Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.(*)

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jumlah siswa di Kota Bogor, Jawa Barat yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah.

Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 171 siswa mengalami keracunan, sebelumnya tercatat jumlah korban diduga keracunan 36 orang.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno seperti dikutip Detik, Kamis (8/5).

Dinas Kesehatan Kota Bogor, menurut Retno, juga telah berkoordinasi dengan sekolah jika terdapat penambahan kasus lagi. Dinkes Kota Bogor juga berkoordinasi dengan RS apabila ada laporan penambahan kasus.

"Dengan rincian 22 orang menjalani rawat inap, 29 orang menjalani rawat jalan, dan 120 orang mengalami keluhan ringan," tuturnya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor.

Menurut Retno, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Dinas Kesehatan menguji sampel sisa makanan hingga tempat makanan yang digunakan para pelajar.

"Saya menugaskan Kadinkes untuk melihat sample dari bahan bahan bakunya, kemudian juga sample sisa makanan dan juga muntahan. Tetapi juga kita kadang kadang harus juga memperhatikan kebersihan dari omprengnya (tempat makanan)," kata Dedie, Rabu (7/5).

Dedie mengatakan, peristiwa tersebut sudah termasuk kejadian luar biasa (KLB).

"Yang pasti kami merasa prihatin dengan kejadian KLB, kejadian luar biasa. Keracunan yang menimpa anak anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melontarkan usul agar restoran atau lapangan futsal yang tak laku diubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi enggak usah enggak usah bangun semuanya baru seperti ini tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujar Dadan usai peresmian operasional dapur MBG di Sleman, DIY bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimmin Iskandar alias Cak Imin, Kamis (8/5).

Kata Dadan, usulnya ini bukan hal baru. Dia mengklaim sudah banyak orang yang merelakan rumahnya di Jakarta dijadikan dapur MBG ketimbang nganggur tak terpakai.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal tetapi main mini soccer ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," ucapnya.

Usul Dadan ini berkaitan dengan upaya pemerintah yang mendorong lebih banyak lagi BUMDes atau masyarakat berpartisipasi mendirikan dapur MBG.

"Dan di Sleman ini dalam hitungan kami harus ada 111 ya, jadi kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen. Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," ucapnya.

Ia menjelaskan, program MBG gagasan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dadan bilang, pembangunan satu unit SPPG lebih dari sekadar menyiapkan makanan sehat, tapi juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Setiap dapur MBG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari juru masak, tenaga pengemasan, hingga distribusi makanan.

Dapur MBG juga sangat memungkinkan mempekerjakan ibu-ibu kader Posyandu mendistribusikan pangan sehat untuk ibu hamil atau balita di rumah. Tentunya dengan besaran honor yang layak.

"Jadi ini sudah menampung lapangan kerja bagi ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak bisa bekerja di mana-mana, bisa bekerja membantu di sini untuk memasak untuk memberikan manfaat," imbuh Dadan.

Siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Data terbaru, dilaporkan ada 171 siswa mengalami keracunan.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan resminya, Kamis (8/5/2025).

Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan sekolah jika terdapat penambahan kasus lagi. Dinkes Kota Bogor juga berkoordinasi dengan RS apabila ada laporan penambahan kasus.

"Dengan rincian 22 orang menjalani rawat inap, 29 orang menjalani rawat jalan, dan 120 orang mengalami keluhan ringan," tuturnya.

Sejauh ini data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor. Dinkes Kota Bogor tengah menginvestigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi ke masyarakat.

"Berdasarkan hal di atas Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan rencana tindak lanjut di antaranya pemantauan kasus keracunan sampai kasus tidak ditemukan kembali, melakukan pengobatan dan rujukan ke RS sesuai indikasi, pemeriksaan sampel muntahan dari rawat inap di rumah sakit dan pengambilan sampel dari dapur MBG," bebernya.

Menu MBG Diuji

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal. Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Dinas Kesehatan menguji sampel sisa makanan hingga tempat makanan yang digunakan para pelajar.

"Saya menugaskan Kadinkes untuk melihat sample dari bahan bahan bakunya, kemudian juga sample sisa makanan dan juga muntahan. Tetapi juga kita kadang kadang harus juga memperhatikan kebersihan dari omprengnya (tempat makanan)," kata Dedie, Rabu (7/5).

Dedie turut prihatin atas peristiwa tersebut. Dia mengatakan, peristiwa tersebut sudah termasuk kejadian luar biasa (KLB).

"Yang pasti kami merasa prihatin dengan kejadian KLB, kejadian luar biasa. Keracunan yang menimpa anak anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujarnya.

Lihat juga Video: Ratusan Siswa Keracunan Setelah Menyantap MBG di Sumsel, 8 Masih Dirawat

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menginventarisir aset yang bisa digunakan sebagai dapur umum bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya merata sampai ke daerah-daerah.

"Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota agar menginventarisir aset-aset yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Kamis.

Upaya tersebut demi memastikan dapur-dapur penyedia makan bergizi gratis itu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur untuk bisa memproduksi makan bergizi gratis bagi anak-anak.

"Telah kita inventarisir aset-aset pemerintah kabupaten yang gampang diakses untuk pinjam pakai dapur MBG dengan kapasitas 350 daya tampung," kata dia.

Program MBG dari Presiden Prabowo Subianto juga bertujuan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Mian meyakinkan saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penerapan MBG tidak berfokus di kota saja.

"Saya kemarin juga monitor di Komisi IX dari dapil Bengkulu terus mengusulkan agar pelaksanaannya jangan difokuskan di Kota Bengkulu saja, tetapi sampai ke wilayah kabupaten, bisa sampai ke Curup Padang Ulak Tanding, Napal Putih Bengkulu Utara dan daerah lain," kata dia.

Pada Kamis 8 Mei 2025, Program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia melalui makan bergizi gratis (MBG) kembali digelar di SDN 75 Kota Bengkulu.

Pelaksanaan di SDN 75 Kota Bengkulu dengan memberikan MBG kepada 800 siswa. Mian sangat mendukung program strategis untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia ini.

"Kita pantau pelaksanaannya untuk memastikan kualitasnya, mulai dari sayurannya, buahnya, hingga kondisi sanitasinya," kata Mian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia usul agar restoran nganggur dan lapangan futsal diubah menjadi SPPG.

Hal itu disampaikan Dadan dalam sambutannya saat meresmikan SPPG Tridadi, Sleman. Dia awalnya menceritakan bahwa di Sleman saja jumlah SPPG belum menyentuh angka 50 persen dari total kebutuhan.

"Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen. Jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," kata Dadan di SPPG Tridadi, Kamis (8/5/2025).

Dia mengatakan, daripada membangun SPPG dari nol, lebih baik memanfaatkan bangunan yang ada.

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi nggak usah, nggak usah bangun semuanya baru seperti ini, tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujarnya.

Dia bilang, SPPG bisa juga menggunakan rumah yang tidak terpakai seperti yang dia lakukan di Jakarta.

"Atau rumah yang tidak digunakan. Banyak, banyak orang yang punya rumah tinggalnya di Jakarta dijadikan satuan pelayanan," imbuhnya.

Usul lainnya yakni menggunakan lapangan futsal yang sudah banyak ditinggalkan.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal, tetapi main mini soccer, ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," jelasnya.

Dadan bilang, secara keseluruhan, BGN masih membutuhkan kurang lebih 28.800 SPPG lagi. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan kemitraan dengan berbagai pihak.

"Masih banyak, kita baru sekarang ini kan 1.286, masih akan butuh kurang lebih 28.800 yang masih harus dibangun. Nanti Badan Gizi akan membangun 1.554 sehingga 28.000 itu kita harapkan kemitraan dari berbagai pihak," pungkasnya.

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis