharapkan mampu dilakukan dengan pola sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak sehingga dapat berjalan dengan baik untuk mengurangi masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT.

Dia menilai pemberian MBG juga bisa memberikan perputaran ekonomi dan dampak ekonomi yang baik bagi para petani dan peternak di NTT.

"Bahan baku untuk makan bergizi gratis ini diambil dari petani-petani lokal kita, seluruh menu dibeli dari petani dan peternak kita termasuk ikan, tahu dan sayuan, tidak ada yang diimpor," jelas Andriko.

Dia menyebut nilai ekonomi bagi warga lokal dari penyediaan makan bergizi gratis dalam satu tahun bisa lebih dari Rp8 triliun, yang mana itu lebih tinggi dari APBD NTT. Oleh karena itu, dia berharap program Makan Bergizi Gratis itu juga bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan di NTT.

"(Bahan makanan) Dibeli oleh Badan Gizi Nasional diberikan kepada anak-anak ini," kata Andriko.

Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 749. Dari 749 baru dua SPPG yang menyalurkan MBG bagi 19 sekolah dengan menyasar 6.378 murid sekolah.

Andriko menargetkan pada pertengahan 2025 ini seluruh SPPG di provinsi itu sudah bisa menyalurkan MBG bagi para siswa dan juga ibu hamil serta balita.

Menurut Tim Monitoring Badan Gizi Nasional untuk Indonesia Timur, Florencio Mario Vieira, standar untuk SPPG yang sudah bisa menyalurkan MBG sangat ketat. Selain harus sesuai standar BGN, setiap SPPG yang telah siap beroperasi juga akan divalidasi langsung oleh BGN. 

Hal itu agar menjaga kualitas gizi  makanan bagi para siswa, ibu hamil dan balita dalam program Makan Bergizi Gratis itu.

Oleh karena itu, lanjut Mario, BGN tidak akan mengejar kuantitas tetapi lebih mengedepankan kualitas agar makanan yang dihasilkan untuk dikonsumsi benar-benar berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)," katanya saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, apabila memang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa, maka zakat untuk MBG sebenarnya tidak masalah, tetapi harus terus didiskusikan terkait manajemennya karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat.

"Kalau untuk bangsa enggak masalah, tetapi manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan, sebab Baznas punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan, karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," ujar dia.

Menurutnya, zakat untuk MBG tidak cukup hanya sekadar gagasan lalu diimplementasikan tanpa melibatkan pembicaraan atau kajian yang komprehensif.

"Perlu dibicarakan, apakah ormas-ormas kita yang mempunyai kompetensi mampu mengelolanya dengan baik," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto memiliki capaian-capaian yang perlu diperhatikan, yakni menumbuhkan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, bergizi tinggi, dan lebih jauh lagi, saling berkaitan dengan program-program yang bersifat membangun kesehatan bangsa, juga pendidikan.

"Selain itu, menumbuhkan kedaulatan pangan, jadi harus ke hulu. Indonesia pernah berjaya dalam hal swasembada pangan, sekarang sudah saatnya program Makan Bergizi Gratis ini menumbuhkan kedaulatan tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui dana ZIS, sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan.

Selain nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan Program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Seorang jurnalis wanita di Lombok Timur, Baiq Silawati dihalangi saat meliput dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia dipaksa menghapus rekaman video yang diambil.

Kejadian itu dialami reporter Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang TV tersebut, Selasa (14/1/2025). Ia meliput dapur MBG tersebut karena tugas dari kantornya.

"Saya kan kemarin liputan ditugaskan kantor untuk datang. Nah, ketika di lokasi itu saya disambut baik oleh petugas dapurnya dan mempersilakan saya untuk mengambil gambar," jelas Sila, sapaannya, dilansir detikBali, Rabu (15/01/2025).

Ia pun mengambil suasana di dapur namun tak lama dia didatangi Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam. Pria itu lalu meminta agar rekaman video yang sudah diambil Sila dihapus saat itu juga.

"Saya diajak ke dalam ruangannya (Ketua PPMBG). Di sana ada staf perempuan yang lain juga. Nah, di dalam ruangan tersebut saya disuruh untuk menghapus rekaman video," ungkap Sila.

Dia mengaku sudah memperkenalkan diri sebagai jurnalis Selaparang TV. Namun Agamawan bersikukuh agar video yang diambil Sila itu dihapus. Namun Sila berupaya mempertahankan hasil liputannya tersebut. Tapi ketua Panitia itu malah mengambil kamera Sila.

"Namun, yang bersangkutan tetap mengambil kamera saya. Saya sempat ambil lagi, tapi dia rebut lagi hingga kemudian menghapus rekaman video saya," ceritanya.

Ia mengaku baru pertama kali mengalami insiden tersebut selama bertugas sebagai jurnalis. Dia pun merasa syok. Namun, ia bersyukur tidak mengalami kekerasan fisik maupun verbal dalam insiden tersebut.

Terpisah, Ketua PPMBG Lombok Timur Agamawan Salam mengakui penghapusan video tersebut. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena saat itu kondisi dapur MBG tengah berantakan. Selain itu, para pekerja di dapur juga belum memakai alat pelindung diri (APD).

"Ya memang benar saya meminta menghapus video rekaman di dapur, karena kondisinya masih belum rapi dan karyawan juga masih belum memakai APD lengkap, karena Mbak Sila-nya nggak mau, jadi saya hapus sendiri. Itu saya sampaikan dengan cara baik-baik ya, tanpa ada kekerasan," beber pria yang akrab disapa Wawan tersebut.

Dia mengaku khilaf dan meminta maaf kepada Sila, Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV dan para jurnalis di Lombok Timur.

"Saya meminta maaf kepada Baiq Silawati, Pemred, dan teman-teman jurnalis, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi," tandasnya.

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

JAKARTA, investor.id – Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menegaskan komitmennya dengan menyerahkan bantuan berupa 15.000 susu kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo di Jawa Tengah.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy serta Bendahara Umum GKSI, Febryanto. Acara berlangsung di Dukuh Kelipan, RT 01 RW 07 Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Kepala Badan Gizi Nasional memberikan apresiasinya terhadap langkah konkret yang dilakukan oleh GKSI. “Kebutuhan gizi pada program Makan Bergizi Gratis ini harus terus berjalan dan terkontrol dengan baik. Terutama, ketersediaan susu,” kata Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bendahara Umum GKSI, Febryanto mengatakan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan GKSI terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat.

“Dengan adanya bantuan 15.000 susu kepada salah satu SPPG (Khusus Wong Solo) pada hari ini merupakan bentuk komitmen GKSI mendukung program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan malnutrisi yang masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa angka stunting dan kekurangan gizi di beberapa wilayah masih memprihatinkan, terutama di kalangan anak-anak.

Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya memastikan bahwa kebutuhan gizi dasar dapat terpenuhi secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Sebab itu, akses terhadap makanan bergizi menjadi sangat krusial. Program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan bangsa yang sehat dan produktif.

Bantuan susu dari GKSI diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya ini, mengingat susu adalah sumber protein dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Setelah kegiatan di SPPG Khusus Wong Solo, program ini dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa sekolah, yaitu SDN 1 Gagaksipat, SDN 1 Donohudan, SDN 3 Donohudan, dan SMAN 1 Ngemplak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pendidikan.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu lokasi strategis untuk memastikan keberhasilan program, mengingat anak-anak usia sekolah merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

Melalui kunjungan ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat melihat langsung efektivitas program serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

GKSI berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut serta mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PONTIANAK, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tetap dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Petugas-petugas BGN sudah ada di Kalbar.

“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota hanya memantau dan membantu untuk kelancaran program,” kata Harisson kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Harisson menerangkan, ke depan, ketika program MBG sudah ditentukan lokasinya dan sudah mendapatkan persetujuan BGN, maka program tersebut tidak boleh disetop dan akan terus dilanjutkan.

“Yang menentukan pasti atau tidaknya dan di lokasi mana saja itu Badan Gizi Nasional,” ucap Harisson.

Harisson menjelaskan, setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur akan melayani sekitar 3.000-3.500 pelajar dari TK sampai SMA.

“TK sampai SMA ini dipilih yang terdekat dari lokasi mitra SPPG. Radiusnya maksimal 6 km dari dapur,” ungkap Harisson.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis di Kalbar rencananya dimulai pada 20 Januari 2025 mendatang.

Pemprov Kalbar telah melihat salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pontianak, Kalbar.

Harisson menjelaskan, dalam peninjauan tersebut, yang diperhatikan adalah kelengkapan dapur.

“Alat masak yang dipersyaratkan harus dari bahan stainless steel, termasuk tempat wadah makanan 5 sekat food tray atau ompreng yang juga harus dari bahan stainless steel,” ungkap Harisson.

Selain itu, Harisson juga melihat mobil distribusi yang disiapkan.

Antara lain, dipersyaratkan dalam mobil box tersebut suhunya harus suhu kamar, ada rak sesuai ukuran food tray, dan harus tertutup rapat.

“Ini untuk memastikan makanan yang tersaji ke pelajar akan tetap steril dan tidak terkontaminasi bakteri,” jelas Harisson.

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyebut sifat gotong royong masyarakat Indonesia jadi alasannya mengusulkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan mengutip Antara, Rabu (15/1).

Sultan berpendapat wacana itu akan menstimulus agar masyarakat umum turut terlibat dalam program ini.

"Di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG),"

Selain itu, ia juga berpandangan wacana ini juga dapat membantu meringankan pemerintah mencukupi besaran anggaran program tersebut. Sultan mengatakan pemerintah di bawah Prabowo-Gibran pasti ingin memaksimalkan program unggulan.

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujarnya.

Ia juga berharap parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal dalam mendukung susksesnya pelaksanaan program MBG ini.

"Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas," ucap dia.

Usulan ini tengah ramai dan menuai pro kontra belakangan. Salah satunya dari MUI yang menilai wacana itu harus dikaji lebih mendalam lagi.

Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Hal serupa juga disampaikan Ketua Baznas Noor Achmad, ia menjelaskan secara syariah sudah cukup jelas bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan Asnaf (penerima).