Medan (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali ini menyasar di Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai, Langkat Selasa, 15 April 2025. Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus stunting dan meningkatkan asupan gizi masyarakat.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi, Sekretaris Camat Sei Bingai Rukun Sinuraya, dan Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma Badan Gizi Nasional Kolonel Cba R. Wira Manggala.

Anggota Komisi IX DPR RI, Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kolaborasi untuk mensosiliasikan progam Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara.

“Program MBG ini akan menyasar pada bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara,” ucap Delia Pratiwi.

Dalam kesempatannya, Delia Pratiwi menegaskan bahwa hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

“Dengan begitu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru karena dapur MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit,” terang Delia.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Kolonel Cba R. Wira Manggala, mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” jelas Kolonel Cba R. Wira Manggala.

Sementara itu, Yanes Pramanta selaku Camat Selesai menanggapi progam ini dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik.

Untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG. Ia menjelaskan akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya terkait dugaan penggelapan dana operasional oleh pihak pengelola dana, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang hampir mencapai Rp1 miliar.

Dilansir dari Tribun Jakarta, dapur MBG Kalibata dioperasikan oleh Ira Mesra, mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.

Namun hingga dapur berhenti beroperasi, Ira belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menjelaskan, bahwa seluruh pengeluaran, seperti untuk bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.

"Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun," kata Harly.

Ironisnya, Harly mengatakan, bahwa Yayasan MBN sebenarnya telah menerima dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program ini.

Akan tetapi, dana tersebut tidak pernah diteruskan kepada Ira selaku mitra pelaksana di lapangan.

Saat Ira berupaya menagih pembayaran, justru muncul klaim sepihak dari yayasan bahwa Ira memiliki tunggakan sebesar Rp45.314.249.

Tunggakan ini merujuk pada invoice yang dikatakan berasal dari pembelian barang oleh SPPG atau yayasan di lapangan.

Namun, Harly dan kliennya membantah hal tersebut. Menurut Harly, seluruh kegiatan dan pengadaan dilakukan oleh Ira sendiri, tanpa campur tangan pihak yayasan.

“Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira,” tegas Harly.

Akibat kasus ini, Ira mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar, tepatnya Rp 975.375.000, dan memutuskan menempuh jalur hukum.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kasus ini memunculkan keprihatinan soal pengelolaan dana bantuan sosial, serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.

Harly mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan untuk mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

"Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini," kata Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa, (15/4/2025), laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan, bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65 ribu porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan. Mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun, menurut Harly dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

Kasus dugaan penggelapan dana MBG ini membuka sorotan terhadap lemahnya pengawasan distribusi dana publik dalam program sosial.

Pihak kuasa hukum mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti laporan ini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran dana MBG.

Medan (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) sosialisasikan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) Senin, 14 April 2025. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini dilaksanakan di Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Langkat, Sumatera Utara yang dimulai pukul 15.00 WIB diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga dan juga tokoh masyarakat setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi, Camat Kecamatan Selesai Yanes Pramanta Sitepu, dan Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN Kolonel Cba R. Wira Manggala.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatannya, Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kolaborasi seperti ini demi mensosiliasikan progam Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara.

“Pada program ini terkhususnya menaretkan bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara,” tutur Delia Pratiwi.

Delia Pratiwi menegaskan bahwa hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tak hanya itu program ini juga akan membuka lapangan kerja baru karena dapur untuk MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Sementara itu perwakilan Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Kolonel Cba R. Wira Manggala mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” ucap Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN Kolonel Cba R. Wira Manggala.

Camat Kecamatan Selesai Yanes Pramanta turut menanggapi progam strategis ini dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik. Untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG.

Ia menjelaskan akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) akan membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi.

Perusahaan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah melakukan survei bakal lokasi Dapur MBG yang terletak di Komplek PU Pasir Putih pada Senin (14/4/2025).

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono menyampaikan, survei lokasi ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada Sabtu (22/3/2025) antara Kementerian PU dan Hutama Karya.

"Kami lihat tadi lokasinya relatif sangat bagus tanahnya dan sudah ditunjukkan draft desain dari denah lokasi dapur yang nantinya desain hingga perizinan kepada pemerintah daerah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman balai di sini," ujarnya dalam keterangan resmi.

Lanjut dia, setelah perizinan selesai, harapannya pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh Hutama Karya.

"Walikota Jambi juga mendukung dan berharap dapur ini menjadi percontohan untuk dapur MBG di wilayah lainnya," tuturnya.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, Dapur MBG akan dibangun di atas tanah seluas 28 x 70 meter di Desa Pasir Putih milik Kementerian PU dengan dilengkapi akses jalan selebar 3,9 meter.

"Setelah kami survei, lokasi bakal Dapur MBG ini cukup strategis dimana hanya sekitar 5 menit dari Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi dan 50 menit dari Gerbang Tol Muaro Sebapo Tol Bayung Lencir-Tempino yang akan mempermudah akses distribusi bahan pangan," jelasnya.

Menurut Adjib, Dapur MBG akan dilengkapi dengan dua area yakni area dapur yang meliputi area loading bahan makanan, Gudang bahan makanan, area produksi, hingga area pencucian bahan maupun alat makan dan produksi; serta area staff seperti ruang kerja, area sterilisasi, hingga area loker dan toilet; termasuk dilengkapi dengan halaman dan area parkir.

"Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan sehingga dapat memberikan manfaat langsung atas Program Makan Bergizi Gratis," tutupnya.

Sebagai informasi, pada Maret 2025, Hutama Karya menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yakni dengan Kementerian PU untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung Program MBG senilai maksimal Rp 3,6 miliar, serta dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan peralatan dapur umum dan kendaraan pengangkut senilai Rp 835 juta.

Jambi terpilih sebagai salah satu lokasi pilot project bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memenuhi kriteria pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, dan ternak.

Pasca survei lokasi, Hutama Karya akan intensif melakukan koordinasi perizinan hingga konstruksi serta menganalisis skema penyaluran program TJSL dan kebutuhan peralatan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan...,

Jambi (ANTARA) - Melanjutkan komitmennya dalam mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei bakal lokasi untuk pembangunan dapur MBG di Provinsi Jambi.

"Survei dilakukan pihak Kementerian PU serta EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol Hutama Karya, Iwan Hermawan di Komplek PU Pasir Putih, Provinsi Jambi, pada Senin (14/4) dimana survei lokasi ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada beberapa waktu lalu antara Kementerian PU dan Hutama Karya," kata Staf Ahli Menteri PU, Triono Junoasmono, di Jambi Selasa.

“Kami telah melihat lokasinya dimana cukup relatif bagus tanahnya dan sudah ditunjukkan draft desain dari denah lokasi dapur yang nantinya desain hingga perizinan kepada pemerintah daerah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman balai disini dan harapan kami setelah perizinan selesai, bisa segera dilaksanakan pembangunan oleh Hutama Karya," katanya.

Walikota Jambi juga mendukung dan berharap dapur ini menjadi percontohan untuk dapur MBG di wilayah lainnya.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa Dapur MBG akan dibangun di atas tanah seluas 28 x 70 meter di Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi, Provinsi Jambi dimana lahan itu milik Kementerian PU dengan dilengkapi akses jalan selebar 3,9 meter.

Setelah di survei, lokasi bakal dapur MBG ini cukup strategis dimana hanya sekitar lima menit dari Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi dan 50 menit dari Gerbang Tol Muaro Sebapo Tol Bayung Lencir – Tempino yang akan mempermudah akses distribusi bahan pangan.

Lebih lanjut Adjib menambahkan bahwa Dapur MBG akan dilengkapi dengan dua area yakni area dapur yang meliputi area loading bahan makanan, Gudang bahan makanan, area produksi, hingga area pencucian bahan maupun alat makan dan produksi, serta area staf seperti ruang kerja, area sterilisasi, hingga area loker dan toilet, termasuk dilengkapi dengan halaman dan area parkir.

“Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan sehingga dapat memberikan manfaat langsung atas Program Makan Bergizi Gratis,” kata Adjib Al Hakim.

Pada Maret 2025, Hutama Karya menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yakni dengan Kementerian PU untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis senilai maksimal Rp3,6 miliar, serta dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan peralatan dapur umum dan kendaraan pengangkut senilai Rp835 juta.

Sinergi antar lembaga ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam RPJMN 2025-2029.

Jambi terpilih sebagai salah satu lokasi pilot proyek bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memenuhi kriteria pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, dan ternak.

Pasca survei lokasi, Hutama Karya akan intensif melakukan koordinasi perizinan hingga konstruksi serta menganalisis skema penyaluran program TJSL dan kebutuhan peralatan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur meluncurkan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Kelurahan Jungcangcang, Senin.

"Dapur ini merupakan satu dari enam dapur umum yang telah ada di Pamekasan untuk Program Makan Bergizi Gratis," kata Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto di sela-sela acara peluncuran itu.

Lima dapur lainnya masing-masing berada di Makodim 0826 Pamekasan, lalu di Banyubulu, Kecamatan Proppo, Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Pasean, serta Kelurahan Larangan Daya, Kecamatan Pademawu.

Sebelum melakukan peluncuran, Wabup meninjau secara saksama proses masak di dapur itu, dan berdialog dengan para petugas seputar bahan baku dan ketentuan tentang makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam kesempatan itu, Wabup Sukri juga meminta agar segala hal yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah tersebut bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

"Kami berharap, program ini bisa terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dalam mendirikan dapur umum seperti ini," katanya.

Menurut Wabup, dapur umum untuk Program MBG di Pamekasan bukan hanya bersumber dari anggaran pemerintah, akan tetapi juga dari kemitraan dengan para pihak.

Usai melakukan peluncuran, orang nomor dua di lingkungan Pemkab Pamekasan ini selanjutnya meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Desa Laden.

Di sekolah ini Wabup Sukri sempat menyuapi siswa dan bertanya tentang menu yang tersaji kepada siswa.

"Bagaimana menunya anak-anak? Enak tidak?," tanya Wabup yang dijawab 'enak' oleh para siswa di sekolah itu.

Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, saat ini, sebanyak 13.774 siswa dari jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga SMA di Kabupaten Pamekasan menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Program MBG sendiri resmi dimulai di Pamekasan pada Senin, 13 Januari 2025, dengan menyasar 2.932 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di hari pertama. Distribusi makanan dilakukan setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat.

Pada hari pertama pelaksanaan, MBG sudah menyentuh sembilan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah dan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah seiring dengan adanya penambahan dapur umum untuk program tersebut.

Program MBG ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi masalah gizi anak dan ketimpangan akses makanan sehat, sekaligus mendorong partisipasi pendidikan melalui pendekatan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

"Karena itu, dukungan dari semua elemen tentu sangat kami harapkan untuk menyukseskan program baik pemerintah ini," katanya.

SUMENEP, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sumenep, Jawa Timur, kembali meminta klarifikasi dari sejumlah kepala desa terkait dugaan kasus korupsi pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024, Senin (14/4/2025).

"Hari ini ada tiga kades yang kami undang dan meminta klarifikasi dari mereka," kata Moch Indra Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Sumenep.

Indra menjelaskan, klarifikasi tersebut untuk Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait realisasi program BSPS tersebut.

"Tiga kades dimintai keterangan dengan kapasitas sebagai penerima program (BSPS)," imbuh dia.

Pada tanggal 9 Maret 2025 lalu, Kejari Sumenep telah memanggil lima Kades lain yang juga menjadi penerima program untuk perumahan rakyat tersebut.

"Pemanggilan semua kades ini merupakan pelimpahan dari Kejati Jawa Timur atas laporan masyarakat yang diterima beberapa waktu lalu," sebut dia.

Sebab, locus delicti dan tempus delicti dugaan korupsi program BSPS tersebut berada di wilayah hukum Kabupaten Sumenep.

Dari penelusuran Kompas.com, penerima program BSPS tahun 2024 tersebar di 126 desa yang ada di 23 kecamatan Sumenep.

Program tersebut menelan anggaran APBN senilai Rp 108 miliar.

Penerima program BSPS tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara swadaya.

"Kades yang dimintai klarifikasi ditentukan secara acak. Karena Kejari Sumenep belum mampu memanggil seluruh Kades penerima program BSPS karena keterbatasan personel," ujar dia.

Kejari Sumenep tidak menjelaskan sampai kapan proses pemanggilan kades yang akan dimintai klarifikasi tersebut.

Hanya dijelaskan, hasil puldata dan pulbaket dari para kades tersebut akan diserahkan kepada Kejati Jatim.

Karawang (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 69 wilayah yang tersebar di 47 desa sekitar Karawang masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Sanny Kurniadi, di Karawang, Senin mengatakan sesuai dengan survei pada tahun 2024, terdapat 69 wilayah dengan luas 497 hektare yang masih dalam kategori kawasan kumuh.

"Kawasan kumuh di wilayah Karawang itu tersebar di 47 desa pada 21 kecamatan," katanya.

Disebutkan bahwa penentuan kawasan kumuh dilakukan melalui survei yang mengacu pada tujuh indikator. Di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Hal itu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Menurut dia, dalam penanganan penuntasan kawasan kumuh ini, pihaknya berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kebakaran serta pemerintah desa sebagai penanggungjawab penanganan kumuh di tingkat paling bawah.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses penuntasan kawasan kumuh untuk mencapai target zero kawasan kumuh di tahun 2030.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan Karawang bebas dari kawasan kumuh. Kami yakin dengan kerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, target ini bisa tercapai," katanya.

Banjir berkepanjangan yang menggenangi permukiman di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak hanya menghambat mobilitas warga. Masyarakat kini dikhawatirkan ancaman bahaya dari kemunculan buaya sejak banjir merendam wilayah tersebut setahun terakhir.

Diketahui, Kecamatan Malangke dilanda banjir sejak April 2024 lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BBPD) Lutra mencatat ada lima desa di Malangke yang terdampak, yakni Putemata, Girikusumah, Petta Landung, Pattimang dan Malangke.

Di tengah banjir berkepanjangan itu, warga di Desa Pattimang digegerkan dengan kemunculan buaya. Buaya dilaporkan masuk kawasan Dusun Belawa Baru, Desa Pattimang pada Sabtu (12/4).

"Iye anu tinggal mi memang di situ, (buaya) tinggal terus mi di situ semenjak banjir, na habisi mi ternaknya orang kasihan," ungkap Kepala Desa (Kades) Pattimang, Andi Sumarni kepada detikSulsel, Minggu (13/4/2025).

Sumarni mengatakan, buaya itu kerap memangsa ternak warga. Warga setempat kini ekstra waspada karena ancaman lain tidak hanya dari bencana banjir, melainkan juga adanya kemunculan buaya.

"Ternak-ternak kayak bebek ji apa na makan (buaya). Cuma biasa juga warga jaga-jaga saja di dekat kandang sapinya," ucapnya.

Kemunculan buaya itu terekam kamera yang videonya viral di media sosial. Namun Sumarni curiga ada banyak buaya yang sudah berenang di sejumlah titik permukiman yang terdampak banjir.

"Kalau itu yang viral di jalan itu dekatnya Tugu Pattimang. Biasa apa dilihat di belakang rumahnya pak Dusun Pattimang. Na banyak sekali itu buaya berkeliaran di kebun-kebun, banyak sekali," beber Sumarni.

Sejauh ini pihaknya belum menerima laporan buaya sampai menyerang manusia di wilayahnya. Sumarni meminta warganya tetap berhati-hati selama beraktivitas di luar rumah.

"Ada dulu bekas empang selalu na tempati, cuma tidak nakal ji kasihan (buayanya), palingan ternak-ternak ji yang na ganggu-ganggu," tutur Sumarni.

Di satu sisi, Sumarni mengaku sejumlah warganya masih ada yang terpaksa mengungsi imbas banjir. Gedung kantor desa menjadi salah tempat pengungsian.

"Ada beberapa di situ (gedung kantor desa mengungsi). Kalau yang lain bertahan ji di rumahnya, na bikinkan itu kayak panrung-panrung (balai-balai) supaya ada na tempati tidur kasihan, na tempati makan," ucapnya.

Sumarni melanjutkan pihaknya sempat mengusulkan perbaikan 74 rumah yang rusak terdampak banjir ke pemerintah. Anggaran perbaikan bersumber dari dana siap pakai (DSP).

"Tapi yang lulus itu hasil verifikasinya di lapangan itu cuma lebih sekitar 67 ji (rumah dapat bantuan), karena itu rumah yang ditanggung hanya kerusakan 20% ke atas," ungkap Sumarni.

Dia berharap Pemkab Lutra segera melakukan penanganan terhadap banjir berkepanjangan ini. Menurut Sumarni, pemerintah tengah membuat bendungan sebagai salah satu solusi menangani bencana tersebut.

"Bupati juga saat ini fokus membuat bendungan, katanya sebagian mau dibikinkan sungai-sungai, baru dialihkan sebagian airnya supaya sedikit mi debit air yang ke Malangke," imbuhnya.

Penyebab Banjir di Malangke Lutra

Kepala BPBD Luwu Utara, Muslim Muhtar menjelaskan, banjir di Kecamatan Malangke tidak hanya terjadi karena curah hujan tinggi. Banjir tidak kunjung surut di wilayah itu turut dipicu akibat jebolnya tanggul.

"Penyebab banjir adalah intensitas dan curah hujan yang tinggi yang diperparah jebolnya tanggul daerah aliran sungai (DAS) Baliase yang kemudian menyatu dengan DAS Masamba yang meluap," kata Muslim kepada detikSulsel, Sabtu (12/4).

Luapan sungai itu pun berdampak ke desa-desa yang berada di bantaran Sungai Masamba. Dari data BPBD Lutra hingga 12 April, total ada 5 desa di Kecamatan Malangke yang masih terendam banjir.

"(Banjir) di Kecamatan Malangke terjadi sejak awal tahun 2024. Per hari ini jumlah Desa yang masih terendam ada 5 Desa yaitu Desa Putemata, Desa Girikusumah, Desa Petta Landung, Desa Pattimang dan Desa Malangke," tuturnya.

Banjir juga merendam ratusan rumah dari 5 desa tersebut. Sejumlah warga juga dilaporkan masih mengungsi di tempat aman termasuk memanfaatkan kantor desa.

"Rumah dan lahan usaha tani yang sampai saat ini masih terdampak sebanyak 787 unit rumah dan 1.633 hektare lahan usaha tani," beber Muslim.

"Warga yang mengungsi akibat kejadian ini untuk sementara dari dua Dusun Desa Putemata sebanyak kurang lebih 30 KK (kepala keluarga) atau rumah," tambahnya.

Muslim mengatakan pemerintah tengah fokus membuat bendungan di lokasi awal sungai meluap. Pihaknya juga mendata warga terdampak untuk diberikan bantuan perbaikan atau renovasi rumah.

"Saat ini Pemerintah Daerah Luwu Utara bersama pihak Balai masih terus mengupayakan tindakan penanganan bersama masyarakat," jelas Muslim.

Video: Tanggul Jebol, Ratusan Rumah di Ketitang Wetan Terendam Banjir

Video: Tanggul Jebol, Ratusan Rumah di Ketitang Wetan Terendam Banjir

Karawang (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 69 wilayah yang tersebar di 47 desa sekitar Karawang masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Sanny Kurniadi, di Karawang, Senin mengatakan sesuai dengan survei pada tahun 2024, terdapat 69 wilayah dengan luas 497 hektare yang masih dalam kategori kawasan kumuh.

"Kawasan kumuh di wilayah Karawang itu tersebar di 47 desa pada 21 kecamatan," katanya.

Disebutkan bahwa penentuan kawasan kumuh dilakukan melalui survei yang mengacu pada tujuh indikator. Di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Hal itu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Menurut dia, dalam penanganan penuntasan kawasan kumuh ini, pihaknya berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kebakaran serta pemerintah desa sebagai penanggungjawab penanganan kumuh di tingkat paling bawah.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses penuntasan kawasan kumuh untuk mencapai target zero kawasan kumuh di tahun 2030.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan Karawang bebas dari kawasan kumuh. Kami yakin dengan kerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, target ini bisa tercapai," katanya.

Warga Perumahan Springhill Yume Lagoon kini memiliki pilihan transportasi baru yang lebih praktis dan nyaman. Kehadiran Shuttle Bus Springhill Yume Lagoon menjadi solusi mobilitas harian, sekaligus melengkapi fasilitas yang tersedia di kawasan hunian tersebut.

Shuttle bus ini akan beroperasi setiap hari, mulai pagi hingga malam, dengan rute yang cukup strategis: Springhill Yume Lagoon - Stasiun Cisauk - AEON Mall.

General Manager Sales Springhill Yume Lagoon, Cecep Andreas, menjelaskan bahwa tarif yang dikenakan cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per perjalanan.

Saat ini, pihak pengelola menyiapkan satu unit armada terlebih dahulu, dan akan menambah armada seiring meningkatnya jumlah pengguna.

Cecep melanjutkan, Shuttle Bus yang merupakan Fasilitas perumahan ini hadir untuk membantu mobilitas warga Springhill Yume Lagoon memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

"Kami bertekad memberikan yang terbaik bagi seluruh penghuni Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Untuk kenyamanan dan kemudahan pembayaran, pengguna dapat melakukan transaksi menggunakan sistem QRIS.

Adapun titik penjemputan disediakan di tiga lokasi, yakni di Masjid Alyauma Aqmaltu, Club House dan Gate Blok C perumahan Springhill Yume Lagoon.

Berada di kawasan Cisauk, Tangerang, Springhill Yume Lagoon menawarkan hunian dua lantai dengan pemandangan danau yang asri dan menenangkan. Lokasinya strategis karena dekat dengan Serpong, serta dibanderol dengan harga mulai dari Rp600 jutaan.

Mengusung desain modern dan minimalis khas Jepang, kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas premium untuk kenyamanan para penghuni.

Dikembangkan oleh Springhill Group (Indonesia) dan Hankyu Hanshin Properties Corp (Jepang), proyek tersebut berdiri di atas lahan 15 hektare dan telah meraih penghargaan Highly Commended Best Eco-Friendly Housing Development dari PropertyGuru Indonesia Awards.

HadirkanFasilitasBerkualitas

Cecep melanjutkan, fasilitas Shuttle Bus, Club House, Gym, kolam renang view danau, dan masjid dapat menambah kenyamanan bagi warga sehingga perumahan tersebut pun semakin siap untuk dihuni.

"Kami optimistis, fasilitas ini akan menarik minat lebih banyak orang untuk tinggal dan berinvestasi di Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Springhill Yume Lagoon saat ini menawarkan unit hunian type baru bertajuk "New Sakura". Hunian dua lantai dengan desain modern estetik ini dilengkapi berbagai promo menarik, seperti bebas PPN, gratis sertifikat hak milik (SHM), dan hemat hingga 20 persen dengan booking fee hanya Rp10 juta.

"Unit ini sudah siap huni. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Marketing Gallery melalui WhatsApp di 0821-8088-8880 atau mengunjungi situs sylagoon.com," kata Cecep.