Makassar -

Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengakibatkan permukiman di sejumlah wilayah terendam banjir. Kondisi itu turut membuat Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel hingga rumah sakit ikut terdampak bencana hidrometeorologi tersebut.

Data Tim Kaji Cepat BPBD Makassar hingga pukul 20.00 Wita pada Minggu (15/12/2024), tercatat 11 kecamatan terdampak banjir. Kecamatan yang dimaksud, yakni Makassar, Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Wajo, Ujung Pandang, Mamajang, Rappocini, Panakkukang, Ujung Tanah, dan Tallo.

Dari 11 wilayah tersebut, hanya 5 kecamatan di antaranya yang membuat warga terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Sebanyak 528 warga atau 159 kepala keluarga (KK) diungsikan ke masjid, kampus, hingga gereja.

Warga dari Kecamatan Makassar termasuk wilayah yang paling terdampak. Sebanyak 222 warga terpaksa diungsikan ke Universitas Terbuka, Jalan Monginsidi Baru, Kelurahan Maricaya Baru.

Di Kecamatan Manggala, tercatat 110 korban banjir dievakuasi di dua titik. Rinciannya, 65 orang diungsikan di Masjid Jabal Nur dan 45 orang lainnya dievakuasi ke Masjid Makkah Al Mukarramah.

Sementara di Kecamatan Wajo ada 103 warga diungsikan ke Masjid Nurul Islam, Kelurahan Pattunuang. BPBD Makassar juga mencatat 35 korban banjir dievakuasi ke Masjid Al Qudus, Kelurahan Mandala.

Di Kecamatan Panakkukang, korban banjir dievakuasi di dua titik. Sebanyak 50 orang diungsikan di Masjid Nurul Hikmah, sedangkan 8 jiwa lainnya dievakuasi di Gereja Toraja Masale.

"Evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan perahu polyethylene. BPBD Makassar juga melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian," kata Kepala BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin dalam keterangannya.

Rumah hingga Toko Terendam Banjir

Foto: Banjir di Jalan Veteran Inspeksi Kanal Kota Makassar. (dok. BPBD Makassar)

BPBD Makassar belum mengakumulasikan total rumah yang terdampak banjir di 11 kecamatan. Namun ada 70 rumah di Jalan Veteran Inspeksi Kanal, Kecamatan Makassar, sempat terendam banjir pada pukul 10.20 Wita, Minggu (15/12).

Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Banjir di ruas jalan membuat akses terhambat meski jalanan masih dilalui kendaraan roda dua.

"Jumlah bangunan terdampak 70 rumah semi permanen. Jumlah masyarakat terdampak 100 KK dan 410 warga," ungkap Hendra.

Sejumlah ruko atau rumah toko di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wajo, juga memilih tutup akibat banjir sejak pagi. Ketinggian air di lokasi setinggi lutut orang dewasa.

"Dari pagi jam 7 sudah masuk itu air di rumah, ini surut mi," kata salah satu pemilik toko di Jalan Sulawesi, Aheng (73) saat ditemui wartawan di lokasi.

Aheng mengaku rukonya sudah tiga kali kebanjiran dalam bulan ini. Namun dia menyebut banjir yang terjadi kemarin, merupakan yang terparah.

"Empat hari lalu juga masuk tapi tidak setinggi ini, ini banjir yang paling parah satu bulan terakhir ini," sambung Aheng.

Banjir juga sempat memicu kemacetan hingga sejumlah kendaraan mogok karena pengendara nekat menerobos genangan air. Situasi itu terjadi di Jalan AP Pettarani Makassar pada pukul 17.00 Wita, Minggu (15/12).

"(Macet terjadi) Sejak hujan tadi, kalau tidak salah pukul 12 (siang) mulai terjadi ketinggian air di Jalan AP Pettarani. Yang paling tinggi di daerah kantor Pos dan jalan depan UNM," kata Wakasat Lantas Polrestabes Makassar AKP Mahrus.

Di lokasi itu, sejumlah pengendara terpaksa mengamankan motornya di bawah tol layang karena mogok. Aparat kepolisian mengingatkan pengendara agar mencari jalur alternatif setiap banjir menerjang ruas jalan nasional itu.

"Kami mengimbau saja kepada pengguna jalan untuk menghindari dulu ketika musim berhujan daerah (Jalan AP) Pettarani," tutur Mahrus.

Pasien RSI Faisal Makassar Dievakuasi

Banjir mengakibatkan sejumlah pasien intensive care unit (ICU) Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal Makassar dievakuasi. Banjir yang menerjang kawasan RS tersebut mulai terjadi sejak pukul 13.45 Wita, kemarin.

"Jadi, untuk sekarang tindak lanjut yang dilakukan rumah sakit adalah kita mengevakuasi pasien yang terdampak," ujar Manager on Duty RS Islam Faisal, dr Farida kepada detikSulsel, Minggu (15/11).

Farida tidak merinci jumlah pasien yang dievakuasi. Dia menegaskan pasien terdampak hanya dievakuasi di ruangan lain di RSI Faisal Makassar yang tidak terkena banjir.

"Intinya siapa yang butuh untuk dievakuasi, kami evakuasi internal dalam rumah sakit. Kami berkeliling sudah dari tadi pagi supaya pasien bisa terevakuasi dengan baik," paparnya.

Dia memastikan layanan RSI Faisal Makassar tetap berjalan meski sejumlah area terdampak banjir. Farida mengaku personel sudah berbagi tugas agar layanan perawatan tidak berhenti.

"Kami membagi perawat, petugas medis, semuanya, supaya pelayanan kepada pasien tetap jalan," tegas Farida.

Sedikitnya 26 pasien di rumah sakit tersebut dievakuasi ke beberapa rumah sakit lain yang tidak terdampak banjir sementara pasien lainnya dipindahkan ke ruangan yang masih aman dari genangan air. (Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda/nym)

Banjir di Halaman Rujab Gubernur Sulsel

Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengungkap hujan seharian di Makassar membuat halaman Rujab Gubernur Sulsel terkena banjir. Namun banjir tidak sampai masuk ke dalam gedung atau ruangan.

"Banjir di halaman samping rujab. Di kebun dan lapangan futsal. Rumah aman damai karena tinggi posisinya, sehingga air tidak masuk rujab," kata Zudan kepada detikSulsel, Minggu (15/12).

Zudan sempat berkeliling di area Rujab Gubernur Sulsel yang tergenang air. Dia mengungkap banjir diduga dipicu drainase di luar rujab yang meluap.

"Kayaknya karena hujan yang sangat deras dan saluran pembuangan di jalan penuh. (Tetapi) Airnya sudah surut sendiri," ungkap Zudan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengungkap banjir cuma merendam lapangan futsal, lapangan tenis, hingga Taman Ininnawa yang berada di area Rujab Gubernur Sulsel. Banjir masuk ke kawasan itu karena fungsi drainase yang tidak bekerja maksimal.

"Jadi rendaman air merupakan akibat dari kurang berfungsinya drainase bagian luar pada satu sisi. Pada satu sisi di halaman, utamanya sayap selatan rujab itu permukaan tanahnya lebih rendah daripada permukaan jalan," tutur Darmawan.

Darmawan telah meninjau kawasan Rujab Gubernur Sulsel yang terdampak banjir. Pihaknya berencana memasang pompa sebagai solusi jangka pendek mengatasi banjir di lokasi itu ketika hujan deras melanda.

"Sekarang kita memikirkan pompa dan jangka panjang itu kita akan membuat bak kontrol terutama yg berada di saluran pembuang," jelasnya.

(sar/hsr)

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memindahkan warga kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat, ke rumah susun (Rusun). Pemindahan ini rencananya dilakukan pekan depan.

Maruarar menyebut pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya untuk merelokasi masyarakat Bandung yang tinggal di kolong tol dan kolong jembatan, sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah.

“Minggu depan, tanggal 18 Desember, kami akan datang ke Bandung untuk melakukan hal yang sama seperti di Jakarta (memindahkan warga kolong jembatan ke rusun),” kata Maruarar Sirait dalam acara HUT KPR BTN di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

Namun, Maruarar belum merinci lokasi relokasi atau hunian baru yang akan disediakan bagi sejumlah warga di Kota Bandung yang saat ini masih tinggal di sekitar kolong jembatan.

“Kami sudah menyiapkan sekitar 106 unit. Mohon doa, semoga di Kota Bandung tidak ada lagi warga yang tinggal di bawah jembatan atau tol, sehingga mereka dapat memperoleh hunian yang layak,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah merelokasi 232 KK di Jakarta yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun.

Relokasi tersebut terdiri dari atas 92 KK yang berada di kolong jembatan Tomang, 139 KK yang berada di Kolong Tol JL Inspeksi Kanal Barat, dan 1 KK yang berlokasi di kolong jembatan fly over Basuki Rahmat.

Adapun rusun yang disiapkan di Jakarta Pusat untuk merelokasi masyarakat dari kolong jembatan itu berada di Rusun KS Tubun untuk 20 KK, rusun Jatirawasari untuk 9 KK, rusun Karang Anyar 9 KK, rusun Tongkoi 43 KK, dan rusun Cibesel 11 KK.

Sedangkan rusun yang disiapkan untuk merelokasi warga di Jakarta Barat terdiri dari, rusun Rawa Buaya diberikan 44 KK, rusun Daan Mogot Blok diberikan 20 unit, rusun Daan Mogot Tower diberikan 4 KK, rusun Tegal Alur diberikan 26 KK, rusun PIK I Pulogadung diberikan 45 KK.

Kemudian 1 KK yang yang sebelumnya berada di kolong Fly Over Basuki Rahmat akan dipindahkan juga ke rusun Jatinegara Barat mulai Sabtu pekan ini.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam 46 hari pemerintahan Prabowo Subianto telah berhasil mendorong penyaluran pembiayaan hampir 30 ribu unit rumah melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan, BTN. "Akan saya sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar, dikutip Minggu (15/12/2024).

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar Smengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. BTN menguasai market share KPR  masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. 

“Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. Artinya, ada harapan bagi pedagang bakso, sayur, dan pegawai minimarket bisa mendapatkan rumah karena pembiayaan BTN. 

Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. Ini adalah langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal. 

Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. 

Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

“Di Serang, ada pengembang muda bernama Wawan bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus. Kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” pungkas Maruarar.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pemerintah dinilai perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama program Tiga Juta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai tak cukup jika mengandalkan keuangan dari sektor publik dan pemerintah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai, program tiga juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, ia juga menilai perlu pemerintah melibatkan pelaku bisnis internasional.

Hal itu ia ungkap usai menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Jumat (13/12/2024) kemarin.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

Bank Dunia sendiri, tutur Carolyn, menyediakan layanan permodalan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengkonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui, pertemuan dengan delegasi Bank Dunia itu merupakan upaya penjajakan kerja sama lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup biayai pembangunan tiga juta rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," katanya.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, pihaknya tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, ia menilai perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menilai kepemilikan rumah memiliki efek domino yang positif ke berbagai sektor. Karenanya, ia mengaku diminta untuk membangun skema yang melibatkan kontraktor kecil di desa.

"Selain itu Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," tutupnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu mengatakan Kredit pemilikan rumah (KPR) sudah ada sejak tahun 1976 di Indonesia. Selama itu, BTN sudah merealisasikan KPR sebanyak 5,4 juta unit.

Ia menceritakan cikal bakal KPR di Indonesia diberikan mandat oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana. Lalu, proyek pertama diresmikan 10 Desember 1976, sehingga menjadi HUT KPR BTN.

Proyek tersebut terdiri dari 17 rumah, 9 di Semarang dan 8 di Surabaya. Total nilai KPR saat itu sebesar Rp 38 juta.

"Realisasikan KPR yang telah terjadi, pertama sejak KPR diluncurkan sudah 5,4 juta unit rumah yang kita salurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Nixon dalam puncak perayaan HUT KPR BTN ke-48 tahun di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Kemudian, sejak program 1 juta rumah, BTN sudah menyalurkan hampir 2 juta unit rumah. Maka, setiap 5 tahun BTN menyalurkan satu juta unit rumah.

Nixon pun berterima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) karena dukungannya telah mempercepat penyaluran KPR dalam waktu hampir dua bulan.

"Sejak pemerintahan baru atau 20 oktober sampai tanggal 5 desember kemarin datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29 ribu unit rumah," katanya.

Namun, masih ada sisa 44 ribu rumah yang belum bisa dicairkan dananya. Sebab, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah habis.

Sementara itu, Ara mengungkapkan sudah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Dari angka tersebut sekitar 28 ribu unit tersalurkan dari BTN.

"BTN menguasai dan berperan untuk marketshare KPR terutama bagi rakyat kecil di Indonesia sebanyak 40 persen. Saya doakan tahun depan Pak Erick kalau bisa 60 persen bagaimana harus ada progres ya paling nggak 50 persen," katanya.

Kemudian, ia menyebutkan BTN menyalurkan KPR kepada masyarakat pekerja informal sebesar 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Menurutnya, masih ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket untuk mempunyai rumah.

Selain itu, Ara menilai penyaluran besar KPR untuk milenial yang cukup besar merupakan langkah baru pemerintah hadir untuk anak muda.

Sebagai informasi, kegiatan penutupan ini turut dihadiri juga oleh Menteri BUMN Erick Thohir. BTN mengadakan BTN Property Expo serentak di 8 kota besar Indonesia untuk merayakan 48 tahun KPR BTN. Pameran itu menghadirkan pengembang-pengembang sekaligus menawarkan promo dan hadiah KPR.

(dhw/das)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia (World Bank) pada hari Jumat (13/12). Dalam pertemuan tersebut dibahas Adukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Terkait pembiayaan tersebut, Maruarar menyebutkan bahwa anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN melalui pinjaman maupun skema investasi pengusaha.

"Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk.

Untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, lanjut dia, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan baik sektor publik, privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tandasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) belum lama ini bertemu dengan delegasi World Bank. Pertemuan ini bermaksud untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ara mengatakan Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis untuk program tersebut.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," katanya.

Kemudian, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menyebutkan pentingnya masyarakat memiliki rumah. Hal ini lantaran industri perumahan memiliki efek positif ke berbagai sektor lainnya.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ucap Fahri.

Di sisi lain, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyinggung soal pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Pihak tersebut merupakan stakeholder baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga 3 Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tuturnya.

Carolyn menjelaskan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan berupa pinjaman atau permodalan. Selain itu, juga ada kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pengembang properti Madana Land Jakarta bekerja sama dengan PT United Tractors Tbk (UT) akan membangun perumahan karyawan UT di Cikarang. Kerja sama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

MoU sebagai penanda awal dimulainya kerja sama antara Madana Land dan UT itu ditandatangani oleh CEO Madana Land Teja Galih Pradipta, Direktur PT United Tractors Tbk. Edhie Sarwono, dan Ketua koperasi karyawan UT Kanitra, Lidya Fortuna.

Galih menyatakan penandatanganan kerja sama dengan UT merupakan langkah strategis pengembang dalam membantu mewujudkan kesejahteraan karyawan UT. Kerja sama tersebut menjadi solusi UT untuk menyejahterakan karyawannya.

"Menyejahterakan karyawan bukan hanya tentang uang. Kuncinya UT harus memikirkan bagaimana karyawan dapat memiliki rumah dengan mudah, cepat dan tepat sebagai hunian untuk keluarga karyawan UT," kata Galih dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Penandatangan perjanjian kerja sama di salah satu restoran di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Marketing Director Madana Land Aldrin Yani dan CEO Main Property Oki Librata Suratman, dan Marketing Director Main Property Reinaldo Julian selaku pelaksana pemasaran proyek perumahan karyawan UT.

Galih mengatakan nanti setiap karyawan UT dapat mengajukan kepemilikan rumah yang dibangun Madana Land lewat koperasi karyawan UT Kanitra.

Di samping itu, tujuan utama MoU adalah untuk menyamakan visi stakeholder, saling memberi value dan benefit kedua belah pihak, serta berupaya membangun ekosistem yang berkesinambungan. Lalu, pelaksanaan MoU ini turut ditujukan agar mencapai akselerasi pemasaran sekaligus branding produk-produk hunian yang telah dirilis Madana Land.

Selanjutnya, Galih mengungkapkan Madana Land sudah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Cikarang, Bekasi untuk perumahan karyawan UT beserta beragam fasilitas pendukungnya. Lahan tersebut bisa segera dibangun awal 2025.

Di sisi lain, Aldrin menyatakan saat ini Madana Land sedang mempersiapkan lahan seluas 40 hektare itu. Selain residensial, kawasan tersebut akan dibangun berbagai sarana penunjang seperti area komersial, rumah sakit, hotel, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

"Sinergi antara Madana Land dan UT menunjukkan komitmen Madana Land dalam menciptakan solusi perumahan untuk karyawan UT. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, koperasi, dan karyawan dalam mencapai kesejahteraan bersama," ujarnya.

"Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, mengingat lebih dari 9,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kerja sama ini memberikan angin segar terhadap jaminan nasib karyawan di kemudian hari. Madana Land terus berinovasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri," tambah Aldrin.

Lebih lanjut, Aldrin menjelaskan proyek Madana Land ini memberikan ekosistem lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan fasilitas utama. Salah satunya rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap yang dirancang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Rumah sakit ini tidak hanya melayani penghuni Madana Land tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.

Kemudian, akan dibangun sekolah terpadu dengan kapasitas besar yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini dirancang agar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang modern, mendukung pengembangan potensi siswa, serta memastikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi penerus.

Untuk mendukung kebutuhan transportasi penghuni dan masyarakat sekitar, Madana Land membangun SPBU modern. Selain bahan bakar, SPBU itu akan menyediakan fasilitas pendukung seperti minimarket dan layanan kendaraan.

"Menariknya kawasan ini akan mempunyai ikon baru di Cikarang, yakni berupa masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil, sedangkan masterplan-nya digarap oleh Urbane Indonesia, biro arsitek di Bandung yang portofolio karya-karya arsitekturnya tak perlu diragukan," imbuhnya.

Kawasan yang dibangun Madana Land meliputi rumah tapak, cluster dan pengembangan mixed-use. Spesifikasi rumah meliputi tipe 42/60m2, 48/60m2, dan 60/66m2 dengan harga mulai Rp 400 jutaan. Beberapa bank yang akan mendukung pembiayaan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) adalah BRI, BSI dan BTN.

"Kami pun tetap menggandeng agen pemasaran, Main Property yang selama ini telah menjalin kerja sama pemasaran produk-produk properti lainnya dari Madana Land," tutur Aldrin.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pengembang properti Madana Land Jakarta bekerja sama dengan PT United Tractors Tbk (UT) akan membangun perumahan karyawan UT di Cikarang. Kerja sama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

MoU sebagai penanda awal dimulainya kerja sama antara Madana Land dan UT itu ditandatangani oleh CEO Madana Land Teja Galih Pradipta, Direktur PT United Tractors Tbk. Edhie Sarwono, dan Ketua koperasi karyawan UT Kanitra, Lidya Fortuna.

Galih menyatakan penandatanganan kerja sama dengan UT merupakan langkah strategis pengembang dalam membantu mewujudkan kesejahteraan karyawan UT. Kerja sama tersebut menjadi solusi UT untuk menyejahterakan karyawannya.

"Menyejahterakan karyawan bukan hanya tentang uang. Kuncinya UT harus memikirkan bagaimana karyawan dapat memiliki rumah dengan mudah, cepat dan tepat sebagai hunian untuk keluarga karyawan UT," kata Galih dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Penandatangan perjanjian kerja sama di salah satu restoran di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Marketing Director Madana Land Aldrin Yani dan CEO Main Property Oki Librata Suratman, dan Marketing Director Main Property Reinaldo Julian selaku pelaksana pemasaran proyek perumahan karyawan UT.

Galih mengatakan nanti setiap karyawan UT dapat mengajukan kepemilikan rumah yang dibangun Madana Land lewat koperasi karyawan UT Kanitra.

Di samping itu, tujuan utama MoU adalah untuk menyamakan visi stakeholder, saling memberi value dan benefit kedua belah pihak, serta berupaya membangun ekosistem yang berkesinambungan. Lalu, pelaksanaan MoU ini turut ditujukan agar mencapai akselerasi pemasaran sekaligus branding produk-produk hunian yang telah dirilis Madana Land.

Selanjutnya, Galih mengungkapkan Madana Land sudah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Cikarang, Bekasi untuk perumahan karyawan UT beserta beragam fasilitas pendukungnya. Lahan tersebut bisa segera dibangun awal 2025.

Di sisi lain, Aldrin menyatakan saat ini Madana Land sedang mempersiapkan lahan seluas 40 hektare itu. Selain residensial, kawasan tersebut akan dibangun berbagai sarana penunjang seperti area komersial, rumah sakit, hotel, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

"Sinergi antara Madana Land dan UT menunjukkan komitmen Madana Land dalam menciptakan solusi perumahan untuk karyawan UT. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, koperasi, dan karyawan dalam mencapai kesejahteraan bersama," ujarnya.

"Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, mengingat lebih dari 9,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kerja sama ini memberikan angin segar terhadap jaminan nasib karyawan di kemudian hari. Madana Land terus berinovasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri," tambah Aldrin.

Lebih lanjut, Aldrin menjelaskan proyek Madana Land ini memberikan ekosistem lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan fasilitas utama. Salah satunya rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap yang dirancang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Rumah sakit ini tidak hanya melayani penghuni Madana Land tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.

Kemudian, akan dibangun sekolah terpadu dengan kapasitas besar yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini dirancang agar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang modern, mendukung pengembangan potensi siswa, serta memastikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi penerus.

Untuk mendukung kebutuhan transportasi penghuni dan masyarakat sekitar, Madana Land membangun SPBU modern. Selain bahan bakar, SPBU itu akan menyediakan fasilitas pendukung seperti minimarket dan layanan kendaraan.

"Menariknya kawasan ini akan mempunyai ikon baru di Cikarang, yakni berupa masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil, sedangkan masterplan-nya digarap oleh Urbane Indonesia, biro arsitek di Bandung yang portofolio karya-karya arsitekturnya tak perlu diragukan," imbuhnya.

Kawasan yang dibangun Madana Land meliputi rumah tapak, cluster dan pengembangan mixed-use. Spesifikasi rumah meliputi tipe 42/60m2, 48/60m2, dan 60/66m2 dengan harga mulai Rp 400 jutaan. Beberapa bank yang akan mendukung pembiayaan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) adalah BRI, BSI dan BTN.

"Kami pun tetap menggandeng agen pemasaran, Main Property yang selama ini telah menjalin kerja sama pemasaran produk-produk properti lainnya dari Madana Land," tutur Aldrin.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan APBN tidak akan mampu untuk mendukung program 3 juta rumah program Prabowo-Gibran.

Hal itu berdasarkan anggaran Kementerian PKP Tahun 2025 sebesar Rp5,2 triliun yang hanya mampu membangun 257.000 unit rumah.

Maruarar menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak, baik sektor swasta dalam negeri dan asing, hingga perusahaan negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah" ujar pria yang disapa Ara dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja tetapi juga kementerian strategis. Sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Ara

Untuk itu, Kementerian PKP tengah menjajaki peluang kerja sama dengan World Bank untuk mendukung kesuksesan program 3 juta rumah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Menurut dia, bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan selain pinjaman atau permodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya" ujar Carolyn.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi World Bank pada hari Jumat (13/12). Agenda tersebut membahas dukungan pinjaman dana dan pembiayaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Maruarar menilai anggaran dari APBN untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun tidak akan cukup untuk membiayai program 3 juta rumah. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain di luar APBN seperti pinjaman ataupun skema investasi pengusaha.

"Kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut. Berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu unit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan yaitu berupa pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama World Bank dengan Kementerian PKP ini juga mencakup kerja-kerja analitis dalam upaya menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Carolyn.

Menurut dia, realisasi program 3 juta rumah memang sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata dia.

(Febrina Ratna)

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)